Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNama:Kris WidyartoJudul:Persepsi Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Kesehatan di Kabupaten WonosoboProgram Study:Magister Perencanaan dan KebijakanPublikPembimbing:Sri Mulyono, SE, M.Si Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat Kabupaten Wonosobo terhadap kualitas pelayanan Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Survey dilakukan terhadap 384 responden di Kabupaten Wonosobo. Analisis data menggunakan dengan tabulasi silang crosstab dan analisis regresi. Variabel-variabel yang diteliti terdiri dari 9 unsur standar kepuasan masyarakat SKM yang merupakan parameter dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat IKM . Hasil penelitian menunjukkan bahwa 9 unsur mendapatkan persepsi baik, yaitu : Persyaratan 72,1 , Sistem Mekanisme dan Prosedur 63,2 , Waktu Penyelesaian 50,6 , Biaya 62,3 , Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 67,2 , Kompetensi Pelaksana 69,8 , Perilaku Pelaksana 55,2 , Sarana dan Prasarana 48,5 , dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 65,9 . Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan jika kualitas pelayanan Kesehatan di Kabupaten Wonosobo cukup baik. Namun hasil survey setelah dioleh sesuai Peraturan Menpan RB, kinerja pelayanan publik di bidang kesehatan dinilai tidak baik dengan nilai IKM 2,57. 5 lima unsur mendapat nilai dengan mutu C yaitu : Persyaratan 2,65 , Biaya/Tarif 2,62 , Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 2,60 , Kompetensi Pelaksana 2,70 dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukkan 2,81 . Sedangkan 4 empat unsur lainnya mendapat nilai dengan mutu D : Sistem, Mekanisme dan Prosedur 2,57 , Waktu Penyelesaian 2,42 , Perilaku Pelaksana 2,53 dan Sarana dan Prasarana 2,42 . Kata kunci :Kualitas Pelayanan, Persepsi, Pelayanan Kesehatan

---

ABSTRACTNama Kris WidyartoJudul Wonosobo rsquo s Residents Peception About Public Service of Health Sector Programme Master of Planning and Public PolicyCounsellor Sri Mulyono, SE, M.Si Purpose of this study is to know the perception of people in the WonosoboDistrict about the quality of health services. This reaserch use primary data on questioning 384 people in Wonosobo. This research use descriptive statistical, cross tabulation analysis and regression. By stipulating 9 elements to be examined which are parameters of public satisfaction index. Those elements showed good perceptiont. Requirements 72,1 , System and Procedure 63,2 , Completion Time 50,6 , Fare 62,3 , Product Specification 67,2 , Servant Competence 69,8 , Servant Courtessy 55,2 , Facilities and Infrastructure 48,5 and Suggestion and Compliant 65.9 . Based on this result, we can conclude that quality of health service Wonosobo is good. While the results of the data refers to PeraturanMenpan RB, performance of public service are rated not good.5 elements such as Requirements 2,65 , Fare 2,62 , Product specifitaion 2,60 , Servant Competence 2,70 , and Suggestion and Compliant 2,81 had C quality values. Meanwhile 4 other elements such as System, Mechanism and Procedure 2,57 , Completion Time 2,42 , Servant Courtessy 2,53 and Facilities and Infrastructure 2,42 had D quality values. Keyword Quality Sevices, Perception, Health Services"

"ABSTRAKPenelitian ini membahas kinerja pelayanan publik Kota Tangerang Selatan di bidang pendidikan dan kesehatan, dari semenjak awal pemekaran Kota Tangerang Selatan tahun 2009 hingga tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian Post Positivist dengan desain deskriptif. Kinerja pelayanan publik Kota Tangerang Selatan di bidangpendidikan dapat disimpulkan baik, dengan terpenuhinya sejumlah indikator dan sub indikator seperti prestasi siswa Tangerang Selatan dan rata-rata lama belajar yang sudah melebihi wajib belajar sembilan tahun. Kinerja pelayanan di bidang kesehatan dapat disimpulkan baik, dengan terpenuhinya sejumlah indikator dan sub indikator seperti kesembuhan pasien, kepuasan pasien, hasil intervensi medis, dan biayapelayanan murah. Walaupun kedua pelayanan kedua bidang ini baik, masih ada beberapa hal yang harus ditingkatkan.

---

ABSTRACTThis research discussed about public service performance in South Tangerang on education and health, since redistricting of South Tangerang in 2009 until 2014. Research was done in Post Positivist with descriptive design. The result showed that public service performance in South Tangerang on education is good, with accomplish amount of indicators and sub indicators such as student achievement and average time study that exceed nine years compulsory. Public service performance in South Tangerang on health is good, with accomplish amount of indicators and sub indicators such as curing and satisfaction patient, result of health intervention, and low cost in service. Even though both of these service are good, several thing must be improved."

