Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai pengelolaan daerah aliran sungai DAS Bekasi dalam pencegahan banjir di Kabupaten Bekasi bagian utara. Permasalahan yang dikaji adalah tentang pentingnya pengelolaan DAS terpadu dalam mencegah banjir terutama di Kabupaten Bekasi bagian utara yang menjadi bagian dari dua DAS besar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis, perundang-undangan dan konseptual yang berkaitan dengan daerah aliran sungai, pendekatan ekoregion dan pembangunan berkelanjutan, lintas batas administratif managing transboundary resourches , serta penyelenggaraan prinsip tata kelola yang baik good governance . Pokok permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah mengenai fungsi DAS dalam upaya perlindungan lingkungan; fungsi DAS Bekasi sebagai bagian dari ekoregion DAS Citarum; dan pengelolaan DAS Bekasi dalam fungsinya mencegah banjir di Bekasi Utara.

---

ABSTRACTThis research discussed the management of Bekasi watershed DAS for flood prevention in North of Bekasi Regency. The problem studied is about the importance of integrated watershed management in preventing floods especially in the northern Bekasi Regency that is part of two large watershed region. This research is a normative juridical legal research with descriptive approach. The approaches used are historical, legislative and conceptual approaches related to watersheds, ecoregion approaches and sustainable development, managing transboundary resourches, and the implementation of good governance principles. The main issues to be answered in this research are the watershed functions in environmental protection efforts function of Bekasi watershed as part of Citarum watershed ecoregion and management of Bekasi watershed in its function to prevent flooding in Northern Bekasi Regency."

"Tanpa pengelolaan yang baik, sampah dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah yang aman merupakan salah satu indikator kesehatan lingkungan dalam STBM Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Pengelolaan sampah rumah tangga bukan hanya tanggung jawab Pemerintah, namun masyarakat pun mempunyai kewajiban dalam pengelolaan sampah rumah tangganya. Bank sampah merupakan kelompok swadaya masyarakat dimana kegiatannya adalah menerima tabungan berupa sampah sebagai upaya reduce, reuse, dan recycle dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Tahun 2018. Adapun meode yang digunakan adalah metode Kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengetahuan dan sikap berhubungan dengan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah. Sikap merupakan faktor dominan dalam penelitian ini dibanding faktor lainnya. Kesimpulan penelitian ini bahwa peran serta masyarakat Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah cukup baik, yaitu 63,8.

---

Without good management, waste can have a negative impact on public health. Safe waste management is one of the indicators of environmental health in STBM Community Based Total Sanitation. Household waste management is not just the responsibility of the government. But also has an obligation in household waste management. Waste Bank is a self help group where the activity is to receive savings in the form of garbage as efforts reduce, reuse, and recycle in the field of waste management.

This study discusses the factors that influence the participation of the community in waste management through the garbage bank in Tambun Utara Sub district, Bekasi Regency in 2018. The method used is Quantitative method with cross sectional approach.

The result of the research shows that knowledge and attitude relate to community participation in waste management through waste bank. Attitude is the dominant factor in this study compared to other factors. The conclusion of this research is that community participation of Tambun Utara Sub district of Bekasi Regency in waste management through garbage bank is good enough, that is 63,8."

