Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Balai Kalibrasi merupakan unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu yang memberikan pelayanan jasa kalibrasi ulang peralatan ukur industri. Dalam melaksanakan pelayanan publik, Balai Kalibrasi mempunyai sasaran mutu ketepatan waktu penyelesaian kalibrasi sesuai dengan standar layanan yang diharapkan pencapaiannya memenuhi 70 . Dari hasil pemantauan sasaran mutu Desember 2016 sampai dengan Agustus 2017 diperoleh bahwa sasaran mutu tersebut tidak tercapai yaitu rata-rata sebesar 48.33. Salah satu penyebabnya adalah proses bisnis yang belum terotomasi. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu sistem informasi yang dapat memotong waktu pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan model konseptual yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk menghasilkan solusi perbaikan terhadap permasalahan secara holistik dan memberikan rekomendasi kebutuhan fungsional sistem informasi yang dapat dikembangkan untuk memperlancar proses bisnis di Balai Kalibrasi. Tahapan penelitian ini menggunakan 3 dari 4 tahap pada Soft System Methodology SSM dan UML Unified Modeling Language untuk merepresentasikan kebutuhan fungsional sistem informasi yang dihasilkan. Penelitian ini menghasilkan empat belas aktivitas pada model konseptual, tiga puluh enam kebutuhan fungsional sistem informasi dan tiga puluh enam use case pada use case diagram.

---

Calibration Center is a technical unit under the Directorate of Standardization and Quality Control that provides calibration services of industrial measuring equipments. In carrying out public services, Calibration Center have quality objective, timeliness of completion of calibration in accordance with services standard, with the expectation of 70 acomplishments. The results of quality objective monitoring on December 2016 until August 2017 showed that the quality objective did not achieved, with average 48.33 achivement. One of the reasons is the business process not automated yet. So that, the Calibration Center need information system that can help cutting down the service time.

The aims of this study is to provide a conceptual model that can be used as a guide to produce a solution toward holistically issue and provide a recomendations regarding to the information system functional requirements that could be developed to speed up the business processes of Calibration Center. This study using 3 steps out of 4 on Soft System Methodology SSM and Unified Modeling Language UML to represent the functional requirements. The study resulted fourteen activities on conceptual model, thirty six functional requirements of information system, and thirty six use case on the diagram."

"Penggunaan Service Blueprinting dibutuhkan untuk melihat alur proses kerja yang ada di sebuah organisasi jasa, bahkan instansi pemerintah yang notabennya melayani masyarakat. Balai Kalibrasi merupakan instansi pemerintah yang melayani masyarakat berupa jasa sertifikasi. Penelitian ini mengidentifikasi penerapan proses design yang ada di Balai Kalibrasi PPMB dan menganalisa service blueprinting pelayanan tersebut. Hasil penelitian ini menyatakan belum ada penerapan service blueprinting pada pelayanan jasa di Balai Kalibrasi dan terdapat dua alur pelayanan yaitu internal dan ekternal. Dengan mengidentifikasi service blueprinting, diharapkan dapat membantu manajemen Balai Kalibrasi dalam menemukan komponen, titik rawan gagal dan titik jeda pada proses pelayanan tersebut. Diketahui dalam penelitian ini bahwa diidentifikasikan terdapat dua titik rawan dan lima titik jeda pada pelayanan jasa secara internal, sedangkan eksternal terdiri dari dua titik rawan gagal dan enam titik jeda. Solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan redesign process. Dengan redesign process kepuasan pelanggan akan meningkat sehingga mempengaruhi pendapatan yang akan diterima negara.ganalisa service blueprinting pelayanan tersebut. Hasil penelitian ini menyatakan belum ada penerapan service blueprinting pada pelayanan jasa di Balai Kalibrasi dan terdapat dua alur pelayanan yaitu internal dan ekternal. Dengan mengidentifikasi service blueprinting, diharapkan dapat membantu manajemen Balai Kalibrasi dalam menemukan komponen, titik rawan gagal dan titik jeda pada proses pelayanan tersebut. Diketahui dalam penelitian ini bahwa diidentifikasikan terdapat dua titik rawan dan lima titik jeda pada pelayanan jasa secara internal, sedangkan eksternal terdiri dari dua titik rawan gagal dan enam titik jeda. Solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan redesign process. Dengan redesign process kepuasan pelanggan akan meningkat sehingga mempengaruhi pendapatan yang akan diterima negara.