"ABSTRAKStandar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai mutu dan jenis pelayanan dasaryang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh warga negara secaraminimal. Berdasarkan profil Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017capaian SPM pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar 72,3 , pelayanan kesehatan ibubersalin sebesar 73,8 dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 64,82 masih di bawah target 100 . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktorpenentu implementasi Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anakserta hambatan dan upaya yang dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatifdengan desan Rapid Assesment Procedure RAP melalui pengumpulan data primer dandata sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi SPM BidangKesehatan Pelayanan KIA di Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan 4 faktor yangberpengaruh terhadap implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi danstruktur birokrasi belum berjalan optimal. Faktor penentu yang mempengaruhiimplementasi SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KIA di Kabupaten Tanah Bumbuadalah pada aspek sumber daya manusia namun saling dipengaruhi oleh aspek yanglainnya.. Masukan bagi Pemerintah Daerah agar membuat kebijakan daerah terkait SPMBidang Kesehatan Pelayanan KIA agar implementasi yang dilakukan dapat berjalansecara maksimal dan menyeluruh.

---

ABSTRACTMinimum Service Standards MSS are provisions concerning the quality and type ofbasic services that are mandatory government affairs that are eligible for citizens to beeligible. Based on the profile of the District Health Office of Tanah Bumbu Regency in2017, the achievement of MSS in pregnant women 39 s health service is 72.3 , maternalhealth service 73,8 and newborn health service 64,82 is still under 100 target.This study aims to analyze the determinants of the implementation of Minimum ServiceStandards of Maternal and Child Health MCH Services and the obstacles and effortsare undertaken. This research is a qualitative research with Rapid Assessment Procedure RAP descriptions through primary data collection and secondary data. The result ofthe research shows that the implementation of MSS in the field of health service ofMCH in Tanah Bumbu Regency based on 4 factors affecting the implementation ofcommunication, resources, disposition and bureaucratic structure has not run optimally.The determinant factors affecting the implementation of MSS in Health Service ofMCH Service in Tanah Bumbu Regency is in human resource aspect but influenced byother aspect. Input for Local Government to make regional policy related MSS FieldHealth Service MCH for implementation can be run maximally and thorough. "

"[ABSTRAKPenanganan kematian bayi merupakan salah satu target sasaran pemerintah dalampembangunan kesehatan jangka panjang. Sebagai indikator derajat kesehatanmasyarakat, kematian bayi dipengaruhi salah satunya oleh faktor layanan kesehatan.Dalam penelitian ini faktor layanan kesehatan terdiri dari tenaga kesehatan sebagaipemberi layanan kesehatan dan layanan kesehatan sendiri yaitu layanan kesehatan yangdiberikan pada ibu dan bayi sebagai bagian dari program KIA (kesehatan ibu dan anak)yaitu pelayanan antenatal, persalinan ditolong tenaga kesehatan, dan penanganankomplikasi neonatus. Hasil analisis data profil kesehatan Kota Serang tahun 2009 ?2013 dengan menggunakan model regresi data panel menunjukan bahwa terdapathubungan signifikan negatif antara faktor layanan kesehatan dengan kematian bayi. Halini berarti bahwa peningkatan jumlah tenaga kesehatan akan berpengaruh dalammenurunkan kasus kematian bayi. Demikian juga halnya dengan peningkatan cakupanpelayanan antenatal, persalinan ditolong tenaga kesehatan, dan penanganan komplikasineonatus akan berpengaruh terhadap penurunan kasus kematian bayi.;

---

ABSTRACTHandling infant mortality is one of the government's target in long-term healthdevelopment. As an indicator to public health, one of the factors that affect infantmortality is health service. In this study health service factors consist of healthpersonnel as a health care provider and health care itself namely the health careprovided to the mother and baby as part of the KIA program (mother and child healthprogram) i.e antenatal care, assisted delivery of health personnel, and management ofcomplications of neonatus. The results of the analysis from Serang City health profiledata in 2009-2013, using panel data regression model, shows that there is a negativesignificant correlation between the health service factors with infant mortality. Thismeans that an increasing number of health workers will have an effect in reducing infantdeaths. Likewise, an increasing number in coverage of antenatal care, births assistedhealth personnel, treatment of neonatal complications will affect to the decline in infantdeath case., Handling infant mortality is one of the government's target in long-term healthdevelopment. As an indicator to public health, one of the factors that affect infantmortality is health service. In this study health service factors consist of healthpersonnel as a health care provider and health care itself namely the health careprovided to the mother and baby as part of the KIA program (mother and child healthprogram) i.e antenatal care, assisted delivery of health personnel, and management ofcomplications of neonatus. The results of the analysis from Serang City health profiledata in 2009-2013, using panel data regression model, shows that there is a negativesignificant correlation between the health service factors with infant mortality. Thismeans that an increasing number of health workers will have an effect in reducing infantdeaths. Likewise, an increasing number in coverage of antenatal care, births assistedhealth personnel, treatment of neonatal complications will affect to the decline in infantdeath case.]"

