Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas pengaruh Peristiwa Malari terhadap perubahan pola diplomasi antara Indonesia dan Jepang, khususnya di bidang ekonomi secara bilateral. Peristiwa Malari merupakan salah satu kejadian yang pernah dialami oleh Indonesia yang terjadi pada tanggal 15 Januari 1974. Peristiwa ini dikoordinir oleh mahasiswa dan dipimpin oleh Ketua Umum Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia, Hariman Siregar. Akibat adanya Peristiwa Malari, bantuan dana Official Development Assistance dari Jepang yang diterima Indonesia mengalami perubahan pola. Pola yang terjadi sebelum Peristiwa Malari adalah bantuan yang diberikan lebih banyak berupa Pinjaman Yen, atau pinjaman dengan bunga rendah. Namun setelah Peristiwa Malari, polanya perlahan berubah menjadi bantuan Kerjasama Teknik, atau bantuan pemberdayaan SDM. Selain itu, perubahan yang terjadi adalah perdagangan bilateral antara Indonesia dan Jepang. Sebelum Peristiwa Malari, Indonesia banyak mengimpor komoditas berupa minyak bumi, kayu, dan karet. Namun setelah Peristiwa Malari, jumlah komoditas yang diekspor tersebut berkurang. Bahkan Indonesia tidak lagi mengimpor komoditas Karet ke Jepang.

---

ABSTRACTThis thesis explain the effects of Malari Incident on diplomacy pattern between Indonesia and Japan, particularly in bilateral economy. Malari Incident is a riot that occurred on 15th of January 1974 in Indonesia. This incident was coordinated by the students and led by the Chairman of the University of Indonesia Student Council, Hariman Siregar. The Malari incident resulted in a change of pattern on ODA funds that was received by Indonesia. Japan economy aid for Indonesia slowly changed from Yen Loan to non material assistance such as Technical Cooperation and developing training for human resources. Another change that occurred after the Malari Incident was the decrease in export and import commodities on bilateral trade between Indonesia and Japan."

"Pasca Perang Dunia II, Pemerintah Orde Baru memiliki cara pandang yang berbeda dengan Pemerintah Orde Lama dalam memandang Jepang. Cara pandang yang berbeda ini membuat corak diplomasi kedua Pemerintahan pun berbeda dalam menjalin hubungan kenegaraan dengan Jepang. Tulisan ini menitikberatkan pada pembahasan hubungan diplomasi Pemerintah Orde Baru dengan Pemerintah Jepang, khususnya di bidang ekonomi. Tidak seperti Pemerintahan sebelumnya, hubungan Indonesia dengan Jepang pada masa Orde Baru ini dapat dikatakan dekat. Kedekatan ini tidak lepas dari peran salah seorang Asisten Pribadi (Aspri) Soeharto pada awal Pemerintahannya, yakni Soedjono Hoemardani. Lewat lobilobinya, ia berhasil membujuk Pemerintah Jepang untuk mengeluarkan berbagai bantuan ekonomi, pinjaman, hibah dan investasinya. Namun di sisi lain, ia dianggap sebagai antek Jepang yang membuat Jepang mendominasi perekonomian Indonesia sehingga menimbulkan kesenjangan di kalangan pengusaha nasional yang berujung pada Peristiwa Malari (Malapetaka 15 Januari) di tahun 1974. Perannya yang kontroversial ini membuatnya lengser dari jabatan Aspri. Meski jabatan tersebut dicabut, namun kedekatannya dengan Pemerintah Jepang masih tetap berlanjut dengan posisinya sebagai Inspektur Jenderal Pembangunan. Walaupun hubungan tersebut tidak seintensif seperti ketika ia menjabat sebagai Aspri. Pasca Peristiwa Malari, hubungan Indonesia dengan Jepang berjalan normal kembali setelah Jepang mengubah cara diplomasinya secara Heart to Heart.