---

The using of Service Blueprinting is necessary to see the work process flow existing in a service organization, including a governmental institution of which responsibility is to serve the people. Testing and Calibration Laboratories is a governmental institution serving the people by providing certification service. This research identifies the application of design process in Testing and Calibration Laboratorie of Center for Quality Control of Goods (Balai Kalibrasi PPMB) and analyzes its service blueprinting. This research found the absence of the application of service blueprinting in Balai Kalibrasi PPMB as well as two service flows, i.e. the internal and external ones. By identifying the service blueprinting, this research is expected to help the management of Balai Kalibrasi PPMB to find the components, failure points, waiting points in the service process. Also found in this research was the identification of two failure points and five waiting points in the internal service flow, while the external one has two failure points and six waiting points. The solution is to redesign process. By doing so, consumer satisfaction will increase thus affecting the national income."

"Pusintek sebagai penyedia jasa layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK Kementerian Keuangan telah menyediakan 20 dua puluh jenis layanan TIK. Pusintek menerapkan kerangka kerja Information Technology Infrastructure Library ITIL sebagai salah satu praktik terbaik pengelolaan layanan teknologi informasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan TIK kepada pengguna. Dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan layanan TIK, Pusintek telah memiliki aplikasi Sistem Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sipelantik yang digunakan untuk melakukan pencatatan permintaan layanan dan laporan gangguan TIK di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengguna TIK Kemenkeu harus menghubungi Service Desk Pusintek melalui telepon, surat elektronik, maupun datang langsung untuk meminta layanan, melaporkan gangguan TIK di lingkungan Kementerian Keuangan, maupun saat ingin mengetahui tindak lanjut dari tiket permintaan dan gangguan yang telah dilaporkan. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat rancangan kebutuhan fungsional sistem informasi pengelolaan layanan TIK berbasis self-service yang sesuai dengan kebutuhan pengguna mengikuti alur kerja proses pada Rational Unified Process RUP. Hasil penelitian ini berupa dokumen kebutuhan fungsional sistem informasi pengelolaan layanan TIK berbasis self-service, yaitu melibatkan pengguna dalam proses melaporkan gangguan, melakukan permintaan layanan, melakukan pengecekan status tiket, mencari informasi terkait TIK, dan beberapa fitur perbaikan Sipelantik.

---

Pusintek as a provider of Information and Communication Technology ICT Ministry of Finance has provided twenty types of ICT services. Pusintek implement the framework of the Information Technology Infrastructure Library ITIL as one of the best practices of information technology service management in order to improve the effectiveness and efficiency of ICT services to users.

In supporting the implementation of the management of ICT services, has had an application Pusintek Management System Service Information and Communication Technology Sipelantik used to record service requests and bug reports ICT in the Ministry of Finance. MoF ICT users should contact the Service Desk Pusintek by telephone, electronic mail, or come directly to request services, report the disruption of ICT in the Ministry of Finance, as well as when they want to know the follow up of ticket requests and incidents have been reported.

The purpose of this study is to design functional needs ICT service management information system based self service according to user needs to follow the workflow process on the Rational Unified Process RUP.

The results of this study are the functional requirements document ICT service management information system based self service, which involves the user in the process of reporting interference, perform service requests, check the status of a ticket, searching for information related to ICT, and some improved features Sipelantik."

