Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACT<Sistem kuota rasial yang diterapkan oleh pemerintah Malaysia nyatanya telah membuat Malaysia Civil Service MCS mengalami ketimpangan dalam hal proporsi etnis. Etnis Melayu yang diutamakan keterlibatannya melalui sistem tersebut telah menciptakan sebuah dominasi kelompok sosial dalam MCS. Hal ini merupakan suatu permasalahan tersendiri dalam proses jalannya birokrasi karena berisiko memunculkan bias etnis dalam pengelolaan sumber daya publik. Untuk menganalisis lebih lanjut permasalahan yang diangkat, penelitian dengan metode kualitatif ini menggunakan teori Political Order dan Representative Bureaucracy. Hasil penelitian membuktikan bahwa kepentingan politik yang pemerintah Malaysia berusaha capai melalui penerapan sistem kuota rasial adalah untuk mendikotomi peran antara etnis non Melayu pada sektor privat yang menjalankan kegiatan ekonomi negara, sedangkan sektor publik yang menjalankan proses pengalokasian sumber daya publik sebagai hasil dari kegiatan ekonomi dipastikan tetap berada di bawah kendali etnis Melayu. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dan kemudian stabilitas politik tetap terjaga.

---

ABSTRACTThe racial quota system implemented by the Malaysian government has in fact made the Malaysia Civil Service MCS unequal in terms of ethnic proportion. The Malay group rsquo s involvement which prioritized by that system has created a social groups domination within the MCS. This is an issue in the bureaucratic process and risk of ethnic bias in public resource management may arise. To further analyze this issue, this qualitative research uses the theory of Political Order and Representative Bureaucracy. The result proves that the political interest that the Malaysian government seeks to achieve through the application of racial quota system is to dichotomize the role between the non Malays in the private sectors that runs the country rsquo s economic activity, while the public sector that runs the process of allocating public resources as a result of the economic activity itself certainly remain under the Malays control. By that, the economic growth can be achieved and the political stability is maintained."

"Skripsi ini membahas strategi anggota legislatif perempuan dalam mengawal ketentuan kuota perempuan di pembahasan RUU Pemilu 2012. Untuk membahas hal tersebut, skripsi ini meggunakan metode kualitatif dengan instrumen wawancara mendalam dan studi dokumen untuk pengumpulan data. Skripsi ini berasumsi bahwa anggota legislatif perempuan bisa dilihat dari 3 aspek, yakni KPP RI, anggota legislatif perempuan di fraksi, dan anggota legislatif perempuan di panitia pembahasan. Temuan penelitian yang diperoleh adalah melalui KPP RI, anggota legislatif perempuan melakukan strategi diskusi internal, audiensi dengan Pansus, audiensi dengan fraksi-fraksi, dan lobi dengan pimpinan partai. Melalui partai politik, anggota legislatif perempuan memperkuat jaringan dengan Divisi Pemberdayaan Perempuan di partai masing-masing, sambil menguatkan lobi kepada pimpinan partai. Anggota legislatif perempuan yang masuk di panitia pembahasan juga melakukan beberapa strategi, diantaranya mempengaruhi secara langsung pembahasan dengan melemparkan usulan dan melakukan perdebatan, juga melakukan lobi di sela-sela rapat dengan fraksi-fraksi lain. Melalui serangkaian strategi tersebut, anggota legislatif perempuan berhasil mempertahankan ketentuan mengenai kuota perempuan dan menambahkan bagian penjelasan dari pasal 56 di UU Pemilu No. 8 Tahun 2012.

---

This research is explaining how the strategy of women MPs to keep the quota regulation in General Election Law revision process on 2012. Using qualitative methods, this research use in-depth interview, as well as, document study to collect the data. The assumption built in this research is that the women MPs can be seen from three aspects, which is KPP RI, women MPs in political party, and women MPs in revision committee.

