Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTPenelitian ini berfokus pada diskusi mengenai de-demokratisasi di Thailand sejak tahun 2006-2017. Sebagai negara demokratis, Thailand mulai menunjukkan indikasi keruntuhan demokrasi sejak kudeta militer tahun 2006. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat penyebab dari de-demokratisasi melalui proses keruntuhan demokrasi di Thailand. Penelitian ini menggunakan landasan teori keruntuhan rezim demokrasi Linz yang melihat interaksi antar elemen keruntuhan melalui tiga tahapan proses. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang diperoleh melalui data sekunder. Hasil dari temuan ini memperlihatkan bahwa de-demokratisasi di Thailand tidak hanya terjadi karena interaksi antar elemen keruntuhannya saja tapi juga karena kegagalan proses penyeimbangan kembali.

---

ABSTRACTThis study aims to thoroughly discuss the de democratization in Thailand during the period 2006 2017. Despite being a democratic country, the country has shown indications of democratic breakdown following the military coup during the period. This study attempts to address the causes such de democratization through the democratic breakdown process. Utilizing Linz rsquo s democratic regime breakdown theory, the discussion revolves on the interactions among the breakdown elements throughout three stages. In particular, this study qualitatively discusses study cases that are analyzed using secondary data relevant to the subject. The findings suggest that Thailand rsquo s de democratization ensued not only due to such interactions between the aforementioned elements, but also the country rsquo s reequilibration failures."

"ABSTRAKIndonesia merupakan negara berkembang yang telah lama menerapkan sistem demokrasi, namun masih relatif baru dalam menerapkan pemilihan langsung terutama pada tingkat pemerintah daerah. Hal ini memberikan peluang bagi munculnya motif dan perilaku politikus yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan atau kepentingan golongannya melalui kebijakan fiskal jangka pendek. Tindakan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja modal. Berdasarkan hasil analisis terhadap 34 provinsi di Indonesia pada kurun waktu 2006 s.d 2017, belanja hibah secara umum naik pada tahun Pilkada dan hanya naik pada satu tahun sebelumnya ketika petahana kembali maju dalam Pilkada berikutnya, serta kondisi ini tidak terjadi pada alokasi belanja bantuan sosial dan belanja modal. Hal ini dapat terjadi pada petahana dengan kompetensi yang baik maupun buruk dan tidak terdapat kecenderungan pada wilayah tertentu di Indonesia. Selisih antara rata-rata rasio belanja hibah terhadap realisasi total belanja selama periode 2006-2017 dengan tahun Pilkada sebesar 2,2 dan satu tahun sebelumnya sebesar 0,6. Belanja hibah memiliki karakteristik yang lebih fleksibel dengan pengaruh yang lebih cepat dan mudah dirasakan oleh masyarakat serta dapat ditargetkan kepada kelompok pemilih tertentu. Alokasi belanja hibah memiliki pengaruh kausal positif signifikan terhadap PDRB. Namun, tingkat partisipasi pemilih berkorelasi negatif signifikan terhadap belanja hibah terutama pada tahun Pilkada dan satu tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki informasi terhadap performa petahana kurang memiliki ketertarikan terhadap belanja hibah khususnya pada tahun menjelang Pilkada. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan peningkatan pengawasan alokasi Belanja Hibah agar lebih selektif dengan peruntukan khusus untuk kesejahteraan masyarakat dan pembatasan jenis penggunaan dan golongan penerima belanja hibah dengan tidak lagi diperuntukan bagi organisasi kemasyarakatan.

---

ABSTRACTIndonesia is a developing country that has long implemented a democratic system but is still relatively new in its application especially at the local level. This condition provides an opportunity for the emergence of motives and behaviors of politicians aimed at maintaining the power or interests of his group through short term fiscal policy. These actions can be done through increased allocation of grant, social assistance, and capital expenditure. Based on the results of the analysis on 34 provinces in Indonesia during 2006 2017, the allocation of grants generally increase in the election year and only increased one year earlier if the incumbent runs again for the next election, and this condition did not occur in social assistance and capital expenditure. This can happen to the incumbent with good or bad competencies and there is no tendency in certain regions in Indonesia. The difference between the average ratio of grant to total expenditure realization during the period 2006 2017 with elections year was 2.2 and one year earlier by 0.6 . Grant has more flexible characteristics with a more immediate and easily perceived influence by the community and can be targeted to a specific group of voters. The allocation of the grant has a significant positive causal effect on GRDP. However, voters turnout significantly negatively correlated to grant, especially in the election years and one year earlier. This result shows that informed voters have less interest in grant especially in the year leading up to elections. Therefore, the authors recommend the central government for improving the supervision of grant allocation to be more selective with specific designations for the welfare of the community and limit the types of usage and recipient by no longer given to community organizations."

