Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di dalam media massa masih banyak ditemukan iklan-iklan klenik yang menawarkan jasa santet untuk membuat orang lain celaka. Dengan zaman yang sudah modern ini sangat disayangkan masih terdapat masyarakat yang meyakini kemampuan dukun santet tersebut. Kepercayaan masyarakat inilah yang dimanfaatkan pihak tertentu untuk meraup keuntungan dengan melakukan tindak kejahatan. Fenomena tersebut hingga kini masih menjadi polemik berkepanjangan, serta menyebabkan keresahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Pada tahun 2016, Tim Panitia Kerja RUU KUHP melakukan pembahasan RUU KUHP yang di dalamnya turut membahas pasal 295 yang mengatur pemidanaan pada pelaku santet. Di balik substansi dari pasal tersebut, terdapat serangkaian analisis yang berkaitan dengan kriminologi budaya dalam menjelaskan proses terjadinya kejahatan tersebut. Penulisan tugas karya akhir ini bertujuan menganalisis substansi Pasal 295 RUU KUHP perihal tindak kejahatan gaib dengan kajian kriminologi budaya serta konsep-konsep lainnya yang relevan dengan tema yang diangkat.

---

In the mass media are still found a lot of clerical ads that offer services witchcraft for other people woe. With the modern era is very unfortunate there are still people who I believe the witch doctor. This community 39 s trust is used by certain parties to make a profit by committing a crime. The phenomenon is still a prolonged polemic, and extinction of social unrest in public life. In 2016, the Working Committee Team of the Criminal Code Bill does a draft Penal Code of the article chapter which regulates criminal prosecution of the witchcraft. Behind the substance of the chapter, there is. It deals with cultural criminology in explaining such processes. The writing of this final work is of its nature. Translation of the article of the Criminal Code Bill concerning the occult crime with the publication of cultural criminology as well as other concepts relevant to the theme raised."

"Delik makar, sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kepentingan hukum negara, telah mewarnai Indonesia sejak awal kemerdekaan. Aceh, Maluku, dan Papua adalah ketiga wilayah yang sering menjadi pusat perhatian, mengingat ketiga daerah ini telah berupaya memisahkan diri dari Republik Indonesia sejak dahulu kala. Salah satu bentuk dari ekspresi atas upaya separatis ini adalah pengibaran bendera, baik oleh simpatisan atau mereka yang mengungkapkan dukungan. Namun demikian, para penegak hukum mengelompokkan aksi pengibaran bendera ini sebagai salah satu pelanggaran atas pasal makar, meskipun tidak tampak suatu perbuatan yang mengarahkan pada terpisahnya suatu wilayah tertentu dari Indonesia. Maka dari itu, skripsi ini akan membahas mengenai korelasi antara perbuatan pengibaran bendera tersebut dengan pemidanaan atas makar, terutama terhadap pasal 106 KUHP. Metode penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif, berbentuk penelitian eksplanatoris dengan data primer berupa beberapa putusan pasal 106 KUHP dari daerah pengadilan Maluku dan Papua. Berdasarkan atas data yang diteliti, ditemukan bahwa perbuatan pengibaran bendera tidak secara serta-merta memunyai keterkaitan dengan upaya untuk melakukan apa yang dilarang di dalam pasal 106 KUHP. Diperlukan adanya perbuatan lain untuk mendefinisikan pengibaran bendera sebagai bagian dari upaya melakukan makar, sehingga kehati-hatian dan deskripsi menyeluruh diperlukan Majelis hakim dalam membuat putusan atas perbuatan tersebut.ason, as one forms of the criminal act to the Government, has involvements to Indonesia’s politics since the starting era of independency. Aceh, Maluku, and Papua were the most frequently watched regions, as those three had tried countlessly to segregate themselves from Indonesia in the past. One form of expression to their means is by flag-hoisting, whether done by the sympathizers or those who showed support. However, the law enforcers classified the flag-hoisting as a figure of violation of the treason article, although it did not appear to be the act that led to a dissociation of a certain area from Indonesia. Therefore, this thesis will discuss the correlation between the act with the treason itself, especially against articles 106 of the criminal code. The research method used in this study is juridical normative, in an explanatory form, using several judicial decisions of articles 106 of the criminal code from Maluku and Papua court areas. Based on the data that were examined, it was found that the act of hoisting the flag did not immediately have a connection with articles 106 of the Criminal Code. Thorough analysis is required by the panel of judges in making decisions of these actions."