This research found that from KPP RI, women MPs make an internal discussion, make an audience with the revision committee, and lobbying the head of political parties. Women MPs in the political party are strenghtening coordination with Woman Empowernment Division, as well as, strenghtening lobby to the head of their each political party. Women MPs in the revision committee are directly influencing the process through debates, and lobbying other MPs to supporting the idea of quota. With those explained strategies, women MPs success to keep the regulation of woman quota in General Election Law Number 8 Year 2012."

"Tujuan utama penelitian ini adalah: (1) menganalisis keadilan sistem kompensasi PNS yang berlaku hingga saat ini (internal dan eksternal); (2) menganalisis kelayakan sistem kompensasi PNS yang berlaku hingga saat ini bagi PNS dan keluarganya; (3) menganalisis dampak sistem kompensasi PNS yang berlaku hingga saat ini terhadap produktivitas PNS; dan (4) memfor- mulasikan strategi kompensasi PNS yang mendukung optimalisasi perwujudan reformasi kepegawaian ke depan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivisme dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kompensasi PNS di Indonesia yang berlaku hingga saat ini masih belum memenuhi prinsip keadilan dan kelayakan bagi PNS dan keluarganya serta belum mampu memacu PNS dalam berproduktivitas. Penelitian menghasilkan tiga pilihan strategi, yaitu Strategi Pesimistis (Minimal), Strategi Moderat, dan Strategi Optimistis (Maksimal). Strategi Moderat diusulkan untuk diimplementasikan dengan melakukan perubahan secara incremental yang merujuk pada rasio harga pasar di beberapa negara. Pada strategi ini, dalam Jangka Pendek dilakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem dan kebijakan tentang kompensasi PNS, penghentian kebijakan "remunerasi", pelaksanaan evaluasi jabatan PNS dengan Metode FES, dan penetapan rasio gaji pokok dan tunjangan 70% : 30%. Kemudian, dalam Jangka Menengah, mengimplemen- tasikan hasil evaluasi jabatan, penetapan indikator kinerja PNS, menjadikan tingkat pendidikan, kompetensi, masa kerja, dan tingkat jabatan sebagai input penyusunan kompensasi, benchmarking dengan swasta dan negara lain, mengaitkan kompensasi dengan kinerja PNS, menetapkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) PNS, rasionalisasi anggaran belanja pegawai, penegakan hukum di kalangan PNS, dan kenaikan kompensasi berkala. Sementara dalam Jangka Panjang adalah melakukan revitalisasi reformasi sistem kepegawaian dan pembiayaan pensiun dengan Metode Sharing APBN. Implementasi atas Strategi Moderat ini jika dapat dijalankan dengan baik akan menjadi landasan yang baik pula menuju penerapan Strategi Optimistis (Maksimal).

---

The main objective of this study were: (1) to analyze the equity (internal and external) of the implementation of the civil service compensation system; (2) to analyze the feasibility of living of the civil service compensation system for civil servant and his/her family; (3) to analyze the impact of the civil service compensation system on his/her productivity; and (4) to formulate a compensation strategy that supports the optimization of of civil service reform realization forward. This study used a qualitative approach with post-positivism paradigm and type of descriptive research. This research results showed that the current compensation system of civil service in Indonesia still don't meet the principles of fairness and feasibility for civil servants and their families and have not been able to drive civil servants productivity. The study produced three options strategies, namely Pessimistic Strategy (Minimal), Moderate Strategy, and Optimistic Strategy (Maximum). Moderate strategy is proposed to be implemented by making incremental changes that refers to the ratio of market prices in some countries. On this strategy, the Short-Term focus include evaluation and improvement of civil service compensation system and policy, the termination of "remuneration" policy, the implementation of job evaluation method of civil with FES, and the determination of the ratio of basic salary and allowances of 70%: 30%. Then, in the Medium Term include, implementation of the job evaluation results, the determination of civil service performance indicators, making the level of education, competence, length or duration of service, and position as inputs for arranging compensation system, benchmarking with the private sector and other countries, merit pay (performance based), set a feasibility of living needs, the expenditure budgets rationalization, law enforcement among the civil servants, and an increase in regular compensation. While in the Long Term is to revitalize the civil service system reform and financing retirement Cost Sharing Method with the state budget. The successfulness of this Moderate Compensation Strategy would be a good foundation towards the implementation of Optimistic (Maximum) Compensation Strategy."

