Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTayub merupakan tradisi lisan yang diciptakan sebagai penghormatan kepada Dewi Padi. Tarian ini dikenal sebagai tari pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Sampai saat ini, tarian ini masih dipertunjukkan dalam upacara bersih desa, pernikahan, khitanan, dan nazar. Hal ini berasal dari kepercayaan masyarakat bahwa keseimbangan alam dimulai dari hubungan laki-laki dan perempuan yang diwujudkan dalam gerakan yang dibawakan waranggana dan pengibing. Tari ini dikenal di masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur umumnya, dan Kabupaten Ngawi, khususnya. Akan tetapi, di Kabupaten Ngawi tarian ini sudah jarang ditemukan. Terdapat satu desa yang masih mempertahankan dan mentransmisikan tradisi ini, yaitu Desa Sekarputih, Kabupaten Ngawi. Penelitian ini berfokus pada minat generasi muda dan transmisi tradisi Tayub. Penelitian ini bertujuan menganalisis transmisi yang dilakukan dalam keluarga penyaji Tayub, khususnya waranggana. Sumber data diperoleh dari studi pustaka dan penelitian lapangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat kaderisasi dalam keluarga penyaji Tayub.

---

ABSTRACTTayub is an oral tradition created as a tribute to Dewi Padi. This dance is known as a sexual intercourse dance between men and woman. Untiil now, this dance still performed in bersih desa a ritual done to clean up a village from evil spirit , weddings ceremony, circumcisions, and vows. This is derived from the belief of the comunity that the balance of nature starts from the relationship of men and woman embodied in the movement brought waranggana and pengibing. This dance is known in the Central Jawa and East Java in general, and the Disctrict of Ngawi, in particular. However, in Ngawi Disctrict this dance is rarely found. There is one village that still maintains and transmits this tradition, namely Sekarputih Village, Ngawi Disctrict. The research focuses on the interest of the young generation and the transmission of the Tayub tradition. This study aim to analyze the transmission performed in the Tayub actor family, especially waranggana. Source of data obtained from literature study and field research indocate that there is a framework in the Tayub actor family. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan investasi atas proyek pendirian unit usaha percetakan serta memberikan usulan metode penilaian kelayakan usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus kualitatif. Studi kasus dilakukan di BUMDesMA DAPM Kecamatan Widodaren yang merupakan badan usaha gabungan 12 desa. Kelayakan investasi diukur dengan metode-metode capital budgeting, yaitu Net Present Value (NPV), Payback Period (PBP), Discounted Payback Period (DPP), Internal Rate of Return (IRR), terminal value, Analisis Sensitivitas, Break-Even Analysis, dan simulasi Monte Carlo. Dalam perhitungan metode-metode ini, perubahan asumsi laju pertumbuhan PDB industri, inflasi, dan upah minimum provinsi menjadi pertimbangan. Dengan tingkat diskonto yang dihitung menggunakan metode Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan opportunity cost, diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa proyek pendirian unit usaha percetakan layak dilakukan pada kondisi best dan optimis. Namun pada kondisi pesimis, proyek investasi tidak layak dilakukan. Metode penilaian yang sesuai diterapkan di BUMDes adalah payback period.

---

This study aims to analyze the investment feasibility of establishing a printing business unit and to propose a business feasibility assessment method. The research method used is a qualitative case study. The case study was conducted in BUMDesMA DAPM, Widodaren District, which is a joint business entity of 12 villages. Investment feasibility is measured by capital budgeting methods, namely Net Present Value (NPV), Payback Period (PBP), Discounted Payback Period (DPP), Internal Rate of Return (IRR), terminal value, Sensitivity Analysis, Break-Even Analysis, and Monte Carlo simulation. In calculating these methods, changes in the assumptions of industrial GDP growth, inflation, and provincial minimum wages are considered. With the discount rate calculated using the Capital Asset Pricing Model (CAPM) and opportunity cost, the results show that the project to establish a printing business unit is feasible in the best and optimistic conditions. However, under pessimistic conditions, investment projects are not feasible. The appropriate valuation method applied in BUMDes is the payback period."

