Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndonesia memiliki kedaulatan yang utuh dan eksklusif terhadap ruang udara di atas wilayah daratan dan di atas wilayah perairan. Hal ini didasarkan pada Konvensi Chicago tahun 1944 dan diperkuat dengan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. Namun hingga saat ini masih kerap terjadi pelanggaran wilayah udara Indonesia oleh pesawat udara asing tidak berizin. Hal ini memaksa TNI AU untuk melakukan pemaksaan mendarat terhadap para pelanggar kedaulatan Indonesia. Namun sanksi yang dikenakan kepada para pelaku pelanggaran selama ini dianggap kurang maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ancaman yang timbul akibat pelanggaran wilayah udara Indonesia, kendala yang terjadi saat proses penindakan terhadap pelaku dan bagaimana pendelegasian FIR diatas Kepri, Batam dan Natuna kepada Singapura memberikan peluang terhadap pelanggaran wilayah udara Indonesia. Penelitian ini dilakukan melalui metode kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui wawancara dan studi pustaka yang kemudian di analisa melalui cara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa ancaman dapat terjadi dalam bentuk berupa ldquo;hostile intent/niat jahat rdquo; dan kedua adalah ldquo;hostile act/tindakan permusuhan rdquo; yang dilakukan oleh pihak asing/musuh. Kendala yang terjadi antara lain meliputi: keterbatasan alutsista TNI AU khususnya radar militer dan pesawat tempur, belum adanya kewenangan TNI AU sebagai penyidik dalam kasus pelanggaran wilayah udara yang beraspek pertahanan negara dan tidak ada sanksi dalam UU No.1/2009 tentang Penerbangan terkait pelanggaran wilayah udara. Pendelegasian FIR diatas Kepri, Batam dan Natuna memberikan peluang terhadap pelanggaran wilayah udara Indonesia dengan kerap kali terjadi pelanggaran wilayah udara akibat pesawat udara sipil asing yang melintasi wilayah tersebut hanya meminta izin dari Singapura dan mengabaikan pihak Indonesia sebagai negara yang dilintasi.

---

ABSTRACTIndonesia has complete and exclusive sovereignty over airspace over land area and above water territory. It is based on the Chicago Convention of 1944 and reinforced by national legislation. However, there are still frequent violations of Indonesian airspace by unlicensed foreign aircraft. This forced the Indonesian Air Force to forcedown of the sovereigns of Indonesian sovereignty. The purpose of this study is to determine what threats arise due to violations of Indonesian airspace, constrains that occur during the prosecution of perpetrators of violations and how the FIR delegation above Kepri, Batam and Natuna to Singapore provides opportunities for violations of Indonesian airspace. This research is done through qualitative method with data retrieval technique through interview and literature study which then analyzed by qualitative descriptive method. From the results of the study it was concluded that threats could occur in the form of hostile intent and secondly hostile act perpetrated by foreign parties enemies. Constraints that occur include the limitations of defense equipment, especially radar and fighter aircraft, the lack of authority of the Air Force as investigators in case of violations of airspace that has defense aspect of the state and there are no sanctions in Law No.1 2009 concerning Aviation related airspace violations aerial instrusion . The delegation of FIR over Kepri, Batam and Natuna provides opportunities for violations of Indonesian airspace with frequent airspace violations resulting from foreign civilian aircraft crossing the area soliciting permission from Singapore and ignoring the Indonesian side as a crossed country"

