Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKInefisiensi birokrasi terbukti menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kajian terdahulu menjelaskan infesiensi birokrasi di Indonesia dapat diatasi melalui budaya organisasi dan profesionalitas. Meski demikian, hasil studi tersebut memiliki kekurangan, karena tidak melihat kaitan budaya organisasi dengan kelekatan sosial yang dapat meningkatkan kapasitas inovasi dari suatu organisasi. Profesionalitas yang disebutkan pada studi sebelumnya pun tidak dirujuk dalam tekanan isomorfisma normatif. Oleh karena itu, penelitian ini menjelaskan tekanan isomorfisma normatif sebagai anteseden terhadap pengaruh budaya organisasi dengan kelekatan sosial pada Otoritas Jasa Keuangan OJK. Penelitian ini dilakukan kepada pegawai satuan kerja Departemen Keuangan DKEU, Departemen Learning and Assesment Centre DLAC , serta Departemen Organisasi dan SDM DOSM OJK dengan pendekatan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner. Penelitian ini memperlihatkan bahwa tekanan isomorfisma normatif dan budaya organisasi memiliki bentuk hubungan positif pada Otoritas Jasa Keuangan. Serta, penelitian ini juga menunjukan bahwa hubungan antara budaya organisasi terhadap tingkat kelekatan sosial postif pada Otoritas Jasa Keuangan.

---

ABSTRACTBureaucratic inefficiency is proved to inhibit the economic growth of a country. Previous studies explain bureaucratic inefficiency in Indonesia can be overcome through organizational culture and professionalism. Nevertheless, the results of the studies have disadvantages, because they do not see the association of organizational culture with social embeddedness that can increase the innovation capacity of an organization. The professionalism mentioned in the previous studies were not referred to normative isomorphism pressures. Therefore, this study describes normative isomorphism pressure as an antecedent to the influence of organizational culture with social embeddedness to the Financial Services Authority Otoritas Jasa Keuangan or OJK. This research was conducted to employees of Department of Financial DKEU, Department of Learning and Assessment Center DLAC , and Department of Organization and Human Resources DOSM with quantitative approach through questionnaires distribution. This study shows that normative isomorphism pressures and organizational culture have a positive relationship on the Financial Services Authority. This study also shows that the relationship between organizational culture and social embeddedness also have been positive on the Financial Services Authority. "

"Manusia sebagai makhluk sosial cenderung akan berkelompok dengan manusia lain yang sepaham dan sejalan dengan dirinya lalu membentuk organisasi. Begitu juga dengan Abang dan None Jakarta yang memiliki kesadaran dan kebutuhan akan suatu wadah mereka bernaung dalam sebuah organisasi yang diberi nama Ikatan Abang None Jakarta. Kehadiran organisasi ini sebagai tempat bertemunya para Abang dan None Jakarta dari berbagai wilayah dan angkatan agar potensi yang mereka punya bisa disalurkan. Keinginan mereka untuk membentuk organisasi ini dilandasi pada keinginan untuk mencapai tujuan yang ingin mereka raih sesuai kesepakatan bersama. Untuk mencapai itu semua, dibutuhkan suatu organisasi dengan budaya organisasi di dalamnya untuk menyatukan mereka yang datang dari latar belakang yang beragam. Karya ilmiah ini bertujuan untuk menggambarkan fungsi budaya organisasi di Ikatan Abang None Jakarta dalam proses integrasi anggotanya. Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan pengamatan terlibat dan wawancara mendalam. Budaya organisasi ini dibentuk untuk menjadi panduan dalam proses adaptasi dan integrasi anggotanya. Dalam pelaksanaannya, organisasi ini sering mendapatkan hambatan baik dari dalam dan luar. Apabila budaya organisasi sudah dijalankan dengan baik untuk menguatkan organisasi serta meredam hambatan-hambatan yang ada, maka tujuan organisasinya bisa tercapai dan kesempatan-kesempatan yang didapat Ikatan Abang None Jakarta bisa maksimal.

