Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai kisah eksil Indonesia di Belanda secara kronologis dengan memaparkan latar belakang pengiriman mahasiswa Indonesia ke luar negeri pada tahun 1956 mdash;1964 oleh Presiden Sukarno. Mereka dikirim ke sebagian besar negara-negara di Eropa Timur untuk mempelajari bidang pengetahuan masing-masing dan diharuskan kembali lagi ke Indonesia setelah masa studi untuk mengabdi. Pada kurun waktu 1965 mdash;1966, mereka harus berhadapan dengan perubahan kondisi politik yang curam. Sebagai konsekuensi dari kondisi politik tersebut, sebagian besar dari mereka dengan latar belakang politik yang beragam dicabut paspornya dan kehilangan identitasnya sebagai Warga Negara Indonesia. Seluruhnya harus berpindah dari satu negara ke negara lainnya untuk mencari suaka sementara hingga akhirnya sampai ke Belanda untuk menetap sebagai suaka akhir. Skripsi ini menggunakan metode sejarah dengan mengumpulkan studi literatur, berita-berita sezaman, serta sumber lisan sebagai penunjang utama penelitian.

---

ABSTRACTThis research chronologically discusses about Indonesian exiles in the Netherlands with precedent explanation about historical background of sending Indonesian students abroad in 1956 1964 by President Sukarno. They were sent to most of Eastern Europe countries to deepen their respective subject and were obligated to come home to serve the country, Indonesia, upon completing their study. In 1965 1966, they were faced by Indonesian political transition. As a consequence, most of Indonesian students rsquo passport living abroad with a distinct political background were revoked and lost their citizenship. They might seek for asylum to support their living, moved from one to another country and stop at the Netherlands as the last place to seek for asylum. This research used historical methods by collecting data, including primary and oral resources as supporting data. "

"Kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang cukup memprihatinkan menyebabkan arus migrasi warga Indonesia ke Malaysia semakin tinggi bahkan berlangsung sejak sebelum Malaysia merdeka. Salah satu daerah tujuan ke wilayah Sabah, Malaysia. Bermigrasinya orang Indonesia pada waktu lampau hanya sekedar melindasi batas antar koloni Belanda di Indonesia dan Inggris di Sabah sehingga tanpa adanya surat dan dokumen yang sah. Namun dalam perjalanan selanjutnya tidak demikian halnya dengan arus migrasi dalam kontek penempatan tenaga kerja setelah baik Indonesia maupun Malaysia merdeka yang tentu harus disertai dengan berbagai dokumen; passport, surat ijin kerja, surat ijin tinggal dan lain sebagainya. Sabah sebagai salah satu tujuan utama para pekerja Indonesia dinyatakan dengan jumlah pekerja Indonesia yang mencapai 450 ribu dan 100 ribu keturunan Indonesia yang tidak terdokumentasi. Problematika utama yang muncul kemudian adalah meningkatnya jumlah anak keturunan Indonesia yang mencapai 52 ribu yang terancam hidup tanpa dokumen kelahiran, kewarganegaraan, ketenagakerjaan dan dokumen tinggal yang menjadi isu krusial kedua negara (verryin termestic sensitive issue) yang berhubungan erat dengan Ketahanan Nasional Indonesia yang perlu menjadi perhatian. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan problematika yang dihadapi oleh anak keturunan Indonesia dan merumuskan solusi penyelesaiannya. Penelitian ini dengan locus di Wilayah Negara Bagian Sabah, Malaysia dan dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan metode wawancara / interview, observasi langsung di Wilayah Sabah Malaysia dengan menggambarkan secara jelas kondisi anak keturunan Indonesia yang berada di Sabah Malaysia. Penelitiannya tentang masalah - masalah status kewarganegaraannya, Aspek Berbagai Problematika Hak Asasi antara lain seperti Hak atas Status Kewarganegraan, Hak atasPendidikan, Hak Atas Kesehatan dan Hak atas Pekerjaan dan status kewarganegaraannya terhadap penguatan ketahanan nasional. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status kewarganegaraan dari anak keturunan Indonesia yang sudah menetap sejak sebelum Malaysia merdeka banyak yang tidak memiliki status kewarganegaraan (stateless) akibat dari kedatangannya tidak membawa dokumen yang sah dan sudah berakhir kontrak tidak mengurus dokumen lagi di Indonesia sehingga menjadi Penduduk Ilegal. Seharusnya merupakan kewajiban Pemerintah Indonesia untuk menyediakan dan memperhatikan hak atas Kewarganegaraan, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, dan hak atas kesehatan untuk Anak Keturunan Indonesia yang bermasalah tersebut namun sampai saat ini belum maksimal sehingga perlu diperhatikan lagi agar mereka mendapatkan hak-haknya dengan layak.