"Kabupaten Bekasi menempati peringkat pertama kabupaten dengan total timbulan sampah harian dan total timbulan sampah tahunan terbanyak di Provinsi Jawa Barat, dengan total timbulan sampah harian sebesar 1.900 Ton/hari dan jumlah timbulan sampah tahun 2020 sebesar 693.586 ton/tahun. Pemerintah daerah kabupaten Bekasi menetapkan sebuah peraturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2018 berbentuk Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Kabupaten Bekasi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di kabupaten Bekasi. Hasil Penelitian menunjukan bahwa kerangka hukum yang terdapat pada kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga sudah tersedia dari hierarki peraturan tertinggi pada level nasional, provinsi, Sampai kepada level peraturan daerah kabupaten. Permasalahan teknis yang dihadapi cukup beragam yaitu tidak adanya teknologi yang digunakan pada proses pengelolaan sampah akhir di TPA, Lahan TPA yang sudah Overload dan kurangnya sarana prasarana pengelolaan. karakteristik kebijakan menunjukan bahwa tujuan kebijakan sudah jelas dan detail membahas teknis tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi pelaksana kebijakan, serta target dan capaian kebijakan. Alokasi anggaran yang besar terlihat tidak sebanding dengan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi yang masih dihadapi dengan permasalahan pada teknologi dan sarana dan prasarana. Masih terdapat ego sektoral atau tindakan mementingkan instansi masing-masing.pada koordinasi antar hierarki instansi pelaksana kebijakan. Satu aspek penting pada lingkungan kebijakan yang masih perlu untuk diperbaiki adalah ketersediaan teknologi dalam pengelolaan akhir sampah rumah tangga. Pada tahapan dalam proses implementasi kebijakan, Output yang dikeluarkan sebagai bentuk turunan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dikabupaten Bekasi adalah berupa program dan kegiatan masing-masing instansi pelaksana. Disiplin dan Kesadaran Masyarakat terkait Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Masih Rendah Bentuk pelanggaran kelompok sasaran berupa membuang sampah ke aliran sungai dan tempat pembuangan sampah liar.

---

Bekasi Regency is ranked first in the city/regency with the highest total daily waste volume and the highest total annual waste volume in West Java Province, with a total daily waste volume of 1,900 tons/day and total waste generation in 2020 of 693,586 tons/year. The Bekasi district government stipulates a derivative regulation from Presidential Regulation Number 97 of 2017 and West Java Governor Regulation Number 91 of 2018 in the form of Bekasi Regent Regulation Number 33 of 2019 concerning Regional Policies and Strategies (JAKSTRADA) Bekasi Regency in the Management of Household Waste and Waste Similar to Household Waste. This study aims to analyze the implementation of household waste management policies in Bekasi Regency. The results of the study show that the legal framework contained in household waste management policies is available from the highest regulatory hierarchy at the national, provincial, to district level regulations. The technical problems faced are quite diverse, namely the absence of technology used in the final waste management process at the TPA, the TPA Land that has been overloaded and the lack of management infrastructure. The characteristics of the policy indicate that the policy objectives are clear and detailed discussing the technical main tasks and functions of each policy implementing agency, as well as policy targets and achievements. The large budget allocation seems disproportionate to the implementation of waste management in Bekasi Regency which is still faced with problems in technology and facilities and infrastructure. There are still sectoral egos or actions that prioritize their respective agencies in coordination between the hierarchies of policy implementing agencies. One important aspect of the policy environment that still needs to be improved is the availability of technology in the final management of household waste. At this stage in the policy implementation process, the output issued as a derivative form of household waste management policy in Bekasi Regency is in the form of programs and activities of each implementing agency. Discipline and Public Awareness related to Household Waste Management Policy is still low. The target group's violations are in the form of throwing garbage into rivers and illegal dumping sites."

"ABSTRAKDana Desa merupakan salah satu sumber penerimaan desa berupa bantuan yangdiberikan oleh pemerintah pusat kepada desa dan digunakan untuk membiayaikegiatan pembangunan pemerintah desa. Desa diberikan kewenangan penuhdalam pengelolaan Dana Desa, sehingga pelaksanaan kegiatannya harus dapatdipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan penelitianini adalah untuk menganalisis pengelolaan dana desa di Desa Buni BhaktiKec.Babelan Kab. Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivistdengan metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancaramendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa didesa Buni Bhakti telah sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan desa yangberlaku, meskipun masih terjadi permasalahan dalam hal pencatatan keuangan

---

ABSTRACTVillage fund is one source of revenue for the village as support who provided bythe central government to the village and used to finance the construction of thevillage government. The village was given full authority in the management of theVillage Fund, so that the implementation of its activities should be accounted forin accordance with applicable regulations. The purpose of this study is to analyzethe management of village fund in Buni Bhakti Kec.Babelan Kab. Bekasi. Thisstudy uses a post-positivist approach and collectiong data by observation andinterview method. These results indicate that management of village fund in BuniBhakti in accordance with the guidelines applicable village financialmanagement, although still there is a problem in terms of financial records."

