Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keamanan informasi menjadi isu yang penting bagi perusahaan, karena informasi merupakan aset vital bagi kelangsungan bisnis perusahaan, terutama untuk organisasi yang bergerak disektor energi karena sektor ini merupakan salah satu dari lima besar teratas target serangan siber.PT XYZ sebagai salah satu perusahaan bergerak dibidang energi khususnya minyak dan gas bumi memandang keamanan informasi ini sebagai salah satu prioritas utama selain untuk memenuhi persyaratan stakeholder namun juga melihat isu keamanan informasi yang terjadi di dalam organisasi, sehingga diperlukan penerapan suatu sistem manajemen keamanan informasi. Dengan penelitian ini penulis menggunakan ISO 27001 untuk membangun sistem manajemen keamanan informasi dan melihat kesenjangan yang ada dalam organisasi berdasarkan standar sehingga bisa dibangun rekomendasi sistem manajemen keamanan informasi untuk PT XYZ.

---

Information security is an important issue for the company, because information is a vital asset for business, especially for organizations in energy sector because this sector is one of the top five most targeted sectors worldwide. PT XYZ as one of the companies engaged in energy especially oil and gas, information security is one of the top priorities in addition to fulfilling the requirements of the government, but also information security problem that occur in the organization, so its needed the necessary evaluation of current condition implementation of information security compared with the standard for information security management. With this research, the author using ISO 27001 to build an information security management sistem and see the gaps that exist in the organization based on standards so that can be built recommendations information security management sistem for PT XY."

"Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL) adalah salah satu upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.Pengamatan terhadap data bulan Maret 2018, masih banyak terdapat pengadaan langsung yang dilakukan tanpa melalui aplikasi SIMPeL. Berdasarkan sebab tersebut penelitian ini berusaha mencari faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pengguna Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung khususnya pegawai Kemendikbud yang menggunakan SIMPeL.Penelitian ini menggunakan model penerimaan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) yang dimodifikasi dengan menambahkan model Technology Readiness Index (TRI). Data yang diperoleh diolah dengan metode SEM menggunakan aplikasi SmartPLS versi 3.2.7. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa ekspektasi kinerja dan pengaruh sosial berpengaruh terhadap niat untuk menggunakan SIMPeL, dimana yang paling kuat mempengaruhi niat untuk menggunakan SIMPeL adalah ekspektasi kinerja.

---

Implementation of Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL) is one of the efforts of the Ministry of Education and Culture to improve transparency and accountability in Procurement area within Ministry of Education and Culture.

From observation in March 2018 period, there are some Pengadaan Langsung have been done without SIMPeL. Based on this reason, this research tries to look for factors influencing the acceptance of Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL) especially Kemendikbud employee using SIMPeL.

This research based on modified Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) model with addition of Technology Readiness Index (TRI) model. SEM method with SmartPLS 3.2.7 version is use for analyze the data. From the research known that performance expectation and social influence are influencing intention to use SIMPeL, which performance expectance is the most significant influencer to the intention."

"Keamanan informasi sudah menjadi prioritas utama dalam organisasi yang modern. Dalam peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan sistem elektronik. Kemenlu hingga saat ini sudah mempunyai 108 aplikasi, di antara aplikasi tersebut digunakan untuk pengelolaan informasi dalam pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia. Terdapat beberapa ancaman yang dapat mengganggu ketersediaan, kerahasiaan maupun keutuhan data atau informasi di lingkungan Kemenlu. Salah satu penyebab terjadinya ancaman dan gangguan tersebut disebabkan karena belum adanya kebijakan keamanan informasi di lingkungan Kemenlu.Penelitian ini mempunyai klasifikasi penelitian studi kasus dan action research. Kerangka kerja yang digunakan dalam perancangan kebijakan keamanan informasi ini menggunakan kerangka kerja ISO/IEC 27001:2013. Wawancara dilakukan pada pejabat-pejabat struktural dan staf teknis pada Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan PusTIK KP untuk mengambil data kualitatif. Penelitian ini mendapatkan 30 kontrol pada Annex A yang dapat diterapkan dan dijadikan rancangan dokumen kebijakan keamanan informasi pada lingkungan Kementerian Luar Negeri.

