Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTSkripsi ini membahas keberlanjutan ide dalam kebijakan pengelolaan sungai khususnya Sungai Ciliwung di Jakarta. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ide pembangunan yang berkembang pada masa Orde Baru masih dapat mempengaruhi kebijakan pengelolaan sungai yakni pada kasus Keputusan Menteri PUPR No.26 tahun 2015. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain eksplanatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ide pembangunan menunjukkan persistensinya dan memiliki pengaruh terhadap kebijakan pengelolaan Sungai Ciliwung dari masa ke masa. Ide tersebut bertahan karena ortodoksi lama tidak runtuh sementara ide baru tidak mampu menemukan momen untuk terkonsolidasi. Peranan epistemic community pun ikut melanggengkan keberlanjutan ide tersebut.

---

ABSTRACTThis bachelor rsquo s thesis focuses on the discussion idea continuity in river management policy specifically in Ciliwung River in Jakarta. The purpose of this essay is to discover how pembangunan idea, which has its root in the New Order era, can still influence Ciliwung River management policies especially in the case study of Ministerial Decree of Ministry of Public Works and Public Housing No.26 2015. This research uses qualitative methods with explanative design. The findings suggest that pembangunan idea is persistent and has an influence on Ciliwung river management policies from time to time. The pembangunan ide persist because public does not consider it to be broken, hence the collapse of old orthodoxy did not happen. Meanwhile, the new idea cannot find its momentum to consolidate. Epistemic community helps the continuity of idea as supporting actor of the pembangunan."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah probity audit diperlukan dalam mengawal proses pengadaan barang/jasa pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan apakah probity audit yang dilaksanakan telah berjalan secara optimal. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif. Dilakukan analisis terhadap sepuluh paket yang telah dilakukan probity audit selama tahun 2011-2014 dan sepuluh paket yang tidak dilakukan probity audit dalam periode yang sama. Dilakukan juga analisis terhadap pelaksanaan probity audit yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Hasil dari penelitian ini adalah probity audit diperlukan dan probity audit terbukti dapat memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan pada ketentuan dan mampu mencegah pelanggaran peraturan. Probity audit yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR belum berjalan optimal karena pelaksanaannya belum sesuai dengan Perka BPKP Nomor: PER-362/K/D4/2012

---

The aim of this research is to analyze whether probity audit urgently needed within procurement process at Ministry of Public Works and Housing and investigate the implementation towards its effectiveness. By using qualitative method, analysis was carried out as based on ten probity audit work during the 2011 and 2014 as well as ten packages without probity audit which were taken in the same period. This research also analyze the implementation of the probity audit which has been conducted at that period. The results indicates that probity audit is urgently needed by Ministry of Public Works and Public Housing as quality assurance to prevent fraud and minimalize risks on procurement process. Secondly, the result concludes that the probity audit were not well executed as mandated by Perka BPKP Number: PER-362/K/D4/2012."

"Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) secara terbuka melalui open bidding tidak lepas dari berbagai permasalahan karena dalam pelaksanaannya yang tidak efektif dan efisien. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menerapkan sistem merit melalui manajemen talenta sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017. Kementerian PUPR merupakan salah satu kementerian yang menerapkan manajemen talenta, salah satu proses pentingnya adalah identifikasi talenta untuk menghasilkan calon suksesor pimpinan tinggi. Hal tersebut dilakukan mengingat kondisi Kementerian PUPR yang akan mengalami kekurangan pegawai untuk posisi pimpinan tinggi di tahun 2020 mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan identifikasi talenta pimpinan tinggi serta masalah-masalah dalam pelaksanaan identifikasi talenta pimpinan tinggi di Kementerian PUPR. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivist dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengidentifikasi talenta pimpinan tinggi di Kementerian PUPR sudah sesuai dengan dimensi analytical skill, learning agility, drive, dan emergent leadership yang dikemukakan oleh Dries dan Pepermans. Proses identifikasi talenta yang dilakukan tidak hanya mampu untuk melihat kecocokan kompetensi dan potensi pegawai pada suatu posisi tertentu, namun mampu untuk melihat kecocokannya dengan posisi-posisi lain, sehingga dalam jalur karier yang dimiliki oleh pegawai di Kementerian PUPR lebih beragam. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan identifikasi talenta pimpinan tinggi yaitu regulasi dan penyesuaian jadwal untuk penilaian kompetensi pegawai.

