Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai pemilihan dan penentuan jenis kelamin dalam program bayi tabung. Fokus dari penelitian ini adalah mengenai tata cara dan tanggung jawab hukum terhadap tenaga medis yang melaksanakan pemilihan dan penentuan jenis kelamin dengan menggunakan program bayi tabung. Pembahasan dilakukan melalui penelaahan pasal dan studi kasus mengenai pengguna jasa kesehatan yang merasa terugikan karena jasa kesehatan yang diasumsikan tidak sesuai oleh tenaga medis. Bentuk penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa pandangan etis dan persyaratan khusus terhadap tindakan medis untuk memilih dan menentukan jenis kelamin dalam program bayi tabung. Hasil penelitian ini menyarankan agar komunikasi antara pengguna jasa kesehatan dan tenaga medis lebih ditingkatkan kembali guna menghindari suatu kesalahpahaman serta alat validasi tertulis terhadap informed consent yang terkait dengan pemilihan dan penentuan jenis kelamin perlu dirancang lebih tegas dalam ranah administratif fasilitas pelayanan kesehatan. Kata Kunci : pemilihan dan penentuan jenis kelamin, program bayi tabung, tanggung jawab hukum, hukum kesehatan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the selection and determination of a gender in a test tube baby program. The focus of this research is on the legal procedures and the law liability of medical personnel conducting the selection and determination of sex by using a test tube baby program. The discussion is conducted through a review of articles and case studies on a health care user who feels disadvantaged because of a health service that are assumed to be inappropriate by a medical personnel. The form of this thesis research is normative juridical with qualitative method. The results of this study conclude that there are some ethical views and special requirements on medical action to select and determine the sex in the test tube baby program. The results of this study suggest that communication between healthcare users and medical personnel has to be further enhanced in order to avoid misunderstandings as well as a written validation tool for informed consent that are related to sex selection and determination needs to be more firmly designed within the administrative domain of healthcare facilities. Keywords selection and determination of gender, test tube baby program, law liabilities, health law. "

"Skripsi ini membahas mengenai tata cara dan analisis hukum terhadap pengelolaan atas adanya kelebihan embrio yang dihasilkan dalam program bayi tabung serta tanggung jawab hukum RSPAD Gatot Soebroto beserta tenaga kesehatannya mengenai hal tersebut. Bentuk penelitian skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan kelebihan embrio dalam program bayi tabung di Indonesia dapat dilakukan dengan cara menyimpan atau memusnahkannya, dalam hal ini, RSPAD Gatot Soebroto telah melakukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa dalam pelaksanaan penyimpanan embrio beku hendaknya dilakukan perpanjangan setiap kurang dari satu tahun, dan melakukan sosialisasi mengenai cara memperbarui data dan status penyimpanan sisa embrio beku.

---

This thesis discusses about the procedure and the legal analysis of the management of the excess embryos produced in the test-tube baby program and the law liability of RSPAD Gatot Soebroto and its medical personnel about it. The form of this thesis research is juridical-normative with qualitative method. The results of this study suggest that the management of the excess embryos in the test-tube baby program in Indonesia can be done by store or destroy it, in this case, RSPAD Gatot Soebroto has done it according to the regulations. The results of this study suggest that the implementation of frozen embryos storage should be extended every less than one year, and conduct socialization on how to update the data and storage status of the remaining frozen embryos."

"Hal yang sangat didambakan oleh-pasangan suami isteri yang terikat perkawinan adalah lahirnya anak sebagai penerus keturunan dan tumpuan harapan orang tua di masa depan. Dunia kedokteran telah mampu menciptakan teknologi bayi tabung yang ternyata dapat memberikan solusi dalam membantu pasagan suami isteri yang mengalami gangguan kesuburan guna mendapatkan anak dari benih mereka sendiri. Dalam perkembangannya, teknologi bayi tabung juga diterapkan dengan menggunakan sperma donor, ovum donor, maupun rahim ibu pengganti (surro gate mother). Selain mengundang problema etik dan moral, penerapan teknologi bayi tabung dengan menggunakan sperma donor, ovum donor, maupun rahim ibu pengganti, juga menyebabkan terjadinya permasalahan mengenai kedudukan hukum dari anak yang dilahirkan. Sehubungan dengan itu, diperlukan suatu perangkat perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung. Bagai manapun juga, anak hasil proses bayi tabung adalah generasi penerus, kandidat pengemban tugas bangsa di masa yang akan datang, seperti halnya anak-anak lain yang dilahirkan secara alamiah."

