Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang lembaga Kementerian Sekretariat Negara sebagai bagian dalam lembaga kepresidenan Indonesia selain terdapatnya lembaga Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Presiden. Sampai dengan saat ini, masih dilakukan pembedaan antara Kementerian Sekrerariat Negara dengan Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Presiden meskipun diantaranya menjalankan tugas dan fungsi yang serupa yakni dalam rangka membantu Presiden selaku kepala negara dan sekaligus selaku kepala pemerintahan dalam sistem pemerintahan presidensiil yang dianut dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Pembedaan antara lembaga Sekretariat Negara dengan Sekretariat Kabinet merupakan sebuah bentuk kekeliruan dalam sistem pemerintahan presidensiil, yang tidak mengenal pembedaan ataupun pemisahan antara Presiden selaku kepala negara dan selaku kepala pemerintahan sehingga melalui penelitian ini akan disampaikan gagasan mengenai permasalahan tersebut melalui tinjauan historis, yuridis, bahkan terhadap aspek perbandingan dengan lembaga serupa di negara lain. Gagasan unifikasi lembaga kepresidenan yang diangkat dalam penelitian ini diharapkan dapat mewujudkan sistem ketatanegaraan yang lebih ideal dan optimal untuk ke depannya.

---

This research discusses about the structure of institution of The Ministry of State Secretariat of The Republic of Indonesia as its standing on Indonesias presidential institution besides The Cabinet Secretariat and The Office of President Staff. Until today, the differentiation amongs the three organization still held despite performing the same duty, which is doing the service for the President as the head of state and the head of government in presidential system adopted in Indonesia. The differentiation is clearly a misconception in presidential system which does not separate the function of President as head of state or as the head of government. This thesis explains about the problem based on historical, juridicial, even comparatical studies about the standing of State Secretariat institution in other nations. Idea about presidential institution unification which is discussed in this thesis is expected to make the governmental system in Indonesia could be more optimal and ideal."

"Sistem layanan kearsipan memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas layanan arsip di instansi pemerintah. Asisten Deputi Dokumentasi, Diseminasi, Arsip Kepresidenan Dan Kementerian Di Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia bertanggung jawab dalam Pemberkasan arsip dinamis inaktif, termasuk arsip lembaga tinggi negara yang belum tertata dengan baik sejak tahun 1972–2000. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem layanan kearsipan dengan batasan Pemberkasan arsip dinamis inaktif lembaga tinggi negara tahun 1972-2000 pada Asisten Deputi Dokumentasi, Diseminasi, Arsip Kepresidenan Dan Kementerian di Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dengan mengadopsi DeLone and McLean’s Information System Success Model (2003). Model ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas sistem dalam aspek kualitas sistem, kualitas informasi, dan kepuasan pengguna. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Paradigma Kontruktivisme Metode Studi Kasus yang mencakup wawancara dan observasi terhadap arsiparis serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas sistem layanan kearsipan dengan batasan arsip dinamis inaktif lembaga tinggi negara tahun 1972-2000, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas sistem layanan kearsipan tersebut pada Asisten Deputi Dokumentasi, Diseminasi, Arsip Kepresidenan Dan Kementerian di Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

---

The archival service system plays a crucial role in supporting the effectiveness of archival services in government institutions. The Assistant Deputy for Documentation, Dissemination, Presidential and Ministerial Archives at the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia is responsible for the filing of inactive dynamic archives, including high state institution archives that have not been properly organized since 1972–2000. This study aims to analyze the implementation of the archival service system, specifically focusing on the filing of inactive dynamic archives of high state institutions from 1972 to 2000 under the Assistant Deputy for Documentation, Dissemination, Presidential and Ministerial Archives at the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia by adopting the DeLone and McLean’s Information System Success Model (2003). This model is used to evaluate the system's effectiveness through aspects of system quality, information quality, and user satisfaction. The study employs a qualitative approach with a Constructivist Paradigm and a Case Study Method, including interviews and observations with archivists as well as analysis of related documents. The results of this study are expected to provide insights into the effectiveness of the archival service system with a focus on inactive dynamic archives of high state institutions from 1972 to 2000 and offer recommendations for improving the quality of archival services under the Assistant Deputy for Documentation, Dissemination, Presidential and Ministerial Archives at the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia."

