Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Infrastruktur menjadi salah satu pilar dari 12 pilar dalam penentuan indeks daya saing global GCI, dan Indonesia menempati urutan ke 81 dari 140 negara World Economic Forum, 2015-2016. Kebijakan alokasi anggaran untuk sektor-sektor dalam bidang infrastruktur ekonomi dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN yang masih jauh lebih kecil dari kebutuhannya sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Renstra K/L yang terkait dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN tahun 2015-2019, menandakan bahwa Pemerintah Pusat masih kesulitan dalam mendanai pembangunan insfrastruktur ekonomi. Selain itu, kebijakan alokasinya yang berbeda-beda untuk setiap sektor dalam bidang infrastruktur ekonomi juga mengindikasikan kemungkinan dampak yang berbeda-beda terhadap perekonomian. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis permasalahan-permasalahan terkait dengan kebijakan alokasi anggaran untuk infrastruktur ekonomi, khususnya yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga, menganalisis peranan sektor-sektor dalam bidang infrastruktur, dan memperkirakan dampaknya pada tahun 2015-2019, baik terhadap output, nilai tambah, pendapatan masyarakat maupun penyerapan tenaga kerja.Dengan menggunakan analisa Tabel Input-Output IO nasional tahun 2014 yang merupakan hasil updating dengan metode RAS dari Tabel IO nasional tahun 2010, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor-sektor dalam bidang infrastruktur ekonomi secara total berkontribusi sebesar 27,5 persen terhadap pembentukan output terbesar sektor konstruksi gedung, 21,1 persen terhadap nilai tambah bruto PDB terbesar sektor konstruksi gedung, 21,8 persen terhadap pendapatan terbesar sektor jalan, jembatan, dan pelabuhan, dan 11,1 persen terhadap tenaga kerja terbesar sektor angkutan jalan raya dalam perekonomian nasional pada 2014. Sektor ketenagalistrikan, sektor jalan, jembatan dan pelabuhan dan sektor angkutan jalan raya merupakan sektor kunci dalam bidang infrastruktur dalam perekonomian nasional. Berdasarkan besaran nilai penggandanya, kebijakan alokasi anggaran untuk infrastruktur akan optimal dampaknya terhadap output apabila alokasi anggaran dalam bidang infrastruktur diprioritaskan pada sektor ketenagalistrikan, untuk nilai tambah akan optimal bila diprioritaskan pada sektor industri pengilangan gas bumi, dan untuk pendapatan dan tenaga kerja akan optimal bila diprioritaskan untuk angkutan kereta api. Dikarenakan kebijakan alokasi anggaran untuk sektor-sektor dalam bidang infrastruktur yang tidak sesuai dengan prioritas tersebut, maka dampaknya terhadap perekonomian nasional juga tidak optimal.

---

Infrastructure, as we know, has been recognized as one of the twelve indicators used to define the Global Competitiveness Index GCI of a country. Infrastructure was also one of the ten aspect used to measure the easiness of running business in most countries. In 2015, the slight difficulties of getting electricity supply and services put Indonesia at 46 out of 189 countries World Bank, 2015. In depth study of the country rsquo s Budgetary Income and Disbursement APBN stated in the 2015 2019 National Intermediate Development Plan RPJMN showed that the sectoral budget allocated for economic infrastructure within the related Ministry or Institution so far are still way down under the expected need stated in their recorded Strategic Planning document. This together with the inconsistency in the year to year budget allocation for each sectors directly showed the difficulties faced by the Government in allocating consistent necessary budget to support the Infrastructure Economic Development programs.

This study focused on analyzing the problem related to the budget allocation disbursement for economic infrastructures, in particular the one financed by the Central Government through related Ministry Institution. It analyzes the role of each sector within the infrastructure and forecasting the impact on the output, the value added, the public income and the absorption of work forces for the year 2015 ndash 2019.Analyzing the 2014 National Input Output Table NIOT, updated from 2010 NIOT by RAS method, it was found that in 2014 the total contribution of Economic Infrastructure Sectors on the total country output is 27.5 percent in which the largest was due to building construction sector. The contribution toward Gross Domestic Product GDP is 21.1 percent, and again the largest contributor is building construction, 21.8 percent toward total income where the largest contributor is highway, bridges, and port sector, and 11.1 percent toward work forces absorption the largest is highway transportation.