"PLN Region 3 (Jawa Tengah & DIY) merupakan bagian dari sistem interkoneksi Jawa Madura Bali (JAMALI) dimana sistem ini disuplai dari beberapa pembangkit dan IBT (Inter Bus Transformer) 150/500 kV. Selain terhubung melalui sistem 500 kV, region-3 juga terhubung ke region lain melalui sistem 150 kV, hal tersebut memungkinkan terjadinya tranfer daya listrik antar region. Region 3 dapat menerima atau menyalurkan daya ke atau dari region 2 melalui transmisi Sunyaragi ? Brebes dan Banjar ? Majenang, dan region 4 melalui transmisi Cepu ? Bojonegoro dan Sragen ? Ngawi. Kondisi-kondisi ini tentu saja akan berpengaruh terhadap keandalan dari sistem pembangkit region 3. Pada tesis ini akan dianalisis tingkat keandalan sistem region 3 sampai dengan tahun 2017 dengan jalan mengevaluasi nilai LOLP dan ENS berdasarkan data perkiraan beban harian dan rencana pembangunan pembangkit baru PLN. Analisis terbagi dalam 2 skenario, skenario pertama adalah tambahan daya 3 x 100 MW dan skenario kedua adalah peningkatan kebutuhan daya 4 x 100 MW dari region 2 dan atau region 4. Dari kedua skenario, skenario peningkatan kebutuhan daya 4 x 100 MW menghasilkan keandalan sistem yang terburuk, hal ini ditunjukkan dengan nilai-nilai LOLP yang melewati 1 hari/tahun. Guna mendapatkan nilai LOLP lebih kecil dari 1 hari/tahun selama 10 tahun ke depan maka harus dilakukan penambahan unit pembangkit baru sebelum tahun 2015. Penambahan PLTU Batubara 2 x 300 MW pada tahun 2014 dan 2016 pada kedua skenario dan rencana PLN, menghasilkan nilai LOLP lebih kecil dari 1 hari/tahun. Guna mengantisipasi tingginya nilai LOLP pada tahun 2008 skenario 2, dilakukan pembatasan peningkatan kebutuhan daya maksimum sebesar 200 MW ke region 2 dan atau region 4.

---

The PLN`s region-3 (middle Java and Yogyakarta Special Region) as part of Java Madura and Bali (JAMALI) interconnection system, is supplied from its generating plants and 150/500 kV IBTs (Inter Bus Transformers). Other than connected by the 500 kV transmission system, Region-3 is also connected to other regions by a 150 kV transmission system, enabling inter regional power transfer. The region-3 can send or receive power to or from region-2 through Sunyaragi?Brebes and Banjar?Majenang transmission lines, and to or from region-4 through Cepu?Bojonegoro and Sragen?Ngawi transmission lines, thereby influencing the region-3 generating systems reliability In this thesis, the reliability level of region 3 system until the year 2017 will be analyzed by evaluating Loss of Load Probability (LOLP) and Energy Not Served (ENS) values based on daily estimated capacity data and PLN?s new powerplant development plan. The analysis will be in 2 scenarios, the first scenario is by an additional power of 3 x 100 MW and the second one is by increasing a power transfer of 4 x 100 MW from region 2 and/or region 4. From the two scenarios, the increase of a 4 x 100 MW power transfer produces a bad system reliability. This is shown by LOLP values passing 1 day/year. In order to obtain LOLP values lower than 1 day/year for the coming 10 years, additional powerplants must be realized before the year 2015. With the addition of 2 x 300 MW CFSPP in the year 2014 and 2016 for the two scenarios and based on PLN?s planning to obtain LOLP values lower than 1 day/year can be obtained. Anticipating LOLP high values in the year 2008, scenario 2 can be conducted by limiting the increase of power transfer to a maximum of 200 MW to region 2 and/or region 4."

"Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan moneter Amerika Serikat AS, baik yang bersifat konvensional maupun inkonvensional, terhadap Indeks Harga Saham Gabungan IHSG Indonesia. Kebijakan moneter konvensional dalam bentuk fed fund rate serta kebijakan moneter inkonvensional dalam bentuk quantitative easing QE diperlakukan sebagai guncangan eksternal yang dapat mempengaruhi kondisi saham Indonesia. Periode analisis yang digunakan terbagi ke dalam empat periode, yaitu pra-QE 2/1/2006-25/11/2008, QE 26/11/2008 ndash; 21/5/2013, paska-QE 22/5/2013-1/8/2017, serta keseluruhan periode 2/1/2006-1/8/2017. Uji regresi dengan menggunakan metode GARCH dilakukan terhadap return Indeks Harga Saham Gabungan IHSG. Dari hasil regresi, ditemukan bahwa kebijakan moneter inkonvensional AS berpengaruh pada IHSG periode 2006-2017, khususnya pada periode paska-QE. Dengan demikian, para investor maupun pengambil kebijakan harus memperhatikan faktor-faktor eksternal, khususnya kebijakan moneter inkonvensional AS, serta faktor domestik lainnya untuk dapat memaksimalkan return dan meminimalkan risiko dalam pasar modal Indonesia.