---

Information security has become a top priority in modern organizations. In Peraturan Pemerintah number 82 of 2012 that the organizers of electronic systems should have and implemented procedures and tools for securing electronic systems. Kemenlu up to now already has 108 applications, some of the applications are used for information management in the service and protection of Indonesian Citizens. There are several threats that could interfere with the availability, confidentiality and integrity of data or information within the Kemenlu. One of the causes of such threats and disturbances is caused by Kemenlu still don rsquo t have information security policy.

This research has a classification case study and action research. The framework used in the design of this information security policy uses the ISO IEC 27001 2013 framework. Interviews were conducted with structural officials and technical staff at Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan PusTIK KP to obtain qualitative data. The research found 30 control in Annex A that can be applied and used as draft of information security policy on the environment of the Ministry of Foreign Affairs."

"Sedemikian pentingnya informasi bagi organisasi/pemerintahan sehingga saat ini informasi diberdayakan melalui berbagai media sebagai hasil dari sebuah teknologi yang melahirkan media-media penghantar informasi disebut sebagai teknologi informasi (TI) yang bertujuan agar informasi dapat diperoleh dan dikonsumsi dengan lebih mudah dan cepat, contoh yang paling populer mengenai media teknologi informasi adalah internet. Media internet menjadi penghantar informasi yang sangat efektif dan efesien. Perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Perkembangan teknologi informasi memperlihatkan bermunculannya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti e-government, e-commerce, e-education, e-medicine, e-laboratory dan lainnya yang kesemuanya itu berbasiskan elektronika.Dalam era global para pimpinan organisasi dalam pengambilan keputusan (decision making) tertentu untuk pengembangan solusi yang baru maupun perubahannya akan digantikan oleh peranan informasi yang didukung oleh teknologi informasi yang tepat. Salah satu modal yang harus ditingkatkan untuk menghadapi hal tersebut adalah efektifitas pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implikasi teknologi informasi terhadap kualitas informasi HAM pada Badan Penelitian dan Pengembangan HAM dan menjelaskan tentang Teknologi Informasi Sumber daya Manusia.terhadap kualitas informasi HAM.Penelitian ini dilakukan melalui metode survey dengan pendekatan metodologi kuantitatif, sehingga penulis menyebarkan kuisioner kepada karyawan di Sekretariat dan Pusat Penelitian dan Pengembangan pada Badan Penelitian dan Pengembangan HAM. Hasil Penelitian menunjukkan koefisien korelasi nilai hitung t sebesar 4,7862 dan nilai tabel t sebesar 1,6939. Berdasarkan nilai tersebut, jika dibandingkan terlihat nila hitung t lebih besar dari nilai tabel t atau 4,7862 > 1,6939. Dengan demikian hipotesis nol (H0) yang menyatakan : "Tidak ada hubungan antara teknologi informasi dengan kualitas informasi?.Berdasarkan hasil pengujian terhadap 34 responden diketahui bahwa terdapat hubungan yang berarti (signifikan) antara teknologi informasi dengan kualitas informasi. Kualitas informasi tidak akan dapat tersaji dan tidak dapat dipergunakan jika tidak ada teknologi informasi yang mendukung, sehingga teknologi informasi sangat berperan terhadap kualitas informasi dan saling mempengaruhi satu sama lainnya untuk menghasilkan informasi yang berkualitas dan berguna sebagai bahan acuan bagi penelitian di Badan Penelitian dan Pengembangan HAM. Berdasarkan hasil tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM perlu mengembangkan teknologi informasi, fasilitas seperti LAN di setiap bidang teknis, meningkatkan kecepatan koneksi internet untuk menampung email serta menambah fasilitas, kualitas informasi harus relevan, akurat, tepat waktu. Hal ini merupakan informasi yang strategis untuk pengampilan keputusan, sehingga penyediaan informasi harus diperhatikan untk memberikan kepuasan pengguna informasi.

