Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas peran yang dilakukan oleh SELDA dan Karapatan dalam proses agenda setting pada Kebijakan Human Rights Victims Reparation and Recognition di Filipina tahun 2012-2013. Dalam mengkaji peran yang dilakukan oleh SELDA dan Karapatan tentang proses agenda setting Kebijakan Human Rights Victims Reparation and Recognition, penulis menggunakan teori agenda setting dan konsep NGO untuk menganalisis. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Fokus penelitian ini terletak pada peran SELDA dan Karapatan sebagai NGO yang bergerak di bidang HAM dalam proses agenda setting Kebijakan Human Rights Victims Reparation and Recognition. Peran yang dilakukan oleh SELDA dan Karapatan adalah 1 advokasi terhadap isu Human Rights Victims Reparation and Recognition; 2 artikulasi kepentingan Pemerintah Filipina.

---

This study examines the roles performed by SELDA and Karapatan in the agenda setting process on Human Rights Victims Reparation and Recognition Act in the Philippines 2012 2013. In examining the roles performed by SELDA and Karapatan in the agenda setting process of Human Rights Victims Reparation and Recognition Act, the authors use the agenda setting theory and the concept of NGO to analyze. This study is a descriptive research using qualitative method. The focus of this study lies in the role of SELDA and Karapatan as NGOs working in the field of human rights in the process of agenda setting the Human Rights Victims Reparation and Recognition Act. The roles performed by SELDA and Karapatan are 1 advocacy on the issue of Human Rights Victims Reparation and Recognition 2 articulation of interests of the Philippine Government."

"Skripsi ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang mengindentifikasikan bagaimana proses agenda setting dalam pembuatan kebijakan 'no texting while driving' di Negara Bagian Michigan, Amerika Serikat pada tahun 2010. Studi ini menjelaskan bagaimana hubungan opini publik dalam proses pembuatan kebijakan 'no texting while driving.' Opini publik yang dilihat dan dibangun oleh pengaruh media, dimana Oprah Winfrey berperan sebagai media yang dapat mempengaruhi opini publik dari masyarakat Michigan. Pada akhirnya, dengan terciptanya opini publik mengenai 'no texting while driving' membuat pelaksanaan proses legislasi dalam agenda publik dan pemerintah untuk kebijakan ini dapat terlaksana lebih cepat.

---

This thesis is a qualitative research that identifies how the process of agenda setting in policy making of "no texting while driving" in the State of Michigan, USA in 2010. This study describes how the relation of public opinion in the policy-making process "no texting while driving" is. Public opinion is seen and built by the influence of media, Oprah Winfrey which acts as a medium that can influence public opinion of the people of Michigan. In the end, with the creation of public opinion about "no texting while driving" makes the implementation of the legislative process in the public and the government's agenda for this policy can be implemented more quickly."

"Dua puluh tahun sejak transisi politik Indonesia pada tahun 1998, kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa Orde Baru belum dapat diselesaikan. Indonesia menghadapi situasi impunitas, sementara agenda keadilan transisi semakin hilang dari diskursus publik. Disertasi ini meneliti dan menganalisa bagaimana pendekatan advokasi yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat LSM dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM terhadap kebijakan Bantuan Medis dan Psikososial BMP Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK , tidak hanya memperbaiki prosedur dan pelaksanaan kebijakan BMP tetapi juga dapat mendorong kelanjutan agenda keadilan transisi di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa kualitas pemulihan dari kebijakan BMP ditentukan oleh koherensi internal dan eksternal dari kebijakan tersebut. Advokasi yang dilakukan oleh LSM dan Komnas HAM terhadap kebijakan BMP telah menyentuh hal-hal yang menjadi masalah di dalam koherensi kebijakan BMP. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan ilmu kesejahteraan sosial tidak hanya bersifat komplementer terhadap pendekatan hukum dalam memandang korban dan hak-hak korban, melainkan justru memberikan perspektif baru dalam memandang fungsi kelembagaan LPSK dan Komnas HAM sebagai Lembaga Pelayanan Manusia.

