Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTThe effectiveness of hiring subsidies for people with disabilities remains unclear due to potential free-rider, subtitution and signalling effects. The authors propose a novel evaluation approach wherein it is randomly decided wheter or not job applications disclose the subsidy to potential employers. Based on call-back rates for interview, the subsidy is found to be ineffective or even counterproductive in a group of adolescents having completed their vocational training programme. However the negative signalling effect seems to be much weaker in a group of clients of job coaching services who acquired their disability during their working life."

"The policy of seed subsidy through seed producers is not effective.Lots of farmers are not using the encouraged labeled seeds because the price of subsidized seeds are relatively high and the quality of seeds produced by a number of producers is not well prepared as expected....."

"Penelitian ini mendalami hubungan antara kompetensi digital (IP-TIK) dan rasio penduduk bekerja (RPB) di 34 provinsi Indonesia, dengan faktor-faktor seperti upah minimum provinsi, PDRB-HK per kapita, inflasi, dan kepadatan penduduk. Data diperoleh dari BPS dan Kementerian Ketenagakerjaan. Menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis regresi model ekonometrika dengan metode Fixed Effect Model, hasil penelitian menunjukkan IP-TIK berhubungan positif dan signifikan dengan RPB, di mana peningkatan 1% (relatif) IP-TIK berhubungan dengan peningkatan 0,1138% (absolut) RPB. PDRB-HK per kapita dan kepadatan penduduk juga positif signifikan, sementara UMP dan inflasi negatif signifikan. Terdapat variasi regional di mana IP-TIK signifikan di luar Jawa dengan peningkatan 1% (relatif) IP-TIK berhubungan dengan peningkatan 0,0908% (absolut) RPB, namun tidak signifikan di Jawa. Dari komponen IP-TIK, hanya komponen penggunaan yang signifikan, dengan peningkatan 1% (relatif) berhubungan dengan peningkatan 0.05154% (absolut) RPB.

---

This study explores the relationship between digital competency that is represented by Information and Communication Technology Development IndekX (ICT-DI) and Employment-to-Popultaiton Ratio (EPR) in 34 provinces of Indonesia, considering factors such as the provincial minimum wage, GRDP per capita, inflation, and population density. Data were obtained from BPS (Central Bureau of Statistics, Republic of Indonesia) and the Ministry of Manpower, Republic of Indonesia. Using a quantitative approach and regression analysis with an econometric model employing the Fixed-Effect Model method, the results show that ICT-DI has a positive and significant relationship with EPR, where a 1% (relative) increase in IP-TIK is associated with a 0.1138% (absolute) increase in EPR. GRDP per capita and population density are also significantly positive, while the minimum wage and inflation are significantly negative. There are regional variations where ICT-DI is significant outside Java, with a 1% (relative) increase in ICT-DI is associated with a 0.0908% (absolute) increase in EPR, but it is not significant in Java. Among the components of ICT-DI, only the “use” component is significant, with a 1% (relative) increase associated with a 0.05154% (absolute) increase in EPR."

"Persoalan inefisiensi membuat kebijakan subsidi BBM kurang diminati oleh banyak negara dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun demikian, penghapusan subsidi ini dapat berdampak negatif bagi perekonomian, khususnya terkait kemiskinan, apabila tidak diiringi dengan program kompensasi yang tepat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis program apakah yang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia sebagai kompensasi penghapusan subsidi BBM. Program yang dibahas dalam artikel ini meliputi bantuan tunai, subsidi pangan, program pendidikan dan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Dengan mempertimbangkan jangka waktu program, akurasi sasaran, dan isu kebebasan memilih, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu program yang unggul di ketiga aspek tersebut. Oleh karena itu, keputusan untuk memilih program mana yang akan diterapkan tergantung dari tujuan utama yang ingin dicapai oleh pemerintah. Tujuan jangka pendek dapat diwujudkan melalui bantuan tunai dan subsidi pangan sedangkan pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur dapat mewujudkan penghapusan kemiskinan secara lebih berkesinambungan.

---

Inefficiency has led to fuel subsidies being a much less favourable policy for many countries dealing with oil price hikes over the last few decades. Nevertheless, removing fuel subsidies can have detrimental effects on the economy, particularly related to poverty issue, if there is no appropriate compensation program implemented. This study aims to assess what the most suitable compensation would be in the case of fuel subsidies being phased out in Indonesia. Four different programs considered in this study are a cash transfer, a food subsidy, an education and healthcare program, and investment in infrastructure. Evaluating these programs in terms of time frame, targeting recipients, and freedom of choice, it is found that there is no single program superior in all aspects. The decision on which program should be chosen by the government then depends on its main objective. While an immediate and short-run effect can be achieved by providing cash or inkind transfers to the poor, human capital accumulation and improvement in physical infrastructure offer a long-run and more sustainable effect on poverty alleviation."

