Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana gerakan feminis transnasional membingkai isu-isu perempuan dalam hubungan internasional. Gerakan feminis transnasional adalah gerakan untuk memajukan hak asasi perempuan yang bekerja serentak baik pada tingkat lokal, nasional maupun global. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus tunggal terhadap Delhi Gang-Rape 2012. Dengan menggunakan perspektif feminis transnasional, penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan feminis transnasional berhasil menimbulkan kesadaran terhadap hak-hak dan perlindungan perempuan khususnya dalam isu melawan perkosaan, turut mendorong terjadinya perubahan kebijakan di India dalam meredefinisikan dan mereformasikan hukum serta undang-undang mengenai perkosaan, turut mempelopori penggunaan media sosial sebagai mesin penggerak ekspresi perlawanan terhadap perkosaan. Kemampuan feminis transnasional memengaruhi media massa nasional dalam mengadvokasi isu perkosaan sebagai kejahatan kemanusiaan telah berhasil mendorong perubahan struktur birokrasi di India. Dengan begitu gerakan feminis transnasional menjadi salah satu aktor HI non-negara yang dapat mempengaruhi interaksi di tingkat lokal, nasional dan maupun global.Kata kunci: Feminis Transnasional, Perkosaan, Perkosaan Berkelompok.

---

This study aims to analyze how transnational feminist movements frame women 39 s issues in international relations. The transnational feminist movements is a movement to promote the rights of women working simultaneously at the local, national and global levels. This study utilizes qualitative methods with a single case study of the 2012 Delhi gang rape. Employing a transnational feminist perspective, this study shows that transnational feminist movements succeeded in raising awareness of women 39 s rights and protection, especially on the issue of rape. Transnational feminist movements have also contributed to policy changes in India in redefining and reforming laws on rape, as well as pioneering the use of social media as a medium for expression against rape. The ability of transnational feminists to influence national mass media in advocating the issue of rape as a crime against humanity has succeeded in inducing change in bureaucratic structures in India. Thus, the transnational feminist movement has become a non state actor in IR capable of influencing interaction at the local, national and global levels. "

"Studi ini menjelaskan stagnasi advokasi yang dilakukan oleh kelompok disabilitas dalam mengarusutamakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak orang dengan disabilitas. Proses advokasi ini bertujuan untuk memperjuangkan dan mewujudkan masyarakat inklusif di Provinsi Yogyakarta. Orang-orang dengan disabilitas mengalami eksklusi sosial selama beberapa dekade dan membuat mereka hidup dalam kemiskinan dan tereksklusikan dari berbagai layanan sosial. Eksklusi sosial yang dihadapi oleh para orang dengan disabilitas disebabkan oleh model medis, yang menempatkan mereka sebagai kelompok yang tidak berdaya dan selalu membutuhkan dukungan. Akibatnya, orang dengan disabilitas selalu dipandang sebagai warga negara kelas dua. Proses advokasi menuju gerakan disabilitas yang dipimpin oleh organisasi orang dengan disabilitas dilakukan untuk mengatasi hambatan ini. Model sosial disabilitas yang menempatkan disabilitas, bukan sebagai masalah individu tetapi lebih ke masalah sosial menjadi ide besar organisasi orang dengan disabilitas. Menurut model ini, seseorang menjadi disabel karena masyarakat yang membuat mereka menjadi orang dengan disabilitas. Karena itu, rekonstruksi pandangan ini menjadi tujuan utama kerja advokasi yang dilakukan oleh organisasi orang dengan disabilitas. Strategi dan taktik advokasi terutama dilakukan oleh organisasi orang dengan disabilitas hanya berfokus pada aspek struktural. Ada beberapa hasil kerja advokasi, namun, terdapat jalan panjang yang harus ditempuh. Organisasi orang dengan disabilitas masih berjuang untuk mengubah arti disabilitas. Pemerintah dan masyarakat masih menempatkan disabilitas sebagai warga negara yang kekurangan dan membuat orang dengan disabilitas belum mampu keluar dari hambatan budaya yang telah mengakar selama beberapa dekade. Oleh karena itu, model sosial yang direkomendasikan oleh penelitian ini adalah bekerja melalui pendekatan jalur ganda. Fokus jalur pertama untuk mengatasi hambatan pada struktur dan jalur kedua fokus untuk mengatasi hambatan di tingkat budaya.

