Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDari Sabang sampai Merauke, Indonesia menyatakan identitasnya melalui makanan dan seni kuliner. Makan bukan hanya soal makan tetapi proses di balik itu, yaitu bagaimana menjadikan makan sebagai cita rasa warisan budaya. Paper ini mencoba merumuskan masalah etis di balik makanan dan aktivitas kuliner dengan memberi perhatian pada masalah hak cipta dan pembelaan terhadap identitas nasional."

"Manusia sebagai makhluk hidup memiliki ketergantungan dengan lingkungannya. Lingkungan yang baik dan sehat akan memungkinkan manusia untuk berada dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani. Kesehatan secara jasmani dapat dicapai antara lain melalui pemenuhan gizi yang sehat, pemberian air susu ibu, imunisasi, penggunaan air bersih, menjaga kebersihan dan sanitasi, serta olahraga. Ketidakcukupan dalam pemenuhannya akan menyebabkan gangguan kesehatan jasmani. Manusia yang mengalami gangguan kesehatan ini akan mencari pengobatan yang diyakini berdasarkan pengetahuan secara medis maupun pengetahuan tradisional. Pengobatan yang berlandaskan pada pengetahuan tradisional adalah salah satu alternatif yang banyak digunakan masyarakat.Penelitian ini akan memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat yang memiliki pengetahuan tradisional tentang pemanfaatan tumbuhan obat secara lestari untuk pengobatan tradisional. Sistem pengetahuan tradisional lokal itu sendiri merupakan ungkapan budaya yang khas, di dalamnya terkandung tata nilai, etika, norma, aliran dan keterampilan suatu masyarakat dalam memenuhi tantangan dan kebutuhan hidupnya.Kemajuan bioteknologi khususnya di bidang obat-obatan semakin memperluas kegiatan perusahan-perusahaan besar nasional maupun multinasional di bidang obat-obatan untuk mencari sumber-sumber genetika baru di daerah pedalaman tempat masyarakat adat yang memiliki pengetahuan tradisional hidup. Nilai positif yang didapat dari kegiatan tersebut adalah pengetahuan tradisional yang selama ini terpendam maka dapat diketahui oleh masyarakat umum. Namun nilai negatifnya pun akan muncul, karena hasil penelitian yang sebenarnya pengetahuan tradisional masyarakat adat sering kali diakui sebagai milik atau temuan para peneliti. Berdasarkan hal tersebut, maka pengetahuan tradisional masyarakat adat di Indonesia dalam memanfaatkan tumbuhan obat tradisional secara lestari perlu dilindungi.Tujuan penelitian ini adalah: 1) mencari bentuk perlindungan pengetahuan tradisional masyarakat adat dalam memanfaatkan dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan obat tradisional, 2) mencari mekanisme pembagian keuntungan atas pengetahuan tradisional masyarakat adat untuk mengantisipasi pasar bebas terhadap monopoli pengetahuan tradisional masyarakat adat dalam pemanfaatan tumbuhan obat tradisional oleh perusahaan nasional dan multinasional di bidang obat-obatan.Di Indonesia belum ada pihak yang khusus mendalami aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) bagi pengetahuan tradisional masyarakat adat dalam memanfaatkan tumbuhan obat tradisional. Padahal Konvensi Keanekaragaman Hayati khususnya Pasal 8 butir j mengakui tentang HaKI masyarakat adat yang berhubungan dengan Keanekaragaman hayati. HaKI dapat melindungi individu (dalam hal ini masyarakat adat) untuk mendapatkan perlindungan finansial berupa pembagian keuntungan atas prestasi masyarakat adat dalam memberikan pengetahuannya kepada pihak luar.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan survei. Metode ini digunakan untuk mencari bentuk perlindungan terhadap pengetahuan tradisional masyarakat adat. Data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan dalam bentuk kata-kata atau gambar-gambar berdasarkan hasil wawancara dengan responden (sampel). Teknik pengambilan sampel dilakukan melalui teknik purposive sampling. Pemilihan individu-individu tertentu sebagai sampel berdasarkan alasan bahwa individu-individu tersebut mewakili (representatif) dan mengerti tentang populasi kelompoknya. Populasi penelitian meneakup 3 Balai (kelembagaan adat) di Kecamatan Loksado Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan yaitu Balai Malaris (35 umbun/keluarga), Balai Haratai (33 umbun/keluarga) dan Balai Waja (30 umbunikeluarga). Dan setiap balai diambil seorang individu sebagai sampel berdasarkan kedudukan indvidu tersebut sebagai ketua adat, atau peramu (dukun), atau pembekal desa yang masih memegang pengetahuan tradisional tentang pemanfaatan tumbuhan obat tradisional secara lestari. Analisis dilakukan dengan memuat sintesis dari inforrnasi-informasi yang diperoleh dari berbagai sumber ke dalam deskripsi koheren (yang berjalin) mengenai yang diamati atau ditemukan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah hipotesis kerja. Yaitu hipotesis yang tidak diuji, tetapi hanya mengarahkan peneliti menuju hasil penelitiannya.Hipotesis kerja penelitian ini adalah: 1) perlindungan pengetahuan tradisional masyarakat adat dapat dilakukan dengan cara memberikan hak kekayaan intelektual dan melakukan pembagian keuntungan atas pengetahuan tersebut, 2) pembagian keuntungan atas pengetahuan tradisional dapat berupa materi dan non-materi.Berdasarkan hasil penelitian ternyata Suku Bukit sebagai gambaran dari masyarakat adat di Indonesia, memiliki pengetahuan tradisional tentang pemanfaatan tumbuhan obat tradisional secara turun-temurun. Pengetahuan Suku Bukit tersebut selama ini hanya diperuntukkan dan dipergunakan bagi komunitas mereka saja secara terbatas. Konsep pelestarian tumbuhan obat yang ada di hutan berhubungan dengan pelestarian hutan itu sendiri yaitu secara in-situ (di habitatnya yang asli) karena kehidupan mereka sangat terkait dengan alam. Keterkaitan dengan alam melahirkan kepercayaan bahwa alam sekitar mereka merupakan sumber kekuatan hidup sehingga apa yang ada di alam harus dilestarikan di samping dimanfaatkan. Pergeseran nilai pengetahuan tradisional tentang pemanfaatan tumbuhan obat pada Suku Bukit sedang terjadi, karena: 1) pengetahuan tersebut tidak tertulis, akibatnya ketika proses pembangunan, modernisasi dan globalisasi mengubah sistem budaya setempat, pengetahuan yang belum terdokumentasikan tersebut mulai hilang, 2) munculnya industri jamu tradisional, mengakibatkan semakin terikatnya masyarakat adat di sekitar industri jamu dibangun terhadap sistem permintaan bahan dasar dari tumbuhan obat tertentu.Kesimpulan dari penelitian ini adalah:Perlindungan pengetahuan tradisional masyarakat adat dalam melestarikan dan memanfaatkan tumbuhan obat tradisional dilakukan dengan jalan:

1. Memberikan hak atas pengetahuan tradisional masyarakat adat dalam memanfaatkan tumbuhan obat tradisional secara lestari guna mencegah pencurian plasma nutfah tumbuhan obat ke luar negeri (biopiracy) serta mencegah eksploitasi pengetahuan tradisional masyarakat adat oleh pihak asing yaitu perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional di bidang farmasi (obat-obatan). Hak tersebut diatur dalam bentuk undang-undang, sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 8 butir j Konvensi Keanekaragaman Hayati.
2. Menciptakan pembagian keuntungan bagi masyarakat adat sesuai dengan nilai sosial, budaya dan spiritual mereka. Pembagian keuntungan tidak hanya berupa materi (nilai uang) tetapi dapat berupa:
   • Memperkuat Sumber Daya Manusia masyarakat adat melalui pelatihan keterampilan cara memproses tumbuhan obat dengan teknologi sederhana dan pendidikan untuk mempertahankan keberadaan mereka.
   • Pelayanan teknologi tepat guna khususnya dalam peramuan, penyimpanan dan pengemasan tumbuhan obat.
   • Kredit sarana teknologi, melalui koperasi di tingkat desa.
   • Mengembangkan konsorsium teknologi antara pemerintah daerah, pusat studi lingkungan, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat adat sendiri.

Jalur pembagian keuntungan yang efektif adalah langsung kepada masyarakat adat melalui lembaga adat yang menaungi masyarakat adat.

---

Protection The Rights On Intellectual Property of The Adat Community (Mechanism of Benefit Sharing of Traditional Knowledge of the Adat Community in Sustainable Use of Traditional Medical Plants)Mankind as human beings is very dependent to its environment. Good and health environmental condition makes human to placed on a health of mental and physical condition. Physical health condition could be reached through the good nutrition, basic treatments for mothers and other preventive actions undertaken in the household such as breast-feeding, immunizations, the use of portable water, sanitations, and exercises. If they are not enough, they will cause physical health unbalanced. Medical treatment based on traditional knowledge is one of many alternatives that used in community. This research is about traditional knowledge on sustainable use of medical plants used by adat communities for traditional healing. Traditional/local knowledge system is a unique cultural expression consisting of values, ethics, norms, ideology and people skills to fulfill challenges and requirements of life.