"Berawal dari dikeluarkannya Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa ASN dibagi menjadi 2 yaitu PNS dan PPPK. Amanat Undang-undang Aparatur Sipil Negara tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, pengaturan terkait manajeman PPPK baru dibentuk di akhir tahun 2018. Namun dalam rentan waktu tahun 2014 sampai dengan 2018, berbagai instansi pemerintahan baik kementerian, lembaga negara dan pemerintah daerah melakukan rekrutmen pegawai honorer melalui vendor ataupun hubungan personal pejabat ybs dengan calon pelamar/pegawai. Di lingkungan kementerian perhubungan hal ini tetap diterapkan, padahal jauh sebelum Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 ditetapkan, kementerian perhubungan sendiri sudah mempunya aturan internal terkait PPPK. Dimana dalam Peraturan Menteri No. 80 Tahun 2018 mengatur bahwa PPPK hanya untuk jabatan pelaksana. Tentu tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran administratif dalam Undang-undang. Karena tidak dijalankan sesuai dengan amanat padahal telah ada regulasi yang sah dari instansi. Kedudukan PPPK dalam sistem kepegawaian di Indonesia menjadi permasalahan, dikarenakan tidak adanya jaminan mereka yang mengabdi akan diangkat menjadi PNS. Sehingga dalam hal ini asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan dalam AAUPB dan prinsip Good Governance digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada. Perlu ada penyesuaian peraturan yang jelas terkait kedudukan PPPK sendiri dimana mengutamakan sistem merit dalam birokrasi pemerintahan namun tidak menghilangkan nilai-nilai keadilan, perlindungan hukum dan kemanfaatan bagi PPPK. Karena PPPK sendiri memiliki nilai positif dan negatif dalam birokrasi pemerintahan.

---

Starting from the issuance of Law No.5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus which states that ASN is divided into 2 namely PNS and PPPK. The mandate of the State Civil Apparatus Act was not carried out properly, arrangements relating to first-aid management were only established at the end of 2018. However in the vulnerable period of 2014 to 2018, various government agencies, including ministries, state agencies and regional governments recruited temporary employees through vendor or personal relations of the official with prospective applicants / employees. In the ministry of transportation this matter is still applied, even though it was long before Government Regulation No. 49 of 2018 is stipulated, the ministry of transportation itself has internal rules regarding first aid. Where in Ministerial Regulation No. 80 of 2018 stipulates that first aid is only for executive positions. Of course this action is a form of administrative violation in the Law. Because it is not carried out in accordance with the mandate even though there are legal regulations from the agency. The position of PPPK in the personnel system in Indonesia is a problem, because there is no guarantee that those who serve will be appointed as civil servants. So in this case the principle of legal certainty and the principle of benefit in the AAUPB and the principle of Good Governance are used to analyze existing problems. There needs to be a clear adjustment of regulations regarding the position of the PPPK itself where prioritizing the merit system in the government bureaucracy does not eliminate the values of justice, legal protection and benefits for first aid. Because PPPK itself has positive and negative values in the government bureaucracy."