"Bencana banjir dapat menyebabkan dampak secara fisik dan kesehatan mental jangka panjang. Dampak kesehatan mental yang ditimbulkan oleh banjir, yakni kecemasan terhadap bencana banjir. Individu yang memiliki kecemasan yang berlebihan pasca banjir dan mungkin akan kehilangan kendali, panik dan pingsan jika menghadapi bencana banjir dengan intensitas tinggi yang ditakuti. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi aktivitas sehari-hari individu tersebut. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat kecemasan masyarakat tentang bencana banjir di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Desain penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan babelan yang berusia 14 tahun hingga 45 tahun. Sampel penelitian 428 responden, dengan teknik non-probability sampling. Terdapat dua instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yaitu instrumen data demografi dan Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) untuk melihat tingkat kecemasan. Analisis univariat dengan hasil penelitian karakteristik masyarakat kecamatan babelan menunjukkan sebagian besar berada pada usia remaja akhir dan dewasa awal dengan rentang usia 17-25 tahun dan 26- 35 tahun. Kemudian masyarakat didominasi oleh laki-laki. Distribusi jumlah penghasil mayoritas pada penelitian ini adalah kurang dari UMR daerah yang ditetapkan kabupaten Bekasi. Gambaran tingkat kecemasan masyarakat kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi terhadap bencana banjir dikategorikan pada tingkat tidak terdapat kecemasan terhadap bencana banjir (39,5%), kecemasan ringan (26,2%), kecemasan sedang (13,6%), kecemasan berat (17,1%), dan kecemasan panik (3,7%). Peneliti merekomendasikan bagi pelayanan kesehatan dan keperawatan untuk berfokus pada pendidikan kesehatan dengan menjelaskan dampak bencana dan cara menghadapinya dapat membantu mengu rangikecemasan.

---

Floods can cause long-term physical and mental health impacts. The mental health impact caused by flooding is flood anxiety. Individuals who have excessive anxiety after a flood may lose control, panic, and faint if they face the dreaded flash flood disaster. This will undoubtedly affect the individual's daily activities. Therefore, this study aims to describe community anxiety about flood disasters in Babelan District, Bekasi Regency, West Java Province. This research design uses descriptive research. The population used in this study was the people of Babelan District aged 14 years to 45 years. The research sample was 428 respondents, using a non- probability sampling technique. This study used two research instruments, namely demographic data instruments and the Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS), to measure anxiety levels. Univariate analysis of the research results on the characteristics of the Babelan sub-district community shows that most are in late adolescence and early adulthood with an age range of 17-25 years and 26-35 years. Then, the community is dominated by men. The distribution of the majority of income in this study is less than the regional minimum wage set by the Bekasi Regency. The description of the anxiety level of the Babelan sub-district community of Bekasi Regency towards flood disasters is categorized as the level of no anxiety about flood disasters (39.5%), mild anxiety (26.2%), moderate anxiety (13.6%), severe anxiety (17.1%), and panic anxiety (3.7%). Researchers recommend that health and nursing services focus on health education by explaining the impact of disasters and how to deal with them, which can help reduce anxiety."