---

After The World War II, Indonesian government?s perspective about Japan had changed. This changing differentiated The Old Order and The New Order's bilateral relationship between the two countries. This thesis emphasize on diplomacy between The New Order Government and Japanese Government particularly on economic diplomacy. In contrast to The Old Order Government, Indonesia-Japan relation under The New Order Government was close. This closeness was a result of Soedjono Hoemardani?s diplomacy that had been commenced since the beginning of Soeharto's Government. At that time Soedjono Hoemardani was charged as Soeharto's Personal Assistance. By his lobbies, he succeeded to persuade Japanese Government to give some financial assistances through investment, grant, and credit. Nevertheless, he was judged as Japan puppet whose duty helping Japanese Government dominated economy of Indonesia on which the domination caused social discrepancy between local industrialist and Japanese industrialist that lead to The Malari Riot (riot at January 15th) 1974. This controversial role led him to retire from his position as Soeharto's Personal Assistance. Even though he had left his formal position as Soehartos's Personal Assistance, his close relation with Japanese Government set him remain lobbying Japanese Government under his new position as General Inspectorate of Development. However, the intensity of the relation was not as high as it used to be. After The Malari, Indonesia-Japan relationship returned to be normal because Japanese Government changed their diplomacy strategy to heart to heart diplomacy."

"ABSTRAKSkripsi ini menelaah tentang peningkatan kemampuan Jepang dalam ekonomi-militer dan dampaknya dalam hubungan bilateral dengan Indonesia, yang difokuskan dalam periode 1980 - 1986, yaitu pada saat Jepang memutuskan untuk mengadakan peningkatan kemampuan militernya. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peningkatan ekonomi-militer Jepang mempengaruhi hubungan bilateral Jepang-Indonesia. Khususnya dengan memperhatikan kemungkinan tampilnya Jepang dalam mendominasi hubungan tersebut pada tingkat militer sebagaimana yang pernah dilakukannya pada waktu Perang Dunia ke II di Asia Tenggara. Untuk pembahasan tersebut digunakan pendekatan kepentingan nasional dari J. Frankel, khususnya mengenai adanya kecenderungan suatu negara untuk tampil dalam arena internasional dan konsep kepentingan nasional dari Hans J. Morgenthau mengenai politik kekuatan. Selain itu digunakan juga pendekatan K.J. Holsti tentang kondisi politik internasional. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, peningkatan kemampuan ekonomi-militer Jepang menyebabkan Jepang untuk mengadakan penilaian terhadap kemampuan militernya dalam arti meningkatkan kekuatan militernya pertimbangan pengaruh politik eksternal, pengaruh persaingan global Amerika Serikat - Uni Soviet; tampaknya lebih mempengaruhi adanya peningkatan kemampuan militer dibandingkan dengan kondisi politik internal. Dan terhadap hubungan bilateral dengan Indonesia tampaknya peningkatan ini tidak dapat diartikan atau diprediksikan sebagai upaya dominasi atau militerisme yang akan dapat menjerumuskan negara ini (Jepang) pada kondisi ekonomi dan militer yang tidak menguntungkan. Bahwasanya terjadi peningkatan militer kiranya dapat diartikan sebagai upaya "self-defense" atau penyesuaian antara kepentingan nasional dan kemampuan yang dimiliki oleh Jepang pada saat itu."

"

Beberapa negara mencoba untuk lebih terlibat dalam perdagangan internasional

untuk menjadi bagian dari jaringan global. Penanaman Modal Asing (PMA) diharapkanmenjadi salah satu cara untuk meningkatkannya. Perdagangan intra industri (IIT)mengukur ekspor dan impor dalam kategori industri yang sama. Kajian ini mencobamenganalisis hubungan antara PMA sektor manufaktur di Indonesia dan bilateral IITantara Indonesia dengan masing-masing Jepang, China, dan ASEAN-9, khususnya padalevel industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua PMA di semua industrimempunyai hubungan positif dan signifikan dengan IIT. Keterkaitan FDI dan IIT berbedadi setiap lokasi dan industri.