---

Of the short important information for organization/government, so now , information use by various media as result of technology which born information medias is called information technology. It aim to in order that information will get and consumption with easily and faster. The popular example about information technology is internet. Internet media can be effective and efficient information delivery. The information technology developing can increase working capability and all of activity can do with fast, exact and accurate, so, it can be increase productivity. Growth of information technology can improve performance and enable various activity can be executed swiftly, precisely and accurate, so that finally will improve productivity. Growth of information technology show the popping out of various activity type being based on this technology, like egovernment, e-commerce, e-education, e-medicine, e-laboratory, and other, which is all the things have electronics based.In globalization, organization leader make special decision for new solution developing or change, will be replaceable with information role which is supported by exactly information technology. One of thing must increase to face it, using effectively information technology Therefore, This Research aim to explain information technology implication toward Human Right Information Quality at Agency of Human Right Research and Development and to explain about Human Resources Technology Information toward Human Right Information Quality.This Research is done by Survey Method with approach of Quantitative Methodology. So, Author give questioner to employee in Secretary Office and Central of Research and Development at Agency of Human Research and Development. Result of research indicate coefficient regression direction is 0,732 with regression similarity is y = a + bx = 19,9 + 0,732x. Point P in ANOVA output is more small than α degree which is using (0,05) or 0,000 < 0,05, so H0 refuse. It mean there are influence information technology toward Human Right information Quality. Information quality will not be used if there are not supporting information technology, so, information technology is very role toward information quality and influence each other for making information quality and using as based education for Agency for Human Right Research and Development.Based on that?s result, Agency of Human Right Research and Development need to develop information technology, facilities like local area network in every technical field, increase speed internet connection server for email saving and increase database facilities. Information quality must be relevant, accurate, on time. It is strategic information to making decision, so information providing must be attention to give information user satisfaction."

"Industri konstruksi memiliki risiko bahaya yang sangat tinggi, tidak terkecuali untuk industri EPC. EPC memiliki tahapan pekerjaan konstruksi yang sangat kompleks dengan durasi pekerjaan yang relatif lama. Karena ini, kecelakaan kerja sering terjadi di proyek EPC. PT XYZ merupakan industri konstruksi di bidang EPC dengan catatan TRIR (Total Recordable Incident Rate) di bawah 1 tetapi memiliki catatan near miss dan tindakan/kondisi tidak aman yang cukup tinggi. Hal ini berdampak kepada tingkat budaya keselamatan PT XYZ. Saat ini PT XYZ sedang berada di tingkat “independent” dan berencana di Tahun 2023 mencapat tingkat “Interdependent”. Untuk mencapainya maka tujuan penelitian adalah untuk melakukan identifikasi indikator SMK3 yang mempengaruhi budaya keselamatan, identifikasi hubungan antar variabel dan pengembangan model budaya keselamatan, dan identifikasi strategi untuk meningkatkan antar indikator budaya keselamatan yang sudah terbentuk. Untuk melakukan evaluasi digunakan indikator dari SMK3 Peraturan Pemerintah No. 50/2012 dan ISO 45001:2018. Hasil penelitian menyimpulkan terdapat 84 indikator SMK3 dan budaya keselamatan yang teridentifikasi dan divalidasi oleh pakar. Telah teridentifikasi 69 indikator dominan menggunakan SEM-PLS dengan perangkat lunak SMART PLS.Hubungan antar variabel menunjukkan bahwa SMK3 ISO 45001:2018 memediasiSMK3 PP 50/2012 dengan budaya keselamatan. Validasi Pakar menunjukkan bahwaterdapat hubungan signifikan terhadap SMK3 PP 50/2012 dengan budaya keselamatan.Telah teridentifikasi 11 rekomendasi strategi dari model hubungan yang terbentuk.