"Dalam kegiatan transportasi udara, perihal keselamatan adalah kepentingan terdepan yang harus menjadi perhatian utama. Keselamatan merupakan hal yang sangat kompleks, berhadapan dengan multi aktifitas yang meliputi semua segmen penerbangan dan dipengaruhi oleh setiap orang yang terlibat dalam penerbangan. Kecelakaan adalah sebagai hasil dari suatu rantai peristiwa yang tidak diinginkan. Meskipun berbagai macam peraturan penerbangan telah mempersempit potensi terjadinya kecelakaan, namun kenyataannya kecelakaan tetap terjadi. Dan pada umumnya penyebab dari kecelakaan pesawat udara dapat meliputi faktor manusia, faktor pesawat dan faktor cuaca, dimana faktor manusia memiliki implikasi 70%-80% terhadap penyebab kecelakaan pesawat udara. Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dan komparatif dengan analisis deskriptif empiris. Dalam rangka mencegah kecelakaan berulang dengan penyebab sama dan meningkatkan keselamatan dalam penerbangan, dibutuhkan laporan kriteria dan perbandingan kecelakaan pesawat udara yang seragam, sehingga dapat dianalisis dan dibandingkan laporan kecelakaan pesawat udara yang dibuat oleh negara atau lembaga lain. Pada awal permulaan penyelidikan, mengetahui dan memahami definisi klasifikasi terjadinya kecelakaan pesawat udara diperlukan untuk menentukan bagaimana bentuk pelaksanaan penyelidikan yang akan diterapkan. Mekanisme penyelidikan yang dilakukan KNKT menggunakan pedoman berdasarkan pada peraturan nasional dan internasional yang kosisten. Tujuan tunggal penyelenggaraan penyelidikan kecelakaan oleh KNKT adalah mencari setiap penyebab yang berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan. Selanjutnya hasil dari penyelidikan ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan kondisi dan tindakan keselamatan penerbangan guna mencegah kecelakaan dengan penyebab yang sama dikemudian hari. Dan ketika seluruh penyelidikan telah berakhir KNKT akan mengeluarkan laporan akhir, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelidikan kecelakaan pesawat udara di Indonesia.

---

In the air transport activities, with respect to safety is of leading concern should be the primary. Safety is a very complex, dealing with multi-activity that include all segments of the aviation and influenced by each person involved in aviation. Accidents are the result of a chain undesirable of events. Although various aviation regulations have narrowed down the potential for accidents, but accidents still happen in reality. And in general the causes of aircraft accidents can include the human factor, aircraft factors and the weather factors, which have implications for the human factor of 70%-80% of the causes of aircraft accidents. The research method used in this thesis is the juridical normative and comparative within empirical descriptive analysis. In order to prevent similar accidents recurring to the causes and improve safety in flight, it takes the report criteria and comparison of a uniform aircraft accident, so it can be analyzed and compared to an aircraft accident reports made by the state or other institutions. In early of the investigation, knowing and understanding the definitions of classification aircraft accidents is needed to determine how to form of the implementation of investigation that will be applied. The procedure of the KNKT investigations carried out using guidelines based on a national and international regulations are consistent. The sole purpose of organizing the KNKT accident investigation is to find any cause affecting the occurrence of accidents. Furthermore, the results of this investigation can be used to improve conditions and safety measures to prevent aviation accidents by the same cause in the future. And when the whole investigation is over, KNKT will issue a final report as a form of accountability for the investigation of aircraft accidents in Indonesia."

"Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidak mengatur secara jelas mengenai lembaga jaminan apa yang seharusnya tersedia untuk pembebanan pesawat udara di Indonesia. Setelah dilakukan penelitian, berdasarkan Naskah Akademik Badan Pembinaan Hukum Nasional, dilihat dari praktek yang berlaku saat ini yaitu Debitur menggunakan Lembaga Jaminan Fidusia untuk menjaminkan komponen-komponen pesawat udara sebagai objek jaminan fidusia karena di dalam UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak ada ketentuan pelarangan komponen pesawat udara sebagai objek Jaminan Fidusia. Akan tetapi, tetap dibutuhkan pengaturan hukum jelas terkait pengaturan hukum jaminan terhadap pesawat udara dan sesuai dengan kebutuhan di Indonesia. Ketika melakukan pembaharuan pengaturan hukum jaminan terhadap pesawat udara, pemerintah Indonesia perlu memperhatikan peraturan mengenai tata cara hukum dari negara lain, salah satunya adalah Negara Singapura. Oleh sebab itu, skripsi ini dilakukan perbandingan hukum jaminan atas pesawat udara antara Indonesia dan Singapura dengan metode perbandingan yang menghasilkan bentuk penelitian yuridis- normatif. Dalam penelitian ini, menunjukkan terdapat persamaan ataupun perbedaan antara hukum jaminan di Indonesia maupun Singapura. Perbedaan utama yang terlihat adalah di Singapura semua objek suatu pesawat udara baik secara utuh maupun komponen- komponennya dapat dijadikan jaminan, dan di Singapura memiliki lembaga yang melakukan pendaftaran terhadap jaminan pesawat udara. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan di Singapura lebih mengakomodir pesawatudara untuk dijadikan jaminan, meskipun kegunaan nya di Singapura belum banyak diketahui oleh pihak perusahaan penerbangan yang ingin menjaminkan pesawat.

