Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai sejauh mana kewenangan dan tanggung jawab notaris/PPAT terhadap akta-akta yang terkait dengan Tax Amnesty berdasarkan Undang-Undang Tax Amnesty, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Penelitian untuk tesis ini mengguanakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Dilatarbelakangi program pemerintah yang bernama Tax Amnesty, dimana Notaris/PPAT menjadi salah satu pihak yang ikut andil untuk dapat mensukseskan program tersebut. Akan tetapi, keterlibatan Notaris/PPAT itu telah menimbulkan pro dan kontra dikalangan Notaris/PPAT, mengingat Notaris/PPAT harus melaporkan data kliennya kepada pihak berwajib apabila mengetahui bahwa Assets yang diperoleh kliennya tersebut ternyata dari hasil kejahatan seperti korupsi dan pencucian uang. Disinilah menjadi dilemma bagi Notaris/PPAT apakah Notaris/PPAT dibenarkan secara hukum untuk melaporkan Transaksi yang mencurigakan kepada Instansi yang berwenang ataukah tidak dibenarkannya Notaris/PPAT untuk melaporkan Data Kliennya mengingat ketentuan dari Pasal 16 ayat 1 huruf e tentang Jabatan Notaris.

---

ABSTRACT This thesis discusses how far the authority and responsibility of notary PPAT on deeds related to Tax Amnesty based on Tax Amnesty Act, Money Laundering Act, The research for this thesis uses normative juridical research method with qualitative approach. Backed by a government program called Tax Amnesty, where Notary PPAT became one of the parties who took part to be able to succeed the program. However, the involvement of Notary PPAT has caused pros and cons among Notary PPAT, since Notary PPAT must report its client 39 s data to the authorities if they know that the Assets obtained from his clients are from crime such as corruption and money laundering. Here is a dilemma for Notary PPAT whether Notary PPAT is legally justified to report Suspicious Transaction to authorized institution or not to notary Notary PPAT to report Client Data considering provision of Article 16 paragraph 1 letter e concerning Notary Position."

"ABSTRAKNotaris/PPAT merupakan salah satu pihak yang berperan dalam program Pengampunan Pajak di Indonesia. Salah satu peran Notaris/PPAT yang terdapat dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak adalah merahasiakan data dan informasi wajib pajak peserta Pengampunan Pajak. Namun, di sisi lain, Notaris/PPAT juga memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigan. Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan perlu dilakukan agar program Pengampunan Pajak tidak dijadikan sebagai suatu sarana Pencucian Uang. Permasalahan dalam tesis ini yaitu perlindungan hukum terhadap Notaris/PPAT yang melakukan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Wajib Pajak peserta Pengampunan Pajak dan kedudukan akta Notaris terkait Pengampunan Pajak sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Wajib Pajak peserta Pengampunan Pajak. Metode penelitian dalam tesis ini adalah yuridis-normatif dengan melihat norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Pengampunan Pajak. Hasil penelitian dalam tesis ini yaitu bahwa Notaris/PPAT seharusnya diwajibkan melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan Wajib Pajak peserta Pengampunan Pajak dan telah terdapat perlindungan hukum bagi Notaris/PPAT yang melaporkan tersebut serta akta Notaris/PPAT seharusnya dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang terkait Pengampunan Pajak.

---

ABSTRACTNotary have a role in Tax Amnesty Program in Indonesia. One of Notary rsquo s role described in Tax Amnesty Law is confidential of Taxpayer rsquo s data and informations. On the otherside, Notary also have an obligation to report Suspicious Financial Transaction. Suspicious Financial Transaction Report is required to make Tax Amnesty Program clear from any Money Laundering process. The problems in this thesis are law protection for Notary who report Suspicious Financial Transaction of Taxpayer participating in Tax Amnesty Program and legal standing of Notary rsquo s deed as a basis for investigation and prosecution of Money Laundering crime conducted by Tax Amnesty rsquo s Taxpayer. This thesis rsquo s method is juridical normative by viewing legal norms from regulations, especially Tax Amnesty Law. The result of this thesis are Notary should be required to report Suspicious Financial Transaction of Taxpayers participating in Tax Amnesty Program and there are enough law protections for Notary who report that and also Notary rsquo s deed should be used as a basis for investigation and prosecution of Money Laundering crime conducted by Tax Amnesty rsquo s Taxpayer."