"Fenomena pelanggaran lalu lintas yang dilakukan para pengendara sepeda motor di jalan raya Jakarta merupakan suatu pola perilaku kebiasaan yang dibiasakan, dilakukan secara berulang-ulang dan terjadi setiap hari, sehingga membentuk sebuah budaya menyimpang. Kemudian, di lain hal fenomena pelanggaran lalu lintas juga dilihat sebagai kondisi demoralisasi, yang di artikan sebagai bentuk terjadinya penurunan terhadap nilai-nilai, moralitas dan norma di masyarakat. Dimana, masyarakat dalam hal ini paham dengan aturan dan hukum yang berlaku, namun, peraturan tersebut tidak diamalkan dengan baik dalam kehidupan seharihari. Tesis ini mencoba menjelaskan bagaimana cultural criminology melihat fenomena perilaku pengendara sepeda motor dalam dimensi crime in everyday life dan crime as culture. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analis visual kriminologi yang dikembangkan oleh Cecil E. Greek dengan menampilkan gambar/foto terkait pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara sepeda motor. Kesimpulan dari tesis ini adalah perilaku pengendara sepeda motor dalam hal ini hadir sebagai bentuk fenomena kejahatan dalam kehidupan sehari-hari (crime in everyday life), dan fenomena kejahatan dan budaya (crime as culture).

---

The phenomenon of traffic violations made by motorcyclists on the road Jakarta is a pattern of behavior that is accustomed habit, done repeatedly and happen every day, so as to form an aberrant culture. Then, in another case of traffic violation phenomenon is also seen as a condition of demoralization, which is interpreted as a form of the decrease to values, morality and norms in society. Where, in this case the people familiar with the rules and laws that apply, however, the rules are not well practiced in everyday life.

This thesis tries to explain how cultural criminology see motorcyclists behavioral phenomena in everyday life dimension in crime and crime as culture. The method used in this research is a visual analyst criminology developed by Cecil E. Greek to display an image / photo related traffic offenses committed motorcyclists. The conclusion of this thesis is the behavior of motorcyclists present in this case as a form of crime phenomena in everyday life (crime in everyday life), and the phenomenon of crime and culture (culture as crime)."

"Fenomena geng klitih merupakan suatu sebutan masyarakat Yogyakarta terhadap kasus kejahatan jalanan (street crime) yang dilakukan oleh sekumpulan geng remaja/pelajar. Motif kejahatannya beragam dan di luar orientasi materi, seperti balas dendam antarkelompok, menunjukkan solidaritas kelompok, pemberontakan terhadap sistem, hingga ajang unjuk eksistensi diri. Sementara itu, latar belakang lingkungan keluarga, pergaulan di sekolah, dan lemahnya social bond memiliki peran vital dalam pembentukan faktor kriminogen individu yang terlibat. Tesis ini membahas fenomena geng klitih dengan pendekatan kriminologi budaya yang berhubungan dengan subkebudayaan delinkuen, pengaruh dinamika kota dan penduduk, serta peranan agen kontrol sosial baik lembaga pemerintahan hingga masyarakat. Hasil penelitian ini berupa suatu gagasan pengendalian sosial kejahatan di luar peradilan pidana yang berbasis pada pelibatan agen masyarakat sesuai dengan konteks pandangan kriminologi budaya.