"Inisiatif optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan salah satu bentuk inisiatif strategis dari Sekretariat Presiden (Setpres) yang tertuang dalam rencana strategis Setpres 2020-2024. Setpres dalam menjalankan kegiatan operasional maupun administrasi menetapkan konsep zero mistake, sehingga dalam melaksanakan pekerjaan diharuskan untuk teliti dan berhati-hati agar dapat meminimalisir munculnya risiko kesalahan dan timbulnya persepsi yang buruk terhadap kinerja Setpres. Layanan Setpres dituntut agar dapat memberikan data dan informasi yang aman dan handal dalam proses pengambilan keputusan. Namun pada kenyataannya pengelolaan aset dan risiko pada pusat data belum dikelola dengan baik dan bersifat spontanitas saja. Oleh karenanya dengan penelitian ini diharapkan pengelolaan risiko dan penanganan terkait keamanan informasi pada pusat data Setpres dapat dikelola dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana proses pengumpulan data primer menggunakan wawancara, diskusi atau rapat dan melalui observasi serta dilengkapi dengan data sekunder. Kerangka kerja yang digunakan dalam proses manajemen risiko keamanan informasi penelitian ini adalah ISO/IEC 27005:2018 dan menggunakan panduan dari NIST SP 800-30 Rev.1 dalam proses penilaian risiko, kemudian menggunakan ISO/IEC 27002:2013 untuk memberikan rekomendasi kontrol penanganan risikonya. Penelitian ini menghasilkan 119 skenario risiko dimana 97 diantaranya perlu dimitigasi dan 22 risiko dapat diterima. Risiko yang dimitigasi 75 risiko ditangani dengan memodifikasi risiko, 22 dengan berbagi risiko, dan 22 risiko diterima. Rancangan manajemen risiko keamanan informasi pusat data Setpres ini diharapkan dapat bermanfaat bagi organisasi Setpres dalam mengelola risiko keamanan informasi pusat data maupun unit kerja lain di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan juga pihak atau peneliti lain yang berkaitan dengan manajemen risiko keamanan informasi.

---

The initiative to optimize the use of Information Technology and Communication (ICT) is a form of strategic initiative of Presidential Secretariat (Setpres) which is can be found in the 2020-2024 Presidential Secretariat strategic plan. Setpres in carrying out the operational and administrative activities, Presidential Secretariat sets the concept of zero mistake, so that when doing the activities had to be thorough and careful in order to minimize the risk of errors and the emergence of a bad perception of the performance of the Presidential Secretariat. Presidential Secretariat services were required to provide be safe dan reliable data and information in the process of decision making. However, in the reality data center management of assets and risks was not managed properly, where the risk management and risk treatment were conducted spontaneously. Therefore, with this research risk management and the risk treatment related to the data center information security could be managed properly. This study uses qualitative method that the primary data collection by interviews, discussions or meetings, and observation, also uses the secondary data collection. Framework that is used by this research in the information security risk management process is ISO/IEC 27005:2018, and uses guidelines from NIST SP 800-30 Rev.1 in the risk assessment process, also completed with the ISO/IEC 27002:2013 for the recommendation for the risk controls. This study resulted 119 risk scenarios where 97 of them need to be mitigated and 22 risks are acceptable. Risks that were mitigated, 75 of the risks will be handled by modifying risks, 22 by sharing the risks, and 22 risks were acceptable. The design of data center information security risk management of the Presidential Secretariat was expected to be useful for Setpres Organization itself to manage information security risks and other works units within the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia as well as other parties or researchers related to the information security risk management."