---

Law No. 1 of 2009 on Aviation does not specify the security interest that can be available for the imposition of aircraft guarantees in Indonesia. After doing the research, based on the Academic Paper of the National Legal Development Agency, the current practice shows that the debtor uses the Fiducia Security because in the Law No. 42 of 1999 are no provisions prohibiting aircraft components as objects of fiduciary guarantees. However, there is still necessary for specify arrangements regarding the law on guarantees for aircraft and according to the needs in Indonesia. When renewing aircraft guarantee law arrangements, the Indonesian government needs to pay attention to legal procedures from other countries, one of which is Singapore. Therefore, as an inspired function, a comparison of security interest in aircraft is made between Indonesia and Singapore under comparison method producing forms of normative juridical research. This research shows that the security interest in aircraft in Indonesia, as compared to that in Singapore has similarities and differences. The main visible difference is that in Singapore, all objects of an aircraft either in whole or its part can be charged as collateral, and Singapore has institution that manages the registration of security interest in aircraft. This fact shows that the regulations in Singapore are accommodative to the parties that want to charge an aircraft as collateral for the debt, even though its use in Singapore is not widely known by the airline companies who want to guarantee the aircraft."

"Guna mendapatkan bentuk jaminan di Indonesia yang ideal di masa yang akan datang maka perlu dikaji mengenai pengaturan jaminan terhadap pesawat udara di negara lain. Skripsi ini mencoba untuk mengkaji jenis jaminan pesawat udara di Perancis guna mendapatkan gambaran yang memadai mengenai bentuk jaminan yang ideal terhadap pesawat udara. Tulisan ini akan mengkaji mengenai bentuk jaminan terhadap pewawat terbang yang berlaku di Perancis, bagaimana proses penjaminannya serta bagaimana cara melakukan eksekusinya apabila debitur wanprestasi. Hasil kajian tersebut akan dibandingkan dengan pengaturan dan praktek penjaminan pesawat terbang di Indonesia sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang perlu diatur dalam ketentuan jaminan pewawat terbang di Indonesia pada masa yang akan datang. Penulis menggunakan metode perbandingan hukum dengan menjadikan Indonesia sebagai acuan atau primum comparandum dan hukum positif Perancis sebagai pembanding atau secundum comparandum. Setelah penulis memaparkan hukum jaminan terhadap pesawat udara di masing-masing negara, kemudian penulis dapat melakukan perbandingan yang nantinya akan diperoleh persamaan dan perbedaan diantara kedua negara tersebut. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah, peneliti menemukan bahwa pengaturan mengenai bentuk hukum jaminan bagi pesawat udara di Indonesia belum diatur secara jelas, di Indonesia hanya bagian-bagian tertentu dari pesawat udara yang dapat dijaminkan dengan fidusia, dan di Perancis telah terdapat ketentuan khusus yang mengatur tentang jaminan terhadap pesawat udara berupa jaminan hipotik pesawat udara serta lembaga pendaftaran khususnya.