---

A phenomenon of Klitih gang is a term mentioned by the people of Yogyakarta toward street crime conducted by a group of youth/student geng. The motive of the crimes are vary and beyond money orientation, such as revenge among groups, to expressed groups solidarity, rebellion against the system, and to show self exsistence. Meanwhile, family background, school‘s association, and weak social bond have a vital role in forming a criminogenic factor of the person involved. This thesis discusses the phenomenon of the Klitih gang with a cultural criminology approach that is related to delinquent subcultures, the impact of city and population dynamics, and the role of social control agents in both the government agency and society. The result of this thesis is in a form of a notion of social crime control throughout criminal justice based on the involvement of the community in accordance to the context of the cultural criminology views."

"Klithih merujuk pada aksi kekerasan di jalanan Yogyakarta pada malam hari. Fenomena ini tidak terbatas pada perilaku iseng remaja, namun telah berubah menjadi subkultur yang kompleks di Yogyakarta. Tugas karya akhir ini membahas bagaimana  klithih dilihat masyarakat sebagai perilaku yang bersifat kriminogenik sedangkan klithih dikontestasikan sebagai kegiatan kultural oleh pelaku klithih itu sendiri. Adanya perbedaan pandangan tersebut tidak lepas dari eksistensi konflik budaya. Pengumpulan data diperoleh melalui studi literatur. Pembahasan tulisan ini dibantu dengan perspektif kriminologi budaya dan teori subkultur delinkuen milik Albert Cohen, serta konsep kebudayaan, konfllik budaya dan subkultur. Hasilnya,  konflik budaya antara pelaku klithih dengan masyarakat Yogyakarta terjadi karena adanya perbedaan interpretasi terhadap nilai dan norma yang ada. Konflik budaya menjadi akar dari pembentukan wacana yang cenderung negatif terhadap klithih sebagai

---

Klithih refers to violent acts on the streets of Yogyakarta at night. This phenomenon is not limited to juvenile fad behavior, but has turned into a complex subculture in Yogyakarta. This final project discusses how klithih is seen by the community as criminogenic behavior while klithih is contested as a cultural activity by the klithih actors themselves. The existence of these different views cannot be separated from the existence of cultural conflicts. Data collection was obtained through literature study. The discussion of this paper is assisted by the perspective of cultural criminology and delinquent subculture theory by Albert Cohen, also the concept of culture, cultural conflict and subculture. As a result, cultural conflicts between klithih actors and the people of Yogyakarta occur because of different interpretations of existing values and norms. Cultural conflict is the root of the formation of discourse that tends to be negative towards klithih as a reactive subculture in society."

"Klithih merujuk pada aksi kekerasan di jalanan Yogyakarta pada malam hari. Fenomena ini tidak terbatas pada perilaku iseng remaja, namun telah berubah menjadi subkultur yang kompleks di Yogyakarta. Tugas karya akhir ini membahas bagaimana klithih dilihat masyarakat sebagai perilaku yang bersifat kriminogenik sedangkan klithih dikontestasikan sebagai kegiatan kultural oleh pelaku klithih itu sendiri. Adanya perbedaan pandangan tersebut tidak lepas dari eksistensi konflik budaya. Pengumpulan data diperoleh melalui studi literatur. Pembahasan tulisan ini dibantu dengan perspektif kriminologi budaya dan teori subkultur delinkuen milik Albert Cohen, serta konsep kebudayaan, konfllik budaya dan subkultur. Hasilnya, konflik budaya antara pelaku klithih dengan masyarakat Yogyakarta terjadi karena adanya perbedaan interpretasi terhadap nilai dan norma yang ada. Konflik budaya menjadi akar dari pembentukan wacana yang cenderung negatif terhadap klithih sebagai reactive subculture di masyarakat.