"Di negara yang menganut sistem pemerintahan presidensiil tidak dikenal pemisahan kekuasaan Presiden sebagai kepala negara (head of state) dan kepala pemerintahan (head of government). Oleh karena itu, praktik pemisahan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet yang dilakukan atas dasar pertimbangan pemisahan kekuasaan Presiden sebagai head of state dan head of government merupakan hal yang berkontradiksi (contradictio in terminis) dengan konsep negara dengan sistem pemerintahan presidensiil. Permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah bagaimanakah konsep pemisahan yang dilakukan terhadap Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet jika dikaitkan dengan fungsi jabatan yang dimiliki Presiden dalam sistem pemerintahan presidensiil dan bagaimanakah paradigma dan format kelembagaan yang baik dan tepat guna mendukung tugas dan fungsi Presiden sebagai penyelenggara kekuasaan pemerintahan dalam sistem pemerintahan presidensiil. Hasil penelitian dalam tesis ini menunjukkan bahwa konsep pemisahan yang dilakukan terhadap Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet tidak relevan dengan fungsi jabatan yang dimiliki Presiden dalam sistem pemerintahan presidensiil karena pemisahan itu semata-mata hanya didasari kepentingan politik Presiden dan hanya mengakibatkan dualisme kepemimpinan. Seharusnya, paradigma yang tepat adalah Presiden merupakan penyelenggara pemerintahan yang memiliki kekuasaan pemerintahan negara yang bersifat inheren (dwitunggal) sehingga format kelembagaan yang baik dan tepat guna mendukung tugas dan fungsi pemberian layanan dan dukungan kepada Presiden ialah dengan menggabungkan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet menjadi suatu sekretariat baru bernama Sekretariat Presiden dan kedudukannya perlu diatur dalam suatu Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan itu dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

---

In the country having the presidential government system, the separation of the President’s power as the head of state and as the head of government is not recognized. Therefore, the separation practice of the State Secretariat and the Cabinet Secretariat done based on the consideration of the separation of the President’s power as the head of state and as the head of government is something contradictory (contradictio in terminis) to the state concept with the presidential government system. The issues which become the study in this research are how the separation concept is done towards the State Secretariat Ministry and Cabinet Secretariat if it is related to the position function owned by the President in the presidential government system and what the good and right institutional paradigm and format are in order to support the duties and functions of the President as the government power executor in the presidential government system.

The research result in this thesis shows the separation concept done towards the State Secretariat Ministry and the Cabinet Secretariat is not relevant with the position function owned by the President in the presidential government system because the separation is merely based on the President’s political interest and it only causes the leadership double standards to appear. The appropriate paradigm should be that the President is the government executor having the inherent state government power so that the good and right institutional format in order to support the duties and functions providing service and support to the President is by combining the State Secretariat Ministry and the Cabinet Secretariat to become a new secretariat named the President Secretariat and its position needs to be governed in a Law on Presidential Institutions. This research uses the normative law research method with the laws and regulations approach, the historical approach, and the case approach. The kind of data used is secondary data done through the document study or library research. The data obtained from the library research were analyzed descriptively and qualitatively."

"Skripsi ini membahas mengenai Kedudukan Hukum Legal Standing Lembaga Negara dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi yang dikaitkan dengan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara terjadi ketika suatu lembaga merasa kewenangannya diganggu, dikurangi dan/atau diambil-alih secara tidak sah oleh lembaga lainnya. Lembaga yang dapat menjadi Pemohon atau Termohon dalam beracara sidang Mahkamah Konstitusi hanya lembaga yang memperoleh kewenangan dari Undang-Undang Dasar. Penelitian ini mengambil rumusan masalah tentang bagaimana penerapan hukum acara sengketa kewenangan lembaga negara dan bagaimana pembatasan subjectum litis dan objectum litis sengketa kewenangan lembaga negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder dan disajikan secara deskriptif analitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa sejauh ini Mahkamah Konstitusi telah menerapkan hukum acara sengketa kewenangan lembaga negara dengan konsisten dan telah memberikan penegasan serta pengakuan terhadap lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar 1945.Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Sengketa Kewenangan, Subjectum Litis, Objectum Litis, Putusan Perkara SKLN.