---

This study explains the stagnation of advocacy conducted by disability groups in mainstreaming the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities. This advocacy process aims to fight for and realize an inclusive society in the Province of Yogyakarta. People with disabilities are experienced by social exclusion for decades and make them live in poverty and excluded from various social services. The social exclusion faced by people with disabilities is caused by the individual model, which put them as underpowered group and always need support. As a result, people with disabilities always seen as second-class citizen. Advocacy process toward disability movement which led by disabled people organisation is raised to overcome this barrier. A social model of disability that put disability, not an individual issue but more to the social issue become a big idea of the disabled organisation. According to this model, someone become disability because of society who make them disabled. Therefore, reconstruction of this view becomes the main objective of the advocacy works made by disabled people organisation. Advocacy strategies and tactics mainly conducted by disabled people organisation only focus on the structural. There are some results of the advocacy works, however, there still a long way to go. The disability organisation still struggle to change the meaning of disability. The government and society still put disability as a pitiful citizen and make people with disability have not been able to get out of the cultural barrier that has been rooted for decades. Therefore, a social model recommended by this research is to work through the twin tracks approach. The first track focus to overcome barriers at the structure and the second track focus to overcome barrier on the cultural level."

"Dalam menghadapi isu pengungsi, Asia Tenggara tidak memiliki kerangka hukum dalam organisasi kawasan dan persisten dalam menolak norma-norma tentang perlindungan pengungsi. Kondisi ini yang mendorong kemunculan Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN) sebagai jejaring transnasional yang dapat berperan dalam politik global mewakili kepentingan pengungsi. Banyak literatur yang menggambarkan signifikansi APRRN sebagai champion organisasi yang menangani pengusi di kawasan Asia Pasifik seperti Kneebone (2014), Taylor (2016), Nah (2016), Choi (2019; 2022). Hal senada tergambar dalam APRRN Annual Report dan Positive Practice in Refugee Protection in the Asia-Pacific Region. Sayangnya, dalam literatur dan dokumen resmi tersebut, capaian APRRN di Asia Tenggara bersifat insidental dan hanya ada pada kategori Partnerships for Supportive Operating Environment. Berbeda dengan capaian APRRN di kawasan lain di Asia Pasifik yang berhasil mendorong solusi jangka panjang bagi perlindungan pengungsi (durable solution). Oleh karena itu, penelitian ini mempertanyakan “Mengapa APRRN-sebagai sebuah jejaring transnasional-tidak berperan signifikan dalam upaya advokasi perlindungan pengungsi di Asia Tenggara?”. Dengan pendekatan kualitatif dan metode analisis process tracing, penelitian ini menemukan bahwa tidak signifikannya peranan APRRN tersebut disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: kompleksitas rezim, kelemahan tata kelola internal dan perubahan orientasi strategi. Ketiga faktor tersebut berada pada dimensi yang berbeda namun saling mempengaruhi.

---

Facing the issue of refugees, Southeast Asia lacks a regional legal framework and persistently rejects norms regarding refugee protection. This condition has led to the emergence of the Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN) as a transnational network that can play a role in global politics, representing refugees voice. Many studies describe the significance of APRRN as a champion organization addressing the refugee issue in the Asia Pacific region, such as Kneebone (2014), Taylor (2016), Nah (2016), Choi (2019; 2022). Similar views are reflected in the APRRN Annual Report and Positive Practice in Refugee Protection in the Asia-Pacific Region. However, unfortunately, in the literature and official documents, APRRN's achievements in Southeast Asia are incidental and only fall under the category of Partnerships for Supportive Operating Environment. This is in contrast to other region’s achievement in the Asia Pacific that have succeeded in promoting long-term solutions for refugee protection (durable solutions). Therefore, this research questions, "Why does APRRN, as a transnational network, not play a significant role in advocating for refugee protection in Southeast Asia?" Using a qualitative approach and process tracing analysis method, this study finds that the insignificance of APRRN's role is due to three factors: regime complexity, internal governance weaknesses, and shifting strategies employed. These three factors exist in different dimensions but interconnected influence each other."

