Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai peran mediasi akuntabilitas dalam pengaruh desentralisasi fiskal dan temuan audit terhadap kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan diolah dengan bantuan SEM LISREL versi 8.8. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan melibatkan 720 Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Indonesia pada tahun 2011 dan 2012. Hasilnya membuktikan bahwa opini mampu berperan sebagai mediasi dalam pengaruh desentralisasi fiskal dan temuan audit terhadap kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia. Kata Kunci : desentralisasi fiskal, temuan audit, kinerja, akuntabilitas, pemerintah daerah

---

ABSTRACTThis study aims to provide empirical evidence about the opinion role of mediation in the influence of fiscal decentralization and audit findings on the performance of local government in Indonesia. This is a quantitative research and analysis with SEM LISREL version 8.8. This research was conducted using secondary data and involving 720 District and the City Government in Indonesia in 2011 and 2012. The results prove that the opinion could play a role as a mediating the effects of fiscal decentralization and the audit findings on the performance of local government in Indonesia. Keywords fiscal Decentralization, Audit Findings, Performance, Accountability, Local Government"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal danakuntabilitas laporan keuangan terhadap tingkat korupsi pada Pemerintah DaerahProvinsi di Indonesia periode tahun 2010-2013. Penelitian ini adalah penelitiankuantitatif dengan data panel. Pengujian model menggunakan model Regresidengan model efek random. Variabel akuntabilitas laporan keuangan berperansebagai variabel moderasi yang diduga dapat menurunkan pengaruh positifdesentralisasi fiskal terhadap tingkat korupsi. Variabel akuntabilitas laporankeuangan diukur dengan opini audit dan tindak lanjut rekomendasi hasilpemeriksaan BPK RI. Hasil penelitian membuktikan bahwa desentralisasi fiskalmemiliki pengaruh positif terhadap tingkat korupsi. Tindak lanjut hasilpemeriksaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dapatmemperlemah hubungan positif pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkatkorupsi

---

ABSTRACTThe objective of this research is to analyze the effect of fiscal decentralization danaccountability of Financial Statements on level of corruption in local governmentin Indonesia during 2010-2013. This study is quantitative research by using paneldata dan multiple regression with random effect model. The accountability of theFinancial Statements variable contribute as a moderating variable that could beexpected to decrease the positive effects of fiscal decentralization on the level ofcorruption. accountability of financial statements variables measured with an auditopinion dan Audit rectification by the Provincial Government. The study findsthat fiscal decentralization has positive correlation on level of corruption. Auditrectification by the Provincial Government weakens the positive effect of fiscaldecentralization to the level of corruption"

"[ABSTRACTThe objective of this research is analyzing determinants accountability of local governments based on public choice theory The determinant factor accountability of local government consists of three main factors that represent the parties involved in the creation of local government rsquo s accountability they are the society the public officials mayor and bureaucrats These three parties are represented by the existence of civil society civil political processes and mechanisms as well as internal control in creating and overseeing the local government accountability The results of this study indicate that the three factors are broadly.