---

This thesis discusses Legal Standing of State Institution in authority disputes in various Constitutional Court decisions. Authority dispute of State Institution occurs when a State Institution or Agency perceive its Authority is being interrupted, reduced and or illegally taken over by another institution. Institutions that act as the Petitioners or the Petitionees in the Constitutional Court's justice proceedings shall be the only institutions authorized by the Constitution.

This study takes the outline of issues about how procedural law of State institutions authority dispute is applied and how subjectum litis and objectum litis is restricted in authority dispute of State institutions.

The method used in this study is juridical normative based on secondary data and presented descriptive analytic.

Results of the study shows that the Constitutional Court has consistently applied procedural law of State institutions authority dispute and has given affirmation and acknowledgment to state institutions which authority is attributed by the 1945 Constitution.Keywords Legal Standing, Authority Dispute, Subjectim Litis, Objectum Liti, Court Decision in Authority Dispute of State Institutions "

"Penelitian ini membahas mengenai berbagi pengetahuan yang dilakukan oleh pustakawan Kementerian Sekretariat Negara RI. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan berbagi pengetahuan antar pustakawan, dilihat dari faktor-faktor yang mendasari dan menghambat berbagi pengetahuan. Terdapat lima faktor yang mendasari yaitu sifat pengetahuan, budaya lingkungan kerja, motivasi untuk berbagi, kesempatan untuk berbagi dan sikap staf. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta analisis dokumen terkait berbagi pengetahuan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang dibagi sifatnya berupa tacit dan eksplisit. Adapun motivasi para pustakawan untuk melakukan berbagi pengetahuan berasal dari dalam dan luar individu seperti penghargaan dan kedekatan dengan orang lain. Organisasi memberikan kesempatan melalui sarana formal dan informal, meskipun belum menjadi program yang terstruktur. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling dominan dalam mendasari berbagi pengetahuan antar pustakawan yaitu sikap staf. Hal ini dapat terlihat dari bagaimana pustakawan senior rela membagikan pengetahuan yang mereka miliki kepada rekannya. Selain itu, hambatan terbesarnya yaitu kurangnya dukungan dari manajemen atas yang belum menjadikan berbagi pengetahuan sebagai sebuah budaya di dalam organisasi.

---

This research discusses about the practice of knowledge sharing among librarians of the Ministry of State Secretariat Indonesia. This study aims to determine the implementation of knowledge sharing among librarians, and analyze it through factors and the barriers that influence knowledge sharing. The factors that influence knowledge sharing between librarians such as nature of knowledge, work culture, motivation to share, opportunity to share and attitude of staff. The researcher employed a qualitative research design with a case study method. Data collection is through in-depth interviews, observation and analysis of documents that related to knowledge sharing in the Ministry of State Secretariats Library. The study findings revealed that the nature of knowledge consists of tacit and explicit. Related to motivation of librarians to share knowledge, there are two types of motivation extrinsic and intrinsic. Organizations provide opportunities to share knowledge in formal and informal, even though its still not become a systematic program.  Meanwhile, staff attitude is the most dominant factor in influence knowledge sharing process among librarians. It was found by how senior librarians are willing to share the knowledge that they have with others. Furthermore, lack of management support was identified as a barrier because knowledge sharing still not become a culture of the organization."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi dan komunikasi terhadap employee engagement di Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini menggunakan kuesioner budaya organisasi Van den Berg dan Wilderom (2004), Communication Satisfaction Questionnaire (CSQ) (Clampitt dan Downs 1996) untuk mengukur komunikasi, dan employee engagement (Saks, 2006). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif dan regresi berganda. Hasil penelitian dari 302 responden menunjukkan tingkat employee engagement pada Kementerian Sekretariat Negara pada kategori tinggi, termasuk pada dimensi job engagement dan organization engagement. Hal ini berarti pegawai Kementerian Sekretariat Negara memiliki ikatan baik pada organisasi maupun pekerjaan mereka, merasa bangga pada organisasi, berdedikasi, serta tertarik untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Secara umum, budaya organisasi dan komunikasi berpengaruh terhadap employee engagement sebesar 38,6%. Secara lebih spesifik, improvement orientation (dimensi budaya) dan horizontal and informal communication (dimensi komunikasi) memiliki pengaruh signifikan terhadap job engagement. Dan dimensi komunikasi berupa supervisory communication, personal feedback dan horizontal and informal communication memiliki pengaruh signifikan terhadap organization engagement. employee Saran bagi organisasi adalah organisasi perlu memikirkan kembali bagaimana cara dan bentuk penghargaan yang akan diberikan kepada pegawai atas kinerja dan prestasinya.