---

The construction industry has a very high risk of danger, and the EPC

(Engineering, Procurement, Construction) industry is no exception. EPC has a very

complex stage of construction work with a relatively long duration of work. Due to this,

a syringe work accident occurred in the EPC project. PT XYZ is a construction industry

in the EPC sector with a TRIR (Total Recordable Incident Rate) record below 1 but has

a fairly high record of near miss and unsafe actions / conditions. This has an impact on

the safety culture level of PT XYZ. Currently PT XYZ is currently at the "independent"

level and plans identify indicators of OHSMS and safety culture, a system of

relationships between variables and the development of models for safety culture, and

strategies to improve the established indicators of safety culture. To conduct evaluation

and indicators of OHSMS Government Regulation No. 50/ 2012 and ISO 45001: 2018.

To carry out the evaluation used indicators from SMK3 Government Regulation no.

50/2012 and ISO 45001:2018. The results of the study concluded that there were 84

indicators of SMK3 and safety culture which were validated by experts. There have

been 69 dominant indicators using SEM-PLS with SMART PLS software. The

relationship between variables shows that ISO 45001:2018 SMK3 mediates PP 50/2012

SMK3 with a safety culture. Expert validation shows that there is a significant

relationship between SMK3 PP 50/2012 and safety culture. There have been 11

strategic recommendations from the relationship model formed."

"Penelitian ini membahas mengenai Evaluasi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) berdasarkan Peraturan Menterei PUPR No 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dan Instrukai Menteri PUPR No 2 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada proyek pembangunan rumah susun dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi. SMKK merupakan istilah baru yang diperkenalkan oleh Permen PUPR No 10 Tahun 2021 di mana ini merupakan istilah baru pengganti Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di mana SMK3 sendiri sudah berada di dalam SMKK. Kemudian akibat terjadinya pandemi COVID-19, disusunlah Protokol Pencgahan COVID-19 yang mengacu pada Inmen PUPR No 2 Tahun 2020 yang dimasukkan menjadi bagian dari SMKK sehingga pada penelitian ini keduanya dievaluasi secara bersmaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penerapan SMKK pada proyek pembangunan rumah susun (rusun), mengevaluasi penerapan SMKK pada proyek pembangunan rusun berdasarkan Permen PUPR No 10 Tahun 2021 dan Inmen PUPR No 2 Tahun 2020 serta memberikan rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut jika tingkat pemenuhan SMKK terhadap peraturan yang ada masih rendah. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif di mana pada umumnya penelitian kualitatif ini didesain secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat pemenuhan SMKK berdasarkan peraturan yang ada serta memberikan rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi.

---

This study discusses the Evaluation of the Construction Safety Management System (CSMS) based on The Ministry of Public Works and Housing (Kemen PUPR) Regulation No 10 of 2021 concerning Guidelines for CSMS and Instructions of Kemen PUPR No 2 of 2020 regarding the Protocol to Prevent the Spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) in the Implementation of Construction Services on apartment construction projects to improve construction safety performance. CSMS is a new term introduced by Kemen PUPR Regulation No 10 of 2021 which is a new term to replace the Occupational Health and Safety (OHS) Management System where OHS Management System itself is already included in CSMS. Then due to the COVID-19 pandemic, a COVID-19 Prevention Protocol was compiled which refers to Instructions of Kemen PUPR No 2 of 2020 which was included as part of the CSMS so that in this study both were evaluated simultaneously. The purpose of this study was to find out how the process of implementing and evaluating the implementation of CSMS in apartment construction projects based on Instructions of Kemen PUPR 10 of 2021 and Instructions of Kemen PUPR No 2 of 2020 and provide recommendations for improvement and follow-up if the level of compliance in CSMS against existing regulations is still low. This research was conducted qualitatively that was designed descriptively. The results of this study are the level of compliance in CSMS based on existing regulations and provide recommendations for improvement and follow-up to improve construction safety performance."