---

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat faktor determinan akuntabilitaspemerintah daerah dengan menggunakan teori pilihan publik. Faktor determinanakuntabilitas pemerintah daerah terdiri dari tiga faktor utama yang mewakili pihakyang terlibat dalam penciptaan akuntabilitas pemerintah daerah yaitu masyarakat,pejabat publik, dan birokrat. Ketiga faktor tersebut diwakili oleh tingkatpendapatan,tingkat pendidikan dan tingkat pembangunan manusia serta faktor-faktorpolitik, dan faktor pengendalian internal dalam menciptakan dan mengawasiakuntabilitas pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketigafaktor tersebut secara garis besar berpengaruh terhadap penciptaan akuntabilitaspemerintah daerah, meskipun terdapat beberapa proksi yang tidak konsisten dalampenciptaan akuntabilitas seperti tingkat pendidikan, dan jangka waktu pemilu.;The objective of this research is analyzing determinants accountability of localgovernments based on public choice theory. The determinant factor accountability oflocal government consists of three main factors that represent the parties involved inthe creation of local government?s accountability, they are the society, the publicofficials (mayor), and bureaucrats. These three parties are represented by theexistence of civil society civil, political processes and mechanisms, as well asinternal control in creating and overseeing the local government accountability. Theresults of this study indicate that the three factors are broadly affect the creation oflocal government accountability, although there are some proxies that are notconsistent in the creation of accountability such as level of education, and the periodof the election.;The objective of this research is analyzing determinants accountability of localgovernments based on public choice theory. The determinant factor accountability oflocal government consists of three main factors that represent the parties involved inthe creation of local government’s accountability, they are the society, the publicofficials (mayor), and bureaucrats. These three parties are represented by theexistence of civil society civil, political processes and mechanisms, as well asinternal control in creating and overseeing the local government accountability. Theresults of this study indicate that the three factors are broadly affect the creation oflocal government accountability, although there are some proxies that are notconsistent in the creation of accountability such as level of education, and the periodof the election., The objective of this research is analyzing determinants accountability of localgovernments based on public choice theory. The determinant factor accountability oflocal government consists of three main factors that represent the parties involved inthe creation of local government’s accountability, they are the society, the publicofficials (mayor), and bureaucrats. These three parties are represented by theexistence of civil society civil, political processes and mechanisms, as well asinternal control in creating and overseeing the local government accountability. Theresults of this study indicate that the three factors are broadly affect the creation oflocal government accountability, although there are some proxies that are notconsistent in the creation of accountability such as level of education, and the periodof the election.]"

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tidak langsung temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap kinerja pemerintah daerah melalui akuntabilitas keuangan yang diukur dengan opini audit tahun 2010-2012.Hasil pengujian model akuntabilitas keuangan menunjukkan bahwa temuan audit kelemahan sistem pengendalian internal dan tingkat penyimpangan berpengaruh negatif terhadap opini audit. Sedangkan, untuk temuan audit ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh terhadap opini audit.Sementara itu, tindak lanjut jumlah dan nilai rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh positif terhadap opini audit. Kemudian, dalam menguji pengaruh tidak langsung, digunakan predicted value opini yang dihubungkan dengan kinerja, hasil pengujian menunjukkan bahwa temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh negatif tidak langsung terhadap kinerja pemerintah daerah.

---

This research aims to examine the indirect effect of audit findings and post audit rectifications on the performance of local government through financial accountability as measured by audit opinion during 2010-2012.

The result for financial accountability model shows that the audit findings of internal control system weaknesses and the degree of deviations negatively affect the audit opinion. As for audit findings of non-compliance to regulations do not affect the audit opinion.

Meanwhile, the follow-up number and values of recommendations positively affect the audit opinion. Then, in testing the indirect effect, used predicted values of audit opinion associated with performance. The result shows that audit findings and post audit rectifications indirectly negatively affect the performance of local governments."

"Skripsi ini mencoba membuktikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi opini audit LKPD. Parameter yang digunakan adalah temuan kelemahan sistem pengendalian internal, temuan ketidakpatuhan perundang-undangan, tingkat penyimpangan, rasio tindak lanjut jumlah dan nominal rekomendasi, tingkat kemenangan kepala daerah dan proporsi pihak oposisi di DPRD. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan kelemahan sistem pengendalian internal dan temuan ketidakpatuhan perundangundangan berpengaruh negatif terhadap opini audit. Sementara tindak lanjut jumlah rekomendasi oleh pemerintah daerah dan tingkat kemenangan kepala daerah berpengaruh positif terhadap opini audit.

---

This thesis tried to prove there is another factors that influence audit opinion on local government financial reports in Indonesia for the period of 2010-2011. Parameters used are internal control system weakness finding, non-compliance to regulations finding, degree of deviation, the ratio of post-audit rectification number, the ratio of post-audit rectification nominal, victory level of regional head and the opposition proportion in legislative. Research is conducted with quantitative methods.

