Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMakalah ini mengkaji Chasing Asylum 2016 , sebuah film dokumenter yang disutradarai oleh Eva Orner, melalui analisis retorika untuk memeriksa persuasinya dalam menggambarkan masalah pencari suaka yang terjebak di pusat penahanan lepas pantai Australia. Penelitian ini menggunakan tiga aspek retoris - Logos, Pathos, dan Ethos- yang akan digunakan untuk menganalisis substansi dokumenter dan teknik pembuatan filmnya. Ketiga aspek tersebut dikatakan sebagai cara terbaik untuk meyakinkan khalayak tentang budaya kerahasiaan, yang dilakukan oleh Pemerintah Australia, yang dimana merugikan pencari suaka di pusat penahanan. Studi ini kemudian menemukan bahwa analisis retoris efektif untuk membedah dan menguraikan pokok bahasan dalam dokumenter yang membentuk argumen visualnya menjadi cukup persuasif

---

ABSTRACT<>br>This paper studies Chasing Asylum 2016 , a documentary film directed by Eva Orner, through rhetoric analysis to examine its persuasion in portraying the issue of asylum seekers that are stuck in Australian offshore detention centres. The study uses three rhetorical aspects Logos, Pathos, and Ethos which will be employed to analyse the documentary rsquo s substance and its filmmaking techniques. The three aspects are claimed to be the best way in convincing the audience about the culture of secrecy, done by the Australian Government that harms the asylum seekers in detention centres. This study then finds that rhetorical analysis is effective to dissect and elaborate the matter subjects in the documentary that form its visual argument to be adequately persuasive. "

"Berakhirnya kerjasama Indonesia dan Australia dalam Regional Cooperation Agreement (RCA) yang telah dibangun sejak tahun 2000 memunculkan permasalahan baru bagi kelompok Pengungsi dan Pencari Suaka yang berada di Indonesia. Kajian ini menganalisa latar belakang serta dinamika berakhirnya perjanjian bilateral penanganan pegungsi dan pencari suaka di Indonesia. Dengan mengadopsi teori neo-classical realism sebagai kerangka analisis terhadap variabel data dalam penelitian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi berakhirnya kerjasama Regional Cooperation Agreement (RCA) dilatar belakangi oleh terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 125 tahun 2016 disajikan sebagai faktor sistemik yang memunculkan reaksi penilaian domestik Australia sebagai intervening variables yang mencakup persepsi pemimpin, budaya strategis, hubungan negara masyarakat, dan struktur negara dan politik domestik.

---

The end of the cooperation between Indonesia and Australia in the Regional Cooperation Agreement (RCA), which has been built since 2000, has created new problems for groups of refugees and asylum seekers who have been displaced in Indonesia. This study analyzes the background and dynamics of the termination of the bilateral agreement on handling refugees and asylum seekers in Indonesia. By adopting the theory of neoclassical realism as a framework for analyzing the data variables in this study, the factors that influenced the termination of the Regional Cooperation Agreement (RCA) were motivated by the isuued of Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 125 of 2016 as systemic factor which triggered Australia domestic assesment presented as an intervening variable which includes the perception of leaders, cultural strategies, public relations, and the structure of the state and domestic politics."

"[ABSTRAKPenelitian ini adalah mengenai dampak kebijakan pemerintah Australia memulangkan kembali pencari suaka yang akan masuk ke negaranya terhadap Indonesia. Dalam penelitian ini dianalisis akibat yang ditimbulkan dari kebijakan Operasi Kedaulatan Perbatasan yang dijalankan oleh Pemerintahan Australia dibawah pimpinan Perdana Menteri Tonny Abbot dimana dengan kebijakan tersebut menimbulkan banyaknya pencari suaka yang ada di Indonesia salah satunya bermukim di kawasan Cisarua Bogor dan menimbulkan permasalahan tersendiri dengan keberadaan mereka di kawasan Cisarua Bogor.