"

Sustainability Livelihood Approach merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk mengukur upaya sebuah keluarga untuk melanjutkan sumber mata pencahariannya. Salah satu sumber penghidupan yang saat ini menghadapi masalah adalah menjadi petani pemilik kebun teh. Kebun teh yang dikelola oleh petani secara individu merupakan sebuah fenomena yang dapat ditemukan di beberapa kabupaten di Jawa Barat, salah satunya di Kabupaten Sukabumi.  Sebagai pemilik kebun teh, petani juga memiliki berbagai sumber penghidupan yang lain. Berdasarkan aset kepemilikan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pengembangan sumber penghidupan rumah tangga petani pemilik kebun teh.  Pemberian bobot pada setiap aset dari pendekatan SLA dilakukan berdasarkan kondisi geografis lokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan informan yang telah ditetapkan persyaratannya (purposive sampling). Petani yang bertempat tinggal dekat dengan jalan utama memiliki sumber penghidupan dari kegiatan non-pertanian, yang dapat menopang pengelolaan kebun teh. Sedang petani yang memiliki jarak sosial yang dekat dengan pengambil keputusan, mampu mengembangkan kegiatan pertanian lain selain kebun teh, dan juga kebun tehnya.  Petani dengan kepemilikan aset alam yang rendah menghadapi kesulitan untuk melakukan diversifikasi kegiatan ekonomi di dalam desa. Pilihan untuk mempertahankan kebun tehnya adalah dengan melakukan migrasi, bekerja di luar desa. Berdasarkan fakta tersebut maka kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa jarak yang dekat, baik jarak fisik maupun sosial, memberi kesempatan petani untuk dapat terus mengelola kebun tehnya, serta membentuk strategi penghidupan sehari-hari.

 

 

 

 

---

The Sustainability Livelihood Approach is a method in measuring the efforts of a household to continue its livelihood. One livelihood that is currently facing problems is being a farmer who owns a tea garden. Tea gardens managed by farmers households are a phenomenon that distributes in several districts in West Java, one of which is Sukabumi. As a tea garden owners, farmers also have various other livelihood sources. Based on ownership assets this study aims to determine the livelihood strategy pattern of tea garden owners. The weighting of each asset from the SLA approach is based on the geographical conditions of the research location. Data collection was carried out by in-depth interviews with informants whose requirements had been determined (purposive sampling). Farmers who liveclose to the main road, support their tea garden by their livelihoods from non-agricultural activities. Meanwhile, farmers who have a close social distance to decision-makers can develop other agricultural activities apart from their tea gardens and also their tea gardens. Farmers with low ownership of natural assets face difficulties to diversify economic activities within the village. The choice to maintain the tea garden is to migrate, by working outside the village. Based on these facts, the conclusions of this study indicate that close distances, both physical and social distance, provide oppurtunities for farmers to be able to continue managing their tea gardens, as well as form a daily livelihood strategy.

 

 

 

"

"Tayub sebuah tari pertunjukan rakyat di daerah kabupaten Pati merupakan perkembangan Tayub dar Kabupaten Blora.Tayub di aerah Pati disebut juga ledhek,sebagian besar terdapat di Pati bagian selatan seperti di Wilayah Winong,Tambakromo dan Puncakwangi.... "