---

Filling out the Senior Executive Service (SES) through open bidding is inseparable from various problems because of its ineffective and inefficient implementation. These problems can be overcome by implementing a merit system through talent management in accordance with Law No. 5 of 2014 and Government Regulation No. 11 of 2017. The Ministry for Public Works and Public Housing is one of the ministries that applies the process of identifying talent to get SES successors. This is based on the condition of The Ministry for Public Works and Public Housing that run into shortages of employees for high leadership positions in 2020. This study aims to analyze the implementation of talent identification and problems in the implementation of that at the Ministry for Public Works and Public Housing. This research uses post-positivist approach by using in-depth interviews and document. The results of this study indicate that in identifying talent of SES, it is in accordance with the dimensions of analytical skills, learning agility, drive, and emergent leadership by Dries and Pepermans. The process of identifying talents carried out is not only able to see the suitability of competencies and potential employees in a particular position, but its able to see their compatibility with other positions, so the career paths possessed by employees more diverse. In practice, there are constraints faced by the regulations and schedule adjustments for employee competency assessment."

"Penelitian ini bertujuan menganalisa strategi E-Government Public Relations Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam membangun reputasi organisasi. Teori yang digunakan adalah teori kehumasan dalam dunia pemerintahan, konsep E-Government Public Relations, teori reputasi organisasi, dan teori perencanaan strategis kehumasan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam serta observasi partisipatoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi EGovernment Public Relations pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggabungkan empat karakteristik, yaitu: strategic, integrated, targeted, dan measurable yang diimplementasikan ke dalam rangkaian perencanaan strategis kehumasannya. Media internet yang digunakan dalam rangka membangun reputasi organisasi adalah situs dan media sosial.

---

This research aims to analyze the strategy of E-Government Public Relations at the Ministry of Public Works and Housing in building the organization reputation. Theories that were applied are government public relations theory, the concept of E-Government Public Relations, reputation of organization theory, and strategic planning of public relations. This is a qualitative research. Data collected by indepth interviews and participatory observation.

The results show that EGovernment Public Relations strategy at the Ministry of Public Works and Housing incorporates four characteristics: strategic, integrated, targeted, measurable and implement them into PR strategic planning. Internet media used in order to establish the organization reputation are website and social media."

"ABSTRAKProgram e-HRM merupakan sistem pengelolaan kepegawaian yang berbasis elektronik yang terintegrasi dengan SAPK milik Badan Kepegawaian Negara dalam menjalankan Kenaikan Pangkat Otomatis KPO . Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari Program e-HRM dalam mengelola kenaikan pangkat PNS di Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat karena Kenaikan Pangkat memiliki peranan yang penting dalam upaya mencapai tujuan dari organisasi karena berkaitan dengan motivasi pegawai untuk bekerja secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi. Penelitian ini menggunakan teori manajemen sumber daya manusia pada sektor publik, e-Government, Human Resources Information System HRIS , dan Sistem Informasi Manajemen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa e-HRM yang terintegrasi dengan SAPK untuk menyelenggarakan KPO baru mengakomodir untuk kenaikan pangkat reguler. Sementara kenaikan pangkat pillihan jabatan struktural baru terakomodir pada e-HRM dan untuk kenaikan pangkat pilihan jabatan fungsional belum terakomodir karena data dari e-jafung belum settle. Terdapat kendala dalam penerapan e-HRM diantaranya pada kemampuan sumber daya manusia SDM , panduan yang kurang lengkap, tidak dilakukannya sosialisasi kepada pegawai secara menyeluruh, kurangnya ketersediaan alat untuk mengakses program, dan sumber data yang belum terintegrasi secara menyeluruh.

---

ABSTRACTThe e HRM program is an electronic based staffing management system, and also integrated with SAPK which owned by State Personal Board in running lsquo Kenaikan Pangkat Otomatis rsquo KPO . Researcher interested to know how the implementation of the e HRM program in managing the promotion of civil servants at the Secretariat General of the Ministry of Public Works and Housing because because the promotion has an important role in achieving the goals of the organization because it relates to employee motivation to work optimally to achieve goals organization. This research uses the theory of human resource management in the public sector, e Government, Human Resources Information System HRIS , and Management Information System. This research uses qualitative approach and data collection techiques in depth interview and literature study. The results of this study indicate that e HRM which integrated with SAPK to organize KPO, only accomodates the regular promotion. While the promotion for structural positions is only accomodated on e HRM and promotion for the functional positions haven rsquo t been accomodated because the data form e jafung hasn rsquo t been settled yet. There are obstacles in the implementation of e HRM such as on human resource HR capability, incomplete guidance, lack of socialization to employees as a whole, lack of tools to access programs, and data sources that have not been fully integrated."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi sistem pengelolaan sampah berbasis zero waste yang telah dilakukan di Kantor Kementerian PUPR. Hal yang membedakan sistem ini dengan sistem pengelolaan lainnya yaitu tidak adanya pengangkutan sampah sama sekali ke TPA. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah penerapan sistem tersebut berjalan dengan baik dilapangan. Sistem yang diterapkan yaitu pemilahan terpusat di TPS, komposting dengan abu, unit thermal berupa miniheater, serta daur ulang. Hal yang masih kurang diperhatikan dalam pengelolaan ini yaitu limbah B3 yang ditumpuk saja. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh komposisi sampah gedung Kantor Kementerian PUPR yaitu 22,2% organik sisa makanan, 1,04 % limbah B3 serta 42,2% material berpotensi untuk daur ulang dan sisanya sebesar 34,4% tidak memiliki nilai jual dan harus dimusnahkan didalam miniheater. Timbulan yang dihasilkan yaitu 0,12 kg/orang/hari. Hasil uji lab terkait kualitas kompos kurang memenuhi standard kualitas kompos pada parameter C-Organik yakni 8,43 dan Fe yaitu 2,09. Hasil uji emisi miniheater menunjukkan bahwa semua parameter berada dibawah baku mutu.