The development of biotechnology, especially in medicine give the opportunity to national and multinational pharmaceutical companies to find new genetic resources in the areas and place where adat communities with their traditional knowledge live. Positive value of this activity is that people can discover and learn more about the traditional knowledge, however the negative side of this activity is that researchers often claim traditional knowledge as their findings. That is the reason traditional knowledge of adat communities in Indonesia, especially using traditional medical plants need to he protected.

The purpose of the research are as follows:

1. To find protection form of traditional knowledge of adat communities in using and conserving biodiversity of traditional medical plants.
2. To find the mechanism of benefit sharing of traditional knowledge of adat community to anticipate monopoly of national and multinational pharmaceutical companies in the exploitation of the traditional medical plants.

In Indonesia the Rights on ntellectual Property (HaKI) on traditional knowledge of the adat community in sustainable use of traditional medical plants has not yet been supported by a legal aspect. However the Convention of Biodiversity section Paragraph 8 j the Rights on Intellectual Property (HaKI) has been recognized and may support each individual adat community financially by sharing the benefit from passing on the traditional knowledge to the society.

This research is using descriptive-analytic method with survey approach. This method is used to find out the form of protection towards the traditional knowledge of aria community. The data used is primary data type, such as interviews with some chosen respondents. Purposive sampling is used as the sampling technique. Each individual chosen as samples are considered representatives of the population group. The population group consist of 3 Balai (traditional organization) in Kecamatan Loksado Hulu Sungai Selatan, South Kalimantan; Balai Malaris (35 umbun/ families), Balai Haratai (33 umbun/ families), Balai Waja (30 umbun/ families). One individual from each balai is chosen as a sample according to the status of the person such as, traditional leader, traditional medicine practitioner (dukun) or an "advisor" somebody who has broad knowledge on sustainable: use of traditional medical plants. The analysis is made based on the information collected from several sources into a coherent description. This research is using working hypothesis, which is not tested, however leading the researcher into the result of the research.

The hypothesis in this research are as follows:

The protection of traditional knowledge of the adat community could be carried out by giving the rights on intellectual property and share the benefit from passing on this knowledge to the society. Benefit sharing could be material or non-material.

The results of the research shows that Bukit Tribe (ethnical group) as one adat community, has the knowledge on how the use traditional medical plants and it is passed on from one generation to another, however it was only limited among their own tribe. The concept of conserving the medical plants in the forest means to preserve the forest itself, which is known as in-situ (within the origin habitat). The people of the tribe believe that nature is the source of living so it needs to be preserved. Nowadays the knowledge on the use of traditional medical plants in the Bukit tribe is undergoing some changes, it is due to:

1. The knowledge has never been documented (not written); during the development, modernization and globalization process that changes the system of local culture this documented "science" is beginning to disappear.
2. Traditional medical plants industrialization; leading to the development of a demand towards certain kind of plants.

The conclusions of the research are as follows:

Protection of the traditional knowledge of the adat community in sustainable use traditional medical plants are as follows:

1. To give adat community rights towards the traditional knowledge of the use of medical plants to prevent biopiracy and biogenetic exploitation by the national and multinational pharmaceutical companies. The rigths should be regulated based on section 8 j of the Biodiversity Convention.
2. To create a form of benefit sharing for adat communities based on social, cultural and spiritual values. Benefit sharing could also be in a non-material form, such as:
   • Educative development towards the adat communities through trainings on medical plants processing with simple technology and further education defending their existence.
   • Provision of appropriate technology especially in blending, storing and packing the traditional medical plants.
   • Providing credits for tools and equipments, through Koperasi Unit Desa.
   • Developing a consortium on technology among the local governments,centre for environmental studies, non-governmental institutions and adat communities.

The most effective way of benefit sharing is directly to the adat communities through an appointed traditional organization."