"ABSTRAKGerakan Salafi adalah satu gerakan transnasional yang penting untuk diamati dalam dekade belakangan ini. Tidak hanya pola ekspansinya yang global, namun jugaterkait dengan jaringannya. Salah satu pusat gerakan yang memberikan supportpenyebaran ideologi Salafi ke Indonesia adalah Yaman. Dalam catatan sejarah, SalafiYaman merupakan gerakan Islam kontemporer yang dimulai dari tokoh besar, yaituMuqbil bin Hadi al-Wadi'i. Pada tahun 1979, dia mendirikan Darul Hadits Dammajyakni lembaga pendidikan yang terletak di Provinsi Sa'dah, Yaman. Semenjak tahun1990 Darul Hadits Dammaj terus didatangi oleh pelajar dari Indonesia di sampingbanyak dijadikan tempat belajar bagi pencari ilmu agama yang berasal dari berbaginegara belahan dunia.Tesis ini menganalisis dua aspek, yakni: pertama, mengapa Salafi Jihadi DarulHadits Yaman menjadi gerakan transnasional? Kedua, bagaimana diaspora aktordalam melakukan ekspansi gerakan Salafi Jihadi di Indonesia? Adapun tujuan daririset tesis ini ialah untuk mengkaji perkembangan gerakan Salafi Jihadi Darul HaditsYaman dengan menitikberatkan pada aktor, jaringan, dan strateginya. Aktormerupakan poin penting untuk dirunut guna mendapat gambaran tokoh yang palingberperan dalam diaspora gerakan Salafi Jihadi di Indonesia. Selain itu, jaringan danstrategi dari kelompok Salafi Jihadi alumni Darul Hadits menjadi poin penting yangakan direkontruksi sehingga memunculkan temuan akademik yang signifikan.Penelitian ini menggunakan pendekatan teori social movement Sydney Tarrow yangberkaitan erat dengan tiga elemen penting, yaitu struktur kesempatan politik (SKP),Framing Process, dan Resource Mobilization atau mobilisasi sumber daya. Pola yangdigunakan adalah melakukan pemetaan terhadap gerakan Salafi Jihadi pada klusterkluster di Indonesia.

---

ABSTRACTThe Salafi movement is an important transnational movement to observe in thelast decade. Not only its global expansion pattern, but its network must be taken intoaccount of importance. One of the centers of the movement that are most influential inthe spread of Salafi ideology into Indonesia is Yemen. Based on the historical records,the Yemeni Salafi is a contemporary Islamic movement that started from a great figure,namely Muqbil bin Hadi al-Wadi'i. In 1979, he founded Darul Hadits Dammaj, aneducational institution located in Sa'dah Province, Yemen. Since 1990 Darul HaditsDammaj has continued to be visited by students from Indonesia as well as being usedas a place of study for seekers of religious knowledge from various countries aroundthe world.The thesis analyzes two aspects, namely: first, why did Yemeni Salafi JihadiDarul Hadits become a transnational movement? Second, how do the diaspora actorsexpand the Salafi Jihadi movement in Indonesia? The purpose of this research is tostudy the development of the Yemeni Salafi Jihadi Darul Hadith movementemphasizing on actors, networks and strategies. Actors are an important point to tracein order to get a vivid description of the figures who play a role in the diaspora of theSalafi Jihadi movement in Indonesia. In addition, the networks and strategies of theSalafi Jihadi group of Darul Hadits alumni are important points that will bereconstructed so that it may lead to a discovery of significant academic findings. Thisstudy uses the Sydney Tarrow social movement theory approach which is closelyrelated to three important elements, namely the Political Opportunity Structure, theFraming Process, and the Resource Mobilization. The pattern being used in thisresearch is to map the Salafi Jihadi movement in clusters in Indonesia."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai gerakan Bali Tolak Reklamasi menolak upaya reklamasi kawasan perairan Teluk Benoa. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana pengaruh strktur kesempatan politik terhadap framing gerakan Bali Tolak Reklamasi? Penelitian ini berlandaskan kerangka konsep gerakan sosial dan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa munculnya gerakan Bali Tolak Reklamasi disebabkan oleh kemampuan untuk mengkonversi struktur kesempatan politik, melalui framing yang dilakukan terhadap isu lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan, serta adat dan budaya, sebagai sumber daya mobilisasi dan pengorganisasian gerakan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa struktur kesempatan politik mempengaruhi framing yang dilakukan gerakan Bali Tolak Reklamasi.