The results reveal that internal control system weakness findings and non-compliance to regulations findings negatively affect audit opinion, while the ratio of post audit rectification number and victory level of regional head positively affect the audit opinion."

"Volatilitas belanja rill pemerintah kabupaten/kota yang berasal dari ketidakpastian transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat memperburuk perekonomian kabupaten/kota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal khususnya dari sisi penerimaan kemampuan fiskal terhadap tingkat volatilitas belanja rill pemerintah pada 230 kabupaten/kota di Indonesia. Kami membandingkan data sebelum dan sesudah implementasi Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang pemberian kewenangan pajak properti kepada kabupaten/kota. Hasil regresi menunjukkan bahwa semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal maka cenderung menurunkan volatilitas belanja rill pemerintah kabupaten/kota.Selain itu, kami juga menemukan bukti bahwa setelah diberlakukannya regulasi pemberian pajak properti kepada kabupaten/kota maka kemampuan fiskal kabupaten/kota cenderung meningkat, sehingga volatilitas belanja rill pemerintah kabupaten/kota semakin menurun. Kami berargumen hal ini terjadi karena pajak properti merupakan sumber peneriman yang lebih dapat diprediksi, sehingga pemerintah kabupaten/kota tidak terlalu bergantung lagi kepada transfer dari pemerintah pusat untuk melakukan spending.

---

The volatility of expenditures sub local derived from central government transparency in transfers to local governments may aggravate the sub local economy. This study aims to analyze the effect of fiscal decentralization, especially from the revenue side fiscal capability to the level of volatility of local government spending in 230 sub local in Indonesia. We use two periods, before and after the implementation of Law no. 28 Year 2009, to analyze this research. Based on these data, the regression results indicate that the volatility of local government spending may decrease if the degree of fiscal decentralization increases, especially at the time when districts implement Law no. 28 2009.We argue that the high fiscal capacity of sub local is able to make the volatility of local government spending decrease as the sub local governments are less dependent on transfers from the central government to spend, especially since property taxes are outlined in Law no. 28 Year 2009 is given to sub local government, as responsive taxation can provide incentives for smooth spending for sub local government."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan akuntabilitas pembangunan desa di Desa Jangkar Asam Tahun Anggaran 2015 dan 2016. Dengan mengetahui hal ini memungkinkan Pemerintah Desa Jangkar Asam dan pemangku kepentingan untuk menyadari pentingnya akuntabilitas sebagai nilai dalam proses perubahan sosial. Penelitian ini merupakan penafsiran deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam. Peneliti menyarankan agar semua pihak membangunkomitmen bersama dalam bentuk perjanjian tertulis untuk mengidentifikasikan sasaranprogram, merumuskan dan melaksanakan tindakan dalam mencapai sasaran program danmengevaluasi sasaran program. Mereka juga perlu meningkatkan kompetensi mereka melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis maupun lokakarya.Terakhir, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dapat melakukan konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia mengenai pendekatan lainnya yang dapat diadopsi untuk meningkatkan akuntabilitas pembangunan desa di Desa Jangkar Asam.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to describe the village development accountability in Jangkar Asam Village in fiscal year 2015 and 2016. Knowing this, will allow the Jangkar Asam Village Government and stakeholders realizing the importance of accountability as a value in social changes process. This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by means of deep interview. The researcher suggests all parties make the joint commitment in the form of written agreements for identifying the program objectives, formulating and implementing the actions to accomplish the program objectives and evaluating the program objectives. They also need to improve their competences by educational and training activities, technical guidances and workshops. The last suggestions, The Belitung Timur Local Government may have the consultation with Indonesian Development and Finance Supervisory Board on other approach that can be adopted to improve village development accountability in Jangkar Asam Village."