"ABSTRAKPemenuhan pangan merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia yang harus senantiasa tersedia setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Tetapi pada kenyataannya, stabilisasi harga bahan pokok di Indonesia belum sepenuhnya tercapai, dimana rata-rata koefisien variasi (KV) harga pada beberapa komoditas bahan pokok misalnya daging ayam, bawang merah, dan cabai masih melewati KV wajar. Salah satu faktor penyebab fluktuasi harga bahan pokok di Indonesia adalah faktor distribusi barang, misalnya infrastruktur distribusi yang belum memadai, rantai distribusi yang panjang, biaya distribusi tinggi, serta data pasokan dan permintaan barang yang belum terpantau.Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah membuat kebijakan pengembangan sistem logistik nasional berdasarkan konsep supply chain management (SCM), dengan membangun fasilitas Pusat Distribusi di daerah. Untuk mendukung penerapan program tersebut, diperlukan strategi penerapan dan dukungan sistem informasi yang handal agar mampu mencapai tujuan program tersebut yaitu menjamin stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, serta mengurangi disparitas harga antar daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan soft system methodology (SSM) dalam menyusun model dan strategi penerapan sistem informasi Pusat Distribusi. Hasil dari penelitian ini adalah rancangan model kebutuhan fungsional sistem informasi Pusat Distribusi yang digambarkan dalam use case diagram serta 18 strategi penerapan sistem informasi logistik.

---

ABSTRACT

The right to food is a fundamental right of every people that should be available every time, safe, have certain quality, nutritious and various with affordable price. But in fact, the price stabilization of staple food in Indonesia have not been fully achieved, where the average of coefficient of variation (CV) of some staple food items, exceed the reasonable CV (more than 9 percents). Distribution of goods is one of the main factors which cause price fluctuations on the staple food in Indonesia, such as inadequate distribution infrastructure, long distribution channel, high distribution costs, and also unmonitored data of supply and demand.

To overcome these problems, the government made a policy on national logistics system development based on the concept of supply chain management (SCM). It was manifested by constructing distribution center facility in the region. The implementation strategy and reliable information system was needed to support the system implementation. It has the aim to be able to ensure the prices stability and availability of the staple foods, and also to reduce the price disparity between regions. This research uses soft system methodology (SSM) approach to develop information system models and the implementation strategy. Results from this research are design of information system model which is described in use case diagram and 18 activities for implementation strategies of logistics system."

"Karya akhir ini akan membahas mengenai analisis penerapan Sistem Akuntansi instansi terhadap efektifitas pengendalian intern. Penelitian ini difokuskan pembahasannya pada pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Instansi terhadap pencatatan Barang Milik Negara, penyerapan realisasi anggaran dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatifl dan hasil penelitian yang diharapl-can adalah dapat diketahuinya apakah penerapan Sistcm Akuntansi lnstansi memberikan pcngaruh terhadap penyerapan realisasi anggaran, pencatatan nilai Barang Milik Negara, dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Instansi pada Kementerian Perdagangan memberikan pengaruh terhadap pencatatan atas BMN yang dimiliki dan proses penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat, namun tidak terlalu terlihat pada penyerapan realisasi anggaran Hasil penclitian rnenyarankan perbaikan dari aplikasi, peningkatzm kualitas sumber daya manusia, dan koordinasi internal pengelola keuangan Kementerian Perdagangan di tingkatkan untuk menjaga kualitas Laporan Keuangan Kcmenterian Perdagangan.