---

Humans as social creatures tend to be grouped with other human beings who are in line with himself and then formed an organization. It is also happened with Abang and None Jakarta who have the awareness and the need to grouped and formed an organization named Ikatan Abang None Jakarta. The presence of this organization as a meeting place of Abang and None Jakarta from various regions and batches to channel their passion and express their talents. Their desire to form this organization based on the desire to achieve goals they want to achieve according to mutual agreement. To achieve that, it takes an organizational culture to bring together those who come from diverse backgrounds. The purpose of this writing is to illustrates the function of organizational culture at Ikatan Abang None Jakarta in the integration process of its members. This study was carried out based on qualitative research methods and also applying techniques of participant observation and depth interviews. This organizational culture is formed to guide the adaptation and integration process of its members. In practice, the organization often faces both internal and external barriers. If the organizational culture is well executed to strengthen the organization and reduce the existing barriers, then the organizational goals can be achieved and the opportunities obtained by Ikatan Abang None Jakarta can be maximized."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan otoritas jasa keuangan dalam pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang yang dikaitkan dengan fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Pelrindungan terhadap kepentingan para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode eksplanatoris dengan pendekatan konsep dan peraturan perundang-undangan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Kewenangan OJK dalam mengajukan permohonan PKPU haruslah dimaknai sebagai bagian dari fungsi pengawasan kepada Perusahaan asuransi, untuk itu kewenangan OJK dalam pengajuan permohonan PKPU harus pula dimaknai hanya untuk dan atas nama Perusahaan asuransi. OJK tidak bisa membatasi hak para kreditur untuk mengajukan permohonan PKPU karena melanggar prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHP; Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Baik pengawasan preventif maupun pengawasan represif yang dilakukan oleh OJK dalam industri asuransi hingga saat ini belum berjalan optimal. Hal tersebut ditandai dengan munculnya berbagai persoalan gagal bayar dari berbagai perusahaan asuransi di tanah air. Hal ini membuktikan OJK telah gagal melaksanakan pengawasan secara optimal. Untuk itu, dalam pengajuan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi, OJK tidak boleh membatasi hak para Kreditur di dalam mengajukan permohonan PKPU karena permohonan PKPU merupakan cara terbaik didalam menyelesaiakan persoalan hukum khususnya berkenaan dengan pembayaran klaim asuransi para nasabah yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.Hal ini penting guna mewujudkan pengawasan yang seimbang baik untuk kepentingan Kreditor maupun untuk kepentingan Debitur, yang pada akhirnya dapat mewujudkan keadilan bagi para pihak dalam perjanjian asuransi.

---

This study aims to analyze the authority of the financial services authority in submitting a postponement of debt payment obligations associated with the supervisory function of the Financial Services Authority and the protection of the interests of the parties. This research is a normative juridical research that uses an explanatory method with a conceptual approach and laws and regulations that are analyzed qualitatively. The results of the study show that the authority of the OJK in submitting a PKPU application must be interpreted as part of the supervisory function to insurance companies, for that the OJK's authority in submitting a PKPU application must also be interpreted only for and on behalf of the insurance company. OJK cannot limit the rights of creditors to apply for PKPU because it violates the principle of freedom of contract as regulated in Article 1338 of the Criminal Code; Article 27 paragraph (1) jo. Article 28 D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Article 17 of Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights. Both preventive and repressive supervision carried out by OJK in the insurance industry have not yet run optimally. This is marked by the emergence of various problems of default from various insurance companies in the country. This proves that OJK has failed to carry out optimal supervision. For this reason, in submitting a PKPU application to an insurance company, OJK may not limit the rights of creditors in submitting a PKPU application because a PKPU application is the best way to resolve legal issues, especially with regard to payment of insurance claims for customers who are due and can be billed. This is important in order to realize balanced supervision both for the benefit of Creditors and for the interests of Debtors, which in the end can achieve justice for the parties in the insurance agreement."