"Desa Cisitu di Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu desa yang masih mempertahankan sumber mata pencaharian sebagai petani teh. Keberlanjutan mata pencaharian sebagai petani teh menghadapi masalah musim kemarau yang panjang dan naik turunnya harga daun teh. Hal ini menyebabkan kebun teh di Desa Cisitu dimanfaatkan untuk menanam jenis tanaman lain selain teh. Pengukuran keberlanjutan mata pencaharian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Keberlanjutan penghidupan diukur melalui 5 aset utama, yaitu aset alam, aset finansial, aset fisik, aset manusia, dan aset sosial. Aset alam diukur dengan lokasi perkebunan, jasa lingkungan dan bencana alam. Aset keuangan diukur melalui modal, aset hidup lainnya dan luas lahan pertanian. Aset fisik diukur melalui mekanisme pertanian, alat pendukung pertanian, teknologi pertanian dan aksesibilitas. Aset manusia diukur dari kemampuan dan pengetahuan serta ketersediaan tenaga kerja. Aset sosial diukur dengan partisipasi dalam kelompok tani dan keterlibatan dengan lembaga lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi petani yang mampu bertahan hanya sebagai petani teh. Semua petani memiliki sumber pendapatan lain, baik dengan mengkonversi kebun teh mereka atau dari sumber non-pertanian. Petani yang masih mengelola kebun tehnya dengan baik adalah mereka yang memiliki aset keuangan yang memadai dan mendapat bantuan dari pemerintah. Profil petani menjadi kunci peluang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kehidupan petani teh dapat berlanjut sebagai sumber penghidupan jika ada pendampingan dan pembinaan dari pemerintah yang dilakukan sesuai dengan profil petani tersebut.

---

Cisitu Village in Sukabumi Regency is one of the villages that still maintains a source of livelihood as tea farmers. Sustainability of livelihoods as tea farmers face the problem of a long dry season and the ups and downs of tea leaf prices. This causes the tea garden in Cisitu Village to be used to grow other types of plants besides tea. Measurement of livelihood sustainability is carried out using qualitative methods. Livelihood sustainability is measured through 5 main assets, namely natural assets, financial assets, physical assets, human assets, and social assets. Natural assets are measured by plantation location, environmental services and natural disasters. Financial assets are measured through capital, other living assets and the area of ​​agricultural land. Physical assets are measured through agricultural mechanisms, agricultural support tools, agricultural technology and accessibility. Human assets are measured by the ability and knowledge as well as the availability of labor. Social assets are measured by participation in farmer groups and involvement with other institutions. The results of this study indicate that there are no longer farmers who are able to survive only as tea farmers. All farmers have other sources of income, either by converting their tea gardens or from non-agricultural sources. Farmers who still manage their tea gardens well are those who have adequate financial assets and receive assistance from the government. Farmer profiles are the key to opportunities to get assistance from the government. The conclusion of this study shows that the life of tea farmers can continue as a source of livelihood if there is assistance and guidance from the government carried out according to the profile of the farmer."