Availability and easiness of electrical power, bridges, port, and highway transportation became the key sector in the national infrastructure economic count down. Based on its multiplier effect value, the impact of budget allocation for infrastructure will become optimal toward total country output if the budget allocation for infrastructure sectors is prioritized on electrical power sector. The added value will be optimal if it is focused on Natural Gas Refinery industry. Income and work forces absorption will be optimal if railway transportation is prioritized. So far because the actual disbursement of the country rsquo s budget was not following the above conclusion, the impact to the total national economic development is not optimal. "

"Penelitian ini menganalisis pengaruh anggaran infrastruktur dan anggaran modal manusia ketimpangan di Indonesia menggunakan model koreksi kesalahan vektor (VECM). Data yang digunakan adalah data sekunder di tingkat nasional untuk tahun 1980 sampai dengan 2018 yaitu anggaran pemerintah untuk infrastruktur dan sumber daya manusia, angka inflasi,tingkat pengangguran, dan rasio Gini. Penelitian ini menggunakan anggaran pemerintah untuk infrastruktur dan sumber daya manusia sebagai persentase dari total anggaran pemerintah dan sebagai persentase dari PDB. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam istilahAnggaran pendek pemerintah untuk infrastruktur berpengaruh positif signifikan melawan ketidaksetaraan. Namun, dalam jangka panjang anggaran pemerintah sebesar infrastruktur memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi ketimpangan. Di sisi itu jika tidak, anggaran pemerintah untuk sumber daya manusia dalam jangka pendek akan berpengaruh signifikan negatif terhadap ketidaksetaraan. Namun, dalam jangka panjang anggaran tersebut pemerintah untuk modal manusia telah memperburuk ketimpangan secara signifikan.

---

This study analyzes the effect of infrastructure budgets and human capital budgets inequality in Indonesia using a vector error correction model (VECM). The data used are secondary data at the national level for the years 1980 to 2018, namely the government budget for infrastructure and human resources, inflation rates,

unemployment rate, and the Gini ratio. This study uses the government budget for infrastructure and human resources as a percentage of the total government budget and as a percentage of GDP. The results of this study indicate that in terms The government's short budget for infrastructure has a significant positive effect against inequality. However, in the long run the government budget as large as infrastructure has a significant effect in reducing inequality. On the other hand, if not, the government budget for human resources in the short term will have a significant negative effect on inequality. However, in the long term the government's human capital budget has exacerbated inequality significantly."

"Pemerintah Indonesia dewasa ini menunjukan fokus pembangunan pada infrastruktur dengan gencarnya proyek pembangunan infrastruktur dan berbagai langkah kebijakan terkait yang diambil. Berbagai studi empiris telah menjelaskan peranan penting infrastruktur terhadap pembangunan perekonomian. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR merupakan salah satu kementerian/lembaga K/L yang bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur dan mendapatkan porsi alokasi belanja infrastruktur terbesar dalam APBN. Studi ini mencoba untuk melihat seperti apa peranan infrastruktur dalam lingkup Kementerian PUPR serta dampak yang timbul dari alokasi anggaran infrastruktur Kementerian PUPR dari APBN terhadap perekonomian nasional. Studi ini menggunakan metode analisis input-output IO dengan menggunakan data Tabel IO Konstruksi Kementerian PUPR tahun 2015. Hasil analisis menunjukan infrastruktur dalam lingkup Kementerian PUPR memiliki keterkaitan dengan sektor hulu yang lebih besar dibandingkan dengan sektor hilirnya. Selain itu, infrastruktur Kementerian PUPR memiliki potensi dampak ekonomi yang besar, baik terhadap penciptaan output, nilai tambah bruto NTB, pendapatan masyarakat maupun penyerapan tenaga kerja. Alokasi anggaran infrastruktur Kementerian PUPR dapat diprioritaskan di Ditjen Perumahan untuk memaksimalkan peningkatan output dan pendapatan masyarakat, di Ditjen Bina Marga untuk memaksimalkan NTB, atau di Ditjen Cipta Karya untuk memaksimalkan peningkatan tenaga kerja.

---

Nowadays, Indonesian government shows the focus of development on infrastructure with massive infrastructure development projects and various related policy actions that taken. Empirical studies have explained the important role of infrastructure for economic development. Ministry of Public Works and Public Housing PUPR is one of the ministries agencies responsible for the provision of infrastructure with the largest portion of infrastructure spending allocations from the state budget. This study tries to see the roles of infrastructure within the scope of the PUPR ministry as well as the impact of infrastructure budget allocation of PUPR ministry from state budget on the national economy.