"ABSTRAKBank umum dalam kegiatan usahanya dapat menawarkan jasa-jasa perbankan dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Salah satunya yaitu melakukan kegiatan Trust. Dalam kegiatan Trust yang dijalankannya, terdapat keterkaitan mengenai rahasia bank antara peran bank sebagai Trustee dalam kegiatan Trust dan peran bank sebagai gateway dalam program Tax Amnesty yang diselenggarakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, tesis ini membahas mengenai pengaturan rahasia bank dalam kegiatan Trust yang dikaitkan dengan program Tax Amnesty. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana sebagian besar data diperoleh dari studi kepustakaan. Pada hasil penelitian ini dinyatakan bahwa kerahasiaan data dalam kegiatan Trust dikaitkan dengan Tax Amnesty tidak termasuk rahasia bank apabila wajib pajak yang menggunakan layanan Trust bukan nasabah bank tersebut. Kerahasiaan data dapat disampaikan kepada pihak lain sepanjang mendapat persetujuan dari nasabah.

---

ABSTRACT

Commercial banks in their business activities may offer banking services with reference to the applicable provisions. One of them is doing Trust activities. In the Trust activities it undertakes, there is a link about bank secrecy between the role of the bank as a Trustee in Trust activities and the role of the bank as a gateway in the Government Amnesty Tax program. Therefore, this thesis discusses the legal arrangement of banks secrecy in Trust activities related with the Tax Amnesty program. This research uses juridica normativel method, where most of data obtained from literature study. In the results of this study it is stated that the confidentiality of data in Trust activities related with Tax Amnesty does not include bank secrets if the taxpayer using Trust services is not a bank customer. Confidentiality of data may be submitted to other parties as long as the approval of the customer."

"Indonesia is experiencing deficit in tax revenues due to relatively low tax compliance rate. To overcome this issue, the Government introduces tax amnesty policy. This tudy discusses tax amnesty policy which has been applied several times to expand the taxatwn base and increase voluntary tax compliance in Indonesia. The approach used is qualitative study using field and literaure studies. In applying tax amnesty policy, we need to take into account four supporting factors, namely attractive facility, massive campaign, favorable placement of proceeds of tax amneshJ and good data management. This study seeks to understand the application of tax amnesty policy in a comprehensive manner to expand the taxation base and increase tax revenues in Indonesia."

"Walaupun banyak yang targetnya tidak tercapai, cukup banyak Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat mendorong seorang Wajib Pajak untuk melakukan kepatuhan perpajakannya, dalam hal ini Pengampunan Pajak. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan Wajib Pajak untuk ikut serta dalam Pengampunan Pajak dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan non-ekonomi. Transparansi penggunaan pajak oleh pemerintah, besaran tarif pajak yang berlaku, tarif Uang Tebusan yang dikenakan jika ikut Pengampunan Pajak, serta audit pajak merupakan faktor ekonomi yang mempengaruhi keputusan Wajib Pajak. Pengetahuan tentang pajak dan Pengampunan Pajak, kesadaran akan manfaat yang didapat dan penalti yang akan diterima, sistem dan peraturan perpajakan dan Pengampunan Pajak yang sederhana, kualitas pelayanan otoritas pajak, perubahan kebijakan pemerintah, serta pengaruh lingkungan sosial merupakan faktor non-ekonomi yang juga menjadi pertimbangan Wajib Pajak dalam melakukan kepatuhan.

---

Although many of the targets are not achieved, there are quite a lot of Taxpayers participate in Tax Amnesty Program. This study aims to analyze what factors can drive a Taxpayer to perform tax compliance, in this case the Tax Amnesty. Data collection is done by interviewing Taxpayers that participate in Tax Amnesty. The results show that the Taxpayer's decision to participate in Tax Amnesty is influenced by economic and non-economic factors. Transparency of tax usage by the government, the amount of tax rate applicable, the Tariff of Ransom that is imposed if Taxpayers take the Tax Amnesty, and tax audit are economic factors that affect the Taxpayer's decision. Knowledge of Taxes and Tax Amnesty, awareness of the benefits gained and the penalties to be received, simple Tax Amnesty and taxation law and system, the quality of the tax authority service, the change of government policy, and the influence of the social environment are non- economic factors that is also consideration of Taxpayers in doing compliance."

"Masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh melaporkan dan membayar utang pajaknya, dengan diterapkannya sistem pemungutan pajak self assessment. Maka dari itu, lahirlah program pengampunan pajak 2016 dengan bentuk penghapusan pajak yang terutang, tidak dikenakan sanksi administrasi dan pidana bagi Wajib Pajak yang melaporkan harta yang belum dibayar pajaknya. Atas keringanan yang diberikan tersebut, sudah seyogianya pemerintah mengatur pelaksanaan pengampunan pajak dengan benar hingga pengaturan atas penyelesaian sengketa terkait yang timbul. Skripsi ini membahas pengaturan upaya hukum sengketa. Tax Amnesty di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan sebagai peraturan pelaksana, ditinjau dari pemenuhan asas kepastian hukum.Penelitian penulis menggunakan metode yuridis-normatif dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya dilakukan wawancara dengan narasumber terkait. Permasalahan berupa tidak terciptanya kepastian hukum karena pengaturan upaya hukum dalam Peraturan Menteri Keuangan yang secara hierarki peraturan berada dibawah Undang-Undang, mengatur berlainan. Ketidaksinkronan pengaturan menimbulkan dualisme hukum terhadap Wajib Pajak selaku pihak yang mengajukan upaya hukum. Dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak, segala sengketa terkait Tax Amnesty diselesaikan melalui upaya gugatan ke Pengadilan Pajak, sedangkan ketentuan tambahan dalam Peraturan Menteri Keuangan, atas sengketa SKPKB yang terbit dalam hal pelaksanaan pengampunan pajak, diselesaikan melalui upaya hukum sebagaimana dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yakni keberatan, kemudian banding, atau permohonan pembatalan/pengurangan atas Surat Ketetapan Pajak, disamping upaya gugatan langsung.  Maka dari itu, penulis menyarankan adanya penyempunaan pengaturan berupa revisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) khususnya pada bagian pengaturan upaya hukum.

---

There are a lot of taxpayers who are not compliant to report and pay their tax arrears with the applied tax collection system called self-assessment. Consequently, a tax amnesty program was made in 2016 in a form of the elimination of tax payable-it is not subject to administrative and criminal sanctions for taxpayers who report assets which taxes have not been paid. With the remission given, it is in the government`s part to control things from the implementation of tax amnesty properly to the arrangements for resolving related arising disputes. This research paper discusses the regulation of legal efforts regarding disputes related to the Tax Amnesty in Indonesia which is stated in the Tax Amnesty Law and the Minister of Finance Regulation as the implementing regulation in terms of fulfilling the principle of legal certainty.

This research uses juridical-normative method with data collection tools in the form of document studies consisting of primary and secondary legal materials, including interviews with related sources. The problem in the form of not creating legal certainty is because the regulation of legal efforts in the Minister of Finance Regulation, which is in the hierarchy of regulations under the Law, regulates differently. Irregularities in the regulation have led to legal dualism of taxpayers as those who submit legal remedies. In the Tax Amnesty Law, all disputes related to Tax Amnesty are resolved through a lawsuit to the Tax Court, while additional provisions in the Minister of Finance Regulation regarding Notice of Tax Underpayment Assessment disputes issued in the case of tax amnesty implementation are settled through legal remedies as in the Law on General Provisions Act and Tax Procedures, namely objections, then appeals, or cancellation/reduction requests for Notice of Tax Assessment, in addition to direct claims. Therefore, author suggests that there should be a refinement regarding regulations in the form of revisions to Law No. 11 of 2016 concerning Tax Amnesty, especially in the regulation of legal efforts."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai urgensi diberikan kebijakan pegampunan pajak tax amnesty tahun 2016 di Indonesia sebagai momentum reformasi perpajakan dan menganalisa kondisi reformasi yang telah berjalan pada periode pertama tahun 2016, serta menganalisa sistem pajak yang diberikan untuk mencapai kepatuhan pajak yang lebih baik. Hasil yang didapat atas penelitian ini adalah pemerintah sudah tepat memberikan kebijakan pengampunan pajak tahun 2016 dengan beberapa alasan yang mendukung seperti rendahnya tingkat kepatuhan pajak yang berkesinambungan, serta akan dicanangkannya Automatic Exchange of Information pada tahun 2017 dan Indonesia sudah menjadi bagian anggota G-20. Atas kondisi itulah perlunya reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi. Kebutuhan-kebutuhan dalam mencapai kepatuhan pajak yang lebih baik tidak hanya didukung oleh salah satu pihak saja, namun peran serta antara otoritas pajak dan kesadaran wajib pajak itu sendiri untuk mendukung kegiatan pelayanan, pengawasan, intensifikasi penerimaan pajak maupun ekstensifikasi.