---

Living conditions socio-economic community that is quite apprehensive cause migration flow Indonesian citizens was even more to Malaysia had taken place since before Malaysia declare their freedom. One of the areas is to the region Sabah, Malaysia. Migrated of Indonesian people in time past just crossing border between Dutch colony in Indonesia and the British in Sabah so without the letter and the document was illegal. Advanced on the way but this is not the case with migration flow in the context employment after both Indonesia and Malaysia freedom which is of course must be accompanied by various documents; passport, working permit, the living permit and others.

Sabah as one of the main purpose of the Indonesian workers declared with the number of Indonesian workers that reached 450 thousand and 100 thousand Indonesian descent who is not well-documented. Its problem arose after the offspring is as well as number of Indonesia, which reached 52 thousand that threatened live without documents birth, citizenship, employment and documents to crucial issues both countries (very intermestic sensitive issue) that is closely related to national defense supervisions also judgments that have to be paid attention. Thus research was meant to describe its problem faced by children and formulate Indonesia solution resolution.

This Research by their seat in locus Sabah State, and by using methods Malaysia descriptive analysis with the method interview, observed in the region Sabah Malaysia by describing clearly a seed of Indonesian children who are in Sabah Malaysia. His research on the problems status advancement, The human rights on its problem among others such as the right to Citizenship status, the right to Education, the right to Health and the right to Work and the status advancement to strengthening national defense.

The results of these studies indicate that nationality status of the children of Indonesia, which has been settled since before Malaysia freedom, many of them do not have nationality status (Stateless) as a result of his visit would not bring documents and had ended the contract documents no longer in Indonesia so that it would be illegal. Should be a Indonesian Government's obligation to prepare and pay attention, right to Citizenship, rights to work, the right to education, and the right to health for the Children of Indonesia who have problems but until now has not yet so it needs to be paid attention, in other to them to get their rights to qualify."

"Arena politik menjadi saksi terjadinya maskulinisasi peran publik. Kecenderungan untuk menyerahkan ruang publik pada pria menyebabkan perempuan tidak memiliki ruang yang cukup di dalam gagasan-gagasan kenegaraan. Melibatkan perempuan secara aktif sebagai warga negara menegaskan kembali peran perempuan sebagai warga negara yang bertanggungjawab, dengan menepis konstruksi sosial mengenai pemahaman tradisionalrelasi gender. “Ketidakbertanggungjawaban” perempuan dalam ruang publik merupakankonsekuensi dari tidak diakuinya peran perempuan sebagai warga negara aktif, yang secara sistematis dieksklusi dari sistem partiarkal yang mendominasi negara. Tulisan ini mengetengahkan bagaimana status perempuan dalam paradigma kewarganegaraan aktif dan inklusif."

"ABSTRAKSelama lebih dari tiga dekade 1965-1998 Presiden Soeharto memimpin Negara Kesatuan Republik Indoensia NKRI . Pemerintahannya sangat membatasi pembuatan dan penyebaran informasi di masyarakat. Lembaga pers dan penerangan diawasi ketat dan kebebasan berekspresi dibatasi. Tujuannya adalah menciptakan suatu stabilitas nasional yang menjamin keberlangsungan pembangunan nasional. Masalah penelitian adalah menganalisa bagaimana penerapan kebijakan informasi di bidang pers selama masa Orde Baru. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana penciptaan dan penerapan kebijakan informasi pada pers dan dampaknya sehingga mampu menopang pemerintah Orde Baru dengan memperhatikan peran Departemen Penerangan, lembaga pers dan perlawanan pers itu sendiri. Selain itu juga memperlihatkan bagaimana agen manusia dan lembaga bekerja dalam menciptakan dan membangun kebijakan informasi yang ditaati masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian ideologis, pers, kebijakan informasi dan model politik informasi. Kontribusi penelitian ini dalam teoritis dan praktis adalah ditemukannya model politik informasi dan konsep informasi baru dalam kebijakan informasi yaitu model politik informasi korporasi dan informasi sebagai instrumen kekuasaan.