---

ABSTRAKopportunity structures towards Bali Tolak Reklamasi movement’s framing. This research based on social movement conceptual frameworks and conducted with qualitative method. The results indicate that the emergence of Bali Tolak Reklamasi movement is caused by the ability to convert the political opportunity structures through the framing by the movement against environmental impacts, governances, customs and cultural issues, as mobilization and organizational resources. Conclusion in this study is that political opportunity structures influence framing of the Bali Tolak Reklamasi movement."

"ABSTRAKKeberhasilan World Society for the Protection of Animals (WSPA) mengadvokasi Universal Declaration on Animal Welfare (UDAW) adalah kasus yang menarik karena belum pernah ada Masyarakat Sipil Transnasional yang berhasil mengadvokasi rezim lingkungan internasional untuk isu perlindungan hewan individual. Dengan studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara sebagai metode pengumpulan data, serta Grounded Theory sebagai metode analisis data, penelitian kualitatif Analytic Eclecticism ini menunjukkan bahwa keberhasilan WSPA dipengaruhi kekuatan diskursif yang terbangun atas basis interrelasi antara WSPA sebagai agen (modalitas material dan non material, strategi, dan taktik) dengan struktur. Adapun hasil penelitian ini mengisi kekosongan literatur Masyarakat Sipil Transnasional dan Politik Lingkungan Global dengan: 1) berangkat dari agen tanpa menafikan struktur, 2) menginkorporasikan Positivisme, Konstruktivisme, Interpretivisme, serta 3) mengeksplorasi kasus keberhasilan WSPA mengadvokasi UDAW yang jarang menjadi fokus pembahasan dalam berbagai literatur Hubungan Internasional.

---

ABSTRAKWorld Society for the Protection of Animals (WSPA)’s success in advocating the Universal Declaration on Animal Welfare (UDAW) marks an interesting case study because no Transnational Civil Society has managed to advocate environmental regimes for the protection of individual animals. With literature review, document study, and interview as the method for data gathering, as well as Grounded Theory as method for data analysis, this qualitative Analytic Eclectic research concludes that WSPA’s success is influenced by a discursive power founded on the basis of an interplay between WSPA as an agent (material and non material modalities, strategies, and tactics) as well as structure. The result of this research also fills a literature gap on Transnational Civil Society and Global Environmental Politics by: 1) focusing on agent without denying structure, 2) incorporating insights from Positivism, Constructivism, and Interpretivism, and 3) exploring the dynamics of WSPA’s advocacy for UDAW. "

"Skripsi ini membahas tentang keberadaan pengecualian pelanggaran berat HAM dalam hukum internasional mengenai imunitas negara. Pertanyaan dasar yang menjadi pusat penulisan skripsi ini adalah dapat tidaknya imunitas negara di hadapan pengadilan negara lain dikesampingkan bilamana negara yang pertama tersebut telah melakukan pelanggaran berat HAM. Dengan demikian skripsi ini membahas pertemuan/persinggungan antara dua norma dalam hukum internasional. Dalam satu sisi, kedaulatan setiap negara dalam hubungan internasional pada umumnya dianggap sama - dengan demikian satu negara tidak berhak mengadili negara lain karena mereka sejajar. Di sisi lain, pertumbuhan rezim perlindungan terhadap pelanggaran berat HAM telah berkembang sedemikian rupa sehingga menjadisalah satu rezim norma tertinggi dalam hukum internasional - keberadaan tersebut menimbulkan kebutuhan akan penegakan norma dengan lebih pasti. Kepastian penegakkan norma tersebut terkadang terhalang oleh alasan-alasan prosedural jika para korban pelanggaran HAM berat menggantungkan nasibnya pada mahkamah internasional, forum internasional lainnya, dan/atau sistem peradilan negara pelanggar berat HAM itu sendiri.

---

This study explains about the existence of the gross human rights violation exception to the international law on state immunity. The core question underlying this study is whether or not it is possible to set aside a state?s jurisdictional immunity in other state in the event that the former state has committed gross human rights violation. Accordingly this study discusses about the intersection between two norms of international law. On one hand, sovereignty of all states is regarded as equal - so as to disable one state to adjudicate other state because they are equal. On the other hand, the development of the regime of protection against gross human rights violation has reached such level that it becomes one of the highest international law norms - such nature produces the need for a more reliable enforcement regime. Such reliability of enforcement regime is sometimes clouded by procedural reasons when the victims of gross human rights violation depend their fate on the International Court of Justice, other international fora, and/or the violator state's own judicial system."

