Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai pembina dan penyelenggara  manajemen kepegawaian memiliki tugas dan fungsi diantaranya mengelola mutasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS).  Berdasarkan Rencana Strategis BKN 2015 – 2019 salah satu tugas BKN yang adalah “Mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil”. Untuk mendukung pelaksanaan manajemen kepegawaian nasional dan peningkatan pelayanan kepegawaian terhadap PNS dibutuhkan database PNS yang akurat dan terkini.  Ketika  melaksanakan tugas dan fungsi ini, BKN sering mendapatkan masalah perbedaan data yang disebabkan kesalahan sistem, kesalahan operator sistem atau karena lainnya.  Dalam karya akhir ini penulis melakukan pengukuran kualitas data kepegawaian memakai dimensi kualitas data sesuai dengan Loshin’s Data Quality Maturity Model agar bisa menjadi dasar data yang dipakai oleh produk sistem informasi yang dihasilkan oleh BKN. Aktivitas yang dilakukan untuk mencari tingkatan kualitas data, keadaaan menajemen kualitas data, harapan manajemen kualitas data, dan juga rekomendasi perbaikan kualitas data melalui tiga proses pengumpulan data yaitu wawancara terbuka, observasi langsung, dan analisis dokumen. Penelitian karya akhir ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategi dalam memperbaiki manajemen kualitas data kepegawaian dengan berfokus pada dua tabel utama yaitu Tabel ORANG dan Tabel PNS. Rekomendasi yang di dapat melalui pemetaan model oleh Patel dan Ramchandran (2009) yaitu Agile Maturity Model (AMM), menghasilkan 48 rekomendasi yang terdiri dari 10 rekomendasi perbaikan permasalahan data PNS yang telah ada, antara lain penambahan otomatisasi validasi, pemeriksaan dan perbaikan kembali data yang sudah ada di database BKN, serta penambahan fitur pemberitahuan kepada pengelola data jika ada terindikasi sumber masalah. Selain itu ada 38 rekomendasi untuk perbaikan peningkatan  manajemen kualitas data. Rekomendasi tersebut dibagi berdasarkan delapan komponen penilaian. Komponen harapan kualitas data mempunyai rekomendasi di identifikasi dan dokumentasi  harapan kualitas data, syarat kualitas data yang baik, profil dan analisis harapan kualitas data, mengembakan metode penilai dampak bisnis, pemantauan dan validasi proses, dan penetapan serta evaluasi layanan kualitas data.

---

One of The National Civil Service Agency (BKN) duty as a national staffing management agency is managing the rotation of Civil Servants (PNS). Based on the 2015-2019 BKN Strategic Plan, one of the tasks of the BKN is "Managing and developing the Civil Service staffing information system (ASN)". To support the implementation of national staffing management and improvement of staffing services for civil servants, an accurate and up-to-date civil service database is needed. Nevertheless, BKN often encounters problems with data differences due to system errors, system operator errors or other reasons. In this thesis, the author measured the quality of staffing data by using data quality dimensions based on Loshin’s Data Quality Maturity Model, aiming for high quality data to be used in BKN’s information systems. In order to gain data quality levels, data quality management conditions, data quality management expectations, and recommendations for improving data quality, the author held open interviews, direct observation, and document analysis. This research aims to provide a strategy recommendation in improving the quality of staffing data management by focusing on two main tables which are PEOPLE and PNS tables. The recommendations obtained through the mapping model by Patel and Ramchandran (Agile Maturity Model), resulted in 48 recommendations consisting of 10 recommendations for repairing existing PNS data problems, including adding validation automation, rechecking and revising existing data in the BKN database, also adding a notification feature to the data manager when indicating a problem. Aside from that, there are also 38 recommendations for improving the data quality management. The recommendations are divided based on eight assessment components. The data quality expectation component has recommendations in identifying and documenting data quality expectations, good data quality requirements, profiling and analyzing data quality expectations, developing business impact assessment methods, monitoring and validating processes, and establishing and evaluating data quality services."

"Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan nasional, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, diperlukan aktivitas manajemen kepegawaian yang baik. Salah satu aktivitas manajemen kepegawaian yang berkontribusi besar adalah aktivitas rekrutmen dan seleksi.Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pola rekrutmen dan seleksi menurut peraturan perundang-undangan yang selama ini berlaku serta menganalisa proses rekrutmen dan seleksi pegawai Aparatur Sipil Negara baik jenis kepegawaian Pegawai Negeri Sipil maupun jenis kepegawaian Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan perbandingan (comparative approach). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan, rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara terus mengalami perubahan baik pola maupun sistem yang digunakan dalam proses rekrutmen dan seleksi dan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka pola dan sistem rekrutmen akan bertambah untuk jenis Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

---

Act No. 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus stated that in order to achieve national objectives, as stated in paragraph 4 of the Preamble of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, required Apparatus State Civil which have integrity, professional, neutral, and free from political interference, free from corruption, collusion, and nepotism, as well as capable of organizing public services for the society and able to perform a role as an adhesive element of national unity based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. Therefore, it is required good personnel management activities. One of the personnel management activity that contributes more is the activity of recruitment and selection process.This study aimed to describe the pattern of recruitment and selection according to the legislation in effect until now and analyze the process of recruitment and selection of employees of the State Civil Apparatus both types of employment of Civil Servants and type of personnel Civil Apparatus of the new Government Employees with Work Agreements. This research form is normative juridical (statute approach) with comparison (comparative approach). Based on the results, it can be concluded, recruitment and selection process of the State Civil Apparatus continues to change both on patterns and systems used in the recruitment and on selection process and with the enactment of Act No. 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus then recruitment system will accrue to the type of Government Employees with Work Agreements."

"ABSTRAKTesis ini membahas apakah rekening bank yang berupa rekeningpenampungan/escrow account dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia atautidak. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum UmumNomor C.HT.01.10-22 Tanggal 15 Maret 2005 tentang Standardisasi ProsedurPendaftaran Fidusia (Surat Edaran Dirjen AHU 2005), rekening bank bukanlahbenda yang dapat objek Jaminan Fidusia karena rekening bank adalah termasukbenda dengan hak perorangan. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifatyuridis normatif dengan tipologi penelitian yang sifatnya eksploratoris dan jugametode analisis data yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwarekening bank adalah perjanjian dan perjanjian bukanlah suatu benda, sehinggaSurat Edaran Dirjen AHU 2005 yang menyatakan rekening bank bukan sebagaiobjek Jaminan Fidusia adalah sudah tepat, namun alasan pertimbangan yangterdapat dalam Surat Edaran Dirjen AHU 2005 tersebut yang menyatakan bahwarekening bank adalah termasuk hak perorangan adalah kurang tepat, karenarekening bank tidak termasuk benda baik itu berupa barang maupun haksebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 499 Kitab Undang-Undang HukumPerdata.

---

ABSTRACTThis thesis reviews whether a bank account in the form of an escrow account canbe used as the object of fiducia or not. Pursuant to the Director General of GeneralLaw Administration’s Decree No. C.HT.01.10-22 dated March 15, 2005 regardingStandardization of Fiducia Registration Procedures (Surat Edaran Dirjen AHU2005), a bank account is not an object of Fiducia because the bank account is anobject with personal right. This thesis uses a legal normative method, exploratoryresearch and qualitative data analysis method. This thesis concludes that the bankaccount is an agreement, and the agreement is not an object, so that the SuratEdaran Dirjen AHU 2005 which stated that the bank account is not an object offiducia has correct, but the considerations of Surat Edaran Dirjen AHU 2005which stated that the bank account is a personal right is not correct, because thebank account is not an object either in the form of goods or rights referred toArticle 499 of Indonesian Civil Code."