---

ABSTRACTFor more than three decades 1965 1998 President Soeharto had ruled the Unitary State of the Republic of Indonesia NKRI . His government controlled tightly the production and dissemination of information in the society. Press and information institutions were supervised and freedom of expression restricted systematically. The aim was to create a national stability ensuring the achievement of national development. The problem of the research is to analyze the implementation of information policy on press during the New Order era. Meanwhile the purpose of this study is to explain how to establish and apply the information policy in order to sustain the New Order government by focusing the strategic role of Information Department, press agencies and the resistances of press community. It also sees how human agent and institutions work together in establishing and operating information policy that was adhered to by the society. This research uses qualitative approach through ideological study, press theory, information policy and model of information politics. This research 39 s findings are a new model of information politics, the so called corporate model and a new concept of information, instrument of power sustainability."

"Disertasi ini membahas konstruksi identitas agama Buddha wong Jawa Banyumasan di eks-Keresidenan Banyumas antara tahun 1965-1998. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah sosial dengan analisisnya menggunakan pendekatan strukturistik dari Christopher Lloyd dan teori konstruksi realitas sosial Berger dan Luckmann. Perubahan identitas pengikut aliran kepercayaan menjadi umat Buddha, terjadi setelah Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965. Latar belakang, penerapan, dan penanganan dua peristiwa tersebut berkaitan dengan dinamika aliran kepercayaan yang terstigma komunis, “bukan agama”, “belum beragama”, dan yang praktik keagamaannya dianggap menyimpang. Namun, peristiwa Gerakan 30 September 1965 menjadi alasan terjadinya perubahan identitas tersebut. Atas alasan identitas budaya leluhur, sebagian wong Jawa Banyumasan mengubah identitas dari pengikut aliran kepercayaan menjadi umat Buddha sebagai hasil interaksi struktur kewajiban beragama dengan agen dan mentalit�, yang berpengaruh pada perubahan sosiokultural wong Jawa Banyumasan menjadi wong Jawa Buddha Banyumasan. Perubahan sosiokultural yang mencakup sistem religi, pendidikan, dan perkawinan tersebut merupakan hasil interaksi dan pembauran antara budaya agama Buddha dengan budaya Jawa.

---

This dissertation discusses the construction of Banyumasan Javanese Buddhist identity in the ex-Keresidenan Banyumas between 1965-1998. This social history research uses a structurist approach from Christopher Lloyd and social reality construction theory from Berger and Luckmann as tools for analysis.The change in the identity of followers of religious beliefs to become Buddhists occurred after Presidential Decree No. 1 of 1965 concerning the Prevention of Misuse and/or Blasphemy of Religion and after the 30 September 1965 Movement. The two incidents' background, application, and handling related to the dynamics of beliefs stigmatized as communist, "non-religious," "not yet religious," and whose religious practices are considered deviant. However, the events of the 30 September 1965 Movement became the reason for this change in identity. For reasons of ancestral cultural identity, some Banyumasan Javanese changed their identity from adherents of religious beliefs to Buddhists due to the interaction of the structure of religious obligations with agents and mentality, which affected the sociocultural changes of Banyumasan Javanese to Banyumasan Buddhist Javanese. The socio-cultural changes, which include the system of religion, education, and marriage, result from interaction and assimilation between Buddhist and Javanese cultures."

"This article presents brief life stories of select Indonesians who were forced into exile by the Suharto regime after the 1965 National Tragedy in Indonesia. It focuses on staunch nationalist exiles who were rendered stateless by the self-proclaimed “New Order“ for refusing to accept the overthrow of President Sukarno and declare loyalty to the military regime. Faced with a life in exile, they sought refuge in the former colonial nation of the Netherlands. After exploring a brief history of exile in the bilateral relationship, it explores the choices made by select individuals who moved to the Netherlands from a variety of other locations of initial refuge. It then explores the frameworks of support which bolster the exiles’ sense of identity as Indonesian (trans)nationalists who reside in the Netherlands, before finally locating the experiences of the exiles in the context of their changing engagement with their homeland."

"Perjanjian Kerja antara Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Asing untuk bekerja di Persatuan Emirat Arab (PEA) dan Belanda merupakan suatu permasalahan Hukum Perdata Internasional. Dengan demikian, perlu diketahui hukum mana yang berlaku pada Perjanjian Kerja tersebut. PEA mendasarkan hukum yang berlaku pada Perjanjian Kerja pada Ketertiban Umum dan Kaidah Super Memaksa berdasarkan Hukum PEA. Di sisi lain, Belanda memberikan kesempatan untuk melakukan Pilihan Hukum dalam Perjanjian Kerja dengan pembatasan berupa Kaidah Hukum Super Memaksa menurut Hukum Belanda. Berdasarkan praktek dalam Perjanjian Kerja antara Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Asing untuk bekerja di Persatuan Emirat Arab dan Belanda, hukum yang mengatur Perjanjian Kerja adalah hukum tempat bekerja.