"Latar belakang penelitian ini adalah PT. Y sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) daripada PT. Bank X Tbk. menghadapi permasalahan likuiditas dan permodalan serta termasuk kategori Bank dalam pengawsan intensif sehingga diatasi OJK dengan memberikan dua perintah tertulis, namun pada akhirnya perintah tertulis itu tidak dilaksanakan oleh PT. Y. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah pengaturan mengenai perintah tertulis OJK terkait dengan penyelamatan bank yang sedang bermasalah dan akibat hukum terhadap Bank yang tidak patuh terhadap perintah tertulis Otoritas Jasa Keuangan. Kesimpulan penelitian menunjukan bahwa Kewenangan OJK untuk memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan diatur pada Pasal 9 huruf d UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK guna memastikan ketaatan yang berisikan langkah-langkah sebagaimana terdapat pada Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Perbankan dan Pasal 8 ayat (2) POJK No. 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum. Kemudian, ketidakpatuhan PT. Y sebagai PSP terhadap perintah tertulis OJK dapat menyebabkan sanksi secara perdata, pidana, dan administratif. Penelitian ini ditulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap bahan-bahan tertulis. Saran yang dihasilkan, yaitu kepada OJK agar menyusun pedoman mengenai klasifikasi tata persuratan terkait perintah tertulis, kepada kepolisian dan kejaksaan hendaknya menerapkan prinsip ultimum remedium, dan kepada Bank yang bermasalah harus mengetahui bahwa terdapat asas kemanfaatan dan asas kepentingan umum dalam hal menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dengan mematuhi langkah-langkah yang diperintahkan oleh OJK.

---

The background of this research is PT. Y as Controlling Shareholder (PSP) of PT. Bank X Tbk. faced liquidity and capital issues as well as the category of Banks under intensive supervision so that OJK was overcome by giving two written orders, but in the end, the written order was not carried out by PT. Y. The formulation of the problem in this study, namely how to regulate the OJK written order in relation to rescuing a bank that is in progress and the legal consequences of a bank that does not comply with the written order of the OJK. The conclusion of this research shows that the non-compliance of PT. Y as PSP for written orders from OJK may result in civil, criminal, and administrative sanctions. Then, the OJK's authority to give written orders to Financial Services Institutions is regulated in Article 9 letter d of Law no. 21 of 2011 concerning OJK to ensure compliance containing steps contained in Article 37 paragraph (1) of the Banking Law and Article 8 paragraph (2) POJK No. 15 / POJK.03 / 2017 concerning Status of Determination and Follow-Up of Commercial Bank Supervision. This thesis is written using a normative juridical research method with a qualitative approach to written materials. The resulting suggestions, namely to the OJK to compile a new classification of correspondence related to written orders, to the police and prosecutors to apply the ultimum remedium principle, and to banks that must be aware that there is a principle of benefit and public interest in terms of public supervision of the banking industry by complying with the steps ordered by the OJK."

"Investasi saham di bursa efek Indonesia menjadi kian populer. Mengacu pada pertumbuhan secara kuantitas, peningkatan jumlah investor Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Namun secara kualitas, jumlah investor aktif di bursa efek Indonesia hanya sekitar 40.000 ribu dari total 850.000 ribu investor saham (Laporan Tahunan BEI 2018) .Beberapa studi sebelumnya menunjukkan perilaku investasi dipengaruhi faktor internal investor seperti emosi investor, dan karakteristik demografi, juga faktor eksternal investor seperti faktor cuaca/lingkungan, perilaku herd, jaringan sosial, dan informasi pada jaringan sosial. Tujuan penelitian ini melihat pertumbuhan kuantitas tidak dibarengi dengan pertumbuhan kualitas investor dijelaskan dengan konteks di dalam organisasi investasi yaitu galeri investasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan pengumpulan data secara daring dengan metode sampling haphazard. Hasil survei yang didapat setelah proses clean data, adalah 111 data responden yang merupakan anggota 31 galeri investasi di Pulau Jawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan rendah terkait tingkat perilaku investasi anggota, juga pada tingkat keterlekatan pada organisasi, dan personal mastery mereka. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang lemah antara tingkat keterlekatan pada organisasi dengan tingkat perilaku investasi sementara, variabel bebas personal mastery menunjukkan kekuatan hubungan yang sangat lemah. Dengan terdapatnya hubungan, penelitian ini mendukung teori dari Mark Granovetter terkait keterlekatan sosial dilihat dari bentuk-bentuk relasi sosial dalam organisasi Galeri Investasi.