"ABSTRAKKonflik antar kelompok merupakan salah satu isu penting yang mempengaruhi pembangunan perkotaan di Utara Bekasi. Dimulai dengan pengrusakkan monumen sampai penolakan tempat ibadah oleh organisasi massa. Insiden ini terjadi karena penduduk asli berasumsi bahwa para pendatang mengambil territory mereka. Mereka khawatir dengan pembangunan modern yang dibawa oleh para pendatang yang menyebabkan menyusutnya budaya lokal. Perilaku organisasi massa ini secara tidak langsung membentuk territory yang menjadikan ruang kota seperti lsquo;tidak inklusif rsquo;.Tesis ini menawarkan alternatif lain dalam perancangan perkotaan untuk meminimalisasi konflik yang terjadi dalam ruang perkotaan. Untuk itu saya perlu mengetahui konteks dari territory tersebut dan mencoba untuk melakukan re-territory terhadap wilayah yang berkonflik. Saya menggunakan pendekatan Reteritorialisasi untuk menteritori kembali lsquo;ruang transisi rsquo;. Saya menggunakan metode pengamatan langsung, pemetaan sosial-budaya, wawancara mendalam, dan model 3D.Tesis ini bertujuan untuk menegaskan territory pada ruang kota yang hadir nantinya akan bisa mengakomodasi semua kebutuhan dari pengguna teritori tersebut. Hasilnya adalah mengembangkan ruang transisi sebagai ruang-ruang publik yang mampu membaurkan semua elemen masyarakat di dalamnya. Membaurkan dalam arti, ruang transisi ini akan membuat masyarakat untuk saling berbagi dan berinteraksi satu sama lain tanpa memandang darimana asalnya. Ruang publik ini merupakan bentuk intervensi hasil Reteritorialisasi untuk meminimalisasi konflik yang terjadi dan tetap menjaga keheterogenan di ruang perkotaan Utara Bekasi.Kata kunci: Bekasi, Budaya, Konflik Perkotaan, Reteritorialisasi, Ruang Transisi

---

ABSTRACTAbstractInter group conflict is one of the crucial issues affecting urban development in Northern part of Bekasi. It begins with the destruction of monuments until the rejection of worship places in this case is church by mass organizations. These incidents occurred because the native assumed that the migrants took their territory. They concerned about the modern development brought by the migrants that caused the shrinking of local culture. The behavior of these mass organizations constituted the territory that made the urban space seemed lsquo not inclusive rsquo indirectly.This thesis offered another alternative in urban design to reduce conflicts within the territory. I sought about the territory context and reterritorialized the conflicted area. I used Reterritorialization approach to re territory in the transitional space. I conducted direct observation method, socio cultural mapping, in depth interview, and 3D model.This thesis aimed to affirm the territory in urban space that would be able to accommodate the needs of the territory user. The result is developing a transitional space as a public space that is able to blend all elements of society in it. The transitional space will make people to share and interact with each other regardless of where they come from. This public space is an intervention using Reterritorialization approach to reduce conflicts that occur and keep the heterogeneity in the urban space of Northern part of Bekasi.Keyword Bekasi, Culture, Urban Conflict, Reterritorialization, Transitional Space"

"Rumusan kawasan industri dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang kawasan industri adalah sebagai tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki ijin usaha kawasan industri. Ditinjau dari segi penataan ruang, resiko lingkungan, kepastian tempat usaha, penyediaan prasarana dan sarana penunjang, prosedur dan waktu penyelesaian perijinan, keamanan, dan lain sebagainya, mendirikan industri di kawasan industri lebih menguntungkan daripada berlokasi industri di luar kawasan industri. Segala kemudahan yang disiapkan di kawasan industri diharapkan dapat mempermudah pembangunan dan pengendalian industri, pihak industri dapat memperkecil ongkos investasi maupun operasinya, serta dengan terkelompoknya industri di satu kawasan diharapkan dapat mempermudah upaya pengelolaannya dan pengendalian dampak pencemaran yang diakibatkan oleh aktifitas industri yang berlangsung.Mengingat tujuan kebijakan pengembangan kawasan industri adalah untuk memberikan kemudahan bagi kegiatan industri di kawasan industri dalam rangka mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri, sementara pada perkembangannya terjadi penurunan tingkat pemanfaatan lahan di kawasan industri dan terjadi peningkatan pemanfaatan lahan di luar kawasan industri, seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat. Hal tersebut mencerminkan tidak berhasilnya implementasi kebijakan, yang ditunjukkan dengan adanya gap antara harapan dan kenyataan kebijakan pengembangan kawasan industri.Hasil analisis terhadap lima faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan kawasan industri, yaitu jenis manfaat yang diterima oleh target groups, perubahan yang diinginkan dari kebijakan, sumber daya, komunikasi, serta kondisi sosial, politik dan ekonomi menunjukkan adanya hambatan-hambatan, baik yang berasal dari isi kebijakannya maupun pada implementasi kebijakannya. Mengingat kebijakan pengembangan kawasan industri ditujukan untuk menjadikan kawasan industri sebagai alat untuk penciptaan iklim usaha yang baik, pengaturan tata ruang, jaminan lingkungan hidup, pengembangan wilayah, serta sebagai investasi fasilitas umum (bukan profit making/real estate), maka perlu pengaturan yang jelas dan rinci mengenai instansi yang terkait, tugas dan tanggung jawabnya dalam pengembangan kawasan industri, pemberian kemudahan dan fasilitas khusus dalam pengembangan kawasan industri, dan sosialisasi mengenai arti penting investasi bagi pertumbuhan ekonomi negara untuk mendapat dukungan masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan industri.

