Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai pembentukan Forum Pengada Layanan FPL sebagai perwujudan politik tubuh dalam perpolitikan Indonesia. FPL adalah jaringan organisasi nasional yang memayungi 115 NGO yang bergerak dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Kondisi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia kondisinya sudah semakin mengkhawatirkan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan feminis yang mencoba untuk menjawab pertanyaan penelitian Mengapa FPL sebagai perwujudan politik tubuh dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dapat terbentuk? Penelitian ini menggunakan Konsep Politik Tubuh, Konsep Jaringan Feminis, dan Konsep Peran NGO. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa FPL dapat terbentuk dikarenakan tiga faktor, yakni pertama karena adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan; kedua, adanya peningkatan kebutuhan Komnas Perempuan akan lembaga operasional yang dapat berperan sebagai mitra, pengada layanan, dan katalis; ketiga, adanya kesediaan NGO menjadi anggota FPL. Dapat disimpulkan bahwa FPL dapat terbentuk karena adanya ketiga faktor tersebut. FPL merupakan jaringan yang dapat berperan sebagai mitra, pengada layanan, dan katalis. Karakteristik FPL juga merupakan jaringan feminis yang menjadikan FPL sebagai satu-satunya jaringan nasional terbesar dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Hadirnya FPL dilihat sebagai perwujudan politik tubuh karena menyuarakan kekerasan terhadap perempuan sebagai permasalahan politik di ranah publik yang dahulu dianggap sebagai permasalahan personal. FPL dibentuk sebagai gerakan bersama yang berupaya mencari solusi kolektif akan permasalahan bersama ini.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the establishment of Service Provider Forum FPL as the embodiment of political body in Indonesian politics. FPL is a network of national organizations that oversees 115 NGOs engaged in the elimination of violence against women. The condition of violence against women in Indonesia has become worrisome. This research is a qualitative research with feminist approach which try to answer the research question Why FPL as the embodiment of body politics in the effort of eliminating violence against women can be formed This study uses the Concept of Political Body, NGO Role Concept, and Feminist Network Concept. The results of this study prove that FPL can be formed due to three factors, namely first because of an increase in cases of violence against women secondly, there is an increasing need for Komnas Perempuan for operational institutions that can serve as partners, service providers and catalysts third, the willingness of NGOs to become FPL members. It can be concluded that FPL can be formed due to the existence of all three factors. FPL is a network that can act as partners, service providers, and catalysts. FPL Characteristics is also a feminist network that makes FPL the single largest national network in eliminating violence against women in Indonesia. The presence of FPL is seen as a manifestation of the body politics because it voiced violence against women as a political problem in the public sphere that was once regarded as a personal matter. The FPL was formed as a joint movement that seeks to find a collective solution to this common problem. "

"Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana kriminalisasi terhadap pembelian layanan seksual sebagai suatu kebijakan kriminal dapat menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghapuskan prostitusi. Penulis menggunakan perspektif feminisme radikal dan radical feminist legal theory untuk menganalisis data sekunder yang berhasil penulis kumpulkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap pembelian layanan seksual merupakan upaya paling logis yang dapat dilakukan untuk memangkas permintaan laki-laki akan layanan seksual dari perempuan sebagai salah satu penyebab utama berkembangnya prostitusi di masyarakat. Dari segi kemanusiaan, kriminalisasi tersebut juga layak dilakukan karena para pembeli layanan seksual merupakan pihak yang secara jelas telah melakukan kekerasan terhadap perempuan."

"Penelitian ini bertujuan mengungkap ko-produksi penghapusan femisida diIndonesia. Agen pendorong dalam melakukan ko-produksi adalah KomnasPerempuan, sebab itu dalam studi ini Komnas Perempuan disebut sebagai koproduksionis.Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa Prancis, India, danNicaragua sudah melakukan perlawanan terhadap femisida karena dianggapsebagai kekerasan terhadap perempuan yang paling ekstrem. Sementara itu, diIndonesia, femisida masih dianggap sebagai hal baru, termasuk masih terbatas studitentang hal tersebut. Penelitian ini berangkat dari argumen Komnas Perempuansebagai ko-produksionis menghadapi berbagai tantangan secara kultural danstruktural dalam menghapus permasalahan femisida di Indonesia. Penelitian inidikaji secara sosiologis menggunakan teori feminist movement yang menekankanpada strategi ko-produksi dengan melihat Komnas Perempuan sebagai agen (koproduksionis).Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karenamenempatkan Komnas Perempuan sebagai studi kasus. Berdasarkan temuan studimelalui wawancara mendalam kepada informan dari Komnas Perempuan danlembaga mitra, dapat disimpulkan bahwa femisida merupakan bentuk kekerasanterhadap perempuan yang berlapis atau merupakan puncak dari bentuk kekerasanlainnya. Komnas Perempuan melakukan sejumlah strategi yang dimulai darisosialisasi isu femisida hingga membentuk kerjasama dengan lembaga-lembagamitra. Dalam melakukan upaya penghapusan femisida di Indonesia, KomnasPerempuan mendapatkan peluang dan tantangan tersendiri. Adanya kerjasamamembuat Komnas Perempuan dapat menyebarluaskan pemahaman mengenaifemisida lebih luas. Namun, adanya peluang tidak menjamin Komnas Perempuanterhindar dari tantangan.