---

ABSTRACTThis research is about the impact of the Australian government's policy of refoulement of asylum seekers who would enter their country Against Indonesia. In this study analyzed the impact of operation sovereign borders policy run by the Australian Government under the leadership of Prime Minister Tony Abbott. The Inpact is raises the number of asylum seekers in Indonesia and living in Cisarua Bogor and caused its own problems with their presence in Cisarua Bogor.;This research is about the impact of the Australian government's policy of refoulement of asylum seekers who would enter their country Against Indonesia. In this study analyzed the impact of operation sovereign borders policy run by the Australian Government under the leadership of Prime Minister Tony Abbott. The Inpact is raises the number of asylum seekers in Indonesia and living in Cisarua Bogor and caused its own problems with their presence in Cisarua Bogor., This research is about the impact of the Australian government's policy of refoulement of asylum seekers who would enter their country Against Indonesia. In this study analyzed the impact of operation sovereign borders policy run by the Australian Government under the leadership of Prime Minister Tony Abbott. The Inpact is raises the number of asylum seekers in Indonesia and living in Cisarua Bogor and caused its own problems with their presence in Cisarua Bogor.]"

"ABSTRAKNegara Australia merupakan salah satu negara tujuan para pencari suaka di dunia. Dikarenakan kesulitan yang dihadapi pencari suaka ketika meninggalkan negaranya contoh negaranya dalam keadaan perang, dan lain-lain, kebanyakan diantara mereka tidak memiliki dokumen sehingga harus menempuh jalur laut secara ilegal demi mencapai negara Australia. Pada Juli 2013, dengan terpilihnya Kevin Rudd sebagai Perdana Menteri Australia, kebijakan baru penanganan pencari suaka diterapkan melalui kerja sama bilateral dengan Papua Nugini yang disebut dengan Regional Resettlement Arrangement 2013. Yang pada dasarnya bahwa semua orang yang menuju Australia secara ilegal termasuk pencari suaka akan dikirim dan diproses klaim suakanya di Papua Nugini. Disamping sebagai bentuk penolakan terhadap pencari suaka, kebijakan ini juga dianggap tidak mempertimbangkan pemenuhan hak-hak pencari suaka di Papua Nugini mengingat negara tersebut bukanlah negara yang memiliki kapasitas yang memadai dan pengalaman yang cukup untuk menangani pencari suaka. Sehingga permasalahan hukum timbul dan diteliti dalam tesis ini yaitu apakah kebijakan ini sesuai dengan hukum internasional dan bagaimana dampak yang ditimbulkannya terhadap negara-negara di Asia Tenggara sebagai jalur lintas dan juga dihubungkan dengan tanggung jawab kolektif penanganan pencari suaka oleh negara tujuan suaka, negara lintas suaka, dan negara asal pencari suaka.Adapun metodologi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode induktif dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah konvensi internasional, dan berbagai instrumen hukum lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa kebijakan imigrasi Australia dalam pengiriman pencari suaka ke Papua Nugini bertentangan dengan prinsip non-refoulment dan memberikan dampak buruk bagi negara-negara Asia Tenggara. Akan tetapi dikaitkan dengan konsep tanggung jawab dan kedaulatan negara, Australia sebagai entitas negara memiliki hak dan kapasitas dalam menetapkan segala kebijakan internalnya. Sehingga sebagai saran hasil analisis, penulis memberikan alternatif yaitu untuk mengevaluasi kembali kebijakan ini dan menyarankan penanganan secara kolektif oleh seluruh pihak terkait yaitu Australia sebagai negara tujuan suaka, negara asal pencari suaka, negara transit, serta UNHCR dan IOM sebagai inter-governmental organizations.

---

ABSTRACT

Australia is one of the asylum seekers?s destinations in the world. Due to the difficulties faced by the asylum seekers prior they fled their country of origin for instance the country is at war, etc, most of them do not have the proper documents to travel legally but ilegally by sea. In July 2013, as Kevin Rudd has been elected as Australian Prime Minister, the new policy in the processing of asylum seekers also has recently implemented by the Government of Australia and the Government of Papua New Guinea which then called as Regional Resettlement Arrangement 2013. The policy itself basically says that the persons including asylum seekers travel irregularly by sea to Australia are entitled to be transferred and assessed in Papua New Guinea. In addition to a refusal action of the access to asylum seekers, the policy also does not consider the human rights aspect of asylum seekers in Papua New Guinea as the host country, which in the other side; Papua New Guinea is not a quite stable with sufficient capacity and adequate experiences country to meet the needs of asylum seekers. Here, the writer raises the following legal questions; whether this Australian Immigration policy is accordance with the international law and how it impacts the South East countries as the countries of transit and if it is linked to the collective responsibility by the country of asylum, country of transit, and country of origin of the asylum seekers.