"Metode cuci otak merupakan metode pengobatan yang baru diperkenalkan dalam dunia kedokteran. Munculnya metode cuci otak menuai berbagai kontroversi, terlebih saat Surat MKEK IDI terkait penerapan metode cuci otak bocor di kalangan publik. Pihak yang mendukung menyatakan bahwa metode ini merupakan suatu penemuan baru dalam dunia kedokteran. Sedangkan, pihak yang tidak setuju menyatakan bahwa metode ini bukan merupakan penemuan, melainkan hanya sebuah bentuk inovasi dari metode yang telah ada. Ditemukan beberapa pelanggaran oleh dokter dalam menerapkan metode cuci otak dalam praktik kedokterannya. Pelanggaran tersebut berujung pada pemberian sanksi terhadap dokter yang bersangkutan, yaitu berupa pemberhentian sementara yang bersangkutan sebagai anggota IDI, diikuti pernyataan tertulis terkait pencabutan rekomendasi surat izin praktiknya. Tidak sampai di situ, isu ini dibahas hingga pada Muktamar IDI ke-31 di Banda Aceh. Dengan beberapa pertimbangan, pada Muktamar diputuskan bahwa yang bersangkutan diberhentikan secara tetap sebagai anggota IDI. Penelitian ini akan menganalisis terkait penerapan metode cuci otak oleh dokter berdasarkan hukum dan etika. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur serta wawancara dengan narasumber. Data yang diperolah akan dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan metode cuci otak oleh dokter dinilai belum mematuhi hukum dan etika yang berlaku.

---

The brainwashing method is a new treatment method introduced in the medical world. The emergence of the brainwashing method reaped various controversies, especially when IDI's MKEK Letter regarding the application of the brainwashing method was leaked among the public. Those who support it state that this method is a new discovery in the world of medicine. Meanwhile, those who disagree state that this method is not an invention, but only a form of innovation from existing methods. Several violations were found by doctors in applying the brainwashing method in their medical practice. This violation resulted in the imposition of sanctions on the doctor in question, namely in the form of temporary dismissal as a member of the IDI, followed by a written statement regarding the revocation of the recommendation for his practice license. It didn't stop there, this issue was discussed up to the 31st IDI MUKTAMAR in Banda Aceh. With several considerations, at the MUKTAMAR it was decided that the person concerned was permanently dismissed as an IDI member. This study will analyze the application of brainwashing methods by doctors based on law and ethics. The research was conducted using normative juridical methods. The data and data sources used in this study are secondary data obtained through literature studies and interviews with informants. The data obtained will be analyzed using qualitative data analysis methods. Based on the research results, the application of the brainwashing method by doctors is considered not to comply with applicable laws and ethics."

"Skripsi ini membahas mengenai legalitas pelaksanaan operasi pergantian kelamin di Indonesia yang ditinjau berdasarkan hukum kesehatan dan Kode Etik Kedokteran, serta kaitannya dengan tanggung jawab hukum tim dokter terhadap pelaksanaan operasi penggantian kelamin tersebut. Pembahasan dilakukan melalui studi kasus pada penetapan pengadilan Nomor 17/Pdt.P/2015/PN.Kbm sebagai acuan untuk mengetahui bahwa penetapan yang dikeluarkan hakim terhadap pergantian kelamin seseorang apakah telah sah atau tidak. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan bentuk penelitian yuridisnormatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan operasi pergantian kelamin di Indonesia adalah sah (legal) selama individu menderita Disorder of Sexual Developmet (DSD), maka pelaksanaan operasi pergantian kelamin Apriandika dalam penetapan pengadilan Nomor 17/Pdt.P/2015/PN.Kbm. menjadi berjenis kelamin perempuan adalah sah secara hukum karena Apriandika menderita DSD, kemudian mengenai pertanggungjawaban tim dokter telah terlaksana secara disiplin profesi, dan tidak diperlukannya tanggung jawab hukum karena tidak ada kesalahan/kelalaian/pelanggaran yang terjadi terhadap Apriandika, sehingga penetapan pergantian kelamin Apriandika adalah sah, walaupun Hakim dalam pertimbangan hukumnya perlu untuk mengelaborasi dari sisi Undang-Undang lainnya selain dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Untuk saran dari hasil penelitian ini diperlukan adanya pengaturan yang jelas mengenai tahapan, kategori pasien, dan pengecualian untuk operasi pergantian kelamin di Indonesia, dan untuk peraturan yang sudah ada diperlukan adanya pembaharuan.