---

Twenty year after Indonesia rsquo;s political transition in 1998, gross human rights violations that occurred during the New Order have not yet being settled. Indonesia is facing impunity, meanwhile the transitional justice agendas are disappearing from public discourse. This dissertation studies and analyses how the advocacy approach, which have been used by Non Governmental Organizations NGOs and the National Human Rights Commission of Indonesia Komnas HAM towards the Medical and Psychosocial Assistance rsquo;s policy BMP of the Victims and Witness Protection Agency LPSK , could not only improve the procedures and the implementation of BMP policy, but could also further drive the transitional justice agendas in Indonesia. This research found that the quality of reparation provided by BMP policy was determined by the internal and external coherence of the policy. Advocacy that were conducted by NGOs and Komnas HAM towards BMP policy have addressed the coherences of BMP policy. This research concludes that social welfare approach is not just a complementary to the legal approach in looking at the victims and the rights they are entitled. Instead, it gives new perspective in looking at the institutional role of LPSK and Komnas HAM as Human Service Organizations HSO ."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses agenda setting dalam kajian sentralisasi pengadaan. Untuk mengetahui proses agenda setting dalam kajian sentralisasi pengadaan, peneliti menganalisis dengan mengadopsi teori agenda setting milik Kingdon dan menggunakan tiga dimensi, yaitu aliran masalah, aliran politik, dan aliran kebijakan. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist dan hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dan menggunakan data- data sekunder. Kajian sentralisasi pengadaan merupakan solusi kebijakan yang ditawarkan Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah pengadaan dan mendorong pengadaan ke arah yang lebih baik. Dari penelitian ini dapat dilihat dalam proses agenda setting kajian sentralisasi pengadaan, masalah-masalah pengadaan telah menjadi masalah publik yang dirasakan oleh beragam actor pengadaan, namun sentralisasi pengadaan tidak menjadi solusi tunggal untuk menyelesaikan masalah- masalah pengadaan. Hal tersebut dipengaruhi oleh tidak adanya dorongan oleh aktor-aktor politik untuk memasukan isu pengadaan ke dalam agenda resmi pemerintah. Selain tidak adanya dorongan politik, terdapat ketidaksesuaian masalah pengadaan dengan solusi yang ditawarkan Pemerintah Indonesia, sehingga terdapat resistensi dalam memasukan sentralisasi pengadaan ke dalam agenda resmi pemerintah. Maka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu mengkaji ulang sentralisasi pengadaan agar kebijakan yang dihasilkan mampu mendorong pengadaan yang lebih baik.

---

The research aims to analyze the agenda setting process in the procurement centralization study. To figure out the agenda setting process in the procurement centralization study, researcher using Kingdon's agenda setting theory and using three dimensions, namely the problem streams, political stream, and policy streams. The results of this research were obtained through in-depth interviews with relevant informants and using secondary data. The procurement centralization study is a policy solution offered by the Government of Indonesia to solve procurement problems and to make a slightly improved on provurement system.

From this research, researcher found that agenda setting process of the procurement centralization study, procurement problems have become a public issue felt by various procurement actors, but centralization of procurement is not a single solution to resolve procurement problems. The lack of encouragement by political actorsmakes procurement issues more difficult to be included on the governments official agenda. In addition to the lack of political impetus, there is a mismatch between the procurement problems and the centralization of procurement which was initiated by the Government of Indonesia which makes it increasingly difficult to centralize procurement into the official government agenda. Accordingly, National Public Procurement Office needs to review the centralization of procurement so that the resulting policy is able to encourage procurement into a better system."

"ABSTRAKTugas Karya Akhir ini membahas proses-proses keberhasilan suatu Agenda Setting di Washington D.C. mengenai Legalisasi Mariyuana untuk keperluan rekreasional pada tahun 2015. Terdapat beberapa faktor yang meloloskan Agenda Setting Initiative 71 di Washington D.C. Faktor-faktor tersebut adalah peran dari kelompok kepentingan DCMJ , pemerintah, dan masyarakat. Tugas akhir ini berupaya menjelaskan bagaimana proses legalisasi Mariyuana di suatu negara bagian walaupun bertolak belakang dengan hukum yang ada di Amerika Serikat. Hasil dari penelitian ini menjelaskan adanya faktor-faktor dan aktor yang meloloskan Agenda Setting di Washington D.C. dengan studi kasus legalisasi Mariyuana untuk keperluan rekreasional, bisa diloloskan untuk masuk ke pemungutan suara secara langsung pada tahun 2015.

---

ABSTRACTThis thesis aims to discuss the process of successing the Agenda Setting in Washington D.C. regarding the legalization of Mariyuana spesifically for recreational purposes in the year of 2015. There were several factors that help to passed the Agenda Setting Initiative 71 in Washington D.C. Those factors were the role from pressure group DCMJ, government and civils. This thesis seeks to explain the process on legalizing Mariyuana in a state eventhough it rsquo s contrary to the law that applies in the United States of America. The result of this study explains how the factors have helped to pass the Agenda Setting regarding the legalization of Mariyuana in Washington D.C. and made it able to continue the next process directly which is the ballot initiative that also being held in 2015."