This study uses input output analysis method with PUPR Ministry 39s Construction input output table data of 2015. The analysis shows that infrastructure under PUPR ministries has a higher linkage with upstream sector than the downstream sector. In addition, infrastructure under PUPR ministry has a large economic impact potential, whether the creation of output, gross value added GVA, society income, or employment. Infrastructure budget allocation of PUPR ministry can be prioritized at Directorate General of Housing to maximize the increase of output and income, at Directorate General of Highways to maximize the increase of GVA, or at Directorate General of Human Settlements to maximize the increase of employment."

"Konektifitas infrastruktur Jakarta dengan kota Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi sebagai kota penyangga dapat meningkatkan hubungan keterkaitan antar sektor ekonomi, hal tersebut melatar belakangi KP3EI merumuskan Jabodetabek Metropolitan Priority Area MPA sebagai sarana Program Percepatan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi melalui pembangunan infrastruktur. Berkaitan dengan peran dan fungsinya sebagai ibukota negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dan posisi strategis dalam penyumbang PDRB Jabodetabek dan PDB Indonesia terbesar, Provinsi DKI Jakarta dituntut terus berbenah diri melalui pembangunan untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan yang kompleks. Struktur perekonomian di DKI Jakarta pada tahun 2011, keterkaitan ke belakang total terbesar terjadi pada sektor 10 industri pupuk, kimia dan barang dari karet sebesar 3,586958; Keterkaitan ke depan total terbesar terjadi pada sektor 10 industri pupuk, kimia dan barang dari karet sebesar 6,5545510; menempatkan sektor 6 makanan, minuman dan tembakau, sektor 9 kertas dan barang cetakan, sektor 10 pupuk, kimia dan barang dari karet, sektor 13 alat angkut, mesin dan peralatannya, sektor 15 listrik menjadi sektor kunci dianalisa menggunakan tabel input output DKI Jakarta 2006 yang sudah di perbaharui menjadi 2011 menggunakan metodologi RAS. Pada tahun tersebut, pengganda output total terbesar adalah sektor 10 industri pupuk, kimia dan barang dari karet sebesar 3,586958048; Pengganda pendapatan total terbesar adalah sektor 10 industri pupuk, kimia dan barang dari karet sebesar 0,9150094; Pengganda lapangan kerja terbesar adalah sektor 26 angkutan udara sebesar 0,0877197; Analisa investasi pembangunan infrastruktur melalui koridor MPA memiliki dampak yang signifikan di Provinsi DKI Jakarta kurun waktu 2012-2020, pada 15 proyek dengan nilai Rp. 110,357 trilyun di shock investasi pada sektor konstruksi, angkutan rel dan jasa penunjang angkutan sehingga terjadi kenaikan output total sebesar Rp. 217,681 trilyun, kenaikan pendapatan total sebesar Rp. 39,743 trilyun, kenaikan lapangan kerja total sebanyak 439.276 orang dalam perekonomian.

---

Infrastructure connectivity with the city of Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi city as a buffer to improve the relationship between economic sectors, it is the background for formulating KP3EI Greater Jakarta Metropolitan Priority Area MPA as a means of Acceleration Program through the Economic Development Acceleration and Expansion trough infrastructure development. Relating to the role and function as a state capital in accordance with Law No. 29 Year 2007 and a strategic position in Jabodetabek GDP and GDP contributor biggest Indonesian, Jakarta demanded continues to improve itself through the development to be able to cope with complex problems. Structure of the economy in Jakarta in 2011, the largest total backward linkages occur in sector 10 industrial fertilizer, chemical and rubber goods amounted to 3.586958 linkage to the biggest total in 10 sectors industrial fertilizer, chemical and rubber is 6.5545510 put the 6 sectors food, beverages and tobacco, sector 9 paper and printing, sector 10 fertilizer, chemical and rubber products, sector 13 transportation equipment, machinery and tools, sector 15 electrical into sector analyzed using a key input output tables of Jakarta in 2006 which has been updated to 2011 using the RAS methodology.

In this year, largest total output multiplier is sectors 10 industrial fertilizer, chemical and rubber goods of 3.586958048 largest total income multiplier is sector 10 industrial fertilizer, chemical and rubber goods of 0.9150094 largest employment multiplier is 26 sectors air transport of 0.0877197. Analysis of infrastructure investments through the corridors MPA had a significant impact in Jakarta period 2012 2020, at 15 projects with a value of Rp. 110,357 trillion shocking investment in sector construction, rail freight, and transport support service resulting in an increase in total output of Rp. 217,681 trillion, an increase in total revenue of Rp. 39,743 trillion, an increase 439.276 in total employment in the economy as much as people."

"Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta : Analisis Output-Input. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa alokasi belanja Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya dialokasikan ke sektor-sektor unggulan daerah, sehingga diperlukan penajaman alokasi belanja anggaran. Pengalokasian belanja APBD yang tepat sasaran diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Input-Output (I-O) yang diawali dengan identifikasi sektor-sektor unggulan daerah. Selanjutnya dilakukan identifikasi dan analisis angka pengganda, dampak belanja APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2006 - 2010, dampak APBD simulasi dan perbandingan dampak belanja APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2006 - 2010 dengan dampak APBD simulasi. Berdasarkan tabel input output provinsi DKI Jakarta tahun 2006 dengan menggunakan klasifikasi 9 sektor, yang menjadi sektor-sektor unggulan daerah Provinsi DKI Jakarta adalah sektor industri pengolahan dan sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan. Dari analisis angka pengganda output, angka pengganda pendapatan dan angka pengganda kesempatan kerja kedua sektor tersebut juga memiliki nilai di atas ratarata, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua sektor tersebut merupakan sektor pemicu pertumbuhan, pemacu pendapatan sekaligus penyerap tenaga kerja. Dengan melakukan perbandingan analisis dampak belanja APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2006 - 2010 dan analisis dampak APBD simulasi diperoleh hasil bahwa efek penajaman alokasi belanja APBD dengan cara memberi tambahan alokasi belanja ke sektor - sektor unggulan daerah maka diperoleh hasil bahwa terjadi penambahan output perekonomian dan penambahan kesempatan kerja.

---

The research is motivated by the fact that the budget allocations of income and Expenditure (Budget) Jakarta is not fully allocated to the leading sectors in the regions, so that budgetary allocations needed sharpening. The allocation of budget expenditures are on target is expected to spur economic growth, employment and increasing incomes.

The method of analysis used in this study is the analysis of the Input-Output (IO), which begins with the identification of leading sectors in the regions. Further identification and analysis of the multiplier, the impact of spending budget of Jakarta in 2006 - 2010, the impact of budget simulations and comparison of the impact of spending budget of Jakarta in 2006 - 2010 with a budget impact simulation.

Based on the input output table province of Jakarta in 2006 using classification 9 sectors, the leading sectors Jakarta area is the manufacturing and the financial sector, real estate and business services. From the analysis of the output multiplier, income multiplier and employment multiplier of these sectors also have a score above the average, so it can be said that the two sectors are triggering the growth of the sector, as well as revenue boosters absorbing labor.

By doing a comparative analysis of the impact of spending budget of Jakarta in 2006 - 2010 and the budget impact analysis simulation result that the effect of sharpening the budget allocations by giving additional allocations to the leading sectors in the regions of the obtained results that the addition of output in the economy and increase opportunities employment."

"Kolaborasi model ekonomi dengan ilmu-ilmu dasar seperti matematika dan fisika telah berlangsung lama. Terhadap model analisis input-output, konsep matematika telah memainkan peranan penting dalam perkembangan model-model dekomposisi struktural. Sedangkan konsep fisika mengambil bagian penting sebagai dasar dalam pengembangan metoda estimasi tabel input-output, mengingat berbagai kendala dalam penyusunannya, seperti masalah keterbatasan data-data transaksi industrial dan mahalnya biaya survei untuk memperoleh data-data tersebut. Salah satu konsep fisika yang berguna dalam kepentingan di atas adalah entropy system.Konsep ini dikembangkan dari Hukum Kedua Termodinamika yang dalam bentuk lain selalu dinyatakan sebagai entropi. Tesis ini akan memberikan rasionalisasi penerapan entropy system dart Hukum Kedua Termodinamika untuk pemecahan sel atau elemen dalam tabel input-output. Ide dasarnya adalah penghampiran konsep keseimbangan energi dengan konsep keseimbangan umum (genera! equilibrium) yang dalam konteks model input-output dapat diwakili oleh koefisien teknologi. Tabel input-output yang diperoleh dari perhitungan dengan pendekatan entropy system selanjutnya akan digunakan untuk melakukan anaiisis pengaruh sektor tertentu, yaitu infrastruktur terhadap perekonomian Indonesia.Dalam mendisagregasi sel infrastruktur, digunakan matriks korelasi yang terdiri dari kendala (constrain) data yang diketahui dan tidak diketahui. Dari dua kendala yang diketahui akan diperoleh (m-2) data baru jika yang dipecahkan adalah m sel. Sedangkan informasi yang tidak diketahui dapat dikonstruksi melalui maksimalisasi entropi berdasarkan distribusi normal. Selanjutnya hubungan antara sel sebelum dan sesudah dipecah dinyatakan secara eksponensial dalam probabilitasnya, dimana pangkat eksponensialnya mengandung suku entropi."