---

This thesis will discuss about the implementation of Govemment Accounting System Analysis for intemal control eiectiveness of Ministry of Trade. This study focused on the effect of government accounting system implementation to the listing of State Assets, the absorption of budget realization and Central Government Financial Report preparation. This research is a qualitative research and the results are expected to know whether the implementation of Govemment Accounting System can influence the absorption of Gover-nmcnt?s budget, recording the value of State Assets, and the preparation of Central Government Financial Report. The results found that the implementation of Government Accounting System at the Ministry of Trade has effected to the Asset records and the preparation process of Central Government Financial Report, nevertheless the effect at the budget absorption has not made big influence. The suggestion of this study results are application enhancement, human resources quality improvement and improvement of intemal financial management coordination to maintain the financial report quality of ministry of trade."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan danpengendalian BMN di Kementerian Komunikasi dan Informatika, danmenganalisis dan merumuskan tindakan yang dibutuhkan agar pengawasan danpengendalian BMN agar berjalan optimal. Penelitian ini menggunakan metodepengumpulan data berupa wawancara dan telaah dokumen kepada para pihakterkait di tingkat Eselon I Kementerian Komunikasi dan Informatika danpenyebaran kuesioner. Hasil penelitian didapati bahwa pelaksanaan pengawasandan pengendalian BMN kurang optimal karena masih ditemui berbagai macamkelemahan dalam pelaksanaannya. Tindakan yang harus dilakukan agar optimalpengawasan dan pengendalian BMN yaitu: penggunaan IT, pengawasan berlapis,dan koordinasi antara bagian terkait

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the implementation of the supervision and control ofBMN in the Ministry of Communications and Information Technology, andanalyze and formulate the actions need for the supervision and control of BMN torun optimally. This study uses data collection methods such as interviews anddocument review to the relevant parties at the level of Echelon I Ministry ofCommunication and Information and questionnaires. Results of the study find thatthe supervision and control of BMN less than optimal because they encounter awide range of weaknesses in implementation. Action needs to do such as: use ofIT, layer oversight, and the coordination between the relevant sections somonitoring and control BMN can be optimal."

"Pedoman Kendali Mutu Audit APIP merupakan suatu prosedur dan reviu pengendalian yang harus dilakukan oleh setiap APIP yang meliputi kebijakan, prosedur dan program pengendalian yang wajib dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP guna memastikan bahwa audit yang dilaksanakan sesuai dengan Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP. Terdapat delapan elemen yang diatur dalam PKMA-APIP ini, yaitu Penyusunan Rencana Strategis, Pengendalian Mutu Perencanaan Audit APIP, Pengendalian Mutu Penyusunan Rencana dan Program Kerja Audit, Pengendalian Mutu Supervisi Audit, Pengendalian Mutu Pelaksanaan Audit, Pengendalian Mutu Pelaporan Audit, Pengendalian Mutu Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit, dan Pengendalian Mutu Tata Usaha dan Sumber Daya Manusia. Karya akhir ini membahas analisis terhadap pengendalian mutu audit pada Itjen KESDM terhadap PKMA-APIP. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif.Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pengendalian mutu audit pada Itjen KESDM belum efektif. Hal tersebut disebabkan top management dan para auditor belum memahami dengan baik pentingnya pengendalian mutu audit serta risiko yang akan timbul dari pelaksanaan audit selama ini. Selain itu belum dibuat prosedur kendali mutu audit, belum ada Pedoman Reviu Jaminan Mutu atas hasil audit, serta Kertas Kerja Audit belum dipersiapkan dengan baik.Hasil penelitian menyarankan bahwa pengendalian mutu audit pada Itjen KESDM perlu ditingkatkan dalam rangka memperoleh keyakinan bahwa audit yang dilakukan telah sesuai dengan Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP dengan membuat Pedoman Reviu Jaminan Mutu Audit, menyusun prosedur pengendalian mutu audit mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tindak lanjut hasil audit, kewajiban membuat KKA, membentuk Tim Penilai Risiko Auditee, Komite Manajemen Risiko dan Komite Kendali Mutu Audit, membuat kebijakan berupa sanksi dan penghargaan yang tegas bagi auditor, penilaian kinerja auditor, pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, serta melakukan reviu hasil audit secara terus menerus.