---

In order to obtain the ideal form of security in Indonesia in the future, it is necessary to review the regulation of aircraft securities in other countries. This article attempts to assess the type of aircraft securities in France in order to get an adequate picture of the ideal form of security towards an aircraft. This paper will examine the form of securities towards French aircraft applicable in France, how the security process and how to execute if the debtor defaults. The results of the study will be compared with the arrangement and practice of aircraft security in Indonesia so that it can be known what matters that need to be regulated in terms of securities of aircraft Indonesia in the future. The author uses the comparative method of law by making Indonesia as a reference or primum comparandum and French positive law as a comparandum or secundum comparandum. After the authors explain the security interest law in aircraft in each country, then the author can do a comparison that will be obtained equations and differences between the two countries. The conclusion of this study is that the researchers found that the regulation of the legal form of security for aircraft in Indonesia has not been clearly regulated, in Indonesia only certain parts of aircraft can be pledged with fiduciary, and in France there are special provisions which stipulates the guarantees of aircraft in the form of aircraft mortgage warrants as well as the registration agencies in particular. "

"Pemanfaatan sistem pesawat tanpa awak berupa drone kini telah berkembang di berbagai bidang, salah satunya bidang komersial yaitu penggunaan drone dalam kegiatan pengiriman barang. Beberapa negara di dunia telah membuat drone yang dapat digunakan secara eksplisit dalam kegiatan pengiriman barang ini dan telah mengaturnya dalam undang-undang nasional negara masing-masing. Hal ini mendorong ICAO sebagai organisasi penerbangan sipil internasional untuk berperan dalam memberikan regulasi terkait hal tersebut dan menyelaraskan aturan yang ada di beberapa negara agar tidak melanggar aturan mengenai keselamatan dan keamanan penerbangan secara umum. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa drone tidak terbatas pada bidang militer dan rekreasi. Drone telah berkembang menjadi sarana pengiriman barang di berbagai negara. Hal ini dikarenakan drone memiliki poin lebih dibandingkan bentuk transportasi lainnya. Namun, selain beberapa kelebihan yang ada, drone memunculkan beberapa permasalahan hukum terkait pengoperasian drone sebagai sarana pengiriman barang, yaitu terkait dengan keamanan dan keselamatan penerbangan secara umum. Sebagai otoritas tinggi yang mengatur penerbangan sipil dunia dan mengakomodasi perkembangan teknologi penerbangan yang semakin pesat berkembang menjadi komersial, ICAO telah memberikan model regulasi yang dapat digunakan negara-negara anggota sebagai acuan dalam penyusunan peraturan terkait hal ini di negaranya masing-masing. Indonesia sebagai salah satu negara anggota ICAO telah memiliki beberapa peraturan terkait pengoperasian sistem drone melalui beberapa undang-undang dan peraturan menteri terkait. Namun, Indonesia belum memiliki aturan yang komprehensif terkait pengiriman barang dengan menggunakan drone.

---

The use of unmanned aircraft systems in the form of drones has now developed in various fields, one of which is the commercial field, namely the use of drones in goods delivery activities. Several countries in the world have made drones that can be explicitly used in this goods delivery activity and have regulated this in the national laws of their respective countries. This has encouraged ICAO as an international civil aviation organization to play a role in providing regulations related to this matter and to harmonize existing rules in several countries so that they do not violate the rules regarding aviation safety and security in general. Based on the research that has been done, the authors found that drones are not limited to the military and recreational fields. Drones have developed into a means of shipping goods in various countries. This is because drones have more points than other forms of transportation. However, in addition to some of the existing pluses, drones raise several legal problems related to the operation of drones as a means of delivering goods, which are related to aviation security and safety in general. As the high authority that regulates world civil aviation and accommodates the development of aviation technology which is increasingly rapidly expanding into commercial, ICAO has provided a regulatory model that member countries can use as a reference in drafting regulations related to this matter in their respective countries. Indonesia, as one of the ICAO member countries, already has several regulations related to the operation of drone systems through several laws and related ministerial regulations. However, Indonesia does not yet have comprehensive rules regarding drones delivering goods."