"Penelitian ini menguji pengaruh opini, temuan audit dan gender serta tingkat kemandirian dan ukuran Pemda terhadap skor kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2008-2010. Skor kinerja menggunakan skor kinerja Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) yang sumber utamanya adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2008-2010. Dengan menggunakan metode uji regresi berganda terhadap 1082 Pemda kabupaten/kota, hasilnya menunjukan bahwa opini audit Wajar Tanpa Pengecualian dan Wajar Dengan Pengecualian berpengaruh terhadap kinerja Pemda. Temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja Pemda. Sedangkan Pernda dengan pemimpin Wanita ternyata terbukti berpengaruh terhadap skor kinerja Pemda dan kedua variabel kontrol (tingkat kemandirian dan ukuran Pemda) memiliki pengaruh positif terhadap skor kinerja.

---

This study examined the influence of opinion, audit findings and gender and level of independence and local govemment size to score the performance of local government in Indonesia in 2008-2010. Performance scores using the performance scores Operation Performance Evaluation of Local Government (EKPPD) Which is the main source of Government Implementation Report (LPPD) in 2008-2010. By using the method of multiple regression test against 1082 local government, the result shows that the unqualified audit opinion and qualified opinion affects the performance of local government. Audit findings adversely affect the performance of local govemment. While the government with Women's as the leaders were shown to affect the performance of local government. And the two control variables (level of independence and the size of government) has a positive effect on performance scores."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh hasil audit yang diukur dengan opini dan temuan audit serta kualitas auditor yang diukur dengan berulangnya penugasan, peran, pengalaman dan latar belakang ketua tim terhadap audit delay Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia tahun 2013. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda dengan menguji 471 sampel yang memenuhi kriteria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil audit yang diukur dengan opini dan temuan audit berpengaruh signifikan terhadap audit delay LKPD tahun 2013. Kualitas auditor yang diukur dengan berulangnya penugasan, peran, pengalaman dan latar belakang ketua tim tidak berpengaruh terhadap audit delay LKPD tahun 2013.

---

The study was conducted to analyze the effect of the audit result as measured by opinion and audit remarks, and auditor quality as measured by repeat assignment, roles, experiences and background of audit team leader on local government financial statement?s audit delay in Indonesia for the year ended 2013. This study using multiple linear regression model by testing 471 samples that met the criteria. The Result showed that audit result as measured by both opinion and audit remarks, have significant effect on local government financial statement audit delay for the year ended 2013. Auditor quality as measured by repeat assignment, roles, experiences and background of audit team leader has no significant effect on local government financial statement audit delay for the year ended 2013."

"Asap cair merupakan produk hasil kondensasi dari pembakaran langsung maupun tidak langsung bahan yang mengandung lignin, selulosa, hemiselulosa dan karbon lainnya. Asap cair mengandung senyawa asam, fenol dan karbonil yang berperan sebagai pengawet, antibakteri, dan antioksidan sehingga dapat menghambat kerusakan produk pangan. Senyawa kimia yang terkandung di dalamnya dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya suhu. Penelitian ini memanfaatkan sekam padi untuk pembuatan asap cair secara pirolisis dengan variasi suhu 330, 370, 400, dan 450⁰C. Asap cair yang dihasilkan diaplikasikan pada bakso sapi untuk mengetahui kemampuan biopreservatifnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suhu optimum pembuatan asap cair adalah 450⁰C dengan rendemen sebesar 39,34%. Asap cair pada suhu ini juga memiliki kemampuan biopreservatif terbaik terhadap bakso sapi.

---

Liquid smoke is condensation product of pyrolysis from materials containing lignin, cellulose, hemicellulose, and other carbon component. Liquid smoke contains acid, phenol and carbonyl compounds which act as preservative, antibacterial , and antioxidant agent that inhibit the spoilage of food products. Chemical compounds in liquid smoke are influenced by several factors, such as temperature. This study utilizes rice hull for production of liquid smoke by pyrolysis method with temperature variations 330, 370, 400, and 450⁰C . Liquid smoke product then applied on meatballs to determine its biopreservative performance. The results showed that the optimum pyrolysis temperature to produce liquid smoke is 450⁰C with yield of 39.34 % . This liquid smoke also has the best biopreservative performance when applied on meatball."