Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dinamika masalah kesehatan masyarakat yang semakin kompleks menuntut sistem pelayanan kesehatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasien, keluarga dan masyarakat. Dalam pemberian layanan yang berorientasi pada kesehatan dan kepuasan pasien, kerjasama begbagai profesi kesehatan tersebut sangat diperlukan. Diversitas jenis sumber daya manusia kesehatan dalam sistem pelayanan kesehatan perlu dikelola dengan bijaksana sehingga mendukung praktik kolaborasi lintas-profesi yang efektif. Inter-profesional collaborative dalam organisasi pelayanan kesehatan dapat meningkatkan performa sistem kesehatan, mengurangi fragmentasi layanan dan meningkatkan kualitas layanan serta keamanan pasien. Namun, sistem pendidikan profesi kesehatan saat ini belum mampu mendorong terbentuknya kompetensi inter-professional collaborative. Clinical leadership memfasilitasi proses inter-professional dollaborative dalam penyelenggaraan layanan kesehatan. Kompetensi clinical leadership berkaitan erat dengan kompetensi inter-profesiional collaborative untuk mendorong pemberian layanan yang komprehensif dan berorientasi pada pasien dan masyarakat. Untuk menumbuhkan clinical leadershipp diperlukan strategi yang berfokus pada individu dan organisasi. Strategi yang berfokus ada individu dapat dicapai melalui sistem pendidikan dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada komunitas dan pendidikan lintas profesi (inter-professional education). Strategi yang berfokus pada organisasi dapat dilakukan melalui pembentukan asosiasi pimpinan klinis dan mendorong terciptanya organisasi kesehatan dengan performa yang optimal. Berbagai kajian untuk mengevaluasi kurikulum pendidikan profesi kesehatan untuk mengidentifikasi integrasi kompetensi clinical leadershop ke dalam sistem pendidikan yang telah berlangsung. Berbagai kegiatan in-service training juga perlu dievaluasi untuk melihat peluang integrasi kompetensi inter-professional collaboration dan clinical leadership ke dalam komponen in-service training."

"Dinamika masalah kesehatan masyarakat yang semakin kompleks menuntut sistem pelayanan kesehatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasien, keluarga dan masyarakat. Dalam pemberian layanan yang berorientasi pada kesehatan dan kepuasan pasien, kerjasama begbagai profesi kesehatan tersebut sangat diperlukan. Diversitas jenis sumber daya manusia kesehatan dalam sistem pelayanan kesehatan perlu dikelola dengan bijaksana sehingga mendukung praktik kolaborasi lintas-profesi yang efektif. Inter-profesional collaborative dalam organisasi pelayanan kesehatan dapat meningkatkan performa sistem kesehatan, mengurangi fragmentasi layanan dan meningkatkan kualitas layanan serta keamanan pasien. Namun, sistem pendidikan profesi kesehatan saat ini belum mampu mendorong terbentuknya kompetensi inter-professional collaborative. Clinical leadership memfasilitasi proses inter-professional dollaborative dalam penyelenggaraan layanan kesehatan. Kompetensi clinical leadership berkaitan erat dengan kompetensi inter-profesiional collaborative untuk mendorong pemberian layanan yang komprehensif dan berorientasi pada pasien dan masyarakat. Untuk menumbuhkan clinical leadershipp diperlukan strategi yang berfokus pada individu dan organisasi. Strategi yang berfokus ada individu dapat dicapai melalui sistem pendidikan dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada komunitas dan pendidikan lintas profesi (inter-professional education). Strategi yang berfokus pada organisasi dapat dilakukan melalui pembentukan asosiasi pimpinan klinis dan mendorong terciptanya organisasi kesehatan dengan performa yang optimal. Berbagai kajian untuk mengevaluasi kurikulum pendidikan profesi kesehatan untuk mengidentifikasi integrasi kompetensi clinical leadershop ke dalam sistem pendidikan yang telah berlangsung. Berbagai kegiatan in-service training juga perlu dievaluasi untuk melihat peluang integrasi kompetensi inter-professional collaboration dan clinical leadership ke dalam komponen in-service training."