---

This study aims to reveal the co-production of femicide elimination in Indonesia.

The agent for doing the co-production is Komnas Perempuan, therefore in this

study, Komnas Perempuan is referred to as a co-productionist. Previous studies

have shown that France, India, and Nicaragua have fought against femicide because

it is considered the most extreme form of violence against women. Meanwhile, in

Indonesia, femicide is still considered as a new thing, and there are still limited

studies on it. This research departs from Komnas Perempuan's argument as a coproductionist

facing various challenges culturally and structurally in eliminating the

problem of femicide in Indonesia. This research is studied sociologically using the

theory of the feminist movement which emphasizes co-production strategies by

viewing Komnas Perempuan as an agent (co-productionist). A qualitative approach

is used in this study because it places Komnas Perempuan as a case study. Based

on the study findings through in-depth interviews with Komnas Perempuan and

their institutions partner, it can be concluded that femicide is a layered form of

violence or the culmination of other forms of violence against women. Komnas

Perempuan carried out a number of strategies starting from socializing the issue

until forming partnerships with other institutions. In carrying out efforts to

eliminate femicide in Indonesia, Komnas Perempuan has its own opportunities and

challenges. The collaboration with other institutions allows Komnas Perempuan to

disseminate understanding about femicide more. However, the opportunities that

they had does not guarantee that Komnas Perempuan will not get the challenges."

"Tulisan ini membahas komodifikasi nilai religiusitas pada tubuh perempuan berhijab sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan ditinjau dari perspektif kriminologi dan feminisme radikal. Penelitian ini menggunakan metode analisis wacana kritis Norman Fairclough untuk melihat unsur kekerasan terhadap perempuan dalam teks. Dengan penelitian ini, peneliti berupaya menunjukkan bahwa budaya populer merupakan arena terjadinya media misogini yang lekat dengan kekerasan terhadap perempuan. Annisa Magazine menghadirkan komodifikasi nilai religiusitas yang dilekatkan dengan komodifikasi tubuh perempuan sebagai bentuk objektifikasi, komodifikasi, dan pemenuhan unsur male gaze pada tubuh perempuan. Mitos kecantikan juga dibentuk untuk melanggengkan kekuasaan patriarki dalam segala aspek. Hal ini merupakan kekerasan terhadap perempuan dan bagian dari objek studi kriminologi yang membahas mengenai korban.

---

This thesis discusses the commodification of religiosity value on the body of women who wear hijab as a form of violence against women in criminological and a radical feminism perspective. This study uses the critical discourse analysis method by Norman Fairclough to see the elements of violence against women in text. Within this study, the researcher attempted to show that the popular culture is the arena of media mysogyny that is inherently related with violence against women. Annisa Magazine presents the commodification of women’s body as a form of objectification, commodification and compliance of male gaze’s elements on the women’s body. Beauty myth is also set up to preserve the power of patriarchy in all aspects. It is violence against women and a part of the object of criminology that discuss the victim."

"“Standar ganda seksual” merupakan konsep yang digunakan untuk menggambarkan adanya penilaian negatif oleh masyarakat patriarki kepada perempuan yang tidak tunduk dengan ekspektasi peran gender. Bentuk penerimaan diri para perempuan pendukung gerakan body positivity dilihat secara seksual dan dinilai negatif, khususnya di media sosial TikTok. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi kasus untuk menjelaskan fenomena serangan “standar ganda seksual” terhadap perempuan content creator yang mendukung gerakan body positivity pada media sosial TikTok sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang siber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa serangan “standar ganda seksual” hadir dan melanggengkan sistem patriarki yang memaksa perempuan untuk bungkam dan patuh dengan standar yang tidak realistis yang dikonstruksikan oleh ekspektasi masyarakat patriarki. Teori feminis radikal juga menjelaskan bagaimana serangan balik kepada perempuan pendukung gerakan body positivity dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan yang menimbulkan beberapa dampak dan juga berusaha untuk membungkam para perempuan yang melakukan perlawanan atas tuntutan sistem patriarki.