---

Stock investment in the Indonesian stock exchange is becoming more popular. Referring to the growth in quantity, an increase number of Indonesian investors has increased significantly every year. But in quality, the number of active investors in the Indonesian stock exchange is only around 40,000 thousand from a total of 850,000 thousand stock investors (BEI 2018 Annual Report). Some previous studies show investment behavior is influenced by investors' internal factors such as investor emotions, and demographic characteristics, besides there are investor external factors such as weather / environmental factors, herd behavior, social networks, and information on social networks. The purpose of this study looks at quantity growth not accompanied by growth in investor quality explained by the context within the investment organization, namely Galeri Investasi. This research uses a quantitative approach by collecting data online with the haphazard sampling method. The survey results obtained after the clean data process, are 111 respondents who are members of 31 investment galleries in Java. The results showed that there was a low tendency related to the level of investment behavior of members, the level of organizational embeddedness , and their personal mastery too. The results showed that there was a weak relationship between the level of organizational embeddedness and the level of investment behavior while the independent variables of personal mastery showed a very weak relationship. With the existence of a relationship, this research supports the theory of Mark Granovetter related to social embeddedness seen from the forms of social relations in Galeri Investasi"

"Kegagalan konstruksi masih menjadi isu utama dalam dunia konstruksi terutama di Indonesia. Ini dibuktikan dengan banyaknya kegagalan konstruksi pada proyek skala besar. Padahal pemerintah Indonesia mewajibkan semua kontraktor Kelas Besar untuk memiliki sertifikasi ISO 9001. Hal ini dianggap Indonesia belum melaksanakan dengan baik Implementasi Sistem Manajemen Mutu (QMS) oleh kontraktor Kelas Besar. Studi sebelumnya telah menyatakan bahwa implementasi SMM dalam suatu organisasi harus memperhatikan budaya-budaya yang ada didalam organisasi. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan gambaran pengembangan budaya mutu dalam mejalankan sistem manajemen mutu berdasarkan ISO 9001 yang berbasis budaya organisasi dan budaya nasional yang saling mempengaruhi pada perusahaan kontraktor khususnya di Indonesia. Analisis penelitian ini dengan mengolah 151 data responden menggunakan SPSS dan SmartPLS. Dari hasil analisis didapatkan bahwa Budaya Nasional, Sistem Manajemen Mutu dan Budaya Organisasi mempengaruhi pengembangan Budaya Mutu. Adapun indikator signifikan dominan dari variabel Budaya Nasional terhadap pengembangan Budaya Mutu yaitu indivualisme / kolektivisme dan power distance. Sedangkan indikator signifikan dominan dari variabel Sistem Manajemen Mutu terhadap pengembangan Budaya Mutu yaitu konteks organisasi dan operasional. Dan indikator signifikan dominan dari variabel Budaya Organisasi terhadap pengembangan Budaya Mutu yaitu Usaha Pencapaian Kinerja dan Kepemimpinan. Untuk mengembangan Budaya Mutu dipengaruhi oleh Budaya Nasional, Sistem Manajemen Mutu dan Budaya Organisasi. Penelitian ini bisa menjadi bahan ataupun masukan dalam mengembangkan Budaya Mutu untuk mengurangi tingkat kegagalan konstruksi pada perusahaan jasa pelaksana konstruksi BUMN di Indonesia pada masa mendatang.