"ABSTRAKJaminan harkat dan martabat kaum wanita dalam bidang hukum ditandai dengan pengakuan hak-hak terhadap wanita termasuk di dalam bidang perkawinan khususnya tentang nafkah. Dalam implementasi mengenai hak wanita belum sesuai dengan kenyataan. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya perceraian dan pengabaian terhadap hak-hak wanita dan anak khususnya tentang pelaksanaan nafkah tidak berjalan sebagaimana mestinya.Berdasarkan hal di atas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan permasalahan, apa yang mendasari istri mengajukan gugat cerai, dan apa alasan istri mengajukan nafkah terhutang dan nafkah anak dalam perceraian serta apa dampak dari diperoleh atau tidak diperolehnya nafkah dalam kehidupan mantan istri dan anak. Di samping itu pula faktor-faktor yang menyebabkan suami membayar dan tidak membayar nafkah.Penelitian ini bertolak dari pengalaman wanita setelah bercerai yang mempunyai hak nafkah dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif sebagai penunjang dengan pendekatan observasi serta penyebaran angket, diskusi kelompok terarah dan wawancara mendalam. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kotamadya Bandar Lampung, dengan populasi 208 pasangan suami istri yang telah bercerai tahun 1997, baik cerai talak maupun cerai gugat serta yang mendapat dan tidak mendapat nafkah. Dengan sampel 64 pasang suami istri yang sudah bercerai, 50 belum membayar nafkah, 14 yang sudah membayar nafkah terdiri dari 2 informan memperoleh nafkah iddah, 8 informan memperoleh nafkah iddah dan nafkah anak, 4 informan memperoleh nafkah terhutang.Hasil penelitian ditemukan alasan mendasar istri mengajukan cerai antara lain, suami tidak bertanggungjawab kepada keluarga baik terhadap istri maupun anak karena keadaan ekonomi. Suami tidak jujur karena melakukan perselingkuhan dengan wanita lain.Cerai gugat prosesnya lebih cepat dibandingkan dengan cerai talak. Suami meninggalkan rumah dalam waktu yang cukup lama (2 tahun berturut-turut) tanpa berita. suami berperilaku tidak baik sering berjudi dan mabuk-mabukan, suami menderita penyakit atau yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami.Adapun alasan suami tidak membayar nafkah, adalah disebabkan karena tidak ada sanksi, dan suami tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan.Sebagai saran, dikemukakan perlu diatur secara tegas sanksi terhadap pelanggaran hak nafkah iddah terhutang dan nafkah anak dalam Undang-Undang Perkawinan. Perlu ditingkatkan kesadaran hukum pada wanita untuk dapat memperjuangkan haknya secara penuh, dan pemberdayaan terhadap wanita, agar mampu mandiri dan tidak tergantung kepada pria."

"Dengan diratifikasinya Persetujuan TRIPs-WTO dengan UU No. 7 Tahun 1994 menimbulkan konsekuensi bagi Indonesia untuk membentuk dan menyempurnakan ketentuan hukum nasionalnya di bidang HKI, termasuk desain industri. Hal tersebut telah dipenuhi Indonesia dengan diundangkannya UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.Dalam pembentukan UU No. 31 Tahun 2000 tersebut, pengaruh Persetujuan TRIPs-WTO amat kuat dan mendasari pasal-pasal yang terdapat dalam UU No. 31 Tahun 2000 tersebut. UU No. 31 Tahun 2000 secara terperinci memberikan pengaturan mengenai desain industri.Persetujuan TRIPs-WTO memberi kebebasan kepada negara anggotasepanjang tidak menyimpang dari ketentuan dalam TRIPs dalam rangka pembentukan dan penyesuaian hukum dan peraturan perundang-undangan nasionalnya untuk dapat mengambil langkah-Iangkah yang diperlukan dalam rangka periindungan kesehatan dan gizi masyarakat dan dalam rangka menunjang kepentingan masyarakat pada sektor-sektor yang sangat panting bagi pembangunan sosio-ekonomi dan teknologi. Undang - undang Desain Industri dalam tataran normatif masih memiliki beberapa kelemahan walaupun juga mempunyai beberapa kelebihan. Kelemahan dari Undang-Undang Desain Industri jeias akan membawa konsekuensi Iebih lanjut terhadap implementasi dari norma-norma yang ada pada UU Desain Industri."

"[ABSTRAKLembaga jaminan fidusia sudah sangat tua dan telah dikenal dalam hukum Romawi,lembaga ini dikenal dengan fiduciare eigendom overdracht. Lembaga ini timbulkarena peraturan perundang-undangan yang mengatur gadai tidak dapat lagimengakomodasi kepentingan masyarakat.Lembaga ini diakui oleh yurisprudensi Belanda tahun 1929. Dalam perkembanganyurisprudensi Indonesia dijumpai keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesiatanggal 1 September 1971 yang isinya menyatakan bahwa hanya benda-benda yangbergerak saja yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia.Melihat prospek perkembangan dari lembaga ini kemudia pada tahun 1999 secarakhusus dibuatlah Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia. DalamUndang-Undang ini tidak hanya benda bergerak saja yang dapat dijadikan jaminantetapi juga benda tak bergerak dengan perkecualian benda tersebut tidak dapatdijadikan jaminan dengan menggunakan Hak Tanggungan. Hal ini sebenarnya untukmengantisipasi dari banyak orang yang mengalami kesulitan untuk mencari modal,dikarenakan tidak semua orang mempunyai benda yang bisa dijaminkan denganlembaga jaminan yang lain selain fidusia.