"This study aims to find empirical evidence whether local feeder ports as small-scale investments in public infrastructure affect economic activity at the sub-district level. The motivation for the study originated from the fact that the public invests heavily in small-scale projects when market failures occur. However, there is a lack of empirical studies on the impact of these investments because of constraints on data availability and their small marginal contribution at a more aggregated level. Using Difference-in-Differences that exploit staggered implementation of small-port operations, I find that the opening of small ports increased the night light intensity, a measure that captures local economic activity, by 1.8 per cent. Although the impact is relatively small and takes two years after the operation, the benefits reach beyond the sub-district where the port is situated and outweigh the costs.

---

Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empirik terkait apakah pelabuhan pengumpan lokal sebagai investasi skala kecil infrastruktur publik berdampak pada aktivitas ekonomi di desa. Motivasi dari studi ini berasal dari fakta bahwa pemerintah telah berinvestasi cukup besar dalam proyek-proyek pembangunan skala kecil saat kegagalan pasar terjadi. Namun, studi empirik dalam membuktikan manfaat pelabuhan tersebut sangat terbatas. Hal tersebut terjadi kemungkinan akibat adanya keterbatasan data dan konstrubusi marjinal yang cukup rendah di tingkat aggregat yang tinggi. Menggunakan Difference-in-Differences yang mengukur implementasi operasional pelabuhan kecil secara berangsur-angsur, Saya menemukan bahwa dengan dibukannya pelabuhan kecil, menaikkan intensitas cahaya malam hari, pengukuran yang dapat menangkap aktivitas perekonomian lokal, sebesar 1.8 persen. Walaupun dampaknya relatif rendah dan membutuhkan dua tahun untuk terjadi, manfaat dari pelabuhan kecil juga terjadi di luar desa dimana pelabuhan tersebut dibangun dan investasinya hemat biaya."

"ABSTRAKKebijakan subsidi erat kaitannya dengan harga minyak dikarenakan keputusandalam kebijakan subsidi minyak tergantung pada fluktuasi harga minyak dunia.Penelitian ini mencoba menganalisis hubungan antara guncangan harga minyakdengan variabel - variabel ekonomi makro termasuk faktor fiskal di Indonesiatahun 1990 sampai dengan 2013. Penggunaan SVARX, Structural AutoregressionModel dengan penambahan variabel eksogen, menciptakan kemungkinan untukmenganalisis interaksi dinamis antara variabel – variabel yang diestimasi. Analisisimpulse response menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini GDPriil, merespon positif terhadap guncangan harga minyak dalam jangka pendek.Pertumbuhan ekonomi merespon secara negatif terhadap guncangan harga minyakpada kuartal keenam. Selain itu, otoritas fiskal dan moneter merespon guncanganharga minyak dengan meningkatkan subsidi pemerintah dan tingkat bunga. Dalamhal ini, respon dari pemerintah dengan melindungi perekonomian Indonesia dariguncangan harga minyak melalui kebijakan fiskal dan moneter dinilai cukupefektif. Di sisi lain, belanja pemerintah memberikan respon yang positif terhadapguncangan subsidi minyak. Sementara itu, tingkat inflasi membutuhkan time laguntuk merespon guncangan subsidi minyak dan memberikan respon positif setelahkuartal kedua, GDP riil merespon secara positif terhadap guncangan subsidiminyak. Hal ini berarti bahwa kebijakan subsidi mempengaruhi pertumbuhanekonomi secara positif meskipun harus dibiayai dengan menggunakan belanjapemerintah yang tinggi.

---

ABSTRACTThere is a close relationship between oil price and subsidy spending sincedecision in subsidy policy depends on the fluctuation of oil prices. This studyexplores the relationship between oil price shocks and macroeconomic variablesincluding fiscal factors in Indonesia during 1990 – 2013. The use of StructuralVector Autoregression Model with exogenous variables (SVARX) creates thepossibility to capture dynamic interactions between estimated variables. Impulseresponse analysis shows that economic growth represented by real GDP respondspositively to oil price shocks in the short run. Negative response of economicgrowth to oil price shocks appears after six quarters. Furthermore, fiscal andmonetary authorities respond to oil price shocks by increasing governmentsubsidy and interest rate. In this case, response from government by protectingIndonesian economy from oil price shocks through fiscal and monetary policycould be effective in the short run. On the other hand, government spendingresponds positively to oil subsidy shocks. While inflation rate needs time lag inorder to respond oil subsidy shocks and responds positively after second quarter,real GDP (in percentage change) responds directly and positively to oil subsidyshocks. It could mean that subsidy policy temporarily affects economic growthalthough it should be paid using high government expenditure."