"Sebagai negara agraris, struktur masyarakat di Indonesia sangat didominasi oleh penduduk dengan mata pencaharian sebagai petani. Menyadari bahwa sumber pertanian merupakan sektor tumpuan hidup sebagian besar penduduknya, maka pemerintah melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan petani melalui pembangunan pertanian. Harus diakui bahwa upaya pembangunan pertanian telah menunjukkan keberhasilan yang luar biasa. Diantaranya adalah keberhasilan mencapai swasembada beras nasional pada dekade 1983. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penerapan kebijakan Revolusi Hijau sebagai strategi pembangunan pertanian di Indonesia. Namun sayangnya, keberhasilan tersebut masih menyisakan permasalahan pada tingkat mikro. Komunitas petani, terutama petani berlahan sempit, tidak memperoleh manfaat dari keberhasilan-keberhasilan tersebut. Mereka masih hidup dalam kondisi subsisten, pas-pasan dan bisa dibilang miskin. Kenyataan tersebut menyisakan sebuah pertanyaan yaitu, mengapa komunitas petani masih berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, padahal upaya-upaya pemberdayaan terhadap petani melalui program KUT misalnya, sudah dilakukan, Sementara itu, Sekretariat Bina Desa, juga melakukan upaya yang sama dengan menggunakan model pemberdayaan yang lebih bersifat holistik integratif kedalam sebuah rangkaian kegiatan Pendampingan Sosial. Untuk mengetahui implikasi penerapan program KUT dan pelaksanaan model pemberdayaan tersebut serta perubahan-perubahan yang diharapkan, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan metoda diskriptif kualitatif yang dilakukan di desa Jambangan, kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Dengan metode ini diharapkan informasi-informasi yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang terjadi serta implikasi pemberdayaan yang dilakukan dapat diperoleh secara akurat dan kompehensif. Kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada pemahaman kemiskinan dan subsistensi kehidupan komunitas petani sebagai fenomena yang multidimensional. Kemiskinan bukan hanya permasalahan ekonomis semata, melainkan sebuah kondisi ketidakberdayaan dan kerentaan. Unluk mengatasinya hanya dapat dilakukan melalui proses pemberdayaan secara komprehensif dimana selain memungkinkan terjadinya peningkatan kesejahteraan diharapkan juga memungkinkan terjadinya transformasi sosial. Dari penelitian ini ditemukan sebuah realitas bahwa kondisi subsistensi yang dialami komunitas petani di desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi selain disebabkan oleh faktor-faktor internal, juga disebabkan oleh kondisi ketidakberdayaan mereka terhadap kekuatan-kekuatan besar yang berada di sekelilingnya. Sedangkan program KUT yang menyediakan pinjaman modal kerja sebagai upaya pemerintah dalam memberdayakan petani pada kenyataannya belum cukup mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara Melalui serangkaian kegiatan pendampingan komunitas, Sekertariat Bina Desa mencoba melakukan pemberdayaan yang lebih bersifat holistik inregrarrf. Pendekatan ini meyakini bahwa dalam memberdayakan komunitas tidak cukup dengan hanya melakukan intervensi-intervensi yang bersifat material. Akan tetapi secara mendasar perlu dilakukan pendidikan kerakyatan (pendidikan musyawarah) yang memungkinkan terjadinya transformasi sosial dan proses penyadaran (Conscientiaarion), sehinga akan muncul kesadaran kritis di kalangan komunitas bahwa mereka adalah subyek dalam menentukan pilihan-pilihan hidupnya. Melalui pengorganisasian komunitas ini, diharapkan akan terjadi penguatan komunitas petani, sehingga pada gilirannya mereka akan mampu mengartikulasikan kebutuhan-kebutuhan praktis dan strategisnya dan sekaligus mampu memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa Pendamping memiliki peran yang strategis dalam proses pemberdayaan ini. Dengan melakukan peran-peran sebagai fasilitator, motivator, edukator, advokator serta peran-peran lainnya, telah menjadikan pendamping Sekertariat Bina Desa sebagai teman/ kawan dialog komunitas dampingannya untuk memecahkan permasalahan secara bersama-sama. Namun demikian, melakukan pendampingan komunitas bukanlah pekerjaan yang mudah. Dari penelitian ini ditemukan fakta bahwa masih diperlukan waktu yang panjang untuk menjadikan komunitas petani sebagai kekuatan sosial. Pada umumnya komunitas belum menjadikan kebutuhan-kebutuhan strategis sebagai kepentingan yang harus diperjuangkan. Namun patut dicatat bahwa upaya Pengembangan Ekonomi Rakyat (PER) yang terintegrasi kedalam kegiatan pendampingan sosial lebih banyak menjamin petani untuk mendapatkan manfaat yang lebih optimal karena hanya dilakukan berdasarakan kebutuhan dan prakarsa komunitas. Berdasarkan temuan diatas, disarankan kepada pemerintah untuk melakukan perencanaan dan melaksanakan program secara partisipatif dan akomodatif terhadap kepentingan-kepentingan rakyat. Frekuensi Pelatihan-pelatihan pendamping sedapat mungkin dapat lebih-lebih saling dilakukan Sekretariat Bina Desa, sebagai upaya peningkatan kapasitas pendamping dan merangsang munculnya local leader untuk menjadi pendamping. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya meningkatkan akselerasi proses penyadaran komunitas, Persiapan sosial harus dilakukan secara lebih matang dalam melakukan pendampingan sosial, sehingga kesamaan persepsi komunitas dampingan tentang tujuan-tujuan pemberdayaan dapat terbentuk secara memadai."

