Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Proses pencapaian tujuan konservasi selalu dibatasi oleh berbagai hal, seperti waktu, dana, SDM, maupun kebijakan. Hal ini terjadi juga pada usaha konservasi tumbuhan secara ex situ. Proses menentukan jenis tumbuhan dan lokasi pengoleksian yang tepat selalu menjadi permasalahan yang dihadapi sebelum kegiatan pengoleksian dilaksanakan. Hal ini karena penentuan keputusan perlu mempertimbangkan berbagai hal seperti status konservasi, ketersediaan dana, ketersediaan informasi, waktu, dan resiko keberhasilan tumbuh. Dalam tulisan ini akan dijelaskan kerangka pengambilan keputusan untuk menentukan prioritas spesies tumbuhan yang akan dijadikan koleksi ex situ. Tiga puluh spesies Rhododendron asli Indonesia yang terancam punah digunakan sebagai contoh. Metode yang digunakan adalah skoring terhadap 11 kriteria. Kriteria tersebut mencakup status spesies (meliputi: status konservasi, status keberhasilan introduksi ex situ, representasi kelompok taksa unik); status lokasi (status dalam area Biodiversity Hotspot dan Global 200 ecoregion, serta perlindungan legal habitat); kemudahan propagasi (meliputi: bentuk hidup, ketinggian habitat, dan jarak antara lokasi dan lembaga ex situ); efektivitas (jumlah spesies kongenerik simpatrik yang terancam kepunahan); dan biaya pengoleksian. Interpretasi hasil skoring dilakukan dengan sistem peringkat. Berdasarkan hasil penilaian terhada jenis Rhododendron Indonesia, maka yang menempati peringkat teratas untuk diprioritaskan dikoleksi di Kebun Raya Cibodas adalah R. longiflorum var. bancanum, R. wilhelminae, dan R. album

---

ABSTRACTThere are some limitation on achieving ex situ conservation goals such as time, budget, human resources, and policies. A process on the selection of species or location become a problematical course, especially when planning a botanical expedition. This is because we should consider several factors such as conservation status, budget, information, and risk of grow success. In this paper, a simple set of decision frame to prioritize what plant species to conserve on ex situ collection will be discussed. Thirty species of native threatened Rhododendron were scored using 11 criteria, which are conservation status, success story of ex situ introduction, representation of unique taxon, habitat status on biodiversity hot spot, habitat status on global 200 ecoregion, in situ conservation, growth form, habitat elevation, distance between wild habitat and ex situ habitat, number of sympatric congeneric threatened species, and collecting cost. An interpretation of total score judged by the ranking system. Based on these methods, three species of Indonesia native Rhododendron such as R. longiflorum var. bancanum, R. wilhelminae, and R. album become a top priority for ex situ conservation in Cibodas Botanic Garden."

"Dengan melimpahnya sumber daya perikanan Indonesia, sudah selayaknya pertumbuhan ekonomi Indonesia mengarah pada sektor perikanan. Namun terdapat masalah klasik yaitu fluktuasi hasil tangkapan ikan akibat faktor musiman yang menyebabkan ketidakstabilan harga ikan dan pendapatan nelayan. Selain itu dengan tidak ada cold storage untuk menyimpan ikan saat ikan melimpah menyebabkan kualitas ikan akan menurun. Penerapan kepemilikan cold storage dibagi menjadi dua model, yaitu commercial-owned dan community-owned. Kedua model kepemilikan tersebut memiliki instrumen keuangan yang berbeda. Cold storage perikanan adalah industri yang memakai energi yang intensif. Oleh karena itu, perlu adanya transisi energi dalam penggunaan energinya. Indonesia merupakan negara tropis dengan potensi penyinaran matahari yang melimpah. Namun karena keterbatasan regulasi, penerapan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Indonesia masih belum optimal. Dengan Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pengguna PLTS tidak bisa surplus energi listrik ke jaringan PLN dan hanya berupa pengurangan tagihan per bulan. Enam skenario regulasi telah dikembangkan dan dianalisis. Hasil simulasi didapatkan dengan mengubah asumsi regulasi dengan hasilnya yaitu sistem PLTS On-grid memiliki Levelized Cost of Electricity (LCOE) yang lebih rendah karena dapat menghasilkan listrik tiga kali lipat lebih banyak yang bisa dijual ke jaringan dengan kapasitas inverter yang lebih tinggi. Kemudian harga sewa cold storage berbasis komunitas untuk seluruh topologi sistem energi rata-rata bisa 16% lebih murah daripada harga sewa cold storage berbasis swasta. Lebih lanjut, dengan berkurangnya biaya investasi modul surya dan baterai pada tahun 2030 menyebabkan LCOE PLTS dapat lebih murah rata-rata 20% dibandingkan saat ini. Hal ini akan berdampak pada pengurangan rata-rata 10% atas harga sewa cold storage. Terakhir, dengan adanya perubahan nilai variabel input sistem energi dapat merubah nilai LCOE.