"ABSTRAKLatar belakang penelitian ini didasari oleh semakin meningkatkannya kesempatanbagi wanita untuk bekerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuihubungan konflik peran ganda dengan kinerja, dan hubungan dukungan sosialdengan kinerja pada PNS Wanita di Dinas Kesejahteraan dan Sosial ProvinsiSumatera Utara. Dengan melakukan penelitian terhadap 85 orang dari 99 orang,hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan konflik peran ganda dengankinerja, melalui Uji Gamma, memiliki derajat kekuatan menengah atau cukup -0,423, namun hubungan ini tidak signifikan. Sedangkan, hubungan dukungansosial dengan kinerja, melalui uji Gamma, memiliki derajat kekuatan menengahatau cukup 0,470 dan hubungan ini signifikan.

---

ABSTRACTBackground of this research is based on the increasing opportunities for women towork. The aims of this research are to find out correlation between double roleconflict with performance, and correlation between social support withperformance of women civil servants at Social Welfare Office in Province ofNorth Sumatera. Which is done at 85 respondents in 99 total respondents, thisresearch indicates that correlation between double role conflict with performance,through Gamma test, has intermediate or enough degree of association in -0,423and not be significant. Whereas, correlation between social support withperformance, through Gamma test, has intermediate or enough degree ofassociation in 0,470 and significance."

"Kepesertaan Atlet pada program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan pekembangan yang relatif baru dan muncul bersamaan dengan berlakunya Pasal 100 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang menyatakan bahwa Olahragawan dan Pelaku Olahraga diberikan perlindungan jaminan sosial yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tulisan ini menganalisis bagaimana penyelenggaraan kepesertaan tersebut oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJamsostek, menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tujuan problem identification dan berbentuk preskriptif. Profesi atlet berhak mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang memadai, mengingat atlet memiliki potensi cedera yang tinggi selama beraktivitas, durasi karir yang cenderung singkat, dan adanya tantangan finansial saat memasuki masa pensiun. Dalam hal pelaksanaannya, BPJamsostek mengklasifikasikan profesi atlet dalam kategori peserta Pekerja Bukan Penerima Upah. Kategori ini dianggap kurang tepat bagi Atlet Pelatda DKI Jakarta, dikarenakan hubungan antara Atlet Pelatda DKI Jakarta dengan KONI Provinsi DKI Jakarta memenuhi unsur hubungan kerja, dan dapat disebut sebagai hubungan kerja. Sehingga Atlet Pelatda DKI Jakarta lebih pantas untuk dikategorikan sebagai “Pekerja Penerima Upah” dan memperoleh manfaat sesuai kategori tersebut. Pada tanggal 26 September 2023, KONI Provinsi DKI Jakarta menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan BPJamsostek. Kerja sama tersebut memiliki tujuan utama memenuhi amanat UU Keolahragaan yang mengharuskan negara memberikan dukungan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para atlet. Akan tetapi, kerja sama tersebut masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah belum adanya upaya sosialisasi terkait dengan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada atlet, beberapa atlet masih mendaftarkan diri mereka secara mandiri dalam jaminan sosial ketenagakerjaan, dan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dipotong langsung dari honor bulanan atlet. Oleh karena itu, KONI DKI Jakarta perlu mengadakan sosialisasi dan melaksanakan kewajibannya sebagai pemberi kerja dengan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Atlet Pelatda DKI Jakarta.

