Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenyusunan laporan tahunan PT Telkom Indonesia Persero Tbk merupakan salah satu pekerjaan paling penting yang harus dilakukan perusahaan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban perusahaan kepada shareholder dan stakeholder. Laporan tahunan perusahaan dapat menggambarkan tata kelola perusahaan, kualitas kinerja bisnis dan non bisnis perusahaan, yang dapat mempengaruhi penilaian para shareholder dan stakeholder yang kemudian dapat menentukan tingkat keberhasilan perusahaan dalam mencapai sasaran-sasaran organisasi. Sebagai sebuah konsekuensi, laporan tahunan yang disusun perusahaan harus memenuhi harapan-harapan shareholder dan stakeholder. Selain itu, laporan tahunan juga harus sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan SEOJK No. 30 tahun 2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan. Metode kualitatif digunakan dalam penyusunan laporan magang ini untuk menganalisis bagaimana proses penyusunan laporan tahunan PT Telkom Indonesia Persero Tbk dalam memenuhi ketentuan Surat Edaran tersebut. Hasil analisis telah menunjukkan bahwa komponen-komponen yang dimuat dalam laporan tahunan Telkom sudah sesuai dengan SEOJK No. 30 tahun 2016. Informasi dan materi yang disajikan dalam laporan tahunan Telkom sangat lengkap, valid dan akurat.

---

ABSTRACTThe annual report arrangement of PT Telkom Indonesia Persero Tbk is one of the most important task should be carried out by the company as accounting responsibility to shareholders and stakeholders. The annual report can explain corporate governance practices, business and non business performances that can influence valuations and decisions of shareholder and stakeholder and then it could has impact on success factors in achieving organization goals. As a consequence, annual report is arranged should fulfill shareholder and stakeholder expectations. In addition to that, the annual report should also be accorded with Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan SEOJK No. 30 tahun 2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan. The qualitative method is used to arrange this apprenticeship report in order to analyze how is the annual report process at PT Telkom Indonesia Persero Tbk in fulfilling that provision. The analysis results indicated that components contained in the annual report for period 2016 was accorded with SEOJK No. 30 tahun 2016. Information and material are composed in the annual report of Telkom for period 2016 are valid, complete, detail and accurate."

"Skripsi ini membahas mengenai peranan Yayasan Pendidikan Telkom (YPT) dalam membangun telekomunikasi Indonesia. Sejarah perjalanan trasformasi sebuah perusahaan telekomunikasi pertama di Indonesia. Seiring dengan perkembangan dan kemajuannya, masalah pun hadir. Banyaknya keluhan masyarakat yang beredar di media pada masa itu, membuat direktur baru yakni Cacuk Sudarijanto cukup resah. Pada akhirnya beliau menemukan tiga masalah mendasar yang membuatnya ingin mengubah dan membuat perusahaan tersebut bangkit dari keterpurukkan untuk menjadi lebih modern. Salah satu fokusnya yakni tentang pengembangan sumber daya manusia dan juga perekrutan sumber daya manusia baru yang andal dan profesional dalam bidang teknologi informasi dan telekomunikasi. Pada akhirnya dengan dasar pemikiran beliau, dibangunlah Yayasan Pendidikan Telkom (YPT), yang dengan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terjadi. Skripsi ini diteliti menggunakan metode sejarah.

---

This thesis discusses the role of Telkom Education Foundation in building Indonesian telecommunication system. It begins with the history of the transformation journey of the first telecommunication company in Indoneisa. Along with its development and progress, problems occur. There where many public complaints circulating in the media at that time making the new president director, Cacuk Sudarijanto, could not stay still. In the end. He found three fundamental problems that made him wanted to change and made the company to rise and became more modern. One of the focuses that he highlights is the development of human resources in the ICT field. Lastly, Telkom Education Foundation was established. It is hoped that this development can answer the problems that happened."

"Perkembangan teknologi membuat penggunaan kontrak elektronik sudah tidak asing lagi, termasuk dalam pembuatan perjanjian berlangganan IndiHome Fiber oleh PT Telkom dengan pelanggannya. Dalam penggunaan kontrak elektronik berlangganan IndiHome ini memunculkan beragam isu hukum yang mengarahkan pada terjadinya krisis pada legalitas kontak. Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk menelusuri bagaimana keabsahan kontrak elektronik tersebut dalam perjanjian berlangganan layanan IndiHome Fiber dan bagaimana metode autentikasi yang ada hingga terdapat kepercayaan dalam bertransaksi elektronik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa kontrak elektronik berlangganan IndiHome adalah sah karena terpenuhinya syarat sah perjanjian, meskipun belum dapat mengakomodir syarat subjektif suatu perjanjian yaitu kecakapan para pihak namun tidak menyebabkan perjanjian itu sendiri batal. Selain itu metode autentikasi yang digunakan dalam kontrak elektronik berlangganan IndiHome adalah autentikasi terhadap identitas dari subjek perjanjian dan tidak terhadap objek perjanjian. Dengan demikian disarankan agar Telkom sebagai pelaku usaha menerapkan tanda tangan digital yang memiliki Sertifikat Elektronik dari Certification of Authority yang akan melakukan autentikasi terhadap subjek maupun objek perjanjian, dan tentunya memiliki nilai pembuktian yang kuat.