The selected methodology of writing the thesis is inductive methodology with the appropriate legal approach. The approach is done by conducting the research of a number international convention, and some other relevant legal instruments.

The result of the analysis comes up with the answers that Australian Immigration policy in transferring asylum seekers to Papua New Guinea is breach of the non-refoulment principle and it truly impacts the South East Country region in the negative effects. However, linked to the state responsibility and sovereignity, Australia as an independent entity has its own competence and capacity to freely determine its national policy. Therefore, as an advise of the research outcome, the writer gives the alternative way which is to immediately evaluate the policy and proposes the collective responsibility concept by all the parties such Australia as the country asylum, country of origin, country of transit, UNHCR, and IOM as the relevant inter-governmental organizations."

"Indonesia selalu menjadi negara transit bagi para pencari suaka dan pengungsi yang ingin menuju negara Australia dan Selandia Baru. Salah satu permasalahan sosial dan hukum yang muncul atas keberadaan pencari suaka dan pengungsi selamamenunggu di Indonesia adalah terjadinya perkawinan antara warga negara Indonesia (WNI) dan pencari suaka atau pengungsi. Perkawinan semacam inimengalami permasalahan dihadapan hukum Indonesia. Dalam praktiknya, perkawinan antara pengungsi asing dan WNI dilakukan sah secara agama saja atauperkawinan dibawah tangan karena tidak dapat dipenuhinya syarat formal sahnya perkawinan yaitu mengenai pencatatan perkawinan. Hal ini membawa konsekuensi tidak diperolehnya akta nikah yang merupakan satu-satunya alat bukti otentik atasperistiwa perkawinan tersebut. Dari perkawinan yang hanya sah secara agama ini tidak hanya berdampak negatif terhadap anak yang dilahirkan tetapi berdampak negatif pula terhadap perempuan (isteri). Dengan status perkawinan yang sah secaraagama ini maka seorang perempuan tidak dapat menuntut atas pemenuhan hakhaknya sebagai selayaknya seorang isteri sah. Tesis ini mencoba menjawab pertanyaan bagaimana status hukum akibat hukum perkawinan yang dilakukan antara WNI dengan orang asing berstatus Pengungsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan antara WNI dengan pengungsi asing seharusnya diatur lebih jelas dalam peraturan nasional Indonesia. Hal ini disebabkan karena belum adanya pengaturan khusus untuk perkawinan tersebut sehingga perkawinan itu hanya sah secara agama dan tidak dimungkinkan diterbitkannya akta nikah yang merupakan akta otentik suatu perkawinan.

---

Indonesia has always been a transit country for asylum seekers and refugees who

wish to travel to Australia and New Zealand. One of the social and legal problems that arise with the existence of asylum seekers and refugees while waiting in Indonesia is the occurrence of marriages between Indonesian citizens (WNI) and

asylum seekers or refugees. Such marriages run into problems before Indonesian law. In practice, marriages between refugees and WNI are only legally valid or marriage under hand because the formal requirements for validity of marriage, namely regarding the registration of marriage, cannot be fulfilled. This has the consequence of not obtaining a marriage certificate which is the only authentic evidence for the marriage incident. From this religious marriage not only has a

negative impact on the child born but also has a negative impact on the woman (wife). With such marriage status, a woman cannot claim the fulfillment of her rights as a legal wife. This thesis tries to answer the question of how the legal status and the legal consequences of marriage between Indonesian citizens and foreigners

with refugee status according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Marriages between Indonesian citizens and foreign refugees should be regulated more clearly in Indonesian national regulations. This is because there is no special

provision for such marriage so that the marriage becomes valid only on religiousbased

thus it is impossible to issue a marriage certificate which is an authentic

marriage certificate."