---

The participation of athletes in the employment social security program is a relatively new development that emerged concurrently with the enactment of Article 100 of Law Number 11 of 2022 concerning Sports, which states that athletes and sports performers are entitled to social security protection as part of the National Social Security System. This paper analyzes how this participation is organized by the Employment Social Security Agency or BPJamsostek, using doctrinal research methods with the objectives of problem identification and prescriptive analysis. Athletes are entitled to adequate employment social security, considering their high potential for injuries during activities, relatively short career duration, and financial challenges upon entering retirement. In practice, BPJamsostek classifies the athlete profession under the category of Non- Wage Workers. This categorization is considered inappropriate for DKI Jakarta Regional Training Center Athletes (Pelatda) because the relationship between them and the Jakarta Provincial Sports Committee (KONI DKI Jakarta) fulfills the criteria of an employment relationship and can be considered as such. Therefore, DKI Jakarta Regional Training Center Athletes are more suitable to be categorized as "Wage Workers" and receive benefits accordingly. On September 26, 2023, KONI DKI Jakarta signed a Cooperation Agreement with BPJamsostek. The main objective of this collaboration is to fulfill the mandate of the Sports Law, which requires the state to support the employment social security program for athletes. However, this collaboration still has several shortcomings, including the lack of efforts to socialize employment social security to athletes, some athletes registering independently in the program, and the deduction of social security contributions directly from athletes' monthly honorariums. Therefore, KONI DKI Jakarta needs to conduct socialization and fulfill its obligations as an employer by providing employment social security protection to DKI Jakarta Regional Training Center Athletes."

"Skripsi ini membahas penetapan harga yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Uji Kompetensi Penata Laksana Rumah Tangga (LSP PLRT) dalam menyelenggarkan uji kompetensi kerja bagi Calon Tenaga Kerja Penata Laksana Rumah Tangga (CTKI PLRT). Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah apakah penetapan harga dalam uji komptensi kerja bagi CTKI PLRT telah sesuai dengan hukum persaingan usaha. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Kesimpulan hasil penelitian ini yaitu praktik penetapan harga yang dilakukan oleh LSP PLRT merupakan tindakan penyeragaman harga (price paralelism).Sehingga agar penetapan harga uji kompetensi kerja CTKI PLRT harus dilakukan oleh pemerintah atau dalam hal ini kementerian ketenagakerjaan.

---

This paper mainly discuss about price fixing conducted by the Certification Body Testing and Competence for Domestic Worker (LSP PLRT) in held a competency test for helper candidates (CTKI). The subject matter discussed in this paper is whether pricing in the work competency test for CTKI PLRT already complies with business competition law. This study uses literature research with a normative juridical qualitative approach to generate descriptive data analysis. Conclusion of this research that the pricing practice conducted by the LSP PLRT is an act of standardize costing or uniformity prices (price paralelism). So that the pricing of labor competency test CTKI PLRT should be done by the ministry of labor."

"Beberapa studi telah menganalisis kejadian migrasi berdasarkan teori klasik migrasi melalui kerangka perbedaan upah desa dengan kota, namun belum banyak studi yang membahas risk preference sebagai determinan migrasi. Dengan menggunakan data IFLS 4 dan IFLS 5 serta analisis regresi logistik, studi ini membahas pengaruh risk preference rumah tangga dalam mengestimasi kemungkinan kejadian migrasi desa-kota baik migrasi sebagian maupun seluruh anggota rumah tangga. Selain itu, studi ini mencoba mengestimasi karakteristik individu yang pergi pada migrasi sebagian anggota rumah tangga. Hasil estimasi menunjukan bahwa secara umum, migrasi lebih mungkin dilakukan oleh rumah tangga yang risk loving. Migrasi seluruh anggota rumah tangga juga lebih mungkin dilakukan oleh rumah tangga yang risk loving serta anggotanya memiliki risk preference yang relatif sama. Sedangkan migrasi sebagian anggota rumah tangga lebih mungkin dilakukan jika rumah tangga memiliki risk preference yang relatif berbeda. Adapun individu yang pergi pada migrasi sebagian anggota rumah tangga lebih besar kemungkinannya adalah individu yang risk averse namun relatif less risk averse terhadap anggota keluarga lainnya.

---

Several studies have analyzed the incidence of migration based on the classical theory of migration through the difference between rural and urban wages. Still, not many studies have discussed risk preference as a determinant of migration. Using IFLS 4 and IFLS 5 data and logistic regression analysis, this study examines the effect of household risk preference in estimating the probability of rural-urban migration, both partial and total migration of household members. In addition, this study attempts to estimate the characteristics of individuals who go on the migration of some household members. The estimation results show that, in general, migration is more likely to be carried out by risk-loving households. Furthermore, migration of all household members is also more likely to be carried out by risk-loving households and their members have relatively the same risk preferences. Meanwhile, partial migration is more likely to be carried out if households have somewhat different risk preferences. Individuals who go on the partial migration are more likely to be risk averse individuals but are relatively less risk averse to other family members. "