---

The development of technology makes the use of electronic contracts familiar, including in the making of IndiHome Fiber subscription agreement by PT Telkom with its customers. In the use of electronic contracts subscription IndiHome this raises a variety of legal issues that lead to the occurrence of crisis on the legality of contact. Therefore, this thesis aims to explore how the validity of the electronic contract is in the subscription agreement IndiHome Fiber service and how authentication methods exist into trust in electronic transactions. This research is a qualitative research with descriptive design. The result of this research is that IndiHome 39 s electronic subscription contract is valid due to the fulfillment of the valid terms of the agreement, although it has not been able to accommodate the subjective requirements of the agreement that is the parties 39 capability but does not cause the agreement itself void. Additionally the authentication method used in the IndiHome subscription electronics contract is authentication against the identity of the subject of the agreement and not against the object of the agreement. Therefore recommended that Telkom as a business actor apply a digital signature that has an Electronic Certificate from the Certification of Authority that will authenticate the subject and the object of agreement, and certainlyhas a strong evidentiary value."

"Lembaga perbankan mempunyai peran strategis dalam peningkatan dana pembangunan, melalui fungsinya sebagai wadah yang dapat menghimpun sekaligus menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Jenis usaha bank antara lain menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, pemberian kredit, penjualan surat-surat berharga, penyimpanan barang atau surat berharga, dan sebagainya. Garansi bank merupakan salah satu jenis kegiatan usaha bank. Garansi bank diterbitkan untuk menjamin kepentingan kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi. Apabila debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat mengajukan klaim pembayaran atas garansi bank tersebut. Dalam (praktek penerbitan garansi bank di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. terdapat permasalahan-permasalahan, antara lain permohonan garansi bank yang diajukan dalam waktu yang terlalu singkat, dan nilai kontra garansi yang lebih kecil dari nominal garansi bank. Namun kasus-kasus tersebut hanya dapat terjadi di kalangan nasabah yang telah mempunyai hubungan dan reputasi baik dengan pihak bank. Selain itu, ada juga permasalahan mengenai kesepakatan tentang terjadinya wanprestasi, dan juga tentang besarnya uang yang dibayarkan dalam hal terjadi pencairan garansi bank. Apabila belum ada kesepakatan mengenai terjadinya wanprestasi, pihak bank akan menunda pencairan garansi bank sampai tercapai kesepakatan. Sedangkan besarnya jumlah uang yang dibayarkan di perhitungkan dan dipertimbangkan dengan penelitian terhadap proyek yang bersangkutan, atau dimusyawarahkan oleh para pihak."

"Kebijakan privatisasi BUMN semakin menjadi bagian penting dari kebijakan ekonomi pemerintah, sebagai langkah untuk mengurangi intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi yang seharusnya dilaksanakan oleh swasta. Privatisasi diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi perusahaan yang selanjutnya mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, privatisasi yang dilakukan pemerintah saat ini hanya untuk tujuan jangka pendek yaitu untuk menutup defisit APBN, karena sektor-sektor penerimaan dan pembiayaan lainnya tidak mencukupi dalam keseimbangan anggaran yang telah ditetapkan. Tetapi satu-satunya cara untuk menyelamatkan BUMN adalah dengan privatisasi, walaupun privatisasi itu sendiri mendatangkan pro dan kontra. BUMN yang dipegang oleh pemerintah seringkali tidak efisien dan seringkali diwarnai dengan praktek korupsi dan kolusi, BUMN seperti ini menjadi beban pemerintah yang harus selalu memberikan subsidi untuk BUMN yang tidak sehat. Swasta dianggap lebih efisien dan profesional dalam menangani bisnis, karena itu privatisasi BUMN menjadi salah satu kebijakan pemerintah sekarang. Melalui privatisasi di sektor telekomunikasi, diharapkan terjadi persaingan yang kompetitif antar pemain, guna memberikan layanan yang terbaik dan harga yang kompetitif. Karena dalam hal yang mengetahui selera pasarlah yang akan bertahan dalam persaingan ini. Namun, peran pemerintah sangat diperlukan sebagai regulator, sehingga setiap pemain, dapat bermain dengan sehat dan tidak mengambil keuntungan dengan tarif yang murah tanpa disertai pelayanan yang baik. Akhirnya untuk masa mendatang, privatisasi akan terus dilakukan pemerintah sebagai jawaban persaingan global telekomunikasi.