---

This thesis discusses the legality of the implementation of sex reassignment operations in Indonesia which are reviewed based on Health Law and the Medical Ehics Code as well as the relation to the legal teams responsibility for carrying out the sex reassignment operations. The discussion is determined through 17/PDT.P/2015/PN.KBM as the number ofcase study of the court determination in which as a reference, also to know that the classification issued by a judge on a persons sex change is valid or not, with the additional interviews to the surgeons, forensics and psychiatrists, this research therefore, is descriptive research with juridical-normative formed. The result of this study concluded which the implementation of sex change operations in Indonesia is legal as long as individuals suffer from Disorder of Sexual Development (DSD), then the implementation of Apriandikas sex change operationin the determination of court number 17/Pdt.P/2015/PN.Kbm. beingfemale is legal due to the status of Apriandikas who suffers from DSD, in regards of relation to the accountability of the team of doctors which has been carried out in a professional discipline, in addition that there is no need for legal responsibility which there are ultimately noerrors/omissions/violations which occur against Apriandika, thus the determination of Apriandikas sex change is essentially valid even though the judge in his consideration should need to elaborate extensively on the other side of the Lawwhich also regulates sex reassignment operationsother than the Population Administration Act. Therefore, for other suggestions from the results of this study, it is necessary to have clear arrangements regarding the stages, categories, exceptionsof sex change operations in Indonesia, and for existing regulations there is a need for renewal. As a result, this advice is more directed to the Minister of Health."

"Teknologi dalam bidang kedokteran telah mampu membantu pasangan suami isteri yang infertil (kurang subur) untuk mendapatkan anak melalui fertilisasi invitro, atau yang lebih dikenal dengan istilah "Bayi Tabung". Bayi-bayi tabung ini sudah menjadi pengemban hak dan kewajiban sejak ia dilahirkan hidup. Salah satu haknya sebagai subyek hukum adalah hak mewaris. Hak waris seorang anak yang dilahirkan melalui program bayi tabung ini sangat berkaitan erat dengan status hukumnya. Dengan mengetahui status hukum anak yang dilahirkan melalui program bayi tabung, maka kita dapat mengetahui pula hak warisnya. Status hukum bayi tabung yang berbeda-beda baik itu menurut hukum perdata barat maupun hukum Islam, sesuai dengan programnya; program bayi tabung yang menggunakan sperma suami dan ovum isteri, sperma donor atau rahim ibu pengganti (surrogate mother), menyebabkan hak waris anak tersebut menjadi berbeda-beda pula."

"Aborsi adalah masalah yang selalu menuai pro dan kontra di berbagai masyarakat secara global. Bagian masyarakat menentang legalisasi praktik aborsi karena tindakan itu dianggap melanggar hak asasi manusia dengan merampas hak hidup janin. Namun, ada juga orang yang mendukung legalisasi praktik aborsi dengan argumen bahwa perempuan memiliki otonomi atau kontrol untuk tubuh mereka sendiri dan untuk demi hak-hak perempuan tentang kesehatan reproduksi. Di Indonesia, aborsi adalah dilarang dengan pengecualian tertentu, seperti aborsi karena alasan medis indikasi darurat dan aborsi yang disebabkan oleh pemerkosaan. Esai ini akan membahas tentang legalisasi aborsi dari perspektif etika dan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder data, seperti hukum kesehatan dan peraturan pelaksanaan, Kode Indonesia Etika Medis, sastra, jurnal dan sebagainya. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan tentang aborsi diatur dalam Undang-Undang Kesehatan dan peraturan pelaksanaannya disebabkan argumen bahkan penolakan di dokter karena dianggap bertentangan dengan Kode Etik Medis Indonesia. Argumen berdasarkan perbedaan nilai atau perspektif yang diadopsi oleh masing-masing individu. Dalam menghadapi dilema etika itu, tenaga kesehatan profesional terutama dokter dipaksa untuk memberikan penilaian etis dan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang aborsi yang aman dan memastikan ketersediaan layanan aborsi hukum untuk masyarakat yang membutuhkan layanan itu.

---

Abortion is a problem that is always reaping the pros and cons in various societies globally. Parts of society oppose the legalization of the practice of abortion because of that action considered to violate human rights by depriving fetal rights of life. However, there are also people who support the legalization of the practice of abortion with the argument that women have autonomy or control for their own bodies and for the sake of women's rights regarding reproductive health. In Indonesia, abortion is prohibited with certain exceptions, such as abortion due to medical reasons indications of emergency and abortion caused by rape.

This essay will discuss about legalizing abortion from an ethical and legal perspective. This research uses the normative juridical method. The data source used in this study is secondary data, such as health laws and implementing regulations, Indonesian Code of Medical Ethics, literature, journals and so on. The data obtained will be analyzed using a qualitative approach.

Based on the results of the study, the provisions regarding abortion are regulated in the Health Act and its implementing regulations are caused by arguments and even rejection by doctors because they are considered to be in conflict with Indonesian Medical Ethics Code. Arguments based on differences values ​​or perspectives adopted by each individual. In the face of this ethical dilemma, health professionals, especially doctors, are forced to provide ethical judgments and morally responsible decisions. In addition, the government also needs to provide information to the public about safe abortion and ensure the availability of legal abortion services for people who need these services."