---

“Sexual double standards” is a concept that explain the negative assessment by patriarchal society of women who do not obey the expectations of the gender roles. Messages voiced by women through the content of the body positivity movement are viewed sexually and viewed negatively, especially on TikTok. This qualitative research will use case study method to explain the phenomenon of "sexual double standards" as a backlash against female content creators who promote the body positivity movement on TikTok as a form of sexual violence against women in cyberspace. The results of this study show that the "sexual double standards" attack exists and perpetuates a patriarchal system that forces women to remain silent and comply with unrealistic standards constructed by the expectations of a patriarchal society. Radical feminist theory also explains how the backlash against women who support the body positivity movement to be a form of sexual violence against women which has several impacts and also tries to silence women who fight against the demands of the patriarchal system."

"[Tesis ini membahas mengenai kekerasan seksual yang dialami oleh mayoritas perempuan etnis Tionghoa pada Tragedi Mei ’98. Peneliti berupaya membuktikan problem statement bahwa yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual tersebut adalah interseksi antara eksklusi etnisitas, kelas sosial dan seksualitas tubuh perempuan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara kepada beberapa informan yaitu pendamping dan mereka yang pernah mengadvokasi perempuan korban kekerasan seksual di Tragedi Mei ‘98;This thesis discusses the sexual violence experienced by the majority of Chinese ethnic women during May Tragedy '98.Researcher attempted to prove that the problem statement that causes sexual violence is the intersection between the exclusion of ethnicity, social class and sexualityof the female body.This research is qualitative research by conducting interviews to several informants that their companion and ever advocating for victims of sexual violence in May Tragedy '98., This thesis discusses the sexual violence experienced by the majority of Chinese ethnic women during May Tragedy '98.Researcher attempted to prove that the problem statement that causes sexual violence is the intersection between the exclusion of ethnicity, social class and sexualityof the female body.This research is qualitative research by conducting interviews to several informants that their companion and ever advocating for victims of sexual violence in May Tragedy '98.]"

"Skripsi ini menjelaskan mengenai politik komunal yang terjadi di India, khususnya di Kota Ahmadabad. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana dampak politik perseteruan terhadap kekerasan yang dialami oleh masyarakat Muslim di Ahmadabad. Skripsi ini merupakan penelitian eksplanatif dengan menggunakan metode kualitatif. Penulisan skripsi ini menggunakan teori politik perseteruan serta konsep kekerasan langsung dan struktural. Hasil penelitian ini adalah politik perseteruan komunal yang terjadi mengakibatkan terbentuknya identitas politik masyarakat Hindu yang kemudian diarahkan menjadi kerusuhan komunal selama tahun 1985-2002. Politik perseteruan ini berdampak pada masyarakat Muslim yang menjadi korban atas kekerasan komunal, baik kekerasan langsung (fisik) pada saat kerusuhan terjadi maupun pasca kerusuhan terjadi (2002-2014) dalam bentuk kekerasan struktural. Sedangkan kelompok Nasionalis Hindu yang memobilisasi kekerasan ini mendapatkan keuntungan politik dimana sayap politik mereka, Bharatiya Janata Party (BJP), berhasil membangun basis massa mereka dan secara perlahan mampu menguasai suara mayoritas di parlemen lokal. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara kekerasan komunal dengan kompetisi politik di India.

---

This research explains about the communal politics in India, especially in Ahmedabad. The issue in this paper is how the impact of political contention toward the violence experienced by the Muslim community in Ahmadabad. This research is an explanative research using qualitative methods. This thesis applies contentious politics theory and direct and structural violence concept. The result of this research is the contentious politics caused the formation of Hindu identity which can be directed to mobilize communal riot in 1985-2002. This political contention has an impact on Muslim community who are being victimized of communal violence, both direct violence (physical) during the riots and after the riots occurred (2002-2014) in the form of structural violence. Meanwhile, the Hindu Nationalism that mobilizes this violence gains political benefit where their political wing, Bharatiya Janata Party (BJP), is successful in establishing political bases and gradually able to control the majority in the local parliament. This case indicates that there is a link between communal violence with political competition in India."

"ABSTRAKSkripsi ini menjelaskan bentuk representasi politik perempuan antara anggota legislatif perempuan di Baleg DPR-RI dengan kelompok perempuan menggunakan studi kasus proses pengusulan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual pada tahun 2014-2016. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan sekunder. Temuan penelitian memperlihatkan adanya hambatan anggota legislatif perempuan di Baleg DPR-RI dalam mewakili kepentingan kelompok perempuan. Hambatan tersebut berasal dari paradigma anggota legislatif perempuan yang belum sadar kesataan gender maupun terbentur dengan kepentingan partai politik. Anggota legislatif perempuan di Baleg DPR-RI lebih mewakili kepentingan partai politik daripada kepentingan kelompok perempuan.