---

ABSTRACTThis thesis addresses the urgency of releasing the Indonesian tax amnesty policy during the year 2016 to promote tax reform momentum and analyzes the reform conditions that occurred during the first period of the year 2016. It also proposes a tax system to achieve better tax compliance. The results obtained from the Government 39 s research indicates the appropriateness of the tax amnesty policy in 2016. Reasons supporting the policy include low ongoing levels of tax compliance, and the need to declare in the Automatic Exchange of Information in the year 2017 as Indonesia has become a member of the G 20. Tax reform is critical in order to achieve a more equitable tax system and to create a tax base with a more valid, comprehensive, and integrated system. Achieving a better level of tax compliance is not only supported by one party, but also reflects the tax authorities 39 and tax payers 39 desire to support the Ministry in the implementation of good governance, supervision, intensification and extensification of tax receipt measures to expand the tax base. "

"Penerapan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak utamanya bertujuan untuk mengatasi permasalahan jangka panjang terkait dengan perbaikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, peningkatan penerimaan pajak dan tax ratio, serta sebagai solusi jangka pendek untuk memperbaiki likuiditas keuangan negara. Dengan menggunakan metode kualitatif triangulasi, faktor suksesi penerapan pengampunan pajak di negara lain didukung dengan hasil wawancara diperbandingkan dengan langkah apa saja yang telah diambil pemerintah untuk menyukseskan kebijakan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, Indonesia sudah berada pada jalur yang tepat untuk mencapai tujuan jangka pendek dan utamanya jangka panjang pengampunan pajak dengan catatan adanya konsistensi pemerintah pada saat dan pasca pelaksanaan kebijakan ini.

---

The implementation of tax amnesty policy primarily aims to address long term issues related to improvement of tax compliance, increase tax revenues and tax ratio, as well as a short term solution to improve the government financial liquidity. By using qualitative methods of triangulation, a factor succession of tax amnesty that already implemeted before in other countries and supported by the results of the interview, compared to what steps it has already taken by the government to make the successful policy. The results of this study indicate, Indonesia already on track to achieve its main short term and long term goals of tax amnesty with the underlined of government's consistency during and after the implementation of this policy."

"Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan institusi yang diberi tugas mengelola penerimaan negara dari sektor pajak, Penerimaan negara perlu dikelola secara bijak dan adil. Hal itu berarti, pajak seyogyanya tidak terlalu membebani Pembayar Pajak, Di lain pihak, pengeluaran negara yang tercermin dalam APBN semakin lama semakin besar. Oleh karena itu perlu adanya program yang dapat meningkatkan tax revenue namun tidak terlalu membebani masyarakat (misalnya, peningkatan tax rate, perluasan obyek pajak, dll). Penerapan program tax amnesty merupakan program yang diharapkan dapat sesuai dengan haparan dimaksud. Indonesia pemah menerapkan program pengampunan pajak tahun 1984, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 tahun l984. Namun pelaksanaan program tersebut tidak berhasiI. Oleh karena itu, perlu kiranya pemerintah belajar dari kegagalan masa lalu dan belajar pada negara-negara lain yang sukses menjalankan program ini (rnisalnya, .beberapa negara bagian Amerika Serikat dan negara Afrika SeIatan. Program tax amnesty muncul karena adanya tax evasion (penyelundup pajak) yang berkaitan pula dengan kegiatan underground economy/shadow economy. Underground economy merupakan kegiatan ekonomi yang tidak merupakan bagian dari Produk Domestik Bruto. Program ini diharapkan dapat menarik masyarakat yang melakukan tax evasion dan pelaku underground economy untuk masuk dalam sistem perpajakan dan memulai dengan perilaku yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Tujuan program tax amnesty dalam jangka pendek adalah mempunyai dampak pada peningkatan tax revenue dari pemasukkan uang tebusan yang berasal dari permohonan pengampunan pajak yang disetujui oleh otoritaslunit pengampunan pajak. Unit pelaksanaan program ini harus dipisah dari DJP dan unit ini bersifat ad hoc dan professional serta dilakukan pengawasan. Dampak positif lain adalah repatriasi modal dari luar negeri (capital flight in flow), mengingat banyak dana-dana milik pengusaha/ pejabat/ mantan pejabat Indonesia yang diparkir di luar negeri. Capital flight in flow dapat dipergunakan untuk investasi yang dapat menyerap tenaga kerja dan menambah produksi barang dan jasa yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun demikian, hal yang harus diantisipasi adalah dampak negatif yaitu menurunnya tingkat kepatuhan Pembayar Pajak. Untuk mengantisipasi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif maka diperlukan langkah-langkah antisipasi. Antisipasi yang perlu dilakukan adalah antisipasi jangka pendek dan jangka panjang. Antisipasi jangka pendek adalah penyusunan landasan hukum berupa undang-undang dan dilakukan sosialisasi, penyederhanaan peraturan perpajakan, syarat penyelesaian kewajiban dan ooritas peiaksana, reformasi administrasi dan sistern informasi perpajakan, penentuan jenis pajak yang diampuni hanya untuk PPh Orang Pribadi dan PPh Badan, penetapan obyek pajak yang diampuni hanya untuk sanksi perpajakan, denda, dan bunga. Tindak pidana lainnya (korupsi, illegal logging, dll) tidak dapat diampuni. Pengalaman release and discharge perlu menjadi pelajaran. Sedangkan antisipasi dalam jangka panjang adalah pegawasan dan penerapan good governance dan peningkatan law enforcement terhadap Pembayar Pajak tidak patuh.