---

With the abundance of Indonesia's marine resources, it is appropriate for Indonesia's economic growth to gear towards the fisheries sector. However, there is clasic problem is a fluctuation in fish catch due to seasonal factors that cause instability in fish prices and fishermen's incomes. Furthermore, there is no cold storage for storing fish when the fish are abundant, so that the quality of the fish will decrease. Applying ownership of cold storage is divided into two models, namely commercial-based and community-based. Both models of ownership have different financial instruments. Fishery cold storage is an energy-intensive industry. Therefore, there needs to be an energy transition in energy use. Indonesia is a tropical country with abundant potential for solar irradiation. However, due to limited regulations, the application of solar photovoltaic (PV) in Indonesia is still not optimal. With Regulation from the Ministry of Energy and Mineral Resources, solar photovoltaic users will not be able to export electricity to the electricity grid and only reduce bills per month. The six regulation scenarios have developed and analyzed. The simulation gives a new result by changing regulation assumptions: the solar photovoltaic on-grid system has a lower Levelized Cost of Electricity (LCOE) because it can produce three-fold more electricity to the grid with higher inverter capacity than before. Furthermore, the rental price of community-based cold storage can be 16 % cheaper on average with all energy system topologies than the rental price for cold storage based on commercial ownership model. Then, by reducing the investment costs of solar modules and batteries in 2030, PV system LCOE can be cheaper by an average of 20%. This will result in an average reduction of 10% on cold storage rental prices. Finally, with a change in the value of the energy system input variable, it can change the LCOE value."

"Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Perlindungan sumber daya alam hayati pada hakikataya timbul akibat kerusakan-kerusakan yang terjadi pada sumber daya alam hayati itu sendiri. Untuk menghindari akibat-akibat yang merugikan, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan terhadap sumber daya alam hayati secara seksama Untuk itu ada beberapa konvensi nasional yang mengatur tentang perlindungan lingkungan, baik WHC, WCS, WCN, OCF, UNCLOS adalah sebagai landasan hukum internasional yang terhadap pelaksanaanya didelegasikan kepada negara-negara. Sejalan dengan itu Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam hal ini berfungsi sebagai landasan hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam hayati, kemudian juga didukung oleh UU No. 5 Tahun 1994 tentang Konvesi Keanekaragaman Hayati Tahun 1992 (pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity), lalu diundangkannya UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikeluarkannya UU NO. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan berlakunya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Keseluruh Undang-undang tersebut bersifat horizontal dan yang menjadi legitimasi oleh Pemerintah kota Batam untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan terumbu karang di Batam adalah UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur mengenai pembagian kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah memiliki hubungan dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi kewilayahan antar susunan pemerintah. Pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3), (4), (5), (6), (7), Pasal 10 ayat (1) dan (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), (2) dan Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan dernikian Pemerintah Kota Batam juga berwenang untuk melakukan perlindungan terhadap sumber daya alam khususnya terumbu karang yang berada dalam ruang lingkup wilayah kewenangannya. Bentuk yang mungkin dapat digunakan sebagai landasan hukum pengelolaan dan perlindungan terumbu karang di Batam yakni antara lain : pengaturan administratif; penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; yang mungkin dapat dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah sehingga dapat lebih mengatur, mengawasi, sekaligus melakukan penegakan hukum sehingga diharapkan dapat melestarikan keanekaragaman sumber daya alam hayati khususnya terumbu karang di wilayah Batam yang secara ekonomis menjadi tumpuan hidup masyarakat nelayan di Batam."