"Falun Gong, yang merupakan pergerakan yang direpresi oleh pemerintah China, menggunakan jaringan untuk mencari solusi di luar batas negara. Penelitian ini ingin memberikan pemahaman mengenai bagaimana Falun Gong menggunakan jaringan advokasi transnasional untuk menghadapi represi pemerintah China, dengan melihat strategi pergerakan dan taktik jaringan. Temuan penelitian ini ditujukan untuk melihat signifikansi peran jaringan transnasional bagi suatu pergerakan sosial dalam kacamata studi Hubungan Internasional. Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran pergerakan sosial, jaringan advokasi transnasional, dan konsep hak asasi manusia, serta dilaksanakan dengan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Penelitian ini menemukan bahwa Falun Gong menggunakan struktur kesempatan politik dan pembingkaian budaya sebagai strategi pergerakannya, serta politik informasi, politik simbolik, dan politik pengaruh moral sebagai taktik jaringan.

---

Falun Gong, a movement that is repressed by Chinese government, uses transnational networks to find solution across China?s national borders. The focus of this study is to understand how Falun Gong uses transnational advocacy networks to face the repression from Chinese government, by examining its movement strategy and network tactics.

This research aims to see the significance of transnational networks for social movement in the framework of International Relations study. This study will use social movement, transnational advocacy networks and human rights as frameworks of thinking. This study used qualitative method and the data were collected by literature study.

This study found that Falun Gong used political opportunity structures and cultural framing as its movement strategy, as well as information politics, symbolic politics and moral leverage politics as its network tactics."

"Tesis ini menjabarkan mengenai jejaring advokasi transnasional yang membentuk forum masyarakat sipil dan berfokus pada proses pembentukannya, serta strategi-strategi yang dijalankan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Pada saat ini, penyelesaian permasalahan HAM tidak hanya dapat dilakukan oleh negara, melainkan juga oleh masyarakat sipil yang semakin memiliki ruang untuk berekspansi secara ide dalam era globalisasi. Menurut Keck dan Sikkink dalam konsep Transnational Advocacy Network (TAN), masyarakat sipil suatu negara yang mengalami hambatan dalam saluran aspirasinya dengan pemerintah dapat beraliansi dengan kekuatan dari luar untuk menekan pemerintah negara yang bersangkutan. Hambatan seperti ini terjadi dalam penyelesaian sembilan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia, termasuk peristiwa pembantaian terhadap masyarakat yang diduga terlibat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965. Hambatan yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam kasus ini dikarenakan oleh adanya perbedaan pandangan mengenai mekanisme penyelesaian. Hal ini mendorong Komnas HAM sebagai norm entrepreneur untuk melakukan penyelidikan. Hasil penelitian, bahwa negara bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi di tahun tersebut menjadi pemahaman bersama dan kesamaan nilai yang melandasi terbentuknya jejaring. Dengan dipromotori oleh para pegiat HAM, akademisi, serta NGO HAM, dibentuklah jejaring masyarakat sipil IPT 1965 yang mengadakan forum masyarakat sipil dengan bentuk pengadilan rakyat yang dihadiri oleh masyarakat dari berbagai negara. Strategi yang dilakukan oleh jejaring ini ditujukan lebih untuk meningkakan kesadaran publik terhadap kasus pelanggaran HAM tahun 1965, ketimbang untuk melakukan lobbying kepada pemerintah. Meskipun telah mengoptimalkan keempat taktik dalam TAN, keberhasilan jejaring ini masih mencapai tahap awal. Hal ini bukan disebabkan oleh kurangnya solidaritas jejaring, melainkan tingginya kompleksitas kasus yang diusung.