---

This study aims to determine the influence of organizational culture and communication on employee engagement in the Ministry of State Secretariat. This study using Van den Berg and Wilderom questionnaire (2004), Communication Satisfaction Questionnaire (CSQ) (Clampitt and Downs (1996) to measure communication, and a questionnaire developed by Saks (2006) to measure employee engagement. Methods of data analysis that been used in this research is descriptive and multiple regression analysis. The results of the 302 respondents indicated the level of employee engagement at the Ministry of the Secretariat of State of the Republic of Indonesi in the high category, including the dimensions of job engagement and organization engagement.

This means that employees of the Ministry of State Secretariat of the Repblic of Indonesia has engagement to both the organization and their work, proud of the organization, dedicated and keep to engage in the activities of the organization. In general, level of the organizational culture and communication influence on employee engagement at 38.6%. Specifically, improvement orientation (the organizational cultural dimension) and horizontal and informal communication (communication dimension) has a significant influence on job engagement. And dimensions of communication in the form of supervisory communication, personal feedback and horizontal and informal communication has a significant influence on the organization engagement. Future studies are recommended to investigate other factors that influence employee engagement."

"ABSTRAKDengan adanya Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka masyarakat dapat menggunakan hak nya untuk mengakses informasi publik kepada Badan Publik salah satunya adalah Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Keterbukaan Publik merupakan salah satu dari bagian kehumasan yang tak terpisahkan serta bertujuan untuk meningkatkan Good Goverannce bagi Badan Publik itu sendiri sehingga citra yang ditimbulkan kepada masyarakat akan menjadi potifi dan lebih baik. Dalam makalah ini akan dibahas bagaimana peran Humas Hubungan Masyarakat dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi kehumasan serta mengimplementasikan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mengaitkan dengan konsep kehumasan dan Good Governance.

---

ABSTRACTEmergence Law in Republic of Indonesia with number 14 year 2008 about Openess of Public Informations, then society can use their rights for access public informations to government where one of them is Ministry of State Secretariat Republic of Indonesia. Law about Openess of Public Informations is one of part Public Relations and to increase Good Governance for government so that image appears to society to be positive and good. In this paper will discuss how role of PR Public Relations and Information and Documentation Management Officer Ministry of State Secretariat Republic of Indonesia in perform public relations and implementation of Law of Openess Public Informations and associate with PR and Good Governance Concept."

"Kementerian Negara sebagai unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan presiden memiliki pengaturan yang terpisah dalam UUD 1945 yaitu Bab V yang terpisah dari Bab III tentang pengaturan kekuasaan pemerintahan. Pemisahan ini, pada pokoknya, disebabkan oleh karena kedudukan menteri-menteri negara itu dianggap sangat penting dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945. Hal yang menjadi perdebatan adalah mengenai kedudukan hukum terhadap kewenangan yang dimiliki oleh menteri dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahakmah Konstitusi. Penelitian ini akan memfokuskan pada analisis terhadap kedudukan menteri dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini sangat penting, mengingat UUD 1945, maupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan detail pelaksanaan kewenangan tersebut, sehingga sebenarnya Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya termasuk dalam hal menentukan lembaga negara apa saja yang dapat berpekara di Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa teori yang dapat dijadikan acuan untuk mengetahui kedudukan hukum kementerian negara yaitu teori kewenangan dan pemisahan kekuasaan yang akan dikaitkan dengan sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia. Dengan diketahuinya wewenang yang dimiliki oleh menteri dan kedudukannya dalam ketatanegaraan di Indonesia, maka hal tersebut juga turut dapat menjawab kewenangan Kementerian Negara sebagai pihak-pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi.