"Tesis ini membahas mengenai agenda setting isu pekerja migran di ASEAN dalam politik luar negeri Indonesia periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Serta strategi politik luar negeri Indonesia pada KTT ke-19 ASEAN tahun 2011 terutama dalam isu pekerja migrant. Selain itu peneliti akan menganalisa mengenai faktor-faktor internal dan ekstenal yang mempengaruhi perumusan strategi politik luar negeri Indonesia, pada khususnya strategi Indonesia dalam isu pekerja migrant pada KTT ke-19 ASEAN tahun 2011. Pada bagian ini akan dianalisa mengenai faktor-faktor internal yang mempengaruhi Indonesia dalam penyusunan dan perumusan politik luar negerinya. Serta faktor eksternal yang mempengaruhi Indonesia dalam perumusan politik luar negerinya terdin atas posisi Indonesia dalam ASEAN tentang isu pekerja migrant dan tuntutan tanggung jawab dari negara besar kepada ASEAN untuk memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya HAM para pekerja migrant.

---

This thesis discusses the issue of setting the agenda in the ASEAN migrant workers in Indonesia?s foreign policy the second term of President Susilo Bambang Yudhoyono. Also Indonesia?s foreign policy strategy in the 19th ASEAN Summit in 2011, especially the issue of migrant workers. In addition the researchers will analyze the factors that affect the intemal and extemal formulation of Indonesia's foreign policy strategy, in particular Indonesia strategy on the issue of migrant Workers in the 19th ASEAN Summit in 2011. In this section we will analyze the intemal factors that affect Indonesia in the preparation and formulation of foreign policy. And extemal factors that affect Indonesia in the formulation of foreign policy consists of Indonesia in the ASEAN position on the issue of migrant Workers and demands great responsibility of the ASEAN countries to pay attention to Human Rights (HAM), particularly the human rights of migrant Workers."

"

Studi mengenai media massa, khususnya teori penentuan agenda, menjadi lebih dinamis dan menarik sejak kemunculan internet. Perubahan ini memprediksi bahwa era penentuan agenda mungkin akan segera berakhir karena setiap individu memiliki agenda media eksternal masing-masing yang lebih terfragmentasi. Fenomena ini melahirkan teori penentuan agenda terbalik yang mengatakan bahwa isu atau agenda publik yang muncul dalam media sosial bisa memengaruhi agenda media massa tradisional dalam waktu yang singkat. penelitian ini bertujuan untuk melihat proses yang terjadi di Indonesia dalam konteks pemilihan umum 2019. Studi kasus digunakan dalam penelitian ini, dan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi dan studi literatur. Sedangkan teknik analisis yang dipakai ialah teknik pembangunan penjelasan. Penelitian dilakukan dengan melakukan observasi terhadap dua aktor politik dalam akun twitternya. Hasil penelitian menunjukan proses penentuan agenda terbalik yang terjadi melewati tiga tahapan penentuan agenda terbalik. Namun, terdapat beberapa temuan berbeda dengan studi-studi sebelumnya.

---

The study of mass media, especially agenda-setting theory, has become more dynamic and interesting since the advent of the internet. This change predicts that the agenda-setting era will probably end because everyone now has their own more fragmented external media agenda. This phenomenon evokes the emergence of reversed agenda-setting theory, which states that public issues or agendas that appear on social media can affect the agenda of traditional mass media in a short time. This research aims to look at the reversed agenda-setting process that occurs in Indonesia in the context of the 2019 general election. Case studies are used in this study, and the data collection techniques used are observation and literature studies. Moreover, the analytical technique used is explanation building technique. This research was conducted by observing two political actors in their twitter accounts. The results of the study show that the process of reversed agenda-setting occurred throught three stages of reversed agenda-setting. However, there are several different findings from previous studies.

"

"Agenda setting memprediksikan bahwa agenda media memengaruhi agenda publik, sementara agenda publik itu sendiri akhirnya memengaruhi agenda kebijakan. Media berita tidak hanya memberi tahu apa yang harus dipikirkan khalayak; juga memberi tahu bagaimana khalayak mempertimbangkan hal itu. Agenda media merupakan hasil pemrograman internal, iditorial, dan keputusan manajerial dan pengaruh-pengaruh luar dari sumber-sumber nonmedia seperti pihak- pihak yang berpengaruh secara sosial, sponsor-sponsor iklan, maupun pejabat pemerintah dan sebagainya."

"In this evaluation of the international legal standing of the right to reparation and its practical implementation at the national level, Christine Evans outlines State responsibility and examines the jurisprudence of the International Court of Justice, the Articles on State Responsibility of the International Law Commission and the convergence of norms in different branches of international law, notably human rights law, humanitarian law and international criminal law. Case studies of countries in which the United Nations has played a significant role in peace negotiations and post-conflict processes allow her to analyse to what extent transitional justice measures have promoted State responsibility for reparations, interacted with human rights mechanisms and prompted subsequent elaboration of domestic legislation and reparations policies. In conclusion, she argues for an emerging customary right for individuals to receive reparations for serious violations of human rights and a corresponding responsibility of States."

"Indonesian society in this reform era want the open political system, so likewise with national process system. Press hoped to refer on public agenda where the source of information is so variation which could be mass media coverage matter. With like this press work mechanism, hoped that press become an effective agent of social control in to raise imbalances happened."