---

ABSTRACTThe fiduciary warranty institutions already exist and has been known, in RomeImperial at first, this isntitution known as fiduciare eigendom overdracht. Thisconstitution came because of the constitution which role the forfeit cannot afford thesociety needs again.This isntitution already recognized in Netherlands jurisprudence in 1929. In theirprosperity specially in Indonesia, in high court of justice on September 1, 1971 thatonly the movable things which can be the object of the fiduciary warrant.Seeing the prospect fiduciary waranty institutions, in 1999 as specific arranfe innumber 42 constitution about fiducary warrant is not only arrange in movable thingsas a warranty but also for immovables with an exception, that things can?t be able tobe guaranteed as using a task right. Actually to anticipated from many people whichhave a problem to have a money capital. Because not every person have a things totake a place as a guarantee thing in other place except the fiducias.;The fiduciary warranty institutions already exist and has been known, in RomeImperial at first, this isntitution known as fiduciare eigendom overdracht. Thisconstitution came because of the constitution which role the forfeit cannot afford thesociety needs again.This isntitution already recognized in Netherlands jurisprudence in 1929. In theirprosperity specially in Indonesia, in high court of justice on September 1, 1971 thatonly the movable things which can be the object of the fiduciary warrant.Seeing the prospect fiduciary waranty institutions, in 1999 as specific arranfe innumber 42 constitution about fiducary warrant is not only arrange in movable thingsas a warranty but also for immovables with an exception, that things can?t be able tobe guaranteed as using a task right. Actually to anticipated from many people whichhave a problem to have a money capital. Because not every person have a things totake a place as a guarantee thing in other place except the fiducias.;The fiduciary warranty institutions already exist and has been known, in RomeImperial at first, this isntitution known as fiduciare eigendom overdracht. Thisconstitution came because of the constitution which role the forfeit cannot afford thesociety needs again.This isntitution already recognized in Netherlands jurisprudence in 1929. In theirprosperity specially in Indonesia, in high court of justice on September 1, 1971 thatonly the movable things which can be the object of the fiduciary warrant.Seeing the prospect fiduciary waranty institutions, in 1999 as specific arranfe innumber 42 constitution about fiducary warrant is not only arrange in movable thingsas a warranty but also for immovables with an exception, that things can?t be able tobe guaranteed as using a task right. Actually to anticipated from many people whichhave a problem to have a money capital. Because not every person have a things totake a place as a guarantee thing in other place except the fiducias., The fiduciary warranty institutions already exist and has been known, in RomeImperial at first, this isntitution known as fiduciare eigendom overdracht. Thisconstitution came because of the constitution which role the forfeit cannot afford thesociety needs again.This isntitution already recognized in Netherlands jurisprudence in 1929. In theirprosperity specially in Indonesia, in high court of justice on September 1, 1971 thatonly the movable things which can be the object of the fiduciary warrant.Seeing the prospect fiduciary waranty institutions, in 1999 as specific arranfe innumber 42 constitution about fiducary warrant is not only arrange in movable thingsas a warranty but also for immovables with an exception, that things can’t be able tobe guaranteed as using a task right. Actually to anticipated from many people whichhave a problem to have a money capital. Because not every person have a things totake a place as a guarantee thing in other place except the fiducias.]"

"Paten adalah hak eksklusif yang dntuk memberikan oleh negara kepada penemu selama periode tertentu dan mendorong penemu untuk membuka hasil penemuannya demi kemajuan masyarakat. Telah dilakukan kajian terhadap akses terbuka koleksi informasi paten digital peneliti Lembaga Pemerintah non kementerian (LPNK) di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penelusuran ke pangkalan data paten portal Dirjen Hak Kekayaan Intelektual selama tiga bulan yaitu Januari-Maret 2014. Data yang terkumpul meliputi jumlah paten, status paten yang diberikan perlindungan hukum, status paten dalam proses perlindungan, status paten yang dibatalkan dan attus paten yang berakhir masa perlindungannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa BPPT mempunyai jumlah paten terbanyak yaitu 62 judul (37,80%) dan yang diberikan perlindungan hukum sebanyak 42 judul (52,50%). LIPI mempunyai jumlah paten terbanyak yang dibatalkan yaitu 17 paten (50%) dan dalam proses perlindungan 24 paten (57,14 %). Jumlah paten yang berakhir masa perlindungannya paling banyak adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional sebanyak 6 paten (75%). Paten yang berakhir masa perlindungannya dapat dimanfaatkan oleh industri kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya."