"PART I: INTRODUCTION. 1. The Challenge of Delivering Value in Health Care: Global and U.S. Perspectives. 2. Leadership and Management: A Framework for Action in Health Care. PART II: MICRO PERSPECTIVES. 3. Organization Design and Work Coordination. 4. Motivating People at Work. 5. Teams and Team Effectiveness in Health Services Organizations. 6. Managing Communication. 7. Power, Politics, and Conflict Management in Health Care Settings. 8. Managing Complexity, Learning, and Innovation. 9. Improving Quality in Health Care Settings. PART III: MACRO PERSPECTIVES. 10. Strategic Thinking and Competitive Advantage. 11. Managing Strategic Alliances in Health Care. 12. Health Policy and Regulation in the United States. 13. Health Information Systems and Organizational Strategy. 14. Consumerism and Ethics: Emerging Issues in Health Care. 15. Globalization and Health."

"Leadership In Health Care' is an authoritative and timely book that addresses the need for leading skilled and evidence-based care within the context of a performance-measured health service."

"Pelayanan kefarmasian di puskesmas bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien dengan tolok ukur standar yang telah ditetapkan. Standar pelayanan kefarmasian meliputi pelayanan farmasi klinik dan pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas membantu tenaga kefarmasian dalam melaksanakan pelayanan yang sesuai standar dan mendukung fungsi pokok puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun rancangan panduan pelayanan farmasi klinis di Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo, dengan fokus pada standar pelayanan kefarmasian yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung terhadap kegiatan farmasi klinis di Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo. Hasil penelitian ini adalah penyusunan panduan pelayanan farmasi klinis yang sesuai dengan Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas yang diterbitkan oleh Kemenkes, serta peraturan yang relevan. Perlu dilakukan penerapan standar pelayanan farmasi klinis secara konsisten guna meminimalkan risiko kesalahan dalam pelayanan farmasi klinis dan meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian secara keseluruhan.

---

Pharmaceutical services in community health centers also called as Puskesmas aim to enhance patient quality of life by adhering to established standards. These standards encompass clinical pharmacy services and the management of pharmaceutical preparations and disposable medical supplies. The Technical Guidelines for Pharmaceutical Service Standards in Puskesmas guide pharmacists in delivering standardized services and supporting the core functions of puskesmas. This study aimed to develop a clinical pharmacy service guideline for Pasar Rebo District Puskesmas, focusing on applicable pharmaceutical service standards. A descriptive-qualitative research method was employed, involving data collection through interviews and direct observation of clinical pharmacy activities at Pasar Rebo District Puskesmas. The research outcome was the creation of a clinical pharmacy service guideline aligned with the Technical Guidelines for Pharmaceutical Service Standards in Puskesmas issued by the Ministry of Health and relevant regulations. Consistent implementation of clinical pharmacy service standards is necessary to minimize medication error risks and improve overall pharmaceutical service quality."

"Skripsi ini membahas mengenai bentuk kebijakan Zero Complaint serta implementasinya di Rumah Sakit Bhayangkara Tk I R Said Sukanto yang ditinjau dari kondisi lingkungan rumah sakit, hubungan antar unit rumah sakit, sumber daya rumah sakit, serta karakteristik dan kapabilitas Unit Humsar Dumas. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Hasil penelitian mengatakan bahwa dalam implementasi kebijakan Zero Complaint masih ada faktor yang belum mendukung terlaksananya implementasi kebijakan Zero Complaint. Faktor yang belum mendukung yaitu dari kondisi lingkungan rumah sakit, terdiri dari kendala sumber daya, sosio kultural, keterlibatan penerima program, dan infrastruktur, dari faktor sumber daya rumah sakit yaitu komitmen birokrasi, dan dari faktor karakteristik dan kapabilitas Unit Humsar Dumas yaitu keterampilan petugas, komunikasi dalam unit, kepemimpinan kepala unit, dan komitmen pelaksana. Meskipun demikian hasil implementasi kebijakan Zero Complaint sudah mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dan berhasil menciptakan perubahan yang lebih baik bagi rumah sakit baik secara internal dan eksternal.

---

This study is focusing on the Zero Complaint policy and its implementation in Bhayangkara Tk I R Said Sukanto Hospital. The study reviewed hospital environmental conditions, the relationships between unit in hospital, hospital resources, and characteristics and capabilities of Humsar Dumas Unit. This study is a descriptive qualitative research. The study revealed that there are several factors which are not supporting the implementation of Zero Complaint policy, which include human resources constraints, socio-cultural, the involvement of program beneficiaries from environmental condition factor, commitment of bureaucracy, personnel skills, communication within the unit, unit leadership, and executive commitment from characteristic and capabilities of Humsar Dumas Unit. Nevertheless the results of policy implementation Zero Complaint has reached a predefined goal and managed to create a better change for the hospital, both internally and externally."