"Perencanaan proyek harus menjadi bagian integral dari industri pembangunan perumahan agar dapat dicapai kinerja proyek yang lebih efisien dan berdampak pada kinerja waktu yang lebih baik. Diperlukan pemahaman yang jelas dan rinci apa yang menjadi lingkup di dalam proyek dan apa yang tidak termasuk di dalam lingkup proyek serta apa saja yang menjadi risiko dalam perencanaan proyek. Perencanaan proyek diharapkan mampu memberikan solusi pada keseluruhan struktur pekerjaan secara yang rinci sekaligus fleksibilitas untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan kegiatan proyek dan mengakomodasi sistem organisasi proyek serta perubahan-perkembangan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai masalah perencanaan pada proyek pengembangan perumahan dengan mengidentifikasi 10 area pengetahuan dan 24 proses perencanaan dalam PMBOK (Project Management Body of Knowledge) edisi ke 6 tahun 2017 menggunakan pendekatan manajemen risiko untuk memahami dan menganalisis sistem perencanaan pada proyek perumahan. Mengacu pada hasil penelitian tersebut disusun sebuah pedoman (SOP) perencanaan proyek perumahan yang dapat dijadikan strategi untuk meningkatkan kinerja waktu proyek perumahan.

---

Project planning must be an integral part of the housing construction industry so that project performance can be achieved more efficient and have an impact on schedule performance. A clear and detailed understanding is needed of what is within the scope of the project and what are the risks identified in the project planning phase. Project planning is expected to be able to provide solutions to detailed work structures as well as flexibility to be able to adapt to the environment of unique project activities and to accommodate the project's organizational system and business changes or improvements made by the company. This study aims to parse the risks in project planning of residential development projects by identifying 10 knowledge areas and 24 planning processes in the 6th edition of the 2017 PMBOK (Project Management Body of Knowledge) using qualitative risk analysis approach to create an understanding and to mitigate the high risk factor. Referring the research results, a preventive action in each of the high risk indicator has been prepared to be integrated in the planning guideline (standard operating procedure). This risk analysis performed to be used as a strategy to improve the residential development schedule performance."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi desain dan penerapan pengendalian internal pada proses pengelolaan dan penyebarluasan data dan informasi geospasial pada Badan Informasi Geospasial (BIG) serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk organisasi agar dapat mengoptimalkan pengendalian internal yang sudah ada. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian studi kasus menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif. Evaluasi atas desain dan penerapan pengendalian internal dilakukan dengan mengacu pada COSO Internal Control Integrated Framework tahun 2013, dengan komponen yang dinilai fokus pada komponen penilaian risiko (risk assesment) dan aktivitas pengendalian (control activity). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pengendalian internal sesuai COSO 2013 yang telah didesain dan diterapakan untuk komponen penilaian risiko dan aktivitas pengendalian.

---

This research was conducted to evaluate the design and implementation of internal controls in the process of managing and disseminating geospatial data and information at the Geospatial Information Agency (BIG) and to provide recommendations for improvements for the organization so that it can optimize existing internal controls. The research method used is a case study research method using descriptive qualitative analysis techniques. Evaluation of the design and implementation of internal control is carried out by referring to the 2013 COSO Internal Control Integrated Framework, with the components assessed focusing on risk assessment components and control activities. Data collection was carried out through interviews and document analysis. The research results show that there are still weaknesses in internal control according to COSO 2013 which has been designed and implemented at the organization for the risk assessment components and control activities"