---

Ministry of State as an element that can not be separated with the president having a separate arrangement in Indonesian’s Constitution 1945. The Constitution separating between Chapter V of Ministry of States and Chapter III of governmental power. This separation is caused by the position of state ministers was considered very important in the state system by 1945Constitution. It is a debate is about the legal position of the authority possessed by the minister of State Agency Dispute Authority in Constitutional Court. This study will focus on the analysis of the position of minister of state on Settlement Disputes of Authorities of State Institutions granted by the 1945 Constitution by the Constitutional Court. This is particularly important, given the 1945 Constitution, and Law. 8 of 2011 on the Constitutional Court did not explain the details of the implementation of the authority, so that in fact the Constitutional Court was given the authority to regulate matters necessary for the smooth execution of duties and responsibilities, including in terms of determining what state institutions can apart as a parties in the Constitutional Court . There are several theories that can be used as a reference to determine the legal position of the state ministries, namely the theory of separation of powers and the authority to be associated with the system of government adopted in Indonesia. By knowing the power of the minister and his position in the state administration in Indonesia, then it also helped to answer the authority of the Ministry of State as a litigant parties in the Constitutional Court."

"Tesis ini membahas implementasi sistem pengendalian intern pemerintah di Sekretariat Wakil Presiden. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis implementasi sistem pengendalian intern pemerintah pada Sekretariat Wakil Presiden berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil analisis kualitatif deskriptif yang diperkuat dengan kuesioner diperoleh kesimpulan bahwa secara umum Sekretariat Wakil Presiden telah melaksanakan seluruh unsur-unsur SPIP, serta strategi yang dipilih dan diterapkan Sekretariat Wakil Presiden dalam implementasi SPIP telah membawakan pencapaian yang secara umum baik namun belum mencapai hasil yang efektif. Hasil penelitian merekomendasikan perlu dilakukan perbaikan unsur penilaian risiko dengan pemetaan risiko yang komprehensif, dengan melibatkan BPKP sebagai pembina implementasi SPIP di Setwapres; perlu dilakukan komunikasi terhadap area-area kristis, yang kritis terhadap perubahan peta risiko; perlu dilakukan kegiatan penyerapan pandangan atas permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan koordinasi antar unit di Setwapres, khususnya berkaitan dengan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi; perlu assesment dalam struktur organisasi; perlu penyusunan pola mutasi dan promosi serta pola karir pejabat dan pegawai di Setwapres yang dilakukan secara transparan; perlu diciptakan suatu metode untuk mengetahui kepuasan stakeholder Setwapres; menciptakan sistem kerja reward tinggi yang linier dengan output kinerja; serta perlu adanya peningkatan kapasitas APIP secara reguler untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas APIP dalam mengawal implementasi SPIP di Setwapres.

---

This thesis is focused on evaluating the implementation of the internal control system within the Secretariat of the Vice President based on Government Regulation No. 60 of 2008 regarding internal control systems of government. The method applied in this research is qualitative descriptive. Based on the results of qualitative descriptive analysis reinforced with questionnaires, it is concluded that generally the Secretariat of the Vice President has been implementing all elements of internal control system (SPIP). Strategies developed and applied by the secretariat in implementing SPIP have resulted in generally good performance, but not effective one yet.

The results of this study leave with some recommendations. First, the secretariat needs to improve its elements of risk assessment with comprehensive risk mapping by involving Development Finance Comptroller (BPKP) serving as umbrella organization for SPIP implementation. Second, it needs comprehensive communication within critical areas, particularly on risk mapping. Third, brainstorming on issues involved in the coordination among units in the secretariat is essential, particularly with respect to overlapping duties and functions. Fourth, the secretariat needs to evaluate its organizational structure. Fifth, it is vital for the secretariat to develop a transparent internal civil service's career development, especially on promotion and transfer. Sixth, a method to identify the secretariat?s stakeholders should be developed. Seventh, a working system with high rewards for best performance should be developed. Eighth, there should be capacity building for Government Internal Oversight Body (APIP) officials held regularly to improve their understanding and performance in enforcing the implementation of SPIP in the secretariat"