---

Construction failure is still a major issue in the construction world, especially in Indonesia. This is evidenced by the number of construction failures on large-scale projects. In fact, the Indonesian government requires all large-scale contractors to have ISO 9001 certification. Previous studies have stated that the implementation of QMS in an organization must pay attention to the cultures that exist within the organization. The purpose of this study is to provide an overview of the development of a quality culture in implementing a quality management system based on ISO 9001 based on organizational culture and national culture that influence each other in contracting companies, especially in Indonesia. The analysis of this research by processing 151 respondents' data using SPSS and SmartPLS. From the results of the analysis, it was found that the National Culture, Quality Management System and Organizational Culture affect the development of Quality Culture. The dominant significant indicators of the National Culture variable on the development of Quality Culture are individualism/collectivism and power distance. While the dominant significant indicator of the Quality Management System variable on the development of Quality Culture is the organizational and operational context. And the dominant significant indicator of the Organizational Culture variable on the development of Quality Culture is Efforts to Achieve Performance and Leadership. To develop a Quality Culture influenced by the National Culture, Quality Management System and Organizational Culture. This research can be used as material or input in developing a Quality Culture to reduce the rate of construction failure in BUMN construction service companies in Indonesia in the future."

"Tesis ini membahas konten, konteks dan proses pembangunan kesiapan untuk berubah pada pegawai PT Askes (Persero), yang berubah akibat penetapan Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Penelitian ini adalah studi kuantitatif pada 483 orang karyawan PT Askes (Persero) dalam kurun waktu November s.d Desember tahun 2013. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat spiritualitas individu, budaya keterlibatan, dan konsistensi memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat kesiapan untuk berubah. Selanjutnya, studi ini juga menemukan bahwa tingkat kesiapan untuk berubah memiliki pengaruh yang negatif terhadap penyimpangan perilaku organisasi. Penelitian ini menyarankan agar PT Askes (Persero) harus membangun keterlibatan dan konsistensi karyawan melalui nilai-nilai immaterial serta posisi yang spiritual dalam meningkatkan kesiapan untuk berubah individu. Peningkatan kesiapan untuk berubah penting dalam mencegah penyimpangan perilaku organisasi baik selama periode transformasi maupun dalam operasionalisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mendatang.

---

The study discusses the content, context, and process development readiness for change on employees of PT Askes (Persero), which changed as a result of the establishment of Act No. 40 of 2004 on National Social Security System and Law No. 24 of 2011 of the Social Security Agency. This research is a quantitative study on 483 employees of PT Askes (Persero) in the period of November to December 2013.

Results showed that the level of individual spirituality, involvement culture, and consistency culture has a positive effect on the level of readiness for change. Furthermore, the study also found that the level of readiness for change has a negative effect on organizational misbehavior.

This study suggested that PT Askes (Persero) has to build employee involvement and consistency culture through immaterial values and spiritual position in increasing individuals? readiness for change. Increasing readiness for change is important in preventing the organizational misbehavior during the period of transformation as well as the operationalization of Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan to come."

"Tesis ini membahas secara komprehensif aspek yang bersifat esensial yaitu independensi, yang dimiliki suatu otoritas yang berwenang penuh atas pengaturan dan pengawasan sektor finansial di Indonesia, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Alasan pentingnya independensi tersebut adalah agar OJK dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan pengawasan di sektor jasa keuangan secara optimal dan efektif. Independensi diperlukan agar OJK dapat melindungi diri khususnya dari intervensi industri jasa keuangan yang diawasinya maupun dari campur tangan politik. Hal tersebut dimaksudkan agar setiap regulasi dan pengawasan yang dilakukan OJK benar-benar bersifat objektif, tanpa dipengaruhi intervensi dari pihak manapun dan untuk mencegah potensi benturan kepentingan antara para pelaku yang saling berinteraksi di sektor jasa finansial. Sifat independen tersebut harus diwujudkan karena concern dan tujuan utama pembentukan OJK sebagai lembaga/otoritas pengatur dan pengawas adalah menyangkut kepercayaan masyarakat bagi sektor finansial dan pencapaian tujuan stabilitas keuangan.