"Kebakaran stasiun pompa bahan bakar umum akibat nyala uap bahan bakar tahun 2020 terekam 38 kali di wilayah Indonesia. Konsentrasi uap bahan bakar yang flamabel pada area diantara batas bawah flamabilitas (Low Flammability Level, LFL) dan batas atas flamabilitas (Upper Flammability Level, UFL) merupakan faktor penyebab kebakaran. Tujuan penelitian: perancangan peralatan pengujian LFL bensin dengan metoda tabung menggunakan evaporasi internal untuk menghasilkan uap bensin. Alat ukur berupa tabung kaca vertikal d= 80 mm t= 300 mm, permukaan atas terbuka dan pemantik api listrik tegangan tinggi 10 J. Dua metoda pengukuran: arah propagasi ke atas (upward propagation) dan propagasi ke bawah (downward propagation) dilakukan terhadap enam sampel pada temperatur 28oC. Hasil pengujian: konsentrasi LFL propagasi ke atas untuk sampel RON_88 adalah 1,63%, RON_90-1; 1,77%, RON_90-2; 1,61%, RON_92; 1,65%, RON_95; 1,61% dan IO_100; 1,05%. Sedangkan arah propagasi ke bawah RON_88 adalah 2,49%, RON_90-1; 2,42%, RON_90-2; 2,4%, RON_92; 2,31%, RON_95; 2,12% dan IO_100; 1,58%.Pengujian LFL Iso-octane metoda propagasi ke atas 1,15% (tabung d= 5,3 cm) dan 0,98% (tabung d= 2,5 cm) (Coward, 1952)Angka oktan tidak banyak berpengaruh pada hasil pengujian LFL dengan metoda propagasi ke atas. Akan tetapi pada metoda propagasi ke bawah hasil LFL akan menurun dengan naiknya angka oktan.

---

Public fuel pump station fires due to fuel vapor flames in 2020 were recorded 38 times in Indonesian. The flammability of the fuel vapor concentration in the area between the lower flammability level (LFL) and the upper flammability level (UFL) is a cause of fire. The purpose of the study: the design of gasoline LFL testing equipment with the tube method using internal vaporization to produce gasoline vapor. The measuring instrument is a vertical glass tube d= 80 mm t= 300 mm, the top surface is open and a high voltage electric lighter 10 J. Two measurement methods: the direction of upward propagation and downward propagation were carried out on six sample at a temperature of 28oC. Test results: the concentration of LFL propagation upwards for samples RON_88 is 1.63%, RON_90-1; 1.77%, RON_90-2; 1.61%, RON_92; 1.65%, RON_95; 1.61% and IO_100; 1.05%. While the downward propagation direction of RON_88 is 2.49%, RON_90-1; 2.42%, RON_90-2; 2.4%, RON_92; 2.31%, RON_95; 2.12% and IO_100; 1.58%.

LFL Iso-octane testing with upward propagation method is 1.15% (tube d= 5.3 cm) and 0.98% (tube d= 2.5 cm) (Coward, 1952)

The octane number does not have much effect on the LFL test results with the upward propagation method. However, in the downward propagation method, the LFL results will decrease with increasing octane number."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai fungsi sosial rumah sakit. Fokus dari penelitian ini adalah mengenai fungsi sosial rumah sakit di Indonesia menurut hukum kesehatan. Pembahasan dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis Putusan No. 381/Pid.B/2014/PN.TK serta Kasus Bayi Debora. Penelitian ini adalah penelitian dengan tipe deskriptif, bentuk yuridis normatif dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai fungsi sosial rumah sakit, tetapi masih ada rumah sakit di Indonesia yang belum melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar sebaiknya rumah sakit memaksimalkan pelaksanaan fungsi sosialnya agar pasien yang kurang/tidak mampu dapat memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan. Selain itu untuk pemerintah sebaiknya menyelenggarakan dan memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat, melakukan sosialisasi berkala berkaitan dengan fungsi sosial rumah sakit kepada rumah sakit-rumah sakit di Indonesia, serta memaksimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan dan fungsi pembinaan khususnya berkaitan dengan hak dan kewajiban dari pasien dan rumah sakit.

---

ABSTRACTThis paper discuss about the hospital social function. The focus of this research is to discuss about the hospital social function in Indonesia according to the health law. This research is done through a literature study and an analysis on verdict No. 381 Pid.B 2014 PN.TK and Baby Debora Case. This research is a normative juridical research using a qualitative method with a descriptive type. The result of this research conclude that although there is a legislation that regulates the hospital social function, there are still hospitals in Indonesia that has not performed their social function properly. The result of this research suggest that hospitals should maximize the implementation of social functions. The government should organizing the availability of affordable health facilities, periodically socialize the hospital rsquo s social functions to hospitals in Indonesia. Furthermore, the government should maximize the implementation of monitoring function and development function."