---

Klithih refers to violent acts on the streets of Yogyakarta at night. This phenomenon is not limited to juvenile fad behavior, but has turned into a complex subculture in Yogyakarta. This final project discusses how klithih is seen by the community as criminogenic behavior while klithih is contested as a cultural activity by the klithih actors themselves. The existence of these different views cannot be separated from the existence of cultural conflicts. Data collection was obtained through literature study. The discussion of this paper is assisted by the perspective of cultural criminology and delinquent subculture theory by Albert Cohen, also the concept of culture, cultural conflict and subculture. As a result, cultural conflicts between klithih actors and the people of Yogyakarta occur because of different interpretations of existing values and norms. Cultural conflict is the root of the formation of discourse that tends to be negative towards klithih as a reactive subculture in society."

"Sejak Reformasi 1998 hingga tahun 2017, jumlah kasus penodaan agama yang terjadi di Indonesia meningkattajam dari 9 kasus menjadi lebih dari 88 kasus. Dalam kasus-kasus tersebut Pasal 156a KUHP menjadi pasalyang sering digunakan baik dalam amar putusan hakim. Skripsi ini membahas sejarah dan perkembangan delikpenodaan agama dalam hukum pidana di Indonesia yang diatur dalam Pasal 156a KUHP dan Undang-UndangNo. 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Permasalahan yangkerap muncul dalam penerapan Pasal 156a KUHP di pengadilan adalah mengenai tidak jelasnya tolak ukurperbuatan sebagai dasar terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penodaan agama. Untuk menganalisis masalahtersebut, dilakukan penelitian normatif dengan berfokus pada analisis peraturan perundang-perundangan pidana, pendapat ahli hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesimpangsiuran terkaitmodel penanganan kasus penodaan agama di Indonesia. Selain itu, terdapat perbedaan dalam pemaknaan Pasal156a KUHP di kalangan akademisi maupun praktisi yang memaknai konstruksi pasal ini sebagai gabungan unsurtindak pidana yang bersifat kumulatif dan yang memaknainya secara alternatif. Dalam praktiknya di pengadilan,hakim cenderung menerapkan Pasal 156a KUHP dengan konstruksi huruf a dan huruf b dalam pasal tersebutsecara alternatif namun tanpa pertimbangan hukum yang memadai.

---

The number of blasphemy cases have increased significantly from only 9 cases in the New Order 1967 1998 tomore than 88 cases in the post Reformation era. Those cases have brought people to jail using article 156a ofIndonesian Criminal Code KUHP . This thesis discusses the history and the development of blasphemy lawwhich is regulated in the article 156a of the Indonesian Criminal Code and Law No. 1 PNPS of 1965 onPrevention of Misuse and or Blasphemy. The implementation of the law has brought problems related to theunclear criteria to elucidate the elements of the blasphemous acts. To analyze the problem, the author conducteda normative research focusing on the analysis of the criminal provision, jurists opinion, and a number of courtdecisions. This research shows that there is an inconsistency to handle blasphemy cases in Indonesia. There aretwo dominant views among the academics as well as the practitioners in defining blasphemy as it is stipulated inthe article of 156a Indonesian Criminal Code. The first view believes that the construction of the article is 'adouble offence' double opzet in which all its elements should be proven while the other side interprets the aand b elements in the article alternatively. This thesis concludes that the judges tend to apply article 156a byinterpreting the a and b elements in the article alternatively without some adequate legal arguments. Keywords blasphemy defamation of religion article 156a Indonesia's Criminal Code verdict analysis criminal law."