"ABSTRAKDi Indonesia, tingkat kecelakaan kerja pada proyek konstruksi masih sangat tinggi. Penerapan kebijakan sistem manajemen K3 yang belum efektif mengakibatkan budaya keselamatan belum terbentuk secara baik. Tujuan penelitian ini adalah i Mengidentifikasi faktor pembentuk kebijakan yang mempengaruhi budaya keselamatan kerja; ii Mengetahui hubungan antara implementasi kebijakan K3 dengan budaya keselamatan pada proyek konstruksi; iii Memberikan masukan terkait penerapan kebijakan tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK3 untuk meningkatkan budaya keselamatan kerja di Indonesia dengan metode benchmarking dari Negara lain Malaysia, Singapura dan Thailand . Metode yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah studi literatur dan metode benchmarking terhadap Negara lain dengan tujuan perbaikan terus-menerus dengan mencontoh keberhasilan Negara lain dengan tingkat kecelakaan yang rendah. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan SMK3 mengenai sangsi yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih perlu ditingkatkan karena hukuman yang berlaku masih relatif ringan dan untuk meningkatkan efek jera perusahaan kalau terjadi kecelakaan kerja. Sedangkan untuk reward, perlu dibuat peraturan kebijakan mengenai hal ini berupa insentif apabila mencapai target zero accident sehingga memotivasi perusahaan untuk terus mengutamakan keselamatan di lingkungan pekerjaan. Dan pengawasan yang tepat dalam pelaksanaan proyek perlu ditambahkan ke dalam kebijakan SMK3 untuk memperbaiki budaya keselamatan.

---

ABSTRACTIn Indonesia, the level of work accident in construction project is relatively high. The ineffective implementation of safety management system policy causes the safety culture is not fully formed. The purposes of this research are i Identifying the factors of policy forming that affecting safety culture ii Knowing the relation between policy implementation with safety culture in a construction project iii Providing inputs which are related to the implementation of the policy on safety management systems to improve the safety culture in Indonesia with benchmarking method from the other countries Malaysia, Singapore and Thailand . The method will be done in this research is literature study and benchmarking method to the other countries with the purpose of continuous improvement in following the successes of low accident rates countries. The result of this study is the policy regarding the applicable sanctions in Indonesia until now still need to be improved because the applied penalties are still relatively light and to enhance the deterrent effect of the company in case of work accidents. For reward, it is a need to make a policy rule about reward system in a form of incentive if ldquo zero accident rdquo target is fulfilled. It will motivate the company to continuously concern about the safety in the work environment. And excellent supervision needs to be added into the policy to improve safety culture. "

"Dalam Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Jumlah UMKM dan pekerja UMKM di Indonesia terus mengalami peningkatan.Namun, perlindungan terhadap aspek K3 pada pekerja UMKM belum optimal.Dalam rangka menyusun model SMK3 yang efektif untuk UMKM, penelitian inimengekplorasi tentang faktor-faktor penting yang terkait dengan penerapanSMK3 di UMKM melalui review terhadap hasil penelitian yang ada. Daripencarian yang dilakukan terhadap database full open access dari library UI meliputi Google Scholar. Jstor, Science Direct, SpringerLink, Taylor and Francis,proQuest diperoleh 709.103 artikel. Melalui evaluasi uji inklusi dan ekplusi,dipilih 34 literatur. Dari 34 literatur tersebut diperoleh bahwa faktor-faktorpenting yang diperlukan dalam implementasi SMK3 di UMKM adalah faktorkomitmen, manajemen risiko, regulasi dan standar, keterlibatan pihak ketiga,faktor training dan sumber daya manusia, faktor ekonomi, informasi dankomunikasi, dukungan manajemen, faktor keterlibatan pengusaha dan karyawan,faktor lingkungan kerja dan karakter bisnis UMKM, dan faktor administrasi,konsultasi dan inspeksi dan intervensi.

---

The number of SMEs and SMEs workers in Indonesia continues to increase.However, the frequency of aspects of OHS on SMEs workers has not beenoptimal. In order to develop an effective OHSMS model for SMEs, this researchexplores important faktors related to OHSMS implementation in UMKM througha review of existing research results. From the searches conducted on the full openaccess database of UI libraries including Google Scholar Jstor, Science Direct,SpringerLink, Taylor and Francis, proQuest obtained 709,103 articles. Throughinclusion and exploration evaluation, 34 literatures were selected. From 34literatures it is found that the important faktors needed in the implementation ofSMK3 in SMEs are faktors of commitment, management, regulations andstandards, risk faktors, training and human resources faktors, economic faktors,information dan communication, management, communication faktors andresponsibilities, occupational faktors and business characteristics, and faktors ofadministration, consultation and inspection dan intervention."