"Penelitian ini menyelidiki dampak ekonomi nasional dari pembangunan proyek Integrated Port Network (IPN) menggunakan model Interregional Input-Output (IRIO). Pelabuhan sangat penting bagi infrastruktur regional, merangsang aktivitas ekonomi, lapangan kerja, dan pertumbuhan. Penelitian ini menggunakan model IRIO untuk menganalisis pengganda ekonomi dan efek pembangunan pelabuhan di berbagai wilayah di Indonesia. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa investasi infrastruktur pelabuhan memiliki dampak positif yang substansial terhadap ekonomi regional dan nasional, meningkatkan perdagangan dan konektivitas antarwilayah. Pelabuhan-pelabuhan utama seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Kijing, Bitung, Belawan, dan Sorong dianalisis kontribusi ekonominya.

---

This study investigates the national economic impact of the construction of Indonesia's Integrated Port Network using the Interregional Input-Output (IRIO) model. Ports are critical to regional infrastructure, stimulating economic activity, employment, and growth. The research employs the IRIO model to analyze economic multipliers and the effects of port construction across various regions in Indonesia. The findings reveal that port infrastructure investments have substantial positive impacts on regional and national economies, enhancing interregional trade and connectivity. Key ports such as Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Kijing, Bitung, Belawan, and Sorong are analyzed for their economic contributions."

"Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh DAK sub bidang sanitasi dan air minum terhadap pencapaian SPM bidang sanitasi dan air minum. Selain itu penelitian ini juga ingin menguji apakah pengalokasian anggaran DAK berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah dengan menggunakan regresi panel data. Data yang digunakan adalah data sekunder dari seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2013-2015 yang mendapatkan anggaran DAK. Hasil regresi menunjukkan bahwa alokasi sub bidang air minum memberikan pengaruh positif dan signifikan berbeda dengan sub bidang sanitasi berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan. Perbedaan pengaruh pada sub bidang DAK terhadap indikator keberhasilan di pengaruhi banyak faktor bukan hanya pada sisi keuangan. Sedangkan untuk dampak secara tidak langsung DAK berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

---

This research aims to analyze the impact of Specific Allocation Fund in sanitation and drinking water on its quantified achievement and also to test whether the Specific Allocation Fund does influence the regional economic growth by using panel data regression. The data used is secondary data from all the fund receiver cities and districts in Indonesia year 2013 2015. The regression results show that the allocation of drinking water sub field has signicant and positive influence whileas the sanitation sub field has positive but insignificant influence. The difference of both sub fields impact on the success indicator is influenced by many factors, not only the finance side. Meanwhile, the indirect impact of Specific Allocation Fund has significant positive value on regional economic growth."

"Globalisasi ekonomi merupakan titik kritis bagi perkembangan ekonomi politik internasional. Makalah ini mengkaji gambaran besar globalisasi ekonomi pada kebijakan negara dalam negeri, yang dalam hal ini adalah pembangunan infrastruktur maritim di era Presiden Joko Widodo (2014-2019). Menggunakan konsep kapasitas negara sebagai pisau analisis, makalah ini mengeksplorasi alasan baru untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur kelautan Indonesia yang dilaksanakan secara masif di bawah pemerintahan Joko Widodo. Di dalam Dalam tulisan ini, globalisasi ekonomi dilihat melalui kemampuan negara untuk menyediakan fasilitas dasar dalam pembangunan infrastruktur maritim dengan tujuan: efisiensi dan inovasi dalam menciptakan tingkat persaingan yang berkelanjutan daya saing) bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi konteks globalisasi Perekonomian juga ditinjau melalui dinamika regional yang menghasilkan narasi kekuatan maritim dan kehadiran investasi asing sebagai penggerak pembangunan infrastruktur. Dengan menggunakan metodologi kualitatif, penelitian ini menggunakan tiga metode: pengumpulan dan analisis data, yaitu analisis isi, studi pustaka, dan wawancara dalam. Ketiga metode ini digunakan untuk memahami sudut pandang dalam artikel ilmiah, analisis kebijakan, dan situasi strategis kasus. Temuan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa [1] realisasi pembangunan infrastruktur maritim di Indonesia masih banyak yang dalam tahap perencanaan sehingga menyebabkan biaya tidak turun logistik antara wilayah barat dan timur Indonesia secara signifikan, [2] ada perbedaan retorika pemerintah untuk mencapai pembangunan infrastruktur maritim dengan implementasinya, [3] pembangunan infrastruktur maritim di Indonesia masih minim pendanaan asing.