---

ABSTRACTThis research was conducted to evaluate the waste management system based on zero waste that has been done in the Office of the Ministry of PUPR. What distinguishes this system from other management systems is that there is no garbage transport at all to the landfill. Therefore, this research needs to be done to find out whether the application of the system is running well in the field. The system applied is centralized sorting in TPS, composting with ash, thermal unit of miniheater, and recycling. Management of hazardous waste still need to be improved beacuse in this management, the hazardous waste is only stored. Based on the result of the research, the composition of PUPR Office building waste is 22.2% organic food waste, 1.04% of hazardous waste and 42.2% of the material is potential for recycling and the remaining 34.4% has no selling value and must be destroyed Inside the miniheater. The waste generation is 0.12 kg/person/day. The results of laboratory tests related to the quality of compost does not meet the standard in C-Organic which is 8.43 and Fe which is 2.09. The result of emission test for miniheater shows that all parameters are below the quality standard."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan perencanaan audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan kesesuaiannya dengan key process area praktik profesional pada Internal Audit Capability Model IA-CM yang meliputi proses penilaian risiko secara periodik, perencanaan pengawasan meliputi area yang berisiko tinggi dan penanganan risiko yang belum memadai, penyelarasan kegiatan audit dengan rencana dan tujuan strategis organisasi serta komunikasi perencanaan audit dengan pimpinan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan perencanaan audit berbasis risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi serta belum sepenuhnya sesuai dengan standar audit yang dikeluarkan oleh IIA dan AAIPI. Dalam pelaksanaannya, kegiatan perencanaan masih memiliki beberapa kelemahan terutama untuk mengintegrasikan hasil kegiatan pengawasan ke dalam penilaian risiko untuk perencanaan serta mengkomunikasikan perencanaan kegiatan pengawasan dengan pimpinan. Perencanaan berbasis risiko hanya dilakukan untuk kegiatan rutin, sehingga kegiatan pengawasan lain belum dilakukan sesuai kebutuhan dan risiko organisasi. Kondisi ini juga mengakibatkan perencanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal belum efektif untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Inspektorat Jenderal juga belum sepenuhnya berperan sebagai risk management champion yang membantu organisasi mengembangkan manajemen risiko sebagai masukan perencanaan berbasis risiko.

---

This research aims to analyze the implementation of risk based audit planning at the Inspectorate General Ministry of Public Works and Public Housing in compliance with key process area of professional practice in Internal Audit Capability Model IA CM which includes periodical risk assessment, audit plan that covers high risk areas and inappropriate risk responses, alignment audit plans with organization rsquo s strategic goals and objectives, and to communicate audit plans with top management. This research uses a descriptive qualitative method using case study approach. Conclusion of this research shows that implementation of risk based audit planning in the Ministry is not comprehensive and integrated yet, and not fully in accordance with auditing standards issued by IIA and AAIPI. In recent practice, planning audit activities still have some weaknesses, mainly to integrating past audit results with risk assessments for planning and also to communicating audit plan to top management. The risk based planning are only apply for the routine activities, therefore, other internal audit activities are not conducted according to the needs and risks of the organization. This condition are also effecting audit planning conducted by Inspectorate General, which become less effective to manage their activities and resources. Inspectorate General was not fully performed as risk management champion, which help the organization developing risk management as an input for risk based planning."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa jauh penerapan akuntansi berbasis akrual pada Biro Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan upaya Biro Keuangan dalam menghadapinya. Penelitian dilakukan pada bulan April-Juni 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif (studi kasus). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis dilakukan dengan mendalami kondisi infrastruktur pendukung: sistem pemerintahan dan politik, peraturan perundang-undangan, kebijakan dan model penerapan, sistem informasi akuntansi, dan SDM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur pendukung belum memenuhi seluruh kriteria untuk mendukung diterapkannya akuntansi berbasis akrual. Kendala terdapat pada aplikasi sistem akuntansi, peraturan yang sering bersifat backdate, dan SDM yang kurang kompeten.