---

Audit Quality Control Guidelines for Government Internal Auditors (APIP) is a review procedures and controls that must be performed by every APIP institutions including policies, procedures and control program that must be used as a reference for the APIP to ensure that audits are conducted in accordance with the Audit Standards of APIP. There are eight elements arranged in this Guidelines. Those are the Strategic Plan Formulation; Quality Control of Audit Planning of APIP, Audit Plan and Program, Audit Supervision, Audit Implementation, Audit Reporting, Follow-Up of Audit Findings, and Administration and Human Resources. This study discusses the analysis of audit quality control on the Inspectorate General of Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR) referred to Audit Quality Control Guidelines for APIP. This study was a descriptive qualitative research.

Research results concluded that the audit quality control on the Inspectorate General of MEMR is not effective, because the top management and the auditors do not understand very well the importance of quality control audits and risks that will arise from implementation of the audit now, unavailability of procedures of audit quality control and Guidelines for Audit Quality Assurance Review, and the unprepared Working Paper.

The results suggest that audit quality control in the Inspectorate General of MEMR need to be increased in order to gain confidence that the audit conducted in accordance with the Audit Standards of APIP with a Guidelines for Audit Quality Assurance Review, develop an audit quality control procedures starting from the planning up to follow-up stage, the obligation to make working paper, forming Auditee Risk Assessment Team, the Risk Management Committee and the Audit Quality Control Committee, reward and punishment mechanism for the auditors, the auditor's performance appraisal, continues education and training, and conduct the audit review continuously."

"Pegawai fungsional memiliki peranan penting dalam pencapaian realisasi pajak. Untuk menunjang pencapaian target, pegawai fungsional di DJP perlu memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pada Kementerian Keuangan, salah satu langkah untuk meningkatkan kompetensi pegawai dilaksanakan dengan pengembangan karir. Akan tetapi, terdapat sejumlah masalah yaitu adanya belum tercapainya target penerimaan pajak selama lima tahun terakhir menyebabkan pentingnya kualitas pegawai fungsional, adanya ketimpangan jumlah pegawai fungsional dan struktural, dan masih terdapat pegawai yang belum memahami dan memiliki perencanaan karir individu. Permasalahan tersebut menjadikan urgensi penelitian pengembangan karir di Kantor Pusat DJP dilakukan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengembangan karir pegawai jabatan fungsional dalam pemenuhan kebutuhan organisasi di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi dokumen. Dalam penelitian ini menggunakan teori Pengembangan Karir dari Gutteridge (1986). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan karir sudah memenuhi kedua variabel dalam teori Gutteridge (1986) dan dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi. Pelaksanaan pengembangan karir pada Kantor Pusat DJP Kementerian Keuangan lebih condong pada peran organisasional. DJP dalam melaksanakan pengembangan karir telah dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan organisasi. Adapun ketimpangan jumlah pegawai fungsional dan struktural masih terjadi karena masih dalam proses rekrutmen terbuka dan pengalihan jabatan. Selain itu, dilihat dari variabel perencanaan karir, terlihat masih ada pegawai yang belum memahami perlunya memiliki perencanaan karir individu. Hal ini disebabkan karena faktor tuntutan tanggung jawab seorang ASN yang harus taat pada aturan organisasi, sehingga pegawai cenderung untuk mengikuti alur karir yang sudah disediakan organisasi.