---

Economic globalization is a critical point for the development of international political economy. This paper examines the big picture of economic globalization in domestic state policies, which in this case is the development of maritime infrastructure in the era of President Joko Widodo (2014-2019). Using the concept of state capacity as an analytical knife, this paper explores new reasons for prioritizing the massive development of Indonesia's marine infrastructure under the Joko Widodo administration. In this paper, economic globalization is seen through the ability of the state to provide basic facilities in maritime infrastructure development with the aim of: efficiency and innovation in creating a sustainable level of competition (competitiveness) for Indonesia's economic growth. Moreover, the context of economic globalization is also reviewed through regional dynamics that produce a narrative of maritime power and the presence of foreign investment as a driver of infrastructure development. Using a qualitative methodology, this research uses three methods: data collection and analysis, namely content analysis, literature study, and internal interviews. These three methods are used to understand the point of view in scientific articles, policy analysis, and case strategic situations. The findings in this study explain that [1] the realization of maritime infrastructure development in Indonesia is still in the planning stage, causing logistics costs to not decrease significantly between the western and eastern regions of Indonesia, [2] there are differences in the government's rhetoric to achieve maritime infrastructure development with its implementation. , [3] the development of maritime infrastructure in Indonesia is still minimal in foreign funding."

"Pemerintah Indonesia telah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) persero dengan nama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), sebagai pelaksana Satu Pintu untuk evaluasi, penstrukturan penjaminan, dan penyedia penjaminan untuk Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam proyek infrastruktur melalui Perjanjian Penjaminan. Perjanjian Pinjaman merupakan kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara Penjamin (dalam hal ini PT PII) dan Penerima Jaminan (dalam hal ini Badan Usaha Swasta yang menjadi pihak dalam Perjanjian Kerja Sama) dalam rangka Penjaminan Infrastruktur. Penentuan pihak yang dapat bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) yang mewakili kepentingan Pemerintah dalam Perjanjian Kerja Sama infrastruktur juga akan berbeda dalam tiap sektor infrastruktur. Ketentuan tentang mekanisme dan akibat hukum dari pemberian jaminan infrastruktur oleh PT PII dimaksud telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Perpres No. 78 Tahun 2010) dan lebih teknis lagi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (PMK No. 260 Tahun 2010). Berdasarkan bentuknya, tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan memberikan data selengkap mungkin tentang obyek yang sedang diteliti, karena secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai mekanisme dan akibat hukum dari Penjaminan Infrastruktur dalam perspektif hukum perdata serta pengaturannya dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

---

The Government of Indonesia has established a State-Owned Enterprise namely PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia/Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF), as the Single-Window operator for guarantee evaluation, structuring, and provider for Public-Private Partnership (PPP) in infrastructure project through Guarantee Agreement. Guarantee Agreement is a written consent which contain rights and obligations by and between the Guarantor (in this case IIGF) and Guarantee Holder (in this case the Private Company which become the party in the Cooperation Agreement) in the context of Infrastructure Guarantee. The determination of party who can act as the Contracting Agency which represents the Government’s interest in a infrastructure Cooperation Agreement will be different in each sector of infrastructure. The provision on the mechanism and legal consequene of the provision of infrastructure guarantee has been regulated under Presidential Regulation Number 78 Year 2010 on Infrastructure Guarantee in a Public-Private Partnership Project which Conducted by a Infrastructure Guarantee Company (Presidential Regulation Number 78 Year 2010) and more details under Minister of Finance Regulation Number 260/PMK.011.2010 Year 2010 on the Implementation Guidance of Infrastructure Guarantee in a Public-Private Partnership Project (MoF Regulation Number 260 Year 2010). Pursuant to its form, the typology used in this research is descriptive. This descriptive method is intended to acquire clear description on the mechanism and legal consequence of Infrastructure Guarantee in the perspective of civil law and its regulation in Presidential Regulation Number 78 Year 2010 on Infrastructure Guarantee in a Public-Private Partnership Project which Conducted by a Infrastructure Guarantee Company."