"Perbandingan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) di Indonesia dengan Lembaga Strata Title Negara Singapura dalam Hubungannya dengan Pembangunan Hukum Tanah Nasional merupakan masalah yang diteliti dalam tulisan ini. Analisis dilakukan secara kualitatif dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga strata title yang dianut negara Singapura adalah jika seseorang memiliki suatu unit di dalam sebuah gedung bertingkat, selain iamemiliki hak terhadap unit tersebut, ia juga berhak secara nyata dan hukum atas ruang udara yang terdapat di dalamnya. Hal ini berbeda dengan konsep Hak Milik Atas Rumah Susun di Indonesia, dimana kepemilikan suatu unit dalam sebuah gedung bertingkat tidak termasuk ruang udara yang berada di dalamnya. Selain itu, terdapat empat perbedaan antara Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) di Indonesia dengan Lembaga Strata Title Negara Singapura, yaitu konsep yang melandasi Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) denganlembaga Strata Title negara Singapura, macam hak atas tanahnya, terdapatnya sistem konversi dalam lembaga strata title Singapura dan adanya suatu badan khusus yang menangani masalah-masalah atau perselihan-perselisihan yang terjadi antara penghuni, perhimpunan penghuni dan badan pengelola. Dengan demikian diperlukannya suatu penertiban dalam penggunaan istilah strata title di Indonesia, agar terhindar dari Salah persepsi dari masyarakat Indonesia."

"[ABSTRAKPenelitian ini menganalisis keabsahan akta jual beli dan surat di Bawah tangan berupa pinjam pakai sertipikat tentang peralihan hak sertipikat hak milik nomor 66/ Pakutandang/ Ciparay/ Bandung/ Jawa Barat, dengan Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Bandung No:404/ PDT/ G/ 2010/ PN.BDG). Penelitian ini dilakukan dengan merumuskan 2 (dua) permasalahan utama, yaitu mengenai bagaimana keabsahan akta jual beli dan surat di bawah tangan yaitu berupa pinjam pakai sertipikat dan apa dampak dari tidak pahamnya akibat hukum dari penandatanganan akta jual beli tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah diharapkan agar supaya kita jangan terlalu gampang meminjamkan sertipikat kepada orang lain sebagai alas untuk meminta kredit dan agar Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) lebih cermat dan teliti dalam memastikan apakah obyek jual beli tersebut telah sesuai dengan Asas Terang, Tunai dan Riil atau Nyata. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan secara yuridis normatif, mempergunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, dan hasil penelitian bersifat analitis kualitatif, karena ditujukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang sifat-sifat hubungan hukum, keadaan atau gejala- gejala tertentu dalam suatu tindakan hukum. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kesalahan yang berupa persetujuan dalam akta jual beli terhadap tanah dan bangunan dapat mengakibatkan hak milik atas tanah dan bangunan jadi berpindah ke orang lain.