"ABSTRAKKarya Akhir ini membahas penerapan good governance pada Unit Pelayanan Publik UPP Kementerian. Penelitian ini menggunakan teori prinsip-prinsip good governance yang dibuat oleh United Nation Developmen Program UNDP dengan pendekatan positivis. Teknik analisis data menggunakan analisis deksriptif terhadap prinsip-prinsip good governance. Hasil penelitian menunjukan bahwa Unit Pelayanan Publik UPP Kementerian Perindustrian belum memenuhi prinsip-prinsip good governance dalam memberikan pelayanan rekomendasi kepada para pemohon. Permasalahan utama dalam pelayanan yang diberikan adalah waktu pemrosesan melebihi dari SOP yang telah ditentukan. Masukan dari para pemohon untuk melakukan perubahan menjadi permohonan secara online telah dilakukan oleh UPP. Namun, program tersebut baru diberlakukan pada 18 November 2016 sehingga belum dapat dilakukan evaluasi terhadap efektfitas pelayanan yang diberikan. Untuk itu, perlu dilakukan inovasi untuk memperbaiki pelayanan yang diberikan kepada para pemohon sehingga pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal.

---

ABSTRAKthesis discussed about the implementation of Good Governance in Unit Pelayanan Publik UPP in the ministry. The theory used in this study is the principles of good governance made by the United Nations Development Program UNDP with positivist approach. Data were analyzed using descriptive analysis of the principles of good governance. The results showed that the Public Service Unit UPP The Ministry of Industry has not meet the principles of good governance in providing services recommendation to the applicant. The main problems in the provided services is the processing time exceeds a predetermined SOP. Input from the applicant to make changes into an online recomendation has been carried out by the UPP. However, these programs will be effective on 18 November 2016, so the evaluation of the effectiveness of the services cannot be done. Therefore, innovation needs to be done to improve the service to the applicant so that the service can be maximized. "

"Penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan yang merata mendorong pemerintah untuk mengupayakan pengelolaan keuangan negara yang memenuhi fungsi-fungsi seperti pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, kesehatan, perumahan dan pelayanan umum. Di antara bentuk fungsi pelayanan umum adalah tersedia dan terkelolanya barang milik negara di setiap kementerian/lembaga yang menunjang kinerja pemerintah untuk digunakan bagi pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain besarnya harapan pemerintah mewujudkan fungsi-fungsi di atas berdampak pada melebihinya belanja negara dari pendapatannya (defisit anggaran). Kebijakan pemerintah menyatakan untuk menutup defisit itu diperlukan pembiayaan yang berasal dari utang dan non utang. Utang dapat diperoleh dari penerbitan surat berharga negara berupa surat utang negara (SUN) dan surat berharga syariah negara (SBSN). Harapan terpenuhinya pengelolaan barang milik negara yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) salah satunya dapat diwujudkan melalui penerbitan sukuk negara. Perbedaan mendasar dengan instrumen utang adalah penerbitan sukuk negara mengharuskan adanya transaksi pendukung (underlying transaction) berupa barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis, kondisi layak, tercatat, dan tidak bermasalah hukum. Dengan demikian penerbitan sukuk negara telah mendorong Pemerintah untuk mengupayakan terpenuhinya aset SBSN yang memenuhi kriteria tersebut. Dengan kondisi itu diharapkan kebutuhan akan aset SBSN berdampak pada peningkatan kualitas tata kelola barang milik negara secara keseluruhan. Penerbitan sukuk negara dalam kerangka kebijakan pembiayaan APBN berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas tata kelola barang milik negara. Namun, sebagai instrumen investasi berbasis syariah, penempatan sukuk negara dalam koridor kebijakan utang negara berpotensi tidak terimplementasi secara optimal. Di samping itu pemanfaatan barang milik negara sebagai bagian dari tujuan penerbitan sukuk negara belum optimal karena hanya sebatas digunakan sebagai aset SBSN. Direkomendasikan agar Pemerintah menerbitkan sukuk negara yang berorientasi pada pembangunan proyek yang langsung dapat dimonitor dan dievaluasi pemegang sukuk guna mengembangkan terus prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik seperti akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah juga diharapkan mempertimbangkan mengoptimalkan pemanfaatan aset SBSN dalam bentuk yang dapat menghasilkan penerimaan negara.