"Awal tahun 2000, kasus penipuan dengan menggunakan hipnotis mulai marak bermunculan. Biasanya, dalam kondisi 'tidak sadar', korban harus kehilangan barang berharga setelah sebelumnya berinteraksi dengan pelaku baik sekadar berkomunikasi ataupun bersentuhan langsung. Selain digunakan di dunia medis, hipnotis ternyata juga diklaim sebagai salah satu cara untuk melakukan suatu tindak pidana oleh masyarakat. Seringkali yang terjadi adalah seseorang menjadi korban dari suatu tindak pidana penipuan dan mengklaim bahwa dirinya dikenai hipnotis oleh si pelaku tindak pidana sehingga tidak memiliki daya untuk melawan. Namun kemudian muncul pertanyaan bahwa apakah penggunaan hipnotis dalam melakukan kejahatan ini merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia atau tidak. Jika melihat pada artikel-artikel berita, kebanyakan polisi menggunakan pasal penipuan untuk menjerat pelaku hipnotis yaitu Pasal 378 KUHP dengan alasan bahwa hipnotis dapat dikategorikan sebagai tipu muslihat sesuai Pasal 378 KUHP.

---

In the beginning of year 2000, fraud cases which used hypnotic as its method were starting to emerge. Often, in the state of 'unconsciousness', the victims had to lost precious possessions after interracting with the perpetrators, whether it's only by communicating or direct contact. Aside from being used in medical treatment, hypnotic practices had also been claimed as one of the means to do crime. Victims of fraud cases often claimed that they were being hypnotized to the point that they couldn't fight back. But then, arise questions whether the use of hypnotic practice as a mean to do crimes is one of the offences regulated in Indonesian Penal Code or not. Many investigators from police force used the fraud article in Indonesian Penal Code to ensnare the perpetrators, that is Article 378 of Indonesian Penal Code with reasoning that hypnotic practices can be categorized as knavery, according to Article 378 of Indonesian Penal Code."

"[ABSTRAKPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan modelyang dikemukakan oleh Graaf-Huberts yaitu ? Monster Grid?. Kemudian analisamenggunakan dimensi perilaku kejahatan Clinard-Quinney, yang terdiri dari 5(lima) dimensi perilaku kejahatan.Pelanggaran etika dalam kejahatan perbankanmerupakan salah satu bentuk dari white collar crime, seperti dikemukakan olehSutherland, karena ciri-ciri yang dikemukakan telah terpenuhi oleh parapelakunya. Pertama, para pelaku semuanya merasa tidak bersalah, karenapekerjaan seperti itu telah lama dan berulang kali dilakukan. Kedua, merekamerasa tidak merugikan nasabah/masyarakat.Tetap berhubungan baik dengankorbannya, dalam hal ini nasabahnya.Pada penelitian ini, hanya sampai padasebab mengapa etika tidak dijadikan pedoman dalam menjalankan profesi bankir?.Hal tersebut dapat terjadi antara lain, karena: 1.Lemahnya pengawasan internal;2. Pengawasan sebaiknya terintegrasi dengan faktor-faktor non formal, misalnyafaktor gaya hidup, pergaulan, dan budaya masyarakat; 3. Belum ditaati secaraketat dengan penuh kesadaran prinsip-prinsip kode etik profesinya, karena hanyabersifat Prinsip Kode Etik Bankir. Secara rinci masih diserahkan kepada masingmasingbank untuk mengimprovisasi kode etik tersebut, sesuai dengan kondisibanknya. Kebaikannya, mungkin saja sesuai dengan kondisi banknya, namunkeburukannya, karena masing-masing dapat melakukan improvisasi, sehinggakurang dapat mengikat secara universal, yang berakibat merasa kurang sebagaipedoman yang benar-benar dapat dijadikan acuan yang menyeluruh, tanpa adacelah untuk mengabaikannya.Pada akhirnya dapat disimpulkan kesimpulan bahwameskipun terdapat peraturan formal, SOP pada masing-masing bagian dantingkatannya, namun jika tidak dilandasi dengan etika pada tiap kegiatanoperasional, maka pelanggaran dan kejahatan yang terkait dengan masalah ?kepercayaan ? akan selalu terjadi;