---

Directorate General for Taxation (DGfT) is an institution assigned to manage state's tax revenues. Wise and fair management in state's revenues is mandatory. It means, taxes should not excess tax payers' liability. In the other hand, state's expenditures reflected in the state's budget (APED are getting greater every year. Consequently, it is necessary to set a program to increase tax revenues without excess tax payers' liability (e.g. tax rate adjustments, tax extensions, etc.). Tax amnesty program implementation is expected to meet the presumption. Indonesia has implemented the tax amnesty program under Presidential Decree No. 26/1984, but the program was not succeeded. Hence, the government has to learn from the failure of the program and the succeed ones in the other countries (e.g. some state in US and South Africa). Tax amnesty program is triggered by tax evasions and underground/shadow economy activities. Underground economy is economic activities out of Gross Domestic Product. Tax amnesty program is expected to give an incentive for people employ tax evasion and underground economy to enroll the taxation system and comply with the taxation rules. The short-term objective should be gained by tax amnesty is creating an effect on addition of tax revenues. This addition is from the payment of tax amnesty applications approved by tax amnesty unit. Tax amnesty unit should be segregated from (DGfT). This unit should be ad hoc, professional and controlled properly. The other gain is capital flight-in flow owned by local entrepreneurs/ (ex-)officers. Capital flight-in flow can be invested in order to reduce unemployment and increase output of goods and services and the outcome is to increase the economic growth. However, the negative effect of the tax amnesty program is the downgrading of tax payers' compliance. To minimize the negative effect and to optimize the gain of the program, the government should take any step to anticipate. The steps to be taken are long-term and short-term anticipations. Short-term anticipation steps are constructing the law basis, introducing program to the tax payers, tax rules simplification, rules of authorization and authorization unit determination, administrative and tax information system reform, sanctions, charges and interests of individual and corporate income taxes as objects those could be given a tax amnesty. Unlawful actions such as corruptions and illegal logging could not be given a tax amnesty. Release and discharge programs implemented before should be learns as a worthy experience. Long term anticipation steps are controlling, good governance implementation, and law enforcement to disobeyed tax payers."

"Dalam rangka mencari sumber pendapatan baru, untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur seluruh wilayah Indonesia, pemerintah memutuskan memilih melakukan amnesti pajak pada tahun 2016. Penelitian ini dilakukan sebagai sebuah kajian untuk mempelajari efek faktor-faktor (kekayaan,periode tarif, denda dan peluang audit probability) terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak diukur dari unit harta yang diikutsertakan dari yang seharusnya dilaporkan, nilai harta yang diikutsertakan dari yang seharusnya dilaporkan, dan keikutsertaan wajib pajak. Penelitian menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui serangkaian percobaan ekonomi. Metode yang digunakan adalah uji ragam. Hasil penilitian menunjukkan bahwa wajib pajak dengan kekayaan tinggi memilki tingkat kepatuhan yang rendah dan wajib pajak lebih menyukai untuk mengikuti manesti pajak pada tingkat tarif terendah yakni pada 2%. Upaya dari pemerintah dengan menerapkan denda dan peluang audit probability menunjukkan efek yang besar terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak."