Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah variabel-variabel yang mempengaruhi bagi hasil tersebut yaitu pendapatan bagi hasil mudharabah dan musyarakah dan juga pendapatan margin murabahah benar mempengaruhi bagi hasil tabungan mudharabah yang dilakukan dengan studi kasus pada BMT Taman Surga Jakarta. Penelitian ini melakukan pengujian terhadap variabel-variabel tersebut, yaitu dengan metode uji regresi, dimana setiap variabel diuji baik secara bersamaan (simultan) maupun terpisah (parsial) agar terlihat pengaruh dari masing-masing setiap variabel. Dari hasil pengujian disimpulkan bahwa setiap variabel yang ada yaitu pendapatan bagi hasil mudharabah, musyarakah dan juga margin murabahah secara simultan dan parsial berpengaruh positif terhadap bagi hasil tabungan mudharabah. BMT diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bagi hasilnya untuk lebih menarik nasabah."

"Salah satu bagi hasil sumber daya alam yang sangat menarik adalah sumber daya alam minyak bumi. Dalam dua tahun terakhir, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang dibagikan sekitar Rp. 11 triliun lebih. Minyak bumi memberikan kontribusi sekitar 50 persen dari seluruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yakni lebih dari Rp. 5 trilliun. Berdasarkan data tahun 2001 dari 31 propinsi yang ada di Indonesia, daerah yang dilimpahi sumber daya alam minyak bumi hanya 14 propinsi, dimana daerah Riau memberikan bagian hasil sumber daya alam yang besar sekali, yaitu sekitar 286 juta barrel minyak bumi.Besarnya Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi Riau tersebut tentunya akan menarik untuk dikaji lebih mendalam dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang terjadi di propinsi tersebut. Riau diperhitungkan tidak menghadapi kendala fiskal dalam hal keuangan daerahnya sehingga diharapkan merupakan salah satu propinsi yang sanggup membiayai otonomi daerah yang telah digulirkan ini.Tujuan penelitian ini adalah membuat model keuangan daerah Riau yang menekankan pada pengaruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Minyak Bumi bagi pertumbuhan daerah, menganalisis peranan factor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan disparitas pendapatan regional Riau, dan memperkirakan implikasi kebijakan publik dengan melakukan simulasi kebijakan berdasarkan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Minyak Bumi daerah Riau yang dikombinasi dengan pemberian subsidi Pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) bagi pertumbuhan dan disparitas pendapatan regional Riau.Kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah menghubungkan blok keuangan daerah, dimana Bagi Hasil Bukan Pajak (BHBP) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai peubah kebijakan akan dapat mempengaruhi pertumbuhan (PDRB) dan pendapatan per kapita (PDRB per kapita), sebagai peubah target, yang berada pada blok makro ekonomi daerah yang diterangkan dalam 15 persamaan simultan (8 persamaan struktural dan 7 persamaan identitas). Beberapa simulasi kebijakan dicoba dianalisis untuk mencapai tujuan penelitian ini. Disparitas pendapatan diukur dengan indeks Williamson (Vw) dan analisis Koefisien Variasi.Selama periode analisis sepanjang tahun 1993-1999 pada 7 Kabupaten/Kota se-Riau menunjukkan bahwa peningkatan dana bagi hasil sumber daya alam minyak bumi, yang diwakili dengan bagi hasil bukan pajak sebelum diundangkannya UU no. 25/1999, berpengaruh positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan pendapatan per kapita (PDRB per kapita) regional Riau. Sementara peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU), yang diwakili oleh Subsidi Daerah Otonom dan dana Inpres sebelum diundangkannya UU no. 25/1999, berfungsi sebagai penyeimbang penerimaan daerah, yakni selain ikut meningkatkan pertumbuhan dan pendapatan per kapita, juga menurunkan tingkat disparitas pendapatan regional Riau. Masih terdapat trade off antara pertumbuhan dan pemerataan (growth and equity).Di masa mendatang, dengan menambah data tahun pengamatan dan peubah-peubah penjelas yang lebih mampu menjelaskan kriteria-kriteria pendugaan model sehingga peubah endogen yang ada dapat diterangkan dengan lebih valid. Penggunaan data PDRB berdasarkan penggunaan secara relatif lebih nyata dan memenuhi keinginan karena berdasarkan pendapatan permintaan atau konsumsi, bukan produksi."