---

Many countries try to engage more in the international trade to be part of global

networks. FDI is expected to be one of ways to improve it. Intra industry trade (IIT)measures export and import in the same categorize of industry. This study tries to examinethe relationship between manufacturing FDI in Indonesia and bilateral IIT betweenIndonesia and each Japan, China, and ASEAN-9, especially in the industry level. Theresult shows that not all FDI in all industries have positive and significant relationshipwith IIT. The linkage of FDI and IIT differs across location and industries.

"

"Penelitian ini mengkaji pengaruh jangka panjang dan jangka pendek dari volatilitas nilai tukar terhadap ekspor Indonesia ke mitra dagang utama, khususnya Jepang dan Amerika Serikat. Penelitian menggunakan data bulanan mulai Januari 1998 hingga Oktober 2015. Harga komoditas turut menjadi variabel bebas. Indeks volatilitas nilai tukar dihasilkan menggunakan rata-rata bergerak dari standar deviasi pergerakan nilai tukar riil. Estimasi hubungan jangka panjang diperoleh melalui Autoregressive-Distributed Lag ARDL bounds testing, sedangkan hubungan jangka pendek diuji menggunakan metode error-correction-model ECM. Hasil pengujian menunjukkan bahwa volatilitas rupiah terhadap yen berdampak negatif terhadap ekspor Indonesia ke Jepang, sedangkan fluktuasi rupiah terhadap dolar AS secara jangka pendek berpengaruh positif terhadap ekspor Indonesia ke AS. Harga komoditas relatif kurang berpengaruh terhadap kinerja ekspor Indonesia ke kedua negara, terkecuali pada kasus ekspor jangka panjang ke Jepang.

---

This paper investigates the long run and short run impacts of the real exchange rate volatility on Indonesia rsquo s real exports to its major trading partners, namely Japan and the US. The study uses monthly data from January 1998 to October 2015 thus captures the structural break period of the GFC 2008. Commodity price is included as an explanatory variable. The index of exchange rate volatility is generated using moving sample standard deviation of the growth of the real exchange rate. Estimates on the long run cointegration and the short run dynamics are obtained using Autoregressive Distributed Lag ARDL bounds testing and the error correction model ECM respectively. The findings suggest that bilateral exchange rate volatility reduces Indonesia rsquo s export to Japan. Fluctuation of rupiah against the US dollar helps Indonesia rsquo s export to the US in the short run. The impact of commodity price is negligible, except for the long run export to Japan."

"Intelijen secara umum berfungsi sebagai alat untuk penuntun dalam membuat sebuah kebijakan dimana memberikan informasi mengenai niat (intention) dan kapabilitas (capabilities) dari berbagai pelaku aktor sosial. aktor sosial yang dapat berasal dari politik, ekonomi, militer, perusahaan multinasional, pelaku kriminal dan organisasi teroris. Sehingga mendapatkan tujuan yang paling mendasar adalah mengidentifikasi ancaman terhadap keamanan dan juga peluang terhadap kegiatan politik. Kemudian fungsi kedua adalah tidak hanya sebagai penuntun untuk pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai alat untuk mengimplementasikan kebijakan. Pada fungsi ini intelijen lebih dari pada sebuah panduan untuk menggunakan kekuasaan, tetapi juga merupakan instrumen yang berguna dalam menjalankan kekuasaan. Kegiatan Intelijen pada masa orde baru sebelum terjadinya peristiwa malari berpusat kepada tiga kekuatan organisasi intelijen, yaitu Kopkamtib, Bakin, dan Aspri sebagai pelaksana operasi khusus (Opsus). Di dalam penelitian ini penulis membuktikan bahwa keberhasilan intelijen terjadi dengan melihat unsur organisasi, pengambil keputusan (dalam hal ini Presiden), analisis yang menghasilkan warning information, dan juga dimensi politik. Keseluruhan unsur ini dipenuhi dengan menjalankan fungsi intelijen yaitu penggalangan dan pengamanan. Kegiatan penggalangan akan mendukung kegiatan pengamanan untuk menetralisir setiap ancaman dengan melakukan sebuah cipta kondisi untuk mempersalahkan para demonstran agar dapat ditangkap. Dan juga sebagai pendukung pemerintah dalam memberikan kebijakan-kebijakan yang bersifat represif.