"ABSTRAKSetelah Perang Dingin berakhir, karakter tata kelola perlindungan pengungsisecara global berubah. Pengungsi lebih dilihat sebagai ancaman dan direspondengan kebijakan yang restriktif oleh negara-negara tujuan. Berangkat darikesenjangan literatur mengenai isu migrasi dari perspektif negara transit,penelitian ini menelaah wacana perlindungan pengungsi yang bergulir di kalanganaktor-aktor kunci dengan agensi yang dapat memengaruhi dinamika tata kelolayang berlangsung. Penelitian ini menemukan adanya kontestasi wacana dengannarasi-narasi yang didominasi aktor-aktor tertentu. Narasi tersebut adalah tentangistilah transit sebagai metafora dan mengarah pada preferensi perlindunganpengungsi yang sauvinistik. Wacana perlindungan pengungsi yang membuatpenanganan pengungsi mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan ini kemudian terkaitdengan kelanggengan power aktor negara sebagai aktor sentral dalam tata kelolayang berlangsung.

---

ABSTRACTIn the post-Cold War era, global governance on refugee protection has changed.Refugee is merely seen as a threat and responded by restrictive policies indestination countries. Starting from literature gap on migration from transitcountry perspective, this research seeks to analyze how discourse on refugeeprotection evolves among key actors whose agency could influence ongoinggovernance on this issue in Indonesia. This research finds that discoursecontestation takes place along with dominated narrations from certain actors.Those narrations are about transit term as a metaphor and tendency to takechauvinistic form of protection as preference. This discourse on refugee protectionthat makes refugee management neglect humanity values is related to state actor?shegemony as central actor in this global governance"

"ONE OK ROCK 18祭 ～1000人の奇跡 We are～ adalah video dokumenter yang diproduksi oleh NHK dan disiarkan pada 9 Januari 2017 di NHK TV General dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri serta semangat para remaja berusia 17 – 19 tahun. Video dokumenter ini menampilkan wawancara langsung pada remaja yang berkaitan dengan ikigai. Berdasarkan hal itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi wujud ikigai pada remaja serta mengetahui apakah terdapat perubahan pada remaja setelah menemukan ikigai mereka. Teori yang digunakan adalah teori ikigai milik Gordon Mathews (1996) yang kemudian dianalisis dengan metode mise en scene berdasarkan tanda dalam gambar yang diambil. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kesamaan dalam memperoleh ikigai pada remaja, yaitu dengan jiko jitsugen. Kemudian ditemukan lima wujud ikigai dalam video dokumenter yang dianalisis, yaitu karir, olahraga, klub sekolah, passion, dan teman. Ditemukan juga perubahan yang terjadi pada 2 dari 7 remaja dalam video dokumenter yang dianalisis setelah mereka menemukan ikigai, yaitu remaja cenderung lebih senang, bersemangat, postur tubuh mereka tegap, dan lebih bekerja keras. Dokumenter ini tidak hanya berperan dalam membantu mengatasi hikikomori pada remaja, tetapi juga berperan sebagai motivasi untuk remaja menuju pendewasaan mereka.

---

ONE OK ROCK 18祭～1000人の奇跡 We are～ is a video documentary produced by NHK and broadcast on January 9, 2017 on NHK TV General with the aim of boosting the confidence and spirit of teenagers aged 17-19. The video documentary features live interviews with teenagers related to ikigai. Based on that, this study aims to identify the form of ikigai in teenagers and find out whether there are changes in teenagers after finding their ikigai. The theory used is Gordon Mathews' ikigai theory (1996) which is then analyzed using the mise en scene method based on the signs in the pictures taken. The results showed that there are similarities in obtaining ikigai in teenagers, namely with jiko jitsugen. Then five forms of ikigai were found in the documentary videos analyzed, namely career, sports, school clubs, passion, and friends. It was also found that changes occurred in 2 out of 7 teenagers in the documentary videos analyzed after they found ikigai, namely teenagers tend to be happier, excited, their posture is firm, and they work harder. This documentary not only plays a role in helping to overcome hikikomori in teenagers, but also serves as a motivation for teenagers towards their coming of age."