"Salah satu pencerminan dari hutan untuk konservasi adalah hutan kota. Dewasa ini, hutan kota di DKI Jakarta telah banyak berkurang karena dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana bagi kepentingan di luar fungsi konservasi. Hutan kota UI sebagai bagian dari hutan kota DKI Jakarta pun tidak luput dari pemanfaatan untuk kegiatan pemanfaatan tersebut, salah satu kegiatan pemanfaatan yang terjadi di wilayah hutan kota UI adalah pembangunan Integrated Faculty Club Universitas Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi terkini dan praktek pengelolaan hutan kota, khususnya di wilayah DKI Jakarta yang memiliki laju pembangunan yang sangat pesat, serta mengetahui kemungkinan dampak yang terjadi atas pembangunan Integrated Faculty Club Universitas Indonesia yang memanfaatkan hutan kota. Tipe penelitian yang digunakan menurut jenisnya adalah penelitian yuridis normatif, menurut metode analisa yang digunakan adalah analisa data kualitatif, menurut penerapannya adalah penelitian berfokus masalah, dan menurut sifatnya adalah kombinasi antara penelitian deskriptif dan evaluatif. Kesimpulan dari penelitian ini ialah pemanfaatan hutan kota bagi kepentingan di luar fungsi konservasi diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan tersebut ditujukan bagi kepentingan-kepentingan yang diperbolehkan oleh peraturan-peraturan yang ada dan terjaganya tujuan serta fungsi hutan kota. Di lain sisi, meskipun telah disetujui oleh berbagai pihak yang berwenang memberikan izin, pembangunan Integrated Faculty Club Universitas Indonesia tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahkan justru sebagian besar peraturan perundangan-undangan yang terkait pemanfaatan hutan kota untuk kepentingan di luar fungsi konservasi telah terlanggar.

---

One of the implementations of forest for conservational function is reflected by the existence of urban forests. Nowadays, urban forests in DKI Jakarta have been depressively decreased by the high number of various developments for non-conservational purpose. It does also happen with UI urban forest, as parts of Jakarta urban forests. UI Integrated Faculty Club is known for being progressively established in the UI urban forest area.

This study aims to figure out the recent condition and management of urban forests, especially in DKI Jakarta as a rapidly developing city. Another purpose of this study is to identify the possible impacts that might arise from the establishment of UI Integrated Faculty Club in the urban forest area. By the research type, analytical method, application and research-nature; this study categorized as normative juridical, qualitative, problem-focused, and descriptive-evaluative study.

The result shows that the urban forest utilizations in non-conservational function area are allowed provided that the utilization is performed in purposes that are allowed by the prevailing laws and regulations and the function and purpose of urban forest are still maintained. However, aside from the fact that the establishment of UI Integrated Faculty Club has obtained approvals from relevant authorities, yet this study found there are some misappropriations of such establishment to most law and regulations regarding the utilization of urban forest in non-conservational function area."

"Hutan Tesso Nilo di Propinsi Riau adalah salah satu hutan dataran rendah yang masih ada di Sumatra. Hutan ini merupakan salah satu hutan yang memiliki level keragaman tanaman yang tertinggi yang pernah diteliti di dunia, yang mencapai 218 keragaman spesies sementara keragaman. Keragaman ini lebih tinggi dari Hutan Amazon sekalipun dan hutan tropis lainnya di Indonesia. Selain jasa ekosistemnya, hutan ini merupakan kawasan ideal sebagai pendukung populasi gajah dan harimau sumatra yang terancam. Hutan ini juga mendukung perekonomian masyarakat lokal dari adanya akses ke Hutan Tesso Nilo untuk memperoleh madu, kayu bakar, dan ikan selais. Hutan ini sangat potensial untuk dikonservasi karena merupakan High Conservation Value Forest. Hutan Tesso Nilo ini berada diantara 4 kawasan lindung lain, sehingga apabila usaha konservasi hutan ini terwujud maka akan tercipta area konservasi dengan 3 juta hektar yang memiliki multi fungsi meliputi 5 kawasan lindung. Sayangnya hutan seluas 158.000 hektar ini berada di bawah konsesi 4 HPH. Juga terdapat banyak hal yang mengancam eksistensi hutan ini terutama penebangan illegal yang dilakukan secara besar-besaran. Diperkirakan dengan level penebangan illegal seperti sekarang ini, hutan akan habis dalam waktu 8 tahun. Penulis berusaha memonetarisasi manfaat intangible dari konservasi Hutan Tesso Nilo, mengingat begitu banyak tekanan dan ancaman terhadap hutan ini yang motifnya mengacu pada eksploitasi manfaat-manfaat yang memberikan keuntungan finansial. Untuk mengetahui nilai dari konservasi Hutan Tesso Nilo dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan valuasi ekonomi, baik metode primer maupun metode sekunder. Dari hasil yang diperoleh terlihat bahwa manfaat hutan bila dikonservasi sangat besar yaitu 33,9 trilyun rupiah. Nilai ini sebagian besar berasal dan manfaat tidak langsung yang disediakan hutan secara gratis bagi kesejahteraan manusia. Rasio dari manfaat biaya memperlihatkan nilai sebesar 55,4. Rasio yang lebih dari satu ini menunjukkan bahwa kegiatan konservasi Hutan Tesso Nilo layak untuk dilakukan karena nilai ekonomi totalnya sangat besar. Konservasi Hutan Tesso Nilo akan berdampak bagi kelangsungan kelestarian Hutan Tesso Nilo dan keanekaragaman hayati yang hidup di dalamnya. Selain itu konservasi Hutan Tesso Nilo juga akan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia tanpa merugikan alam dan kehidupan di dalamnya."

"Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan mis-trust, Iow-communicationt skill dan internal conflict, yang terjadi di PT."X-Kosmetika?, semenjak adanya perubahan organisasi, yang dimulai dengan pergantian manajemen baru sejak bulan Juli 1998. Teori yang dirujuk sebagai dasar dalam mengatasi masalah, adalah konsep teori dari Drexler, dkk (1989) dan Payne (2001), tentang kemanfaatan team building, yaitu untuk : (1) meningkatkan efektivitas kerja tim, (2). membangun semangat kerja tim, dan (3). mengintegrasikan tujuan-tujuan individu menjadi tujuan organisasi. Di samping itu, dirujuk pula konsep teori dari Johnson & Johnson (1997), tentang esensi team building yang dapat dipergunakan untuk menyiapkan tim kerja dalam meningkatkan : (I). produktivitas kerja. (2). kualitas relationship, (3) keterampilan sosial, dan (4). kemampuan menghadapi perubahan dan tuntutan kerja. Hasil analisis data yang diperoleh dari kejadian yang dialami oleh PT."X-Kosmetika", bahwa pembahan sistem manajemen, menimbulkan resistance bagi karyawan (pekarya) yang sudah merasa happy dengan sistem lama. Dampak dari hal itu, menimbulkan: (a) konflik antar front (b) ketidak mengertian karyawan terhadap kebijaksanaan yang diterapkan oleh manajemen baru, (c) komunikasi antara pihak manajemen dengan karyawan melemah, (d) semangat kerja tim memudar. Pemecahan permasalahannya adalah perlu diupayakan tindakan untuk meng-creating dan men-sustaining potensi-potensi SDM, yang diarahkan kepada pencapaian high performance, dengan bersandar pada model team performance dari Drexler Sibbet (1989). Prioritas perlakuan utamanya lebih difokuskan pada upaya untuk melakukan creating potensi SDM melalui pendekatan pelatihan in-door, dengan metode work-shop dalam pembentukan tim kerja( team building workshop), dengan "setting" model tingkat pertama, kedua, ketiga dan keempat. Agar capaian program pelatihan team building dapat maksimal, disarankan : (a) pesertanya melibatkan unsur karyawan dan jajaran manajemen, (b). periode waktu penyelenggaraan harus simultan dan paralel dengan mempertimbangkan kapasitas kelas efektif, yaitu jumlah pesertanya dibatasi : 40 - 45 peserta."

"Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan SDM Kesehatan di Kota Palembang adalah belum terdistribusinya secara merata, selain itu belum adanya database SDM Kesehatan yang dapat digunakan bersama, sehingga data belum dapat di analisa dan menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan. Penelitian bertujuan untuk mengembangkan sistem pendukung keputusan berdasarkan perhitungan beban kerja untuk distribusi SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Palembang. Dalam perhitungan beban kerja SDM Kesehatan menggunakan 2 pendekatan yaitu Work Load Indicator Staff Need (WISN) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. Metodologi yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan adalah model information base yang menghasilkan laporan melalui pembacaan database sedangkan untuk pengembangan sistem digunakan Sistem Development Life Cycle (SDLC) dengan pendekatan prototype. Pengumpulan data primer dengan cara wawancara mendalam (indepth interview). Data sekunder dilakukan dengan mempelajari berkas pencatatan dan pelaporan serta telaah dokumen. Keluaran informasi pendukung keputusan yang dapat dihasilkan dari prototype antara lain indikator rasio jumlah SDM kesehatan per 100.000 penduduk, rasio jumlah kunjungan dengan SDM kesehatan, kebutuhan SDM kesehatan per kategori SDM di setiap puskesmas berdasarkan metode WISN dan kebutuhan SDM kesehatan per kategori SDM berdasarkan metode SPM, namun prototype tersebut perlu dikembangkan lagi dengan melakukan perhitungan untuk semua jenis SDM kesehatan dan semua indikator SPM yang ada.

---

The problem faced by human resources related to health in the city of Palembang is not distributed evenly, besides the lack of health human resources database that can be used together, so that data can not be in the analysis and produce information for decision making. The research aims to develop a decision support system based on the workload calculation for the distribution of health human resources in Palembang District Health Office.