"Kehadiran Islamic Bank of Britain (IBB) di tahun 2004 merupakan tonggak penting dalam studi ekonomi dan keuangan Islam. Kehadiran IBB bisa diartikan sebagai ?ekspansi‟ pertama sistem ekonomi dan keuangan Islam di luar Timur Tengah dan negara-negara Islam. IBB adalah bank ritel pertama berbasis syariah yang mendapatkan otorisasi dari Financial Services Authority (FSA). Sejak didirikannya IBB, kondisi ekonomi dan keuangan Islam di Inggris semakin berkembang pesat. Bahkan, Inggris adalah negara Barat (non-muslim) pertama yang berhasil menembus peringkat sepuluh besar negara-negara dengan aset keuangan Islam terbesar di dunia. Posisi ini kemudian menjadi semakin menarik karena langkah Inggris dalam menerapkan sistem ekonomi dan keuangan Islam ini berimbas pada perputaran dana Sovereign Wealth Fund (SWF) dan Petrodolar dari kawasan Teluk (GCC) yang notabene negara-negara Islam eksportir minyak yang kaya raya. Perbankan syariah, sebagai unit keuangan Islam, juga diyakini lebih kokoh akan gangguan krisis finansial yang sering kali meneror kondisi finansial negara-negara Barat sepeti Inggris. Dewasa ini, banyak ekonom yang mempertimbangkan sistem ekonomi dan keuangan Islam sebagai sistem alternatif dari sistem ekonomi dan keuangan konvensional atau kapitalisme yang cenderung destruktif.

---

The establishment of Islamic Bank of Britain (IBB) in 2004 is a milestone to the Islamic economics and Islamic finance studies. This can be understood as the first ?expansion‟ of Islamic economics and Islamic finance outside the Gulf, Middle East, and, of course, Islam world. IBB is the first retail sharia-compliant bank which authorized by the British Financial Services Authority (FSA). Since then, the growth of Islamic economics and Islamic finance in the United Kingdom (UK) has been remarkable. Moreover, UK is the first western state which posited in the top 10 list country with a huge number of Islamic economics and Islamic finance asset and volume. This position give an interesting point in implementing Islamic economics and Islamic finance which affected by petrodollar recycling and sovereign wealth fund from the Gulf (Islamic and oil-exporting country). Islamic banks, as the unit of Islamic finance, are believed to be more resilient in times of financial crisis. Many economists considered Islamic economics and Islamic finance system as the alternative system to the world economy (conventional) or capitalism, which is destructive."

"Skripsi ini membahas mengenai formulasi draft akhir dari regulasi terkait dengan penilaian kinerja pegawai pemerintah. Sebab, kualitas dari kinerja pegawai pemerintah akan memberikan pengaruh yang signifikan dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penetapan regulasi, proses yang utama ialah pada tahap formulasi. Dalam tahapan ini, instrumen-instrumen penting terkait dengan regulasi tersebut dirumuskan secara detail. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan menggali lebih dalam mengenai formulasi draft akhir dan kendala-kendala yang dihadapi pada tahap formulasi draft akhir regulasi. Hasil dari penelitian ini ialah berupa formulasi draft akhir Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam formulasi draft akhir tersebut.

---

This thesis discusses the formulation of the final draft of the regulations related to the performance of government employees. Therefore, the quality of the performance of government employees will have a significant influence in the development and service to the community. In a regulatory setting, the primary process is the formulation stage. In this stage, important instruments associated with the regulation is formulated in detail. This research is a descriptive qualitative research that aims to dig deeper into the formulation of the final draft and the constraints faced in the formulation of the final draft regulations. Results from this study is that the form of the formulation of the final draft of Government Regulation Number 46 Year 2011 concerning the Civil Service Performance Work, and constraints faced in the formulation of the final draft."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek keadilan sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta memformulasi sistem penggajian yang memenuhi prinsip keadilan sesuai dengan perspektif manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivis dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan nilai keadilan dalam tujuan/sasaran sistem penggajian PNS dalam Undang-Undang ASN masih terbatas pada upaya pemenuhan keadilan internal dan keadilan eksternal, sementara kandungan nilai keadilan individual menjadi tidak koheren karena adanya pemisahan antara Gaji dengan pemberian Tunjangan Kinerja pegawai. Kandungan nilai keadilan dari sisi penerapan sistem penggajian PNS belum mampu terpenuhi hingga saat ini, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: a) alignment, basis golongan dan masa kerja saat ini yang dinilai sudah tidak relevan karena tidak mencerminkan nilai relatif suatu jabatan, b) competitiveness, besaran gaji kurang kompetitif dibandingkan dengan market rate, c) contributions, kurangnya penghargaan terhadap kinerja dan kompetensi pegawai, d) management, kurangnya transparansi khususnya terkait data dan informasi kemampuan keuangan Negara untuk alokasi gaji. Penelitian ini menghasilkan formulasi penggajian PNS dengan menggunakan pendekatan gaji berbasis jabatan (job-based pay), dengan parameter meliputi jumlah grade, rentang nilai, rentang gaji, dan garis kebijakan penggajian.