---

ABSTRACTThis study analyzes the validity of the deed of sale and purchase, also the letter of lease certificate in transfer of property rights certificate number: 66/ Pakutandang/ Ciparay/ Bandung/ Jawa Barat, with case studies: Resolution of Distric Court of Bandung Numb:404/ PDT/ G/ 2010/ PN.BDG. This research is done by formulating 2 (two) main issues. First, in relation to the validity of the deed of sale and purchase, also the letter of lease certificate, and second, is the impact of the ignorance in signing such deed. The purpose of this research is we shall not easily in lending certificate to anyone else as the legal base in accepting credit?s request, in the other hand, the Pejabat Pembuat Akta Tanah shall be more careful in ensuring whether the object of such sale and purchase has appropriate enough with Indonesia?s legal foundation in sale and purchase transaction, namely clear, cash and real. This reasearch is legal reasearch with juridicial normative approach, which uses secondary data which is got from library study, and the result of reasearch are qualitative analyzed, because it has purpose in providing the clearest legal data, in regarding to any legal relationship, legal matters or legal phenomenon in certain legal action. This reasearch generates conclusion that the fault in form of agreement in the deed of sale and purchase of land and building will impact the transfer of ownership right of land and building.;This study analyzes the validity of the deed of sale and purchase, also the letter of lease certificate in transfer of property rights certificate number: 66/ Pakutandang/ Ciparay/ Bandung/ Jawa Barat, with case studies: Resolution of Distric Court of Bandung Numb:404/ PDT/ G/ 2010/ PN.BDG. This research is done by formulating 2 (two) main issues. First, in relation to the validity of the deed of sale and purchase, also the letter of lease certificate, and second, is the impact of the ignorance in signing such deed. The purpose of this research is we shall not easily in lending certificate to anyone else as the legal base in accepting credit?s request, in the other hand, the Pejabat Pembuat Akta Tanah shall be more careful in ensuring whether the object of such sale and purchase has appropriate enough with Indonesia?s legal foundation in sale and purchase transaction, namely clear, cash and real. This reasearch is legal reasearch with juridicial normative approach, which uses secondary data which is got from library study, and the result of reasearch are qualitative analyzed, because it has purpose in providing the clearest legal data, in regarding to any legal relationship, legal matters or legal phenomenon in certain legal action. This reasearch generates conclusion that the fault in form of agreement in the deed of sale and purchase of land and building will impact the transfer of ownership right of land and building.;This study analyzes the validity of the deed of sale and purchase, also the letter of lease certificate in transfer of property rights certificate number: 66/ Pakutandang/ Ciparay/ Bandung/ Jawa Barat, with case studies: Resolution of Distric Court of Bandung Numb:404/ PDT/ G/ 2010/ PN.BDG. This research is done by formulating 2 (two) main issues. First, in relation to the validity of the deed of sale and purchase, also the letter of lease certificate, and second, is the impact of the ignorance in signing such deed. The purpose of this research is we shall not easily in lending certificate to anyone else as the legal base in accepting credit?s request, in the other hand, the Pejabat Pembuat Akta Tanah shall be more careful in ensuring whether the object of such sale and purchase has appropriate enough with Indonesia?s legal foundation in sale and purchase transaction, namely clear, cash and real. This reasearch is legal reasearch with juridicial normative approach, which uses secondary data which is got from library study, and the result of reasearch are qualitative analyzed, because it has purpose in providing the clearest legal data, in regarding to any legal relationship, legal matters or legal phenomenon in certain legal action. This reasearch generates conclusion that the fault in form of agreement in the deed of sale and purchase of land and building will impact the transfer of ownership right of land and building.;This study analyzes the validity of the deed of sale and purchase, also the letter of lease certificate in transfer of property rights certificate number: 66/ Pakutandang/ Ciparay/ Bandung/ Jawa Barat, with case studies: Resolution of Distric Court of Bandung Numb:404/ PDT/ G/ 2010/ PN.BDG. This research is done by formulating 2 (two) main issues. First, in relation to the validity of the deed of sale and purchase, also the letter of lease certificate, and second, is the impact of the ignorance in signing such deed. The purpose of this research is we shall not easily in lending certificate to anyone else as the legal base in accepting credit?s request, in the other hand, the Pejabat Pembuat Akta Tanah shall be more careful in ensuring whether the object of such sale and purchase has appropriate enough with Indonesia?s legal foundation in sale and purchase transaction, namely clear, cash and real. This reasearch is legal reasearch with juridicial normative approach, which uses secondary data which is got from library study, and the result of reasearch are qualitative analyzed, because it has purpose in providing the clearest legal data, in regarding to any legal relationship, legal matters or legal phenomenon in certain legal action. This reasearch generates conclusion that the fault in form of agreement in the deed of sale and purchase of land and building will impact the transfer of ownership right of land and building.;This study analyzes the validity of the deed of sale and purchase, also the letter of lease certificate in transfer of property rights certificate number: 66/ Pakutandang/ Ciparay/ Bandung/ Jawa Barat, with case studies: Resolution of Distric Court of Bandung Numb:404/ PDT/ G/ 2010/ PN.BDG. This research is done by formulating 2 (two) main issues. First, in relation to the validity of the deed of sale and purchase, also the letter of lease certificate, and second, is the impact of the ignorance in signing such deed. The purpose of this research is we shall not easily in lending certificate to anyone else as the legal base in accepting credit?s request, in the other hand, the Pejabat Pembuat Akta Tanah shall be more careful in ensuring whether the object of such sale and purchase has appropriate enough with Indonesia?s legal foundation in sale and purchase transaction, namely clear, cash and real. This reasearch is legal reasearch with juridicial normative approach, which uses secondary data which is got from library study, and the result of reasearch are qualitative analyzed, because it has purpose in providing the clearest legal data, in regarding to any legal relationship, legal matters or legal phenomenon in certain legal action. This reasearch generates conclusion that the fault in form of agreement in the deed of sale and purchase of land and building will impact the transfer of ownership right of land and building., This study analyzes the validity of the deed of sale and purchase, also the letter of lease certificate in transfer of property rights certificate number: 66/ Pakutandang/ Ciparay/ Bandung/ Jawa Barat, with case studies: Resolution of Distric Court of Bandung Numb:404/ PDT/ G/ 2010/ PN.BDG. This research is done by formulating 2 (two) main issues. First, in relation to the validity of the deed of sale and purchase, also the letter of lease certificate, and second, is the impact of the ignorance in signing such deed. The purpose of this research is we shall not easily in lending certificate to anyone else as the legal base in accepting credit’s request, in the other hand, the Pejabat Pembuat Akta Tanah shall be more careful in ensuring whether the object of such sale and purchase has appropriate enough with Indonesia’s legal foundation in sale and purchase transaction, namely clear, cash and real. This reasearch is legal reasearch with juridicial normative approach, which uses secondary data which is got from library study, and the result of reasearch are qualitative analyzed, because it has purpose in providing the clearest legal data, in regarding to any legal relationship, legal matters or legal phenomenon in certain legal action. This reasearch generates conclusion that the fault in form of agreement in the deed of sale and purchase of land and building will impact the transfer of ownership right of land and building.]"