"ABSTRAKPenelitian ini merupakan studi kasus yang bertujuan menganalisis perlakuan akuntansi atas Suku Cadang rotable dan repairable pesawat di Skatek 021 TNI AU, sebagai unit akuntansi pengguna barang. Analisis dilakukan dengan membandingkan perlakuan akuntansi atas Suku Cadang rotable dan repairable berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan sebagai benchmark dengan pertimbangan kedua standar tersebut menjadikan International Accounting Standards 2 sebagai acuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku cadang rotable dan repairable pesawat di Skatek 021 TNI AU tidak tepat diperlakukan sebagai persediaan. Hasil penelitian menyarankan bahwa suku cadang rotable dan repairable pesawat dikategorikan sebagai aset tetap karena memenuhi kriteria sebagai aset tetap.

---

ABSTRACTThis research is a case study that aims to analyze accounting treatment for rotable and repairable aircraft parts at Skatek 021 in the Indonesian Air Force, as government accounting entity. The analysis is done by comparing the accounting treatment of rotable and repairable parts according to the Government Accounting Standard Statement No. 05 for Inventory with Financial Accounting Standards as benchmark with consideration of both standard using International Accounting Standards 2 as guidance. Research results show that rotable and repairable Parts at Skatek 021 aircraft in the Air Force can not be categorized as inventory. The results of the study suggest that parts rotable and repairable aircraft treated as fixed assets because they fulfilled the criteria of fixed assets.Keyword accounting parts rotable and repairable the financial accounting standards the government accounting standards. "

"Penelitian ini merupakan studi kasus yang bertujuan menganalisis perlakuan akuntansi atas Suku Cadang rotable dan repairable pesawat di Skatek 021 TNI AU, sebagai unit akuntansi pengguna barang. Analisis dilakukan dengan membandingkan perlakuan akuntansi atas Suku Cadang rotable dan repairable berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan sebagai benchmark dengan pertimbangan kedua standar tersebut menjadikan International Accounting Standards 2 sebagai acuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku cadang rotable dan repairable pesawat di Skatek 021 TNI AU tidak tepat diperlakukan sebagai persediaan. Hasil penelitian menyarankan bahwa suku cadang rotable dan repairable pesawat dikategorikan sebagai aset tetap karena memenuhi kriteria sebagai aset tetap.

---

This research is a case study that aims to analyze accounting treatment for rotable and repairable aircraft parts at Skatek 021 in the Indonesian Air Force, as government accounting entity. The analysis is done by comparing the accounting treatment of rotable and repairable parts according to the Government Accounting Standard Statement No. 05 for Inventory with Financial Accounting Standards as benchmark with consideration of both standard using International Accounting Standards 2 as guidance. Research results show that rotable and repairable Parts at Skatek 021 aircraft in the Air Force can not be categorized as inventory. The results of the study suggest that parts rotable and repairable aircraft treated as fixed assets because they fulfilled the criteria of fixed assets."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum internasional untuk keselamatan penerbangan sipil terhadap bahan dan barang berbahaya dalam pesawat udara beserta metode penerapannya dalam tingkat internasional dan nasional. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan dan buku.Kesimpulan yang diambil dari skripsi ini yaitu keselamatan bahan dan barang berbahaya di udara secara umum diatur oleh Annex 18 Konvensi Chicago 1944 yang harus ditaati oleh semua negara anggota ICAO. Dalam perkara ini, hukum yang digunakan adalah hukum nasional negara anggota ICAO, yaitu Amerika Serikat, yang telah mengadopsi ketentuan Annex 18 Konvensi Chicago ke dalam undang-undangnya, yaitu USC 49.

---

This thesis aims to learn how international law governs civil aviation safety measures on dangerous goods that are carried onboard an aircraft and its methods of implementations, both internationally and nationally. This research is conducted in normative juridical sense using secondary data, such as legislation, textbooks, and journals.

The conclusion of this thesis is that civil aviation safety on dangerous goods carried onboard aircraft is generally governed by Annex 18 Chicago Convention 1944 in which it must be complied with by all members of ICAO. According to the case of United States v. SabreTech, the governing law used in court is the national law of the respective ICAO members, which is in this case United States of America’s national law, USC 49. This certain law has previously adopted standards contained in Annex 18 Chicago Convention."