---

The objectives of analysis in this paper are: analyzing the aspect of equity in civil service pay system in National Civil Service Agency (BKN), and formulating civil service pay system in BKN in accordance with the State Civil Apparatus (ASN) Management Perspective. This study uses a post-positivist approach and descriptive study. The results showed that the equity content in the objective of the salary system of civil service as stipulated in the Law on ASN is still limited to the efforts of internal and external equity, while the values of individuals equity is incoherent because formulation of the Act clearly separates between civil service?s salaries and performance allowances. On the other hand the equity content of the pay system implementation is also not able to be fulfilled until now, it can be seen from several aspects which includes: a) alignment, salary structure of civil service based on clusters and length of service is considered to be irrelevant, because it does not reflect the relative value of a position, b) competitiveness, amount of salary of civil servants are less competitive than the market rate, c) contributions, lack of appreciation of the performance and competence, d) management, lack of transparency, especially related to data and information of the financial capacity of the State to the allocation of salary. This research resulted the formulation of a civil service pay system using the approach of job-based pay which used the number of grade, the points range, the pay range, and the pay policy line parameters."

"The government in Malaysia has fully adopted and developed the applications and practices ofinformation communication technologies (ICTs) to provide better online services to enhance thegovernment’s credibility. To understand service quality issues within this new delivery channel, thispaper investigates e-procurement portal/websites through the use of E-Service-Quality (E-S-QUAL)and E-Recovery Service-Quality (E-RecS-QUAL) scales by employing a questionnaire surveydistributed to 400 respondents. The collected data were analyzed using Smart PLS 3.0 to test therelationships among efficiency, system availability and privacy, responsiveness, and contact. Theresults show that both E-S-QUAL and E-RecS-QUAL strongly influence perceived service quality andbehavioral intentions. In addition, the evidence of perceived service quality in its role as a mediatorwas significant. The findings constitute an empirical contribution to the literature on the applicationof electronic service quality."

"Penelitian ini membahas tentang Kebijakan Pemerintah Malaysia terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang datang ke Malaysia pada tahun 1971-1998. Terbukanya kesempatan kerja yang luas bagi TKI sejak Pemerintah Malaysia menetapkan kebijakan Ekonomi Baru/New Economy Policy tahun 1971. Mendorong masuknya TKI baik secara legal maupun illegal, hingga pada tahun 1980-an jumlah TKI semakin meningkat, oleh sebab itu Pemerintah Malaysia membuat serangkaian kebijakan untuk menertibkan TKI yang masuk ke Malaysia baik secara persuasive (perjanjian bilateral Medan Agreement dan pemutihan), maupun secara koersif seperti deportasi dan Ops Nyah I, Ops Nyah II, Ops Nyah III. Namun kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Malaysia tetap saja tidak dapat menahan arus TKI yang masuk ke Malaysia, dan TKI dari tahun ke tahun semakin meningkat.

---

This study discusses about the Malaysian Government policy over Indonesia migrant workers who came to Malaysia in 1971 to 1998. The opening of job opportunities for migrants since the Government of Malaysia sets New Economic policy in 1971 encouraged the entry of migrant workers, both legally and illegally. Because of the increasing number of migrants until the 1980s, the Malaysian government made a series of policies to curb migrants coming into Malaysia either persuasively (Medan agreement bilateral agreements and bleaching) or coercively such as deportation and Ops Nyah I, Ops Nyah II, III Ops Nyah. However, the policy made by the Malaysian Government still can not withstand the flow of migrant workers who entered Malaysia, and the increasing number of migran every year since then."