---

Intelligence in a generally serves as a tool to guide in creating a policy which provides information about intention and capabilities of various social actors. Social actors that can derived from the political, economic, military, multinational corporation, criminals and terrorist organization thus getting the most fundamental purpose is identifying threat to the national security and also opportunities to political activity. Then the second function not only as a guide for decision-making, but also as a tool to implement the policy. It does than a guide to use power, but be an instrument for running the power either.

Intelligence activities in the new order centered by three forces organization, they are Kopkamtib (Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban), Bakin (Badan Koordinasi Intelijen), and Aspri (Asisten pribadi) for President as a executor of Special Operation. In this research author proves that the success of intelligence going on by looking at the elements of the organization, the decision maker (in this case the President), the analysis of which generates warning information, and also a political dimension. The overall of these elements is filled by carry out the intelligence functions that is penggalangan and pengamanan. Penggalangan activities will support the activities of pengamanan to neutralize any threat by do a conditioning to blame the demonstrators to be arrested. Thus supporting government for their repressive policy."

"Peringatan 50 Tahun KAA merupakan salah satu aktivitas politik luar negeri Indonesia yang berlangsung pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan ini berlangsung dari tanggal 22-24 April 2005 di Jakarta dan Bandung. Dalam pertemuan ini lebih dari 100 negara Asia dan Afrika hadir. Isu-isu yang dibahas dalam pertemuan ini adalah budaya-sosial, ekonomi, dan politik. Pertemuan ini menghasilkan sejumlah keputusan, namun yang paling penting adalah New Asian African Strategic Partnership (NAASP). Salah satu isinya adalah meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi terutama di bidang seperti perdagangan, investasi, dan sumber daya manusia. Pengaruh Peringatan 50 Tahun KAA membawa perubahan dalam pelaksanaan politik luar negeri bilateral Indonesia. Indonesia kemudian meningkatkan hubungan bilateralnya dengan sejumlah negara di Asia dalam bidang ekonomi dari tahun 2006 hingga tahun 2009 yaitu dengan Cina, India, Jepang, dan Arab Saudi. Penulisan artikel ini menggunakan sumber primer yang mayoritas adalah surat kabar. Dalam artikel ini dicoba untuk dilihat peningkatan hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara di Asia setelah Peringatan 50 tahun KAA dalam bidang ekonomi. Diketahui bahwa peningkatan hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara Asia dalam bidang ekonomi merupakan salah satu bentuk implementasi Indonesia terhadap kesepakatan NAASP.

---

The 50th Anniversary of the Asia Africa Conference is one of Indonesia’s foreign policy activities that took place during the Presidency of Susilo Bambang Yudhoyono. This meeting was held from 22-24 April 2005 in Jakarta and Bandung. In this meeting more than 100 Asian and African countries attended this meeting. The main issues discussed were cultural, economic, and political issues.This meeting produced a number of agreements, with the main one being the New Asian African Strategic Partnership (NAASP). One of its main points is to increase economic relations, especially in fields such as trade, investment, and human resources. The influence of the 50th Anniversary of the Asia Africa Conference brought changes to the implementation of Indonesia’s foreign policy. Indonesia then increased its bilateral relations with a number of countries in Asia in the economic field from 2006 to 2009 namely with China, India, Japan, and Saudi Arabia. The writing of this article uses primary sources with the majority used are newspapers. In this article, the writer tries to explain the improvement of Indonesia’s foreign policy with countries in Asia after the 50th Anniversary of the Asia Africa Conference in the economic field. It is known that the increase of Indonesia's bilateral relations with Asian countries in the economic field is one form of Indonesia's implementation of the NAASP agreement.