"The life of the Indonesian community that was plural and heterogeneous could cause and have an impact the view emergence that was positive or the negative towards that. The plurality and heterogeneity preferably should be not seen as two different poles but preferably that was responded to with the wise attitude. The phenomenon of Indonesia culture that was bipolar could be responded to with the human attitude through the studying process in understanding multiculturalism and education for the younger generation. Through multiculturalism and ethics consciousness, the person could learn to minimise the conflict that happened in Indonesia."

"Kemajuan teknologi informasi kini telah dapat membuat kecerdasan buatan (artificial intelligence) yang masuk pada berbagai bidang teknologi, salah satunya yaitu sistem video surveillance. Terintegrasinya sistem video surveillance dengan artificial intelligence membuat sistem dapat melakukan analisis secara otomatis sesuai kebutuhan dari penggunanya yang dapat membantu dalam penegakan hukum, perlindungan keamanan, analisis bisnis, analisis lalu lintas, dan berbagai kegiatan lain dalam implementasinya. Selain memiliki banyak manfaat, dalam penggunaan dan penyelenggaraan sistem video surveillance terdapat dampak negatif pula yang sedang diperdebatkan yaitu isu mengenai privasi, keamanan nasional dan keadilan sosial. Hal ini dapat merugikan tidak hanya individu, namun juga masyarakat keseluruhan bahkan Negara. Belum ada pengaturan yang secara jelas dan eksplisit mengatur mengenai sistem video surveillance di Indonesia, maka dari itu penulis perlu menganalisis secara mendalam peraturan- peraturan di Indonesia dari segi penyelenggara usaha layanan sistem video surveillance yang dikaitkan dengan kewenangan negara mengatur penyelenggaraan usaha, sebab penyelenggaraan usaha juga akan berujung pada penggunaan sistem video surveillance. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan pendekatan yuridis-normatif. Di Indonesia pengaturan jasa layanan sistem video surveillance terbagi dalam beberapa klasifikasi usaha yaitu sebagai perdagangan sistem video surveillance, penyelenggara sistem elektronik dan penyelenggara sistem keamanan dengan masing-masing peraturan serta otoritas kewenangan Negara yang menaunginya. Selain itu penulis juga memberikan solusi pengaturan sistem video surveillance yang dirasakan dapat menyeimbangkan kepentingan masing-masing pihak dalam penggunaan dan penyelenggaraan sistem video surveillance yang dianalisis berdasarkan peraturan-peraturan sistem video surveillance pada beberapa Negara.

---

The advance of information technology today has integrated the artificial intelligence into several sectors of technology, including the surveillance video system. The integration of video surveillance system with artificial intelligence makes the system able to perform automated analysis according to the needs of its users which can assist in law enforcement, security protection, business analysis, traffic analysis, and various other activities in its implementation. In addition to having many benefits, in the use and organization of video surveillance system there are also negative impacts that are being debated issues of privacy, national security and social justice. It will not only harm the individuals, but also the entire society even the State. There is no clear and explicit regulations on video surveillance system in Indonesia, therefore the writer needs to deeply analyze the regulations in Indonesia in terms of business service provider of video surveillance system which is associated with the state authority to manage the business, because the business will lead to the use of video surveillance systems. This research is prescriptive with juridical-normative approach. In Indonesia the arrangement of video surveillance system services is divided into several business classifications as trading of video surveillance system, electronic system providers and security system providers with their respective rules and authority of the State authority that oversees them. In addition, the authors also provide video surveillance system arrangement solutions that are perceived to balance the interests of each party in the use and organization of video surveillance systems that are analyzed based on video surveillance system regulations in some countries."