---

This thesis explores the transnational advocacy network, which formed a civil society forum and focuses on the formation process, as well as the strategies undertaken to solve human rights violation cases. Nowadays, the human rights issues can not only be solved by the state government, but also by the civil society, which has more space to expand ideas in this globalization era. According to Keck and Sikkink in the concept of Transnational Advocacy Network (TAN), the civil society in a certain country that has blockage to express their aspirations to the government can ally with external power to give pressure to their government. Such obstacle has been happening in the effort to solve nine identified severe human rights violations happened in Indonesia, including the massacre against people who were allegedly involved in the Communist Party of Indonesia (PKI) in 1965. The obstacle that arose in this case between Indonesian government and civil society was caused by the difference in perspectives to see the right mechanisms to resolve the case. This encouraged the National Human Rights Commission of Indonesia (Komnas HAM) as a norm entrepreneur to conduct investigation. The investigation result that the government is responsible for the crimes against humanity happened in that year has become a shared understanding and value that underlie the formation of network. Civil society network was then formed with the human rights activists, academicians and NGOs as the norm promotors. The network, which is entitled as IPT 1965 created a civil society forum in the form of people’s tribunal that was attended by people from different countries. The strategies undertaken by the network are prior to raise public awareness to this case, rather than to lobby the government. Even though this network has optimalized the typology of tactics in TAN, it has just reached the first level of its threshold point. This is not caused by its loose solidarity, but the high complexity of case this network carries."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya ancaman kejahatan transnasional sebagai dampak dari sistem perdangan bebas. Kepulauan Riau menjadi salah satu provinsi di Indonesia dengan ancaman kejahatan transnasional crime yang tinggi karena karakter wilayahnya yang merupakan kepulauan, area strategis dekat dengan perbatasan, banyak pelabuhan tidak resmi, serta berada dalam perairan internasional. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menganalisa karakteristik kejahatan transnasional, factor pendukung dan penghambat serta strategi yang dilakukan oleh Satuan Tugas Kapal patroli Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri dalam melaksanakan pencegahan kejahatan transnasional crime khususnya pada tindak pidana narkotika dan perdagangan orang.Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori pencegahan kejahatan, teori manajemen, serta konsep transnasional crime. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskreptif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik kejahatan transnasional tindak pidana narkotika di Kepulauan Riau yakni terorganisis secara hirarki, transaksi di atas speed boat, terencana, memiliki aturan main dan melayani masyarakat pesisir. Untuk tindak pidana perdagangan orang yakni menggunakan cara penipuan dan pemaksaan, eksploitasi dengan sistem penjeratan utang serta menggunakan intimidasi. Faktor pendukung penghambat pencegahan kejahatan yakni kapabilitas personel, dukungan anggaran BBM, minimnya armada, pergelaran kekuatan, factor geografis, ego sektoral, kompleksnya modus operandi kejahatan, serta kesadaran masyarakat. Factor pendukung meliputi program presisi kapolri, tergelarnya pasukan, dukungan peralatan, kerjasama internasional, visi Indonesia jadi poros maritime dunia, serta adanya institusi, lembaga dan komunitas maritime. Strategi yang diimplementasikan oleh Tugas Kapal patroli Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri dalam melaksanakan pencegahan kejahatan transnasional crime yakni menitik beratkan pada upaya preventif melalui patroli. Untuk upaya pre-emtif hanya dilaksanakan pembinaan dan penyuluhan dengan tidak maksimal pada upaya pemolisian komunitas. Untuk upaya represif melalui penegakan hukum juga masih kurang maksimal dimana hanya terealisasi 34 persen dari target.

---

This research is motivated by the high threat of transnational crime as a result of the free trade system. The Riau Archipelago is one of the provinces in Indonesia with a high threat of transnational crime because of the character of its territory which is an archipelago, a strategic area close to borders, many unofficial ports, and is in international waters. Based on these problems, this study aims to analyze the characteristics of transnational crime, supporting and inhibiting factors as well as strategies carried out by the Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri patrol boat task force in carrying out prevention of transnational crime, especially in narcotics and human trafficking.

The analytical tools in this study are crime prevention theory, management theory, and the concept of transnational crime. This type of research is descriptive qualitative research.

The results of this study indicate that the characteristics of transnational crime of narcotics crime in the Riau Archipelago are hierarchically organized, transactions on speed boats, planned, have rules of the game and serve coastal communities. For the crime of trafficking in persons, namely using fraud and coercion, exploitation with a debt bondage system and using intimidation. Supporting factors inhibiting crime prevention include personnel capability, fuel budget support, lack of fleet, demonstration of power, geographical factors, sectoral ego, complex crime modus operandi, and public awareness. Supporting factors include the precision program of the chief of police, the deployment of troops, equipment support, international cooperation, Indonesia's vision to become the world's maritime axis, as well as the existence of maritime institutions and communities. The strategy implemented by the Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri patrol boat task in carrying out the prevention of transnational crime is to focus on preventive efforts through patrols. For pre-emptive efforts, coaching and counseling are only carried out with not being optimal in community policing efforts. For repressive efforts through law enforcement, it is also still not optimal, where only 34 percent of the target has been realized."