---

This thesis addresses comprehensively an essential aspect, independence, of a fully competent authority overseeing the regulation and supervision of the financial sector in Indonesia, namely the Financial Services Authority (otoritas jasa keuangan / OJK). The underlying reason of the importance of OJK's independence is for OJK to perform their duties and functions in supervising the financial services sector in Indonesia in the best possible and most effective manner. This element of independence is imperative for OJK to shield itself from third party intervention operating in the financial services industry to which it supervises, as well as from political interference. It is intended that every regulation issued and supervision carried out by OJK are truly objective, independent of intervention from any third party, and to prevent potential conflicts of interest between the actors that interact in the financial services sector. Such element of independence must be maintained to address the main concern and objective of OJK?s establishment, as the regulatory and supervisory authority, which revolves around the public confidence in the financial sector and the achievement of financial stability."

"Tesis ini membahas budaya organisasi yang direpresentasikan oleh pustakawan dan staf perpustakaan layanan referensi di perpustakaan Kenanga. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode etnografi. Dalam penelitian ini pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan wawancara di ruang layanan referensi perpustakaan Kenanga. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa representasi budaya organisasi yang dilakukan dalam rutinitas sehari-hari di layanan referensi perpustakaan Kenanga adalah penggunaaan teknologi informasi dan komunikasi, penggunaan papan nama di meja kerja, layanan terbaik kepada pengguna dengan menyediakan jasa konsultasi pustakawan untuk pengguna, keterlibatan aktif pustakawan, dan absensi pengguna, kerjasama yang baik diantara staf dan pustakawan, dan pekerjaan yang multitasking. Penelitian ini menyimpulkan bahwa budaya organisasi di layanan referensi perpustakaan Kenanga berdasarkan sembilan nilai Kenanga sebagai identitas bersama di lingkungan Kenanga. Representasi budaya organisasi di layanan referensi perpustakaan Kenanga mencakup nilai kemartabatan, tanggung jawab, dan kebersamaan. Nilai kemartabatan direpresentasikan melalui perilaku pustakawan membantu kesulitan pengguna, pengunaan bahasa yang sopan, pandai berkomunikasi terhadap kelompok pengguna yang beragam. Nilai tanggung jawab direpresentasikan melalui capaian target bekerja, pekerjaan multitasking, dan keaktifan pustakawan. Nilai kebersamaan direpresentasikan dalam perilaku bekerjasama dan kolaborasi antar pustakawan.

---

This thesis discusses organizational culture represented by librarians and reference service library staff in the Kenanga library. This study uses qualitative research with ethnographic methods. In this study, conversion of data with direct interviews and interviews in the Kenanga library reference service room. The results revealed that the representation of organizational culture carried out in daily routines in the Kenanga library reference service is the use of information and communication technology, the use of nameplate on the work desk, the best service for users by providing librarian consulting services to users, active librarians, and attendance users, good collaboration between staff and librarians, and multitasking work. This study discusses organizational culture in the Kenanga library reference service based on nine Kenanga values as a shared identity in the Kenanga neighborhood. Representation of organizational culture in the Kenanga library reference service regulates the values of dignity, responsibility, and togetherness. The value of dignity represented through librarian policies helps user problems, use of language that is polite, good at communicating with diverse groups of users. The value of responsibility is represented through the achievement of work targets, multitasking work, and active librarians. The value of togetherness is represented in the training carried out and collaboration between librarians."