"Kehadiran bank syariah di Indonesia didasari oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Transaksi yang dijalankan dalam bank syariah diharapkan berdasar pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum perjanjian Islam. Penulis mengkaji secara yuridis mengenai prinsip perbankan syariah berdasarkan syariah Islam dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pada bank syariah (murabahah, musyarakah dan mudharabah), untuk mengetahui bagaimana bentuk peijanjian dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syariah di bank syariah, apakah telah memenuhi syarat secara syariah Islam dan peraturan perundang-undangan, bagaimana jika terdapat ketentuan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dalam akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bagaimana cara penyelesaianya jik a teijadi sengketa antara bank syariah dengan nasabahnya. Pembuatan peijanjian atau akad pembiayaan didasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur tentang pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah. Terdapatnya ketentuan peraturan perundang-undangan dalam akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah diperbolehkan, dengan syarat tidak bertentangan al-Quran dan as-Sunnah. Dalam peijanjian pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah terdapat klausul dimana para pihak memilih lembaga penyelesaian perselisihan atau sengketa di Badan Syariah Nasional. Namun pada saat ini telah diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Peradilan Agama, yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama dalam penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara bank syariah dengan nasabahnya. Dengan demikian, pengaturan pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah yang ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan peraturan perundang-undangan hendaknya segera dilengkapi, dan aturan-aturan tersebut mengatur lebih rinci mengenai hal-hal yang sedang berkembang dalam bisnis saat ini. Sehingga diharapkan kegiatan usaha perbankan syariah dapat beijalan lebih baik. Selain itu, terdapatnya ketentuan peraturan perundang-undangan dalam akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah hendaknya dilakukan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah atau Dewan Syariah Nasional, mengingat berlakunya suatu peijanjian ditentukan pada akad-akad tersebut, dan hasil pengawasan dapat digunakan untuk membuat aturannya lebih lanjut. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tentang bank syariah hendaknya pengawasan terhadap kegiatan usaha perbankan syariah dilakukan oleh Bank Indonesia yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap perbankan di Indonesia, dimana selama ini Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional dan Badan Arbitrase Syariah Nasional merupakan organisasi dibawah satu naungan Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan mengenai penyelesaian perselisihan pada perbankan syariah, hendaknya lembaga penyelesaian perselisihan atau sengketa dalam perbankan syariah dilakukan secara alternatif. Sehingga para pihak bebas menentukan kehendaknya dan tidak diharuskan atau ditentukan hanya memilih salah satu lembaga saja. Dengan demikian pengaturan mengenai penyelesaian perselisihan atau sengketa yang teijadi hendaknya segera diselaraskan guna terciptanya kepastian hukum dan perbankan syariah dapat berkembang lebih baik lagi."

"Kerjasama merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi yang Islami. Salah satu bentuk kerjasama yaitu qirad/syirkah merupakan kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pemilik keahlian tanpa beban bunga tetapi atas dasar profit loss sharing dari proyek usaha yang disepakati bersama. Pemilik modal merupakan partner dari pengusaha,bukan sebagai pihak yang meminjamkan. Kemitraan usaha dapat berbentuk perseroan hak milik (syirkatul amlak/ syirkah milk) dan perseroan transaksi (syirkatul uqud/ syirkah Akid). Pelaksanaan kemitraan usaha dalam operasi perbankan Islam terdapat pada mudharabah dan murabahah. Dalam mudharabah, Bank Islam membiayai seluruh operasi dari unit ekonomi, dan pengusaha (mudharib) bekerjasama dengan keahlian dan pekerjaannya. Murabahah ialah pembiayaan oleh Bank Islam untuk usaha perdagangan atas dasar murabahah (cost plus). Keduanya berdasarkan profit-loss-sharing, tanpa beban bunga antara kedua pihak Bank Islam dan pihak pengusaha. Bila terjadi permasalahan dalam perjanjian tersebut maka para pihak meyelesaikannya dengan musyawarah mufakat. Bila tidak dapat diselesaikan juga maka perselisihan tersebut diselesaikan di Badan Arbitrase Muamalat Indonesia berdasarkan syariat Islam."

"Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis hubungan antara bagi hasil pajak dan faktor-faktor lain terhadap konvergensi laju pertumbuhan ekonomi. Peranan pajak menjadi sangat signiiikan terhadap negara sebab hampir 70% penerimaan Negara berasal dari pajak. Seiring dengan penerapan desentralisasi iiskal, pajak menjadi bagian dari penerimaan daerah yang diberikan pemerintah pusat dalam bentuk transfer bagi hasil pajak Dcngan adanya transfer ini kondisi keuangan daerah menjadi Iebih kuat namun peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daemh tidak scmata-mata hanya ditentukan oleh peningkatan penerimaan daerah ini. Ada faktor-faktor lain yang mcmpunyai pemnan penting dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah scperti kualitas pendidikan penduduk, simpanan penduduk, modal fisik berupa rumah, dan bagairnana pengeluaran pembangunan dialokasikan secara efektif dan eiisien. Jika pcmerintah daerah kabupaten dan kota dapat mengendalikan faktor-faktor tersebut maka konvergensi laju pertumbuhan ckonomi yang tinggi dapat tcrcapai.Berdasarkan hasil analisis data kerat lintang pada saw waktu yaitu tahun 2001 dengan menggunakan model OLS terhadap daerah kabupaten dan kota di pulau Jawa dan Bali, bagi hasil pajak mempunyai pengamh positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Namun pengaruh positif tersebut tidal: mampu menciptakan konvergensi laju pertumbuhan ekonomi scbab bagi hasil pajak hanya berpenganxh signitikan di dacrah Icota. Selain itu, pcmerintah daerah yang Iebih miskin tidak mampu mcngcndalikan faktor-faktor yang menunjang peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sehingga tingkat divergensi laju pertumbuhan ekonomi menjadi semakin kuat. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan yang tepat pada sektor perpajakan dan perubahan tara kelola pemerintahan daerah agar konvergensi laju pertumbuhan ekonomi dapat tercapai

---

The purpose of this study is to analysis the correlation of tax revenue sharing and other factors to economic growth convergence. The role of tax became more significant to state because almost 70% of state revenue was yield by tax. Along with the implementation of fiscal decentralization, tax become the share of local govemment revenue which given by central government in tax revenue sharing transfer form. Because of the transfer, the regional financial condition become stronger but the raising of regional economic growth is not depend only by the increase of regional revenue. There are other factors which have an important role to increase regional economic growth such as society education quality, society saving, physical capital (house), and how do the development expenditure allocated effectively and ewciently. If local government (regency and city) can control those factors so the high growth convergence can be achieve.

Based on the cross-section analysis at one time, 2001, using OLS model to the regency and city in Java and Bali, tax revenue sharing had positif effect to economic growth. Unfortunatelly, this eB`ect could not create economic growth convergence because tax revenue sharing had only significant etfect to city. Beside that, the poorer local government could not control the supporting factor of economic growth escalation so that the the divergence level of economic growth became stronger. Thus, it need the effective policy of taxes and the improvement of local govemance in order to achieve the economic growth convergence."

"The study examines saving behavior in ASEAN 5+3 namely Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Philippines, Japan, Cina, and Korea during 1991-2007 and its implication toward global imbalances. By using fixed effect panel data regression, this research shows that government spending, interest rate and inflation, financial development through private domestic credit and stock market capitalization along with the 1997 Asian crisis significantly affect the saving behavior. As a result, a macroeconomic stability through interest rate and inflation, the reinforcement of financial development and crisis anticipation policy are required to support global rebalancing through global saving redistribution.

---

Studi ini membahas perilaku tabungan negara-negara ASEAN 5+3, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Jepang, Cina, dan Korea, dan implikasinya terhadap ketidakseimbangan global. Dengan menggunakan regresi data panel fixed effect, kajian ini menunjukkan bahwa indikator skal belanja pemerintah, indikator makroekonomi suku bunga dan inflasi, indikator perkembangan berupa finansial kredit domestik swasta dan kapitalisasi pasar saham serta krisis Asia 1997 secara signifikan memengaruhi perilaku tabungan. Implikasinya adalah stabilitas makroekonomi melalui inflasi dan suku bunga serta pengembangan pasar finansial dan kebijakan antisipasi krisis diperlukan untuk mendorong penyeimbangan global kembali melalui redistribusi tabungan dunia."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja modal pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Aceh. Populasi pada penelitian ini adalah laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diperoleh dari data anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang berupa data tentang dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana belanja daerah pada 23 Kabupaten/Kota di Aceh dari tahun 2013 s.d 2015 dengan total populasis sebanyak 69 LKPD. Dengan mnggunakan metode analisis regresi linear berganda sebagai metode analisis data. hasil penelitian ini menunjukkan dana bagi hasil dan dana alokasi umum berpengaruh secara simultan parsial, dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan dana alokasi umum juga berpengaruh terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Aceh"

"Sebagai kota metropolitan, ketergantungan Jakarta kan sektor transportasi sangat besar. Transportasi publik sejak lama telah dilihat sebagai masalah perkotaan yang strategis, seperti yang terlihat mayoritas penduduk Jakarta sangat tergantung pada angkutan publik. Untuk itu, menyediakan pelayanan transportasi publik yang murah dan dapat diandalkan menjadi tanggung jawab yang sangat penting bagi pemerintah DKI Jakarta.Transportasi publik di Jakarta adalah sektor yang tergantung pada bahan bakar fosil sebagai sumber energinya, yang berarti bahwa peningkatan pada harga bahan bakar (BBM) akan menyebabkan peningkatan pada tarif angkutan. Mulai 1 Maret 2005, pemerintah telah mengumumkan peningkatan harga BBM sebesar 30-40%, dan sebagai akibatnya, pemillik transportasi publik menuntut peningkatan dalam tarif angkutan. Ini merupakan sebab mengapa pemerintah memutuskan meningkatkan tarif sebesar 8-19%, yang dinyatakan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 412 tahun 2005. Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisa dampak dari kebijakan tarif angkutan publik terhadap perekonomian Jakarta, khususnya terhadap pendapatan rumah tangga miskin. Studi ini berusaha memformulasikan kebijakan regional yang penting bagi Jakarta untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan energi nasional terhadap pendapatan rumah tangga miskin. Untuk ini dibangun model 'regional computable general equilibrium' (regional CGE). Model CGE dibangun berdasarkan model yang telah dikembangkan sebelumnya dengan menggunakan data yang telah di updated. "

"Studi ini hendak menganalisa dampak dan kebijakan harga energi Indonesia terhadap perekonomian kota Jakarta; khususnya terhadap pendapatan rumah tangga miskin. Studi ini juga berusaha memformulasikan kebijakan regional yang penting bagi Jakarta untuk menurunkan dampak negative dan kebijakan energi nasional ini terhadap pendapatan rumah tangga miskin. Untuk mencapai tujuan ini, dibangun sebuah model CGE (computable general equilibrium) regional. Model ini merupakan model CGE pertama di Indonesia yang dikembangkan untuk sebuah kota."

"Dengan menggunakan data Sistem Neraca Social Ekonomi (SNSE) Indonesia tahun 1995, studi ini mencoba menganalisis dampak jangka panjang dari kebijakan subsidi harga pupuk terhadap peningkatan produksi dan distribusi pendapatan, serta bagaimana alur kebijakan yang efektif untuk meningkatkan pendapatan petani melalui kebijakan subsidi ini. Analisis dilakukan melalui alur struktural (Structural Path Analysis) dengan mensimulasikan kebijakan subsidi harga pupuk untuk subsidi sebesar 1% dan 5% dan dilihat apakah biaya untuk kebijakan itu bisa ditutupi oleh peningkatan pendapatan riel petani kecil secara umum. Hasil penelitian menunjukkan, dengan semakin menurunnya produktivitas lahan antara lain akibat harga pupuk yang semakin tinggi, serta semakin sedikitnya waktu yang digunakan rumah tangga petani untuk usaha taninya, semakin menekan produktivitas bahan pangan secara nasional. Penghapusan subsidi harga pupuk secara langsung juga menyebabkan peningkatan beban ongkos produksi yang cukup besar bagi petani kecil yang merupakan produsen pangan terbesar, sehingga mereka menjadi enggan membeli pupuk. Tindakan petani tersebut pada gilirannya akan menurunkan produksi secara umum. Analisis alur struktural menunjukkan pengaruh paling kecil justru diterima oleh rumah tangga petani pemilik lahan 0.5 sampai I hektar. Sedangkan pengaruhnya terhadap rumah tangga petani gurem dan buruh tani tidak dapat terdeteksi oleh SPA. Hal ini menunjukkan bahwa subsidi harga pupuk memiliki dampak yang mengarah (bias) pada pengusaha menengah besar dibandingkan pada pendapatan petani dan pengusaha pertanian kecil. Kebijakan subsidi pupuk yang dilakukan secara selektif juga dapat mengurangi semakin lebarnya kesenjangan pendapatan antara rumah tangga petani dan bukan petani. Namun perhitungan rasio cost/benefit, menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan yang akan diterima oleh kelompok target yang semula dituju. "