"

"Sejak tahun 1950, hubungan bilateral Indonesia dan Cina bersifat fluktuatif. Sebagai negara terbesar di masing-masing kawasan, Indonesia dan Cina memiliki hubungan bilateral yang signifikan di panggung internasional karena implikasinya yang luas terhadap stabilitas keamanan dan perekonomian regional. Dalam perkembangannya, interaksi antara middle power dan great power ini makin tersorot karena hubungan kedua negara terus meningkat di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Xi Jinping, tetapi tetap diselimuti dengan ketegangan. Untuk menelaah perkembangan dinamika hubungan bilateral Indonesia-Cina, tinjauan literatur ini berupaya memetakan 52 literatur dalam bentuk artikel jurnal dengan menggunakan metode taksonomi. Pemetaan literatur ini kemudian dibagi ke dalam lima tema utama, yaitu: (1) faktor-faktor yang memengaruhi hubungan bilateral Indonesia-Cina; (2) Indonesia dalam pusaran rivalitas geopolitik Amerika Serikat-Cina; (3) dimensi ekonomi dalam hubungan bilateral Indonesia-Cina; (4) posisi diaspora Tionghoa dalam hubungan bilateral Indonesia-Cina; serta (5) posisi dan respons Indonesia di sengketa Laut Cina Selatan. Melalui tinjauan kelima tema utama tersebut, penulis hendak mengidentifikasi area konsensus, perdebatan, dan kesenjangan dalam literatur terkait topik ini. Penulis menemukan bahwa literatur-literatur utamanya menggambarkan kompleksitas hubungan bilateral Indonesia-Cina yang bersifat multifaset dari awal pembukaan hubungan diplomatik hingga di era kontemporer. Dinamika hubungan bilateral Indonesia-Cina ini didorong oleh pertimbangan pragmatisme kedua negara yang mengutamakan kepentingan nasional masing-masing dalam menghadapi berbagai isu prominen di antara keduanya. Dalam tinjauan literatur ini, penulis juga menemukan adanya kesenjangan literatur berupa pembahasan yang hanya terpusat di era kepemimpinan Soekarno, Soeharto, dan Jokowi, kurangnya eksplorasi analisis pada tingkat individu dalam kebijakan luar negeri kedua negara, minimnya pembahasan hubungan Indonesia-Cina selama pandemi COVID-19, dan absennya perdebatan akademis mengenai respons Indonesia terhadap evolusi kebijakan Cina di Laut Cina Selatan. Temuan ini dapat dieksplorasi lebih lanjut dalam penelitian di masa mendatang.

---

Since 1950, bilateral relations between Indonesia and China have been characterized by fluctuations. As the largest countries in their respective regions, Indonesia and China have significant bilateral relations on the international stage due to their broad implications for regional security and economic stability. Over time, interactions between this middle power and great power have gained more attention as their relations have strengthened under the leadership of President Joko Widodo and Xi Jinping, although they remain fraught with tension. To analyze the development of the dynamics in Indonesia-China bilateral relations, this literature review aims to map 52 journal articles using a taxonomy method. The literature mapping is categorized into five main themes: (1) factors influencing Indonesia-China bilateral relations; (2) Indonesia in the vortex of US-China geopolitical rivalry; (3) economic dimensions of Indonesia-China bilateral relations; (4) the role of the Chinese diaspora in Indonesia-China bilateral relations; and (5) Indonesia's position and response in the South China Sea dispute. Through the review of these five main themes, the author seeks to identify areas of consensus, debate, and gaps in the literature on this topic. The author finds that the literature mainly portrays the complexity of Indonesia-China bilateral relations as multifaceted, from the establishment of diplomatic relations to the contemporary era. The dynamics of Indonesia-China bilateral relations are driven by the pragmatic considerations of both countries, prioritizing their national interests in addressing prominent issues between them. In this literature review, the author also identifies gaps in the existing research, including discussions that are primarily focused on the leadership eras of Soekarno, Soeharto, and Jokowi, a lack of individual-level foreign policy analysis of both countries, limited discussion on the relations between the two countries during the COVID-19 pandemic, and the absence of academic debate regarding Indonesia’s response to the evolution of China’s polices in the South China Sea. These findings could be further explored in future research."