---

This study aims to analyze how far accrual accounting implementation on the Finance Department of the Ministry of Public Works and Public Housing. This study was conducted to identify constraints faced and efforts made by the Finance Department. It was conducted in April-June 2015.

The method used is qualitative method research (case study). Data collection was done by doing in-depth interviews, documentation, and observation. Analysis was done by studying the condition of supporting infrastructures: government system and politics, laws, policies and implementation model, accounting system, and HR.

The result indicates that the supporting infrastructures have not met all criterias required to support the implementation of accrual accounting. Constraints are the application of accounting systems, backdate regulations, and incompetent HR."

"Perkembangan teknologi website telah berkembang pesat di setiap sektor manapun. Media website dalam setiap organisasi digunakan sebagai profiling sekaligus media informasi dari organisasi tersebut. Media website merupakan sarana penyebaran informasi efektif bagi pihak sektor publik/pemerintah dan swasta karena media website ini dapat diakses kapan dan dimanapun. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) adalah unit eselon 1 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memanfaatkan teknologi website untuk salah satu penerapan layanan e-government. Penelitian ini ditujukan untuk melakukan kajian evaluasi kualitas website Ditjen SDA dengan mengintegrasikan dua model pengukuran kualitas website (WebQual 4.0 dan e-GovQual).Penelitian ini berhasil mensintesis dua model pengukuran kualitas website yang kemudian digunakan dalam instrumen survei pengukuran tingkat kualitas website Ditjen SDA. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan survei kepada para pengguna website Ditjen SDA melalui media survei cetak dan media survei on-line. Dari data isian kuesioner yang terkumpul didapatkan sebanyak 199 data valid. Setelah data survei terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode SEM-CFA (Structural Equation Modeling-Confirmatory Factor Analysis) dengan menggunakan perangkat lunak Lisrel 8.7. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa information quality, reliability, usability, citizen support, dan trust yang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas website Ditjen SDA. Dimensi yang memiliki pengaruh terbesar adalah information quality dan reliability. Selanjutnya disusun rekomendasi untuk tiap dimensi yang bertujuan meningkatkan kualitas website.

---

The development of website technology has developed rapidly in every sector anywhere. On-line media such as website in any organization has been used as well as profiling media from the organization. Website is an effective media for disseminating information to the public/government sector and the private sector and also this website media can be accessed anytime and anywhere. Directorate General of Water Resources (DG-WR) is one of echelon units in the Ministry of Public Works and Housing People which uses website technology as an implementation of e-government services. This study aimed to conduct a study evaluating the quality of the website DG-WR by integrating the two models of quality measurement for website (WebQual 4.0 and e-GovQual).

This study succeeded in synthesizing two models measuring the quality of a website which is then used in the survey instrument for measuring the quality level DG-WR website. Collecting data in this study using surveys of the users of the website DG-WR through printed media and online surveys. From the data obtained questionnaires that were collected as many as 199 data is valid. Once the survey data collected then it is analyzed using SEM-CFA (Structural Equation Modeling-Confirmatory Factor Analysis) using software Lisrel 8.7. The result of this study indicates that information quality, reliability, usability, citizen support, and trust have both significant and positive effect on the quality of the website DG-WR. Two dimensions have the greatest influence are information quality and reliability. Next step is to arrange recommendations on each dimension aimed at improving the quality of the website."

"Penyusunan Anggaran Penyelenggaraan Jembatan di Direktorat Jenderal Bina Marga merupakan salah satu bagian yang krusial dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis penerapan Sistem Manajemen Mutu pada instruksi kerja Pengusulan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Jembatan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kegiatan yang paling berpengaruh dalam pengusulan program dan anggaran penyelenggaraan pembangungan pemeliharaan jembatan yang ada di instruksi kerja proses Pengusulan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Jembatan. Penelitian ini menggunakan metode survei dan analisa statistik dimana resiko tertinggi terdapat pada penyusunan RKAKL. Selanjutnya dilakukan dilakukan perbaikan prosedur dalam Instruksi Kerja dan simak Pengusulan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Jembatan.

---

Budgetary Implementation of Bridges in the Directorate General of Highways is one crucial part in the implementation of infrastructure development. Therefore it is necessary to analyze the implementation of the Quality Management System at work instruction Proposed Program and Budget Implementation Bridge.

The purpose of this study was to determine the most influential events in the program proposal and budget for the organization pembangungan maintenance of the bridge in the process work instructions Proposed Program and Budget Implementation Bridge.

This study used survey method and statistical analysis where the risk is highest in the preparation of RKAKL. Furthermore, the improvement of procedures performed in the Work Instructions and refer to the Proposed Program and Budget Implementation Bridge."