---

Organizing public administration and development towards peace and justice are equally encouraged governments to strive to meet state financial management functions such as public services, public order and security, economic, health, housing and public services. Among the forms of public service functions are available and managed state property in each ministry / institution that supports the government's performance to be used for services to the community. On the other hand the amount the government hopes to realize the above functions have an impact on the state of its revenues exceed expenditures (budget deficit). Government policy states it is necessary to cover the deficit financing that comes from debt and non debt. Debt can be obtained from the issuance of state securities in the form of state debentures (SUN) and the Islamic state securities (SBSN).

Fulfilling expectations that the management of state property in accordance with the principles of good governance, one of which can be realized through the issuance of state sukuk. The fundamental difference with debt instrument is the state sukuk issuance requires the transaction support (underlying transactions) in the form of state property that has economic value, decent condition, recorded, and no legal problem. Thus the issuance of sukuk has encouraged the government to seek fulfillment SBSN assets that meet these criteria. So with this condition the demand for asset SBSN is expected to impact on improving the quality of governance of state property as a whole.

Sukuk issuance in the policy framework for financing the state budget significantly affect the quality of governance of state property. But as Sharia-compliant investment instruments, sukuk placement in the corridor of the sovereign debt policies are not implemented in an optimal potential. Besides the use of state property as part of the destination of state sukuk issuance has not been optimal because only limited use as an asset SBSN. It is recommended that the Government issued the state sukuk oriented development projects that can directly be monitored and evaluated by the sukuk holders continue to develop principles of good governance such as accountability and transparency. The government is also expected to consider optimizing asset utilization SBSN in a form that can generate state revenue."

"Skripsi ini menggambarkan bagaimana penerapan pelayanan prima pada pelayanan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Kegiatan pendaftaran tanah ini penting demi menjamin kepastian hukum bagi setiap pemegang hak atas suatu bidang tanah demi menghindari terjadinya sengketa tanah di kemudian hari. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif teori pelayanan prima pada pelayanan pendaftaran tanah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan prima pada pelayanan pendaftaran tanah sudah cukup baik. Saran dari penelitian ini adalah sosialisasi akan pelayanan pendaftaran tanah perlu digalakkan, menjalin komunikasi yang baik dengan pemohon, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai serta memberdayakan sarana pengaduan kemudian menindaklanjuti saran dan kritik yang masuk.

---

This thesis was meant to describe service excellence on land registry service in Kantor Pertanahan Bogor Regency. Land registration held a vital role in maintaining law supremacy for all rightful owner of the land, and in order to avoid conflict in the future. This research is a quantitative research with descricption of service excellence theory on land registry service. The result showed that service excellence on land registry service was well implemented. Researcher suggestion was to socialize the service, maintaining communication with applicant, education to officers and cultivate complaint mechanism regarding complaint and other constructive suggestion."

"Di Indonesia agensifikasi dipraktekkan melalui pemberian otonomi ke beberapa pusat layanan masyarakat (yang bentuk bisnis utamanya adalah layanan), dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU). Faktor kunci keberhasilan yang perlu dimiliki oleh organisasi (Badan Layanan Publik) untuk memenangkan persaingan di masa depan adalah dimensi kemampuan dinamis yang secara khusus difokuskan pada layanan publik. Seperti kemampuan dinamis, kinerja inovasi juga merupakan salah satu cara untuk menghadapi kondisi stagnan di Badan Layanan Umum untuk meningkatkan efisiensi layanan (kinerja perusahaan dan organisasi). Oleh karena itu, bagaimana sebuah layanan publik dapat secara efektif menerapkan kemampuan dinamisnya dan mengembangkan kinerja inovasi untuk memberikan respons cepat terhadap lingkungan yang dinamis telah menjadi kebutuhan yang mendesak.Tujuan dari makalah ini adalah untuk membahas masalah yang disebutkan di atas. Untuk mendapatkan eksplorasi terbaik pada kemampuan dinamis, kinerja inovasi dan kinerja organisasi, kuesioner dibagikan kepada 100 responden dan menggunakan analisis SEM dengan Partial Least Square (PLS) untuk menganalisis hasil survei.Hasil menunjukkan bahwa kemampuan dinamis merupakan mekanisme dasar organisasi yang penting melalui mana manfaat kinerja inovasi diubah menjadi efek kinerja di tingkat perusahaan. Artinya, kemampuan dinamis meningkatkan kinerja inovasi organisasi. Sementara kemampuan dinamis, pada gilirannya, meningkatkan kinerja layanan publik dan memberikan keunggulan kompetitif.