---

The policy of privatization of State-Own Enterprise (Badan Usaha Milik Negara/BUMN) has become an important aspect of the government's economic policy, the one that genuinely supposed to be the realm of private sector. Privatization is expected to be able to enhance the competitiveness as well as efficiency of the companies in Indonesia, which eventually will lead to the Country's economic growth. However, it is noteworthy that the privatization policy being implemented currently by the government is merely a short-term oriented privatization program, primarily meant to cover up the deficit account, due to the insufficiency of the government income and other financing budget to make expected balance. Despite, the controversy surrounding the policy, privatization is the only way to save those State-Owned Enterprises.

A company managed purely by the government usually is not efficient and corruption and collution-infested, which will be a burden for the government that is obliged to always subsidize that unhealthy state's enterprises. Contrary, the privat sector is considered as more efficient and professional in handling a business, the reason of which privatization in the telecommunication sector, it is expected that competitive competition will accur among the players, which hopefully will bring the customers with the best price and service, since under this system, only those who really understand the market that will make the first position. Nevertheless, government's role also is hoped to be implemented here, that is, as a regulator, to ensure that respective player keep playing in line with regulation (healthy) and doesn't take too much profit by dropping the tariff while neglecting the service quality. Finally, for the coming future, the policy of privatization will be kept conducted by the government as its response to the global telecommunication competition."

"ABSTRAKDengan dukungan teknologi dan jaringan telekomunikasi yang memadai,lokasi bisnis yang sangat strategis, dan ditambah dengan proteksi regulasi berupa hakmonopoli, Divisi Regional (Divre) II sebagai salah satu SBU Telkom mampumembukukan pendapatan operasi yang terus meningkat dan tahun 1995 hingga tahun1999. Pada akhir tahun 1999 pendapatan operasi Divre II memberikan kontribusisebesar 53% terhaclap total pendapatan operasi dan PT. Telkom secara keseluruhan. Terbitnya UU No.5 Tahun 1999 mengenai larangan praktek monopoli dan UUNo.36 Tahun 1999 yang mengatur kembali industri jasa telekomunikasi Indonesia,yang merupakan konsekuensi bagi Indonesia terhadap keterlibatan didalam berbagaikesepakatan multiateraI, akan menciptakan perubahan peta persaingan industri jasatelekomunikasi Indonesia. Mengantisipasi perubahan lingkungan usaha yang akanterjadi, maka pada tahun 1996 PT. Telkom telah mengimplementasikan Program T-2001 yang merupakan grand strategi yang mencakup lima bidang penting, yaitu:bidang pengelolaan SDM, sistem inforrnasi, manajemen dan gaya bisnis, manajemenkeuangan, dan jaringan pelayanan. Pada tingkat divisional, yaitu pada Divre II,program tersebut dijabarkan ke dalam 54 indikator WCO (world class operator)sebagai alat pengendali bagi kinerja Divre II. Namun sebagai alat pengendali kinerja,indikator WCO memiliki beberapa kelemahan, diantaranya tidak terlihat adanyahubungan dan keterkaitan Iangsung antara satu aspek dan aspek lainnya, sertapengukuran sasaran strategis dan tiap aspeknya tidak dibedakan antara hasil(outcomes) dan faktor-faktor sebagai pemicu kerja (performance driver) yang akanmempengaruhi hasil yang diharapkan. Balanced scorecard merupakan salah satu aIternatif sebagal alat pengendalikinerja yang dapat mengatasi kekurangan yang ada pada indikator WCO. Dengancara mengevaluasi kembali indikator WCO yang digabungkan dengan analisisindustri, SWOT, key success factor, dan customer value proposition berdasarkancorporate strategy, maka dapat disusun balanced scorecard untuk Divre II yangmencakup empat aspek, yatu aspek finansial, pelanggan, proses bisnis internal danaspek pertumbuhan dan pembelajaran. Keempat aspek tersebut membentuk tatahubungan sebab akibat dan bermuara pada aspek finansial berupa peningkatan returnperusahaan. Agar memiliki manfaat yang maksimal maka penyusunan balanced scorecardharus meliputi empat rencana strategik, yaitu penetapan sasaran strategik, ukuranstrategik yang diperinci atas hasil dan pemicu kerja, penetapan strategic target, danpenetapan strategic initiatives. Karena keterbatasan data maka dalam penulisan inihanya dibatasi pada penetapan sasaran strategik dan ukuran strategik."