"Tesis ini membahas tentang Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Gandamekar Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta yang dikaji menurut prinsip-prinsip good governance, dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan post-positivist yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, studi kepustakaan, dan observasi kualitatif dengan menggunakan teknik triangulasi untuk pemeriksaan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal penting diantaranya: Pertama, prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gandamekar belum dijalankan dengan optimal karena tingkat partisipasi masyarakat masih rendah terhadap pengelolaan Dana Desa karena masyarakat tidak dilibatkan dalam musyawarah penentuan prioritas pembangunan serta swakelola tidak terwujud secara utuh. Selain itu, tidak adanya transparansi mulai dari perencanaan, implementasi hingga evaluasi Dana Desa, rendahnya tingkat profesionalitas sehingga melahirkan pola politik dinasti, prinsip rule of law tidak sepenuhnya diterapkan karena masih adanya pembangunan fasilitas yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan perencanaan. Pertanggungjawaban secara administrasi dapat dikatakan baik, namun kurang akuntabel karena tidak transparan. Tingkat responsivitas pun rendah karena tidak mampu menerima aspirasi masyarakat dan tidak adanya tindak lanjut. Serta prinsip keadilan belum ditegakkan karena masih adanya diskriminasi politik. Kedua, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gandamekar, seperti kualitas Sumber Daya Manusia cukup mumpuni namun kurang profesional karena lemahnya pengawasan internal yang berakibat pula pada pengelolaan keuangan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban belum sepenuhnya sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa, serta masih kurangnya komunikasi dan rendahnya kerja sama antara Pemerintah Desa Gandamekar dengan masyarakat dan lembaga terkait. Faktor penentu keberhasilan dalam menciptakan good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gandamekar ialah kualitas Sumber Daya Manusia sebagai pengelola Dana Desa.

---

This thesis analyzes management of the Village Fund in Gandamekar Village, Plered District, Purwakarta Regency according to the principles of good governance, and factors that influence it. This study uses qualitative method with post-positivist approach that produces descriptive data obtained through in-depth interviews with informants, literature studies, and qualitative observations using triangulation techniques to check the validity of the data. This current research reveal that findings of: First, the principles of good governance in Village Fund management in Gandamekar Village have not been implemented optimally because a low level of community participation because the community is not involved in the deliberations of determining development priorities and non functioning self-management. Furthermore, no transparency from planning, implementation to evaluation of the Village Fund, low professionalism bureaucracy due to dynastic politics pattern, non functioning principles of rule of law because there are still facilities construction that are not in accordance with specifications and planning. Administrative accountability is good enough, but it is less accountable because there is no transparency. A low level of responsiveness in receiveing aspirations from the community and the absence of follow-up. And the principle of equity has not been upheld because there is a political discrimination. Second, the factors that influence good governance in Village Fund Management in Gandamekar Village such as the quality of Human Resources are qualified enough but unprofessional because of weak internal supervision that also affects the Village Fund financial management from planning, implementation, administration, reporting, and accountability are not appropriate with the principles of village financial management, and the lack of communication and the lack of cooperation between the Gandamekar Village Government and the community and related institutions. The critical success factor in creating good governance in Village Fund management in Gandamekar Village is the quality of Human Resources as the manager of the Village Fund."

"ABSTRAKDana Desa merupakan salah satu sumber penerimaan desa berupa bantuan yangdiberikan oleh pemerintah pusat kepada desa dan digunakan untuk membiayaikegiatan pembangunan pemerintah desa. Desa diberikan kewenangan penuhdalam pengelolaan Dana Desa, sehingga pelaksanaan kegiatannya harus dapatdipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan penelitianini adalah untuk menganalisis pengelolaan dana desa di Desa Buni BhaktiKec.Babelan Kab. Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivistdengan metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancaramendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa didesa Buni Bhakti telah sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan desa yangberlaku, meskipun masih terjadi permasalahan dalam hal pencatatan keuangan

---

ABSTRACTVillage fund is one source of revenue for the village as support who provided bythe central government to the village and used to finance the construction of thevillage government. The village was given full authority in the management of theVillage Fund, so that the implementation of its activities should be accounted forin accordance with applicable regulations. The purpose of this study is to analyzethe management of village fund in Buni Bhakti Kec.Babelan Kab. Bekasi. Thisstudy uses a post-positivist approach and collectiong data by observation andinterview method. These results indicate that management of village fund in BuniBhakti in accordance with the guidelines applicable village financialmanagement, although still there is a problem in terms of financial records."