---

Industrial area formulation as stated in Presidential Decree Number 41 Year of 1996 regarding industrial area is a center of industrial activities equipped with infrastructure and facility that are developed and organized by the industrial area's company that has been obtained the business license of industrial area From the point of view of space arrangement facet, environment risk, business place certainty, provision of supporting infrastructure and facility, procedure and license of accomplishment time, security, and so on, establishing industry in industrial area is more advantageous than outside industrial area. All eases prepared in industrial area expected to ease the industrial development and controlling, industry party can reduce investment and operational fee, industrial grouping in a area is expected to ease the efforts of organization and controlling pollution impact that is caused by going on industrial activity.Considering the aim of industrial area development policy is to ease industrial activity in industrial area in order to support industrial activity to locate in an industrial area, meanwhile during development progress there is a decline in the extent of area utilization and conversely, and increase in area utilization outside industrial area, just like what happens at Bekasi Regency, West Java Province. That reflects unsuccessful policy implementation, as shown by the gap between expectation and reality in policy of industrial area development.The analysis outcome on five factors that influence policy implementation of industrial area development, is kinds of benefit accepted by the group target, desired changes from the policy, resources, condition of social, politic and economy, and communication show obstacles that come either from the policy content of policy implementation. Considering the policy of industrial area development aims to make industrial area as a medium for creation of good business climate, space arrangement, living environment guarantee, area expansion, and as investment facility for public (not for profit making/real estate), then clear and detailed regulations regarding related institutions is needed, its duties and responsibilities in developing industrial area, giving ease and special facility in developing industrial area and socialization regarding the essence of investment for the growth of country economy in order to get support from the society in maintaining security and orderliness in industrial area."

"Tesis ini membahas tingkat kelayakan huni perumahan di Kabupaten Bekasi serta pendapat yang berkembang di masyarakat, pemerintah, dan pengembang perumahan mengenai kelayakan huni perumahan di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (mixed method). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan kecamatan lokasi penelitian masuk dalam kategori layak huni dalam hal kelayakan huni perumahan di Kabupaten Bekasi. Skor kelayakan huni paling tinggi berada di Kecamatan Cikarang Barat dan paling rendah berada di Kecamatan Cibitung. Diketahui pula beragam persepsi mengenai perumahan layak huni termasuk rumah layak huni dari sisi pemerintah, sisi pengembang perumahan, dan sisi masyarakat sebagai penghuni perumahan. Pemerintah mengartikan perumahan layak huni sebagai rumah layak huni yang memiliki pengertian sebagai rumah yang sudah memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan non teknis untuk dihuni dan ditinggali, serta dapat diterima masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Rumah layak huni juga diartikan sebagai rumah yang sudah tidak beralas tanah dan sudah memiliki fasilitas untuk keperluan mandi, cuci, dan kakus (MCK). Dari pihak pengembang perumahan, persepsi mengenai perumahan layak huni mengacu pada properti hunian yang dirancang dan dibangun untuk memberikan kondisi kehidupan yang nyaman, aman, dan sesuai bagi penghuninya. Tentunya, dalam perumahan yang layak huni terdapat rumah-rumah yang memenuhi syarat untuk dihuni. Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan dasar terkait ukuran dan ruang, serta memenuhi standar kesehatan dan kenyamanan. Hal ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu pencahayaan, penghawaan, serta suhu udara dan kelembaban di dalam ruangan. Selain itu, rumah juga harus memenuhi kebutuhan minimal dalam hal keamanan dan keselamatan, termasuk bagian-bagian struktur utama seperti fondasi, dinding, atap, dan lantai. Sedangkan persepsi masyarakat mengenai perumahan layak huni dapat berbeda – beda dan beragam, dipengaruhi beberapa faktor meliputi latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan pengalaman pribadi.