---

In Indonesia agencification is practiced through the granting of autonomy to several community service centers (which main form of business is service), in the form of a Public Service Agency (BLU). The key success factors that need to be owned by the organization (Public Service Agency) to win the competition in the future are dynamic capability dimensions that are specifically focused on public service. As with dynamic capabilities, innovation performance is also one way to deal with stagnant conditions in the Public Service Agency to improve service efficiency (company and organizational performance). Hence, how a public service can effectively apply its dynamic capability and develop innovation performance in order to provide quick response to a dynamic environment has become an urgent need.

The purpose of this paper is to discuss the above-mentioned issues. In order to gain best exploration on dynamic capability, innovation performance and organizational performance, the questionnaires are distributed to 100 respondents and structural equation modeling (SEM) with Partial Least Square (PLS) is used to analyze the survey result.

The results indicate that dynamic capability is an important basic organizational mechanism through which the benefits of innovation performance are converted into performance effects at the corporate level. That is, dynamic capability enhances the innovation performance of organizations. While dynamic capability, in turn, increases public service performance and provides competitive advantages."

" Buku ini membahas kaidah-kaidah dasar tentang administrasi sarana pelayanan kesehatan. Pada buku edisi kedua ini ditambahkan beberapa pendapat para ahli, landasan teori yang berkaitan dengan manajemen, dari bebrbagai pertemuan yang penulis ikuti.Buku ini meliputi 9 pokok permasalahan. Bab 1 menjelaskan pengertian dan tujuan ilmu administrasi kesehatan masyarakat. Bab 2 sampai 3 membahas organisasi dan manajemen. Bab 4 sampai 8 membahas fungsi manajemen yaitu planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluation. Dan bab 9 membahas management science."

"Sejak ditetapkannya SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor Nomor 440/94/Kpts/Huk/1993 tentang pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Gotong Royong (JPKM-GR) tertanggal 3 Mei 1993, maka secara resmi kegiatan pelaksanaan JPKM-GR berlaku di wilayah kabupaten Bogor.Masalah dalam penelitian ini adalah masih rendahnya pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta JPKM-GR. Pertanyaan penelitian adalah faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan.Sebagai responden dalam penelitian ini adalah peserta JPKM-GR yang bermukim di kecamatan Cisarua yang terdiri dari 10 desa dengan jumlah 544 populasi dan 110 sampel.Jenis penelitian ini adalah cross sectional yakni untuk melihat hubungan antara pengetahuan, sikap dan persepsi dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Pengambilan data dilakukan wawancara terstruktur yang berpedoman kepada kuesioner.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang erat hubungannya dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan adalah jarak dari rumah ke Puskesmas, pengetahuan, persepsi dan pendidikan terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan.Agar pemanfaatan pelayanan kesehatan lebih baik lagi pada masa yang akan datang, maka perlu dilakukan social marketing kepada peserta JPKM-GR agar terjadi perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga pemanfaatan pelayanan kesehatan sesuai dengan yang diharapkan.

---

Since was signed by the Residence of the second level area Bogor by SK No. 440/94/Kilts/Huk/1993 that concerned about the implementation of health care for Mature Public Health (JPKM-GR) dated May, 1993, so that it could be done for all entire Bogor.

The key of this research is there's still lower in utilization the health care by the participants of JPKM-GR. And then the question from there is what factors could be related with the Public Health care service.

Becoming respondents from this research were participants of JPKM-GR who was lived in district of Cisarua, which contains 10 villages with 544 of population and 110 samples.

The kind of research we used was cross sectional that is to see the correlation between knowledge, attitude and perceptions with utilization of health services. Data observer was done by the structured interview, which based upon the questioner.

The result showed us that the most intended factor in this Public health care is the distance of home to health centres, knowledge?s, perceptions and the education itself to the health care utilizations.

To make it sure that the using could be better and better again for the next future, it is necessary to implement something called a social marketing to the participants of JPKM-GR, so there's a hope for changing of where to go, so we could have a Public health care service could be running well."