---

Employment Agreement between Indonesian Citizen and Foreign Corporation to work in United Arab Emirates (UAE) and Netherlands is a Private International Law?s issue. Thus, it needs to be known law of which country is applicable to the Employment Agreement. UAE bases applicable law to Employment Agreement to Public Policy and Overriding Mandatory Provision from UAE law. On the other side, Netherlands gives some chance to do Choice of Law in Employment Agreement with limitations in the form of Overriding Mandatory Provision from Netherlands law. Based on practice in Employment Agreement between Indonesian Citizen and Foreign Corporation to work in UAE and Netherlands, governing law of Employment Agreement is the law of place of work."

"Menjadi precariat bukan selalu menjadi pilihan yang merugikan pekerjanya. Jika seorang pekerja yang telah memilih untuk bekerja dengan sistem precarious dapat menekuni profesinya dengan strategi yang baik, ia dapat mendapat kepuasan kerja dan materi yang lebih tinggi dibandingkan pekerja salariat. Musisi adalah salah satu di antaranya. Musisi dalam penelitian ini ditujukan kepada musisi yang bermain di cafe. Mereka bekerja di sejumlah cafe dan sering kali berpindah tempat kerja dalam waktu yang relatif singkat. Mereka memilih untuk menjadi musisi, bukan dengan perasaan terpaksa. Mereka memahami bagaimana musisi harus bekerja, menikmati sistem precarious (rentan), dan bersedia menerima konsekuensi dari sistem kerja tersebut. Hal ini berkontradiksi dari argumentasi Standing (2011) yang menyatakan sistem kerja precarious sebagai suatu masalah bagi pekerja dalam masyarakat industri karena tidak jelasnya status pekerja, stabilitas upah dan waktu bekerja. Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari sistem kerja precarious dari pemahaman suatu band sebagai informan kunci. Band yang diteliti, The Romantics (pseudonym), adalah salah satu band senior yang sukses tampil di sejumlah cafe dan venue ternama di wilayah Jabodetabek. Mereka memainkan genre pop ballad. Penelitian ini mencoba untuk memahami apa yang diperhitungkan oleh informan musisi dalam bekerja, motivasi mereka untuk berkarir sebagai musisi serta kontradiksi dari bekerja sebagai precariat. Mereka membuktikan dengan menjadi precariat mereka sebaliknya diuntungkan dari segi pendapatan serta jam kerja, dan yang terpenting mereka dapat merasakan kepuasan saat mereka bekerja. Terdapat nilai-nilai dalam hidup dan bekerja yang mereka yakini dan mendorong mereka untuk tetap berprofesi sebagai musisi, meskipun keputusan mereka mengharuskan mereka untuk senantiasa menjadi aktif dan siap menghadapi rintangan dalam profesi dan hidupnya. Nilai-nilai ini juga membuat mereka berpikir secara praktikal dalam melihat dan menjalani profesi mereka.

---

Becoming a precariat is not necessarily an unfortunate decision that disadvantages the workers. If someone who has chosen to work within the precarious system manages to work using the strategies that fit to the working condition, he or she will achieve a higher level of satisfaction in the work place and a higher amount of income comparing to the salariats. Taking one case study, this system renders vantages to musicians. Musicians in this study refers to the musicians who perform in cafes. Their profession requires them to play in several cafes and often time to move from a cafe to another due to the relatively short contracts. They were the ones who decide themselves to be musicians, not making the decision by being forced to. They understood how musicians have to work, took delight in working within the precarious system, and were willing to take the consequences caused by the system. This contradicts Standing's argument (2011) that states how the precarious employment system becomes problematic to the workers in industrial society due to the ambiguity of their employment status, the instability of income and the unclear distinction between the working time and the leisure time. The study was conducted by learning the precarious employment system from the perspective of a band whose members became the key informants of this study. The band, called The Romantics (pseudonym), is one of the well-known senior bands that performs in notable cafes and venues located in Jabodetabek district. They play pop ballad. This study attempts to understand the concerns of the informants in working, their motivation to work as musicians and the contradictions in working as precariat. They proved that by becoming precariat they were able to gain advantages for their income, their leisure time and more importantly, their feeling of contentment in doing their work. There are values that they keep which motivate them to pursue their career as musicians, even though the their decision demands them to constantly be active and be prepared in facing obstacles in their career and their lives. These values, in turn, affect them to think and to act practically in seeing and doing their profession."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pembatasan terhadap Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa untuk memperoleh tanah dengan status Hak Milik di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan didasarkan pada Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K/898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang Warga Negara Indonesia Non Pribumi. Metode yang digunakan bersifat yuridis normatif, sedangkan metode analisis data yang digunakan ialah metode kualitatif. Hasil pembahasan menyatakan bahwa dengan didasarkan pada praturan tersebut, Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa tidak dapat memiliki tanah dengan status Hak Milik di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tidak sepenuhnya berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta.