---

This thesis discusses the livability of housing in Bekasi Regency and the growing opinion among the community, government and housing developers regarding the livability of housing in Bekasi Regency. This study uses mixed research methods. The study results show that all sub-districts in the study locations fall into the livable category regarding habitable housing in Bekasi Regency. The highest habitability score is in West Cikarang District, and the lowest is in Cibitung District. The results of this study also note various perceptions regarding livable housing, including livable housing from the government side, the housing developer side, and the community side as housing residents. The government defines livable housing as a house that meets the technical and non-technical requirements and is acceptable to the community, especially low-income people (MBR). A livable house also defines as a house that is not grounded and already has facilities for bathing, washing and toilet purposes (MCK). From the housing developer side, livable housing refers to residential properties designed and built to provide comfortable, safe and suitable living conditions for the residents. Of course, in livable housing, some houses meet the requirements to live in. A livable house is a house that meets basic requirements regarding size and space and health and comfort standards. These are three main factors: lighting, ventilation, and air temperature and humidity in the room. In addition, the house must also meet minimum requirements in terms of security and safety, including the main structural parts such as foundations, walls, roofs and floors. Meanwhile, people's perceptions of livable housing vary, influenced by social, cultural, and economic background and personal experience."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan pajak reklame dengan melihat perencanaan pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan reklame di kota Bekasi dengan menggunakan pendekatan Post Positivist Metode yang digunakan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan wawancara mandalam kepada pejabat dan petugas yang melaksanakan pengelolaan pajak reklame Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan pajak reklame di Kota Bekasi masih belum optimal dikarenakan masih memiliki permasalahan antara lain belum adanya akurasi data potensi reklame dalam proses perencanaan masih terdapatnya selisih jumlah data mengenai Objek Pajak yang ada keterbatasan pegawai dan kurangnya pengawasan.

---

This research was aims to analyze the implementation of the management of advertising tax by supervising the planning implementing and monitoring of advertising tax in Bekasi city by using Post positivist approach The method was using the literature research and field research of depth interview to the officers and employee who is authorized with the management of advertising tax

The results showed that management of advertisement tax in Bekasi city still not optimal due to the problems of no potential accuracy of advertisement data on planning process there rsquo s also still a different data amount about the tax object limitation of employee and lack of supervision."

"Peningkatan jumlah penduduk dan meningkatnya jumlah alat transportasi umum di Kota Bekasi seharusnya menjadi potensi yang cukup besar bagi PAD Kota Bekasi yang berasal dari retribusi terminal. Namun, rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi terminal di Kota Bekasi justru negative. Hal tersebut terjadi karena masih terdapat kendala dalam implementasi pengelolaan retribusi terminal di Kota Bekasi. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis implementasi pengelolaan retribusi terminal serta menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi pengelolaan retribusi terminal di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam implementasinya baik dilihat dari faktor birokrasi, sumber daya, komunikasi, dan disposisi. Kendala utama yang menghambat proses implementasi ini adalah tidak terdapat SOP yang mengatur prosedur pengelolaan retribusi terminal di Kota Bekasi sehingga mengakibatkan kendala pada faktor-faktor lainnya.

---

The increase in population and the growing number of public transportation in Bekasi city should be a large enough potential for the local revenue who come from terminal charges. However, the average growth of the realization terminal charges in Bekasi city is quite negative. This occurs because there are still constraints in the management implementation of terminal charges in Bekasi city. This study is focused to analyze the management implementation of terminal charges and to analyzes the constraints faced in the management implementation of terminal charges in Bekasi city. This research used a qualitative approach and qualitative data analysis techniques.

The results of this research show that there are still constraints in its implementation is well seen from the bureaucratic, resources, communication, and dispotition factors. The main obstacle that hinders the process of this implementation is that there is no Standard Operating Procedure that regulates the management procedure of terminal charges in Bekasi City resulting in constraints on other factors."