---

ABSTRACTThis skripsi explains of womens political representation forms of women legislative members in Baleg DPR-RI and womens groups in the legislation process of Elimination of Sexual Violence bill during 2014-2016. This study used qualitative method with primary and secondary data. The research findings showed that there were obstacles for women legislators in theBalegDPR-RI to represent the interests of womens groups. These barriers stem from the paradigm of women legislators who either have not been aware of gender equality or have collided with the interests of political parties. Womens legislative members in the BalegDPR-RI are more representative for the interests of political parties than the interests of women's groups."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang perdagangan perempuan untuk tujuan prostitusi yang dialami oleh kedua subjek, yaitu Endang dan Maryati. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada metode kualitatif dengan menggunakan studi kasus feminis. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan perempuan menjadi korban perdagangan orang untuk tujuan prostitusi, proses dan cara yang dialami korban, pengalaman kekerasan yang dialami korban, serta reaksi korban. Penelitian ini dilandasi oleh kerangka pemikiran kriminologi kritis dan teori Feminis Sosialis yang berusaha melihat bahwa perdagangan perempuan untuk tujuan prostitusi adalah sebuah bentuk kekerasan terhadap perempuan.

---

ABSTRACT

This undergraduate thesis discusses about trafficking of women for prostitution as a form of violence against women that experienced by two subjects, Endang and Maryati. The method used is a qualitative approach using feminist case study. This study discusses the various factors that lead to some women becoming victims of trafficking women for prostitution, process and means endured by the victims, violence experiences suffered by the victims and reaction of the victims. This study is based on the Feminist Criminology framework and theory of Socialist Feminist that tried to view trafficking women for prostitution as a form of violence against women."

"Pengalaman kekerasan terhadap perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual di lingkungan universitas belum banyak didokumentasikan dalam penelitian sosial. Alih-alih mendapatkan dukungan karena sudah mendampingi korban/penyintas kekerasan seksual, para perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual ini justru mengalami kekerasan, yang salah satunya dilakukan oleh institusi. Penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor, pengalaman, dan dampak dari kekerasan yang dialami perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual di lingkungan universitas dengan menggunakan teori feminis radikal. Penelitian ini merupakan penelitian feminis naratif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap enam perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual di Universitas Indonesia. Hasil penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai patriarki dan neoliberal di universitas menciptakan kondisi yang menindas perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual. Ancaman, intimidasi, rumor, hingga kekerasan fisik yang dialami oleh partisipan penelitian ini merupakan upaya kontrol yang dilakukan oleh laki-laki yang merasa terancam oleh perlawanan perempuan pendamping. Selain itu, universitas yang memprioritaskan reputasi demi keuntungan finansial juga melakukan kekerasan sebagai upaya kontrol untuk menghindari risiko publikasi negatif yang akan memengaruhi keuntungan finansial. Penelitian ini melihat bahwa pada dasarnya kekerasan yang dialami oleh perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual merupakan bentuk kontrol yang dilakukan oleh laki-laki, baik secara individu maupun secara institusi. Penelitian ini menemukan bahwa kekerasan yang dialami perempuan pendamping perempuan korban/penyintas kekerasan seksual menimbulkan dampak berupa perlukaan, seperti rasa takut, khawatir, dan ingin menyerah. Meski begitu, kekerasan yang mereka alami juga menumbuhkan amarah dan resistensi yang semakin menguatkan perlawanan mereka.

---

The experiences of violence faced by women supporting victims/survivors of sexual violence in university settings have not been extensively documented in social research. Rather than receiving support for advocating victims/survivors, these women often become targets of violence themselves, some of which is perpetrated by the institution itself. This study examines the factors, experiences, and impacts of violence encountered by women advocates for sexual violence victims/survivors in universities, using radical feminist theory as its framework. The research adopts a feminist narrative approach, conducting in-depth interviews with six women advocating victims/survivors of sexual violence at Universitas Indonesia. The findings reveal that patriarchal and neoliberal values within universities create oppressive conditions for these women. Threats, intimidation, rumors, and even physical violence experienced by participants are strategies of control employed by men who feel threatened by the resistance of these women. Furthermore, universities, driven by a desire to protect their reputation for financial gain, also engage in violence as a form of control to avoid the risk of negative publicity that could affect their profitability. The study highlights that the violence experienced by women advocates of victims/survivors of sexual violence is fundamentally a form of control exercised by men, both individually and institutionally. This violence results in harm, including feelings of fear, anxiety, and the desire to give up. However, it also fuels anger and resistance, ultimately strengthening their determination to continue their fight against injustice."