---

ABSTRACTThis thesis is about the restrictions for Indonesian Citizens of Chinese Descendant to own a land with proprietary status in Daerah Istimewa Yogyakarta (Yogyakarta Special Region), based on Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K/898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang Warga Negara Indonesia Non Pribumi. The method used for this thesis is juridicial normative, and the qualitative method is used for data analysis. This study concludes that based on the regulation, Indonesian citizens of Chinese Descendant are not eligible to own a land in Daerah Istimewa Yogyakarta with proprietary status, and Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria is not copmpletely enforced in Special Region of Yogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta)."

"Penelitian ini menggali fenomena simulacra dalam arsitektur tradisional Indonesia yang termanifestasi di luar negeri, khususnya pada Minangkabau House di Rotterdam dan The House of Five Senses di Kaatsheuvel, Belanda. Di era hiperrealitas, di mana realitas dan replika saling melebur, penelitian ini menelusuri dampak simulacra terhadap persepsi dan pengalaman terhadap arsitektur tradisional. Arsitektur, sebagai seni merancang ruang dan lingkungan, memiliki peran sentral dalam membentuk hubungan manusia dengan lingkungannya. Namun, teori postmodernisme, terutama konsep simulacra, merubah paradigma pandangan kita terhadap realitas. Melalui analisis visual dan pemahaman konsep simulacra, penelitian ini bertujuan untuk membedakan arsitektur yang bersifat simulatif dari yang memiliki keaslian tertanam dalam tradisi. Studi kasus di Rotterdam dan Kaatsheuvel mengungkapkan bagaimana replika arsitektur tradisional Indonesia melebur dengan lingkungan sekitarnya, menciptakan suasana dimana batas antara asli dan replika menjadi kabur. Dalam Minangkabau House dan The House of Five Senses, simulacra memanifestasikan dirinya dalam replika yang menantang untuk dibedakan dari yang asli. Dalam masyarakat yang terus terpapar media hiperreal, tantangan memahami identitas asli suatu struktur menjadi lebih kompleks. Penelitian ini, melalui landasan teoritis simulacra, mengeksplorasi hingga sejauh mana konsep ini membentuk pengalaman terhadap arsitektur tradisional di luar negeri dan dampaknya terhadap persepsi masyarakat tentang otentisitas. Dengan demikian, penelitian ini merintis jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang identitas dan makna arsitektur tradisional Indonesia di era hiperrealitas.

---

This study delves into the phenomenon of simulacra within traditional Indonesian architecture manifested abroad, particularly in the Minangkabau House in Rotterdam and The House of Five Senses in Kaatsheuvel, Netherlands. In the era of hyperreality, where reality and replicas seamlessly merge, this research explores the impact of simulacra on perceptions and experiences of traditional architecture. Architecture, as the art of designing spaces and environments, plays a central role in shaping human relationships with their surroundings. However, postmodernism, notably the concept of simulacra, has transformed our paradigm of reality. Through visual analysis and an understanding of the simulacra concept, this study aims to distinguish between architecture that is simulative and that which embeds authenticity within tradition. Case studies in Rotterdam and Kaatsheuvel reveal how replicas of traditional Indonesian architecture blend with their surrounding environments, creating an atmosphere where the boundaries between the original and the replica become blurred. In Minangkabau House and The House of Five Senses, simulacra manifest themselves in replicas that challenge differentiation from the authentic. In a society continually exposed to hyperreal media, the challenge of understanding the authentic identity of a structure becomes more complex. This research, grounded in the theoretical framework of simulacra, explores the extent to which this concept shapes the experience of traditional architecture abroad and its impact on society's perception of authenticity. Thus, this study paves the way towards a deeper understanding of the identity and meaning of traditional Indonesian architecture in the era of hyperreality."