For calculating the workload of health human resources using two approaches namelyWork Load Indicator Staff Need (WISN) and Minimum Service Standards (SPM) in health. The methodology used in decision support system is the base information model that produced the report through reading the database while the system development use for System Development Life Cycle (SDLC) with a prototype approach. The primary data collected through in-depth interviews. Secondary data was performed by studying the file recording and reporting and document analysis.

Output of information for decision support that can be generated from the prototype, among others, the indicator ratio of total health human resources per 100.000 population, the ratio of the number of visits to health human resources, health human resources required per category in each health center human resources based on WISN method and health human resources needs per category based on SPM methods, but the prototype needs to be developed again by doing the calculations for all types of health human resources and all existing SPM indicators."

"Penelitan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi proses pelaksanaan program pembentukan kader konservasi di Kawasan Taman Nasional Tanjung Puling Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan sumber data dari observasi, dokumentasi dan infomian. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara terhadap informan yang terkait, dokumentasi terhadap laporan tertulis dan observasi lapangan. Pemeriksaan terhadap data didasarkan kriteria derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kriteria kepastian. Kegiatan analisis data berupa mereduksi, menyajikan dan menarik kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa masukan program berupa aspek Manusia (Human) ketentuan persyaratan untuk masyarakat sasaran program dapat dipenuhi, penyelenggaraan kegiatan program lebih berkesan sebagai kepentingan administratif, kesadaran dan partisipasi masyarakat sekitar sangat menentukan efektifitas program ini. Aspek Sumberdaya (Material) secara ekonomis program ini diharapkan memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat, program ini adalah (bentuk dan cakupan) kegiatan menyesuaikan pada dana/biaya yang tersedia, panitia mampu memanfaatkan fasilitas yang ada dan mobilisasi perlengkapan cukup efektif. Aspek Gagasan (Ideational) pemetaan terhadap harapan melakukan perubahan dalam jangka pendek, menengah .dan panjang belum cukup jelas, rancangan program disusun dengan komposisi materi mencakup hal-hal yang menurut persepsi penyelenggara dibutuhkan dan dianggap penting, model pengajaran andragogik dirasakan tepat dalam mendukung tujuan untuk melakukan perubahan, kegiatan yang dilakukan bersifat memberi contoh dan disertai dengan sistem insentif yang memadai bagi tindakan yang mendukung, untuk mencapai tujuan konservasi, harus dipikirkan kompensasi yang seharusnya diterima masyarakat. Proses pelaksanaan mencakup aspek rencana intervensi yang dipersiapkan terlalu berat dan sulit untuk dapat dikerjakan secara optimal. Aspek program sebagaimana adanya berupa mekanisme penetapan kader mengingkari prinsip partisipatoris.Kesimpulan menunjukkan bahwa proses kegiatan program sudah sesuai dengan kondisi normatif, pembentukan kader konservasi dilakukan dalam jenjang atau tingkatan, Panitia kader konservasi selalu berasal dari tenaga struktural dan fungsional, masyarakat yang tinggal disekitar kawasan merupakan pihak paling berkepentingan dengan kegiatan program. Dana program bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kegiatan pendidikan tidak mengakomodasikan kebutuhan dan persoalan lapangan, fasilitas sudah tercakup dalam pembiayaan, pertengkapan disiapkan sebelumnya bekerjasama dengan mils kerja Balai Taman Nasional Tanjung Puling. Filosofi yang dianut adalah melakukan perubahan terhadap cara berpikir, bersikap dan bertingkah laku ke arah positif. Kurikulum dirancang dengan mengacu pada kebutuhan normatif, kegiatan didominasi oleh model paedagogi, kompetensi dan onentasi administratif yang terlalu kuat menjadi kendala upaya mefakukan perubahan, keterikatan masyarakat secara ekonomis, kultural maupun spritual harus menjadi fokus tindakan konservasi, upaya intervensi terlalu banyak yang dibebankan pada kader konservasi.Faktor yang mempengaruhi berhasilnya program antara lain adanya permainan yang bertemakan konservasi, adanya keseriusan Balai Taman Nasional Tanjung Puling memberikan pemahaman kepada masyarakat, praktek lapangan yang selalu dilaksanakan dalam kawasan konservasi, pembinaan kader melalui Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia, adanya dukungan masyarakat menyediakan fasilitas dan mendampingi peserta dalam kegiatan di lapangan.Sedangkan untuk saran, penulis merekomendasikan beberapa butir, diantaranya perlu adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban kader konservasi, tingkatan kader konservasi yang jelas, kebutuhan pendidikan yang compentence based. Waktu pelaksanaan pendidikan sesuai dengan rencana dan menyesuaikan waktu libur untuk peserta dari kalangan pelajar dan mahasiswa."