---

Functional employees have an important role in achieving tax realization. To support the achievement of targets, functional employees at DGT need to have competencies that match the needs of the organization. At the Ministry of Finance, one of the steps to improve employee competence is carried out by career development. However, there are a number of problems, namely that the tax revenue target has not been achieved during the last five years, causing the importance of the quality of functional employees, an imbalance in the number of functional and structural employees, and there are still employees who do not understand and have individual career plans. These problems make the urgency of career development research at the DGT Head Office. The purpose of this study is to analyze the career development of employees in functional positions in meeting organizational needs at the Head Office of the Directorate General of Taxes. This study used a post-positivist approach with descriptive research and primary data collection techniques through interviews and secondary data through document study. In this study, using the theory of Career Development from Gutteridge (1986). The results of this study indicate that career development has fulfilled the two variables in Gutteridge's (1986) theory and is carried out in order to meet organizational needs. Implementation of career development at the Head Office of the Ministry of Finance DGT is more inclined towards an organizational role. DGT in carrying out career development has been carried out based on an analysis of organizational needs. The imbalance in the number of functional and structural employees still occurs because it is still in the process of open recruitment and transfer of positions. In addition, seen from the career planning variable, it appears that there are still employees who do not understand the need to have an individual career plan. This is due to the demands of the responsibility of a civil servant who must obey organizational rules, so that employees tend to follow the career path that has been provided by the organization"

" ABSTRAKTujuan penulisan laporan magang ini adalah untuk menganalisis serta membandingkan Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah KMA-APIP pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2009 Permenpan 19/2009 . Hasil dari penelitian ini adalah penerapan kendali mutu audit pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan secara keseluruhan telah berjalan dengan baik. Namun dalam prosedur mutu perencaan audit Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, ditemukan ketidaksesuaian dengan Permenpan 19/2009 yaitu tidak adanya rencana audit jangka menengah. Selain itu, terdapat beberapa dokumen dalam PKMA-APIP yang tidak dibuat selama proses pengendalian mutu audit di Itjen Kementerian Perhubungan, seperti Laporan Mingguan Pelaksanaan Audit dan prosedur mutu supervisi audit..

---

ABSTRACTThis internship report aims to analyze and compare the Quality Control of the Government Internal Supervisory Apparatus KMA APIP to the General Inspectorate of the Ministry of Transportation with Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2009 Permenpan 19 2009 . The result is the implementation of audit quality control at General Inspectorate of the Ministry of Transportation as a whole has been running well. However, in the quality planning procedures of the General Inspectorate of the Ministry of Transportation, a mismatch with Permenpan 19 2009 was found in the absence of a medium term audit plan. In addition, there are several documents in PKMA APIP that were not made during the audit quality control process at the General Inspectorate of the Ministry of Transportation, such as the Weekly Report on the Implementation of Audit and audit quality supervision procedures."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 padaPerpustakaan Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi (PUSIDO) diBadan Standarisasi Nasional (BSN). Proses implementasi itu mengikuti tatananyang terdapat pada klausul ISO 9001:2008. Penelitian ini bertujuan untukmemberikan gambaran tentang proses implementasi yang dilakukan oleh staflayanan PUSIDO. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatankualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara.Hasil penelitian menunjukan bahwa proses implementasi pada Perpustakaan PusatInformasi dan Dokumentasi Standardisasi (PUSIDO) di Badan StandarisasiNasional (BSN) mengikuti klausul yang terdapat pada ISO 9001:2008. Dengandemikian staf layanan perpustakaan akan terbantu dalam melaksanakan pekerjaansehari-hari karena mereka mengimplentasikan Sistem Manajemen Mutu yangmemiliki standar internasional yang juga bermanfaat untuk merekam kegiatankerja mereka secara akuntabel.

---

ABSTRACTThis research discusses the Quality Management System ISO 9001: 2008 at theLibrary of the Center for Information and Documentation of Standardization iPUSIDO) in the Badan Standarisasi Negara (BSN). The implementation processin accordance to ISO 9001:2008 clauses. This study aims to provide an overviewof the implementation process performed by the staff of library service.Qualitative approach using data collection techniques such as observation andinterviews. The results showed that the process of implementation ISO 9001:2008in Library of the Center for Information and Documentation of Standardization(PUSIDO) in the Badan Standarisasi Negara (BSN) is in line with the clauses inISO 9001: 2008. Thus the process of work of the staff in library service reallyconcern with implementation of the Quality Management System which link tointernational standards - in order all of their work will be accountable and wellrecorded."