---

This research aims to analyze the impact of United States of America US monetary policy, both conventional and unconventional, on Indonesia Composite Index IHSG. Conventional monetary policy in the form of fed fund rate and unconventional monetary policy in the form of quantitative easing QE is treated as an external shock that can affect the condition of Indonesian stock returns. The analysis period used is divided into four periods, namely pre QE 2 1 2006 25 11 2008, QE 26 11 2008 21 5 2013, post QE 22 5 2013 1 8 2017, and whole period 2 1 2006 1 8 2017. Regression test using GARCH method is performed on return of IHSG.From the regression results, this research found the existence of unconventional US monetary policy that have an impact on IHSG 2006 2017, particularly on post QE period. This shows that there is a shift in the influence of US monetary policy on Indonesian stock returns, from conventional to unconventional. Thus, investors and policy makers should pay attention to external factors, particularly US inconventional monetary policy, and other domestic factors to maximize returns and minimize risks in the Indonesian capital market."

"Krisis Ekonomi melanda negara- negara di Kawasan Asia seperti Korea Selatan, Filipina, Indonesia, Thailand dan sebagainya pada tahun 1997. Krisis ekonomi tersebut berdampak bukan hanya bagi kehidupan perekonomian negara tersebut melainkan bagi keadaan politik dan sosial negara yang bersangkutan. Mengingat dampak dari krisis yang begitu luas, negara - negara yang mengalami krisis tersebut berupaya untuk memulihkan perekonomian yang porak - poranda akibat krisis ekonomi yang menghantam perekonomian mereka.Tesis ini menyoroti pemulihan krisis perekonomian yang melanda Thailand dan Indonesia pada tahun 1997-2000. Adapun pertimbangan yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat tema ini adalah kedua negara tersebut sama-sama mengalami krisis pada tahun 1997 dan mereka berupaya mengatasi krisis ekonomi berdasarkan program pemulihan perekonomian IMF. Namun pemulihan perekonomian Thailand lebih cepat dibanding dengan Indonesia.Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan teori pluralis. Pluralisme mengakui pentingnya aktor negara dan non-negara di dalam hubungan internasional. Bagi pluralis, agenda di dalam politik internasional sangat luas. Mereka menolak bahwa agenda di dalam politik internasional hanya didominasi oleh isu militer. Perspektif ini menyatakan bahwa isu ekonomi dan isu sosial lainya merupakan isu penting sehingga banyak yang mengatakan bahwa pluralis mempunyai multiple agenda dengan isu sosioekonomi atau kemakmuran sama pentingnya atau lebih penting daripada isu keamanan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemulihan krisis perekonomian di Thailand lebih cepat dibanding dengan Indonesia disebabkan keadaan politik Thailand mendukung proses pemulihan perekonomian karena adanya kestabilan politik yang ditandai dengan tidak adanya kerusuhan sosial. Proses demokratisasi di Indonesia yang berlangsung pada saat pemulihan krisis memberatkan Indonesia dalam pemulihan perekonomian. Berbeda dengan Thailand yang demokrasinya jauh sudah berjalan dibanding Indonesia mempunyai banyak kesempatan bagi pemulihan krisis perekonomian. Selain itu dalam bidang ekonomi , reformasi ekonomi untuk mengatasi krisis ekonomi yang termasuk didalamnya pembentukan lembaga penyehatan dan uu kepailitan berjalan lebih baik di Thailand dibanding di Indonesia."

"ABSTRACTSehubungan dengan tingkat perkembangan pelayanan keuangan pada beberapa negara berkembang, maka tingkat masyarakat yang mampu mengakses lembaga keuangan tersebut harusnya semakin meningkat. Kemudian dengan berjalannya roda perekonomian karena adanya penyaluran kegiatan keuangan terhadap layanan ekonomi itu, maka berbanding lurus dengan pengentasan kemiskinan, namun demikian dalam skripsi ini membahas tentang pengaruh keuangan inklusif terhadap pertumbuhan kemiskinan pada 2 negara asia tenggara, yaitu negara Indonesia dan Thailand. Dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) data yang di ambil dari sumber data World Bank ini berkisar pada kurun waktu 2006-2016. Hasil dari penilitian ini adalah bahwa beberapa variabel yang terdapat pada tulisan ini berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kemiskinan yang berada pada Thailand dan Indonesia. Pada tulisan ini menunjukan adanya signifikansi pada PDB, jumlah bank, populasi dan inflasi pada kedua negara tersebut.

---

ABSTRACTAs the level of development of financial services in several developing countries, the level of the community that is able to access these financial institutions should increase. Then with the passage of the economy due to the distribution of financial activities to economic services, it is directly proportional to poverty alleviation, however in this thesis discusses the effects of financial inclusion on poverty growth in 2 Southeast Asian countries, namely Indonesia and Thailand. By using the Ordinary Least Square (OLS) method the data taken from this World Bank data source ranges from 2006 to 2016. The results of this study are that some of the variables contained in this paper have a significant and positive effect on poverty at Thailand and Indonesia. This paper shows the significance of GDP, number of banks, population and inflation in both countries."