---

ABSTRACTThis study used a qualitative approach using the model proposed by Graaf-Huberts ie "Monster Grid". Then, using dimensional analysis of criminalbehavior Clinard-Quinney, who tersiri of 5 (five) dimensions of criminalbehavior.Violation of ethics in banking crime is one form of white collar crime, asstated by Sutherland, as traits he has put forward have been fulfilled by theperpetrators. First, the actors all do not feel guilty, because such work has longand repeatedly performed. Secondly, they are not detrimental to customer. Still agood relationship with the victim, in this case the customers.In this study, onlyuntil the reason why ethics is not used as guidelines in running the bankerprofession ?. This can occur, among others, as:1.Weak internal control; 2.Monitoring should be integrated with non-formal factors, such as lifestyle factors,social, and cultural communities; 3. Not to be strictly adhered to with fullawareness of the principles of the code of ethics profession, because onlyprinciple Bankers Code. In detail still be submitted to the respective banks toimprovise the code, in accordance with the conditions of the bank. Kindness, maybe in accordance with the conditions of the bank, but ugliness, because each canto improvise, making it less able to bind universally, the result was less asguidelines that can actually be used as a comprehensive reference, without anygaps to ignore.In the end it can be concluded the conclusion that despite formalregulations, SOPs in each section and level, but if it is not based on the ethics ofeach operations, the violations and crimes related to the issue of "trust" willalways happen.;This study used a qualitative approach using the model proposed by Graaf-Huberts ie "Monster Grid". Then, using dimensional analysis of criminalbehavior Clinard-Quinney, who tersiri of 5 (five) dimensions of criminalbehavior.Violation of ethics in banking crime is one form of white collar crime, asstated by Sutherland, as traits he has put forward have been fulfilled by theperpetrators. First, the actors all do not feel guilty, because such work has longand repeatedly performed. Secondly, they are not detrimental to customer. Still agood relationship with the victim, in this case the customers.In this study, onlyuntil the reason why ethics is not used as guidelines in running the bankerprofession ?. This can occur, among others, as:1.Weak internal control; 2.Monitoring should be integrated with non-formal factors, such as lifestyle factors,social, and cultural communities; 3. Not to be strictly adhered to with fullawareness of the principles of the code of ethics profession, because onlyprinciple Bankers Code. In detail still be submitted to the respective banks toimprovise the code, in accordance with the conditions of the bank. Kindness, maybe in accordance with the conditions of the bank, but ugliness, because each canto improvise, making it less able to bind universally, the result was less asguidelines that can actually be used as a comprehensive reference, without anygaps to ignore.In the end it can be concluded the conclusion that despite formalregulations, SOPs in each section and level, but if it is not based on the ethics ofeach operations, the violations and crimes related to the issue of "trust" willalways happen., This study used a qualitative approach using the model proposed by Graaf-Huberts ie "Monster Grid". Then, using dimensional analysis of criminalbehavior Clinard-Quinney, who tersiri of 5 (five) dimensions of criminalbehavior.Violation of ethics in banking crime is one form of white collar crime, asstated by Sutherland, as traits he has put forward have been fulfilled by theperpetrators. First, the actors all do not feel guilty, because such work has longand repeatedly performed. Secondly, they are not detrimental to customer. Still agood relationship with the victim, in this case the customers.In this study, onlyuntil the reason why ethics is not used as guidelines in running the bankerprofession ?. This can occur, among others, as:1.Weak internal control; 2.Monitoring should be integrated with non-formal factors, such as lifestyle factors,social, and cultural communities; 3. Not to be strictly adhered to with fullawareness of the principles of the code of ethics profession, because onlyprinciple Bankers Code. In detail still be submitted to the respective banks toimprovise the code, in accordance with the conditions of the bank. Kindness, maybe in accordance with the conditions of the bank, but ugliness, because each canto improvise, making it less able to bind universally, the result was less asguidelines that can actually be used as a comprehensive reference, without anygaps to ignore.In the end it can be concluded the conclusion that despite formalregulations, SOPs in each section and level, but if it is not based on the ethics ofeach operations, the violations and crimes related to the issue of "trust" willalways happen.]"