"Kualitas udara di dalam ruangan perlu diperhatikan karena banyak pekerjaan yang dilakukan di dalam ruangan dan kualitas udara yang buruk akan memicu adanya penyakit dan menurunkan kinerja pekerja. Penelitian dilakukan untuk meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan yang ditinjau berdasarkan konsentrasi bakteri dan jamur yang terdapat pada ruang uji coba. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh konsentrasi bakteri dan jamur, menganalisis air purifier dan sistem ventilasi terhadap kualitas udara, dan menganalisis korelasi antara konsentrasi bakteri dan jamur dengan suhu ruangan, kelembapan, dan intensitas cahaya di ruang uji coba. Penelitian dilakukan dengan cara mengambil sampel udara dengan metode impaction menggunakan alat EMS E6 Bioaerosol Sampler selama 3 menit di pagi hari dan siang hari pada masing-masing ruang uji coba dengan debit pompa sebesar 28,3 L/menit. Pengambilan sampel pada konsentrasi bakteri dan jamur menggunakan media pertumbuhan Tryptic Soy Agar (TSA) untuk bakteri yang diinkubasi selama 24 jam dan Potato Dextrose Agar (PDA) untuk jamur yang diinkubasi selama 48 jam. Ruang uji coba memiliki jenis ruangan yang berbeda, yaitu ruang rapat, laboratorium, dan mushola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi bakteri tertinggi yaitu ruang Mushola Dosen sebesar 1943 CFU/m3 dan terendah yaitu ruang tengah lantai 1 sebesar 71 CFU/m3. Konsentrasi jamur tertinggi yaitu ruang Mushola Dosen sebesar 883 CFU/m3 dan terendah yaitu 188 CFU/m3. Parameter pendukung lain yaitu suhu ruangan (24,3–30,5?) sudah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan Permenaker Nomor 5 Tahun 2018, terdapat beberapa ruangan yang tidak memenuhi kelembapan (54,6–82,6%) dan intensitas cahaya untuk tiap ruangan (5,3–261 Lux) telah sesuai dengan kriteria masing-masing jenis ruang kerja. Uji korelasi yang dilakukan yaitu Uji Spearman yang menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi normal. Terdapat korelasi positif antara pertumbuhan bakteri dengan suhu ruangan dan intensitas cahaya serta jamur dengan kelembapan. Korelasi negatif didapatkan pada pertumbuhan bakteri dengan kelembapan dan jamur dengan intensitas cahaya.

---

Indoor air quality needs to be taken into consideration because many tasks are performed indoors, and poor air quality can lead to illness and decrease workers' performance. The research was conducted to improve indoor air quality based on the concentration of bacteria and fungi present in the test rooms. The objectives of this study were to analyze the influence of bacteria and fungi concentrations, assess the effectiveness of air purifiers and ventilation systems on air quality, and examine the correlation between bacteria and fungi concentrations with room temperature, humidity, and light intensity in the test rooms. The research was conducted by sampling air using the impaction method with an EMS E6 Bioaerosol Sampler for 3 minutes in the morning and afternoon in each test room, with a pump flow rate of 28.3 L/minute. Bacterial and fungal samples were collected using Tryptic Soy Agar (TSA) growth medium for bacteria, which were incubated for 24 hours, and Potato Dextrose Agar (PDA) for fungi, which were incubated for 48 hours. The test rooms consisted of different types of rooms, including meeting rooms, laboratories, and prayer rooms. The results of the study showed that the highest concentration of bacteria was found in the Lecturers' Prayer Room at 1943 CFU/m3, while the lowest was in the central room on the first floor at 71 CFU/m3. The highest concentration of fungi was found in the Lecturers' Prayer Room at 883 CFU/m3, while the lowest was at 188 CFU/m3. Other supporting parameters such as room temperature (24.3–30.5°C) met the criteria set by the Ministry of Manpower Regulation No. 5 of 2018. However, some rooms did not meet the humidity requirements (54.6–82.6%), and the light intensity in each room (5.3–261 Lux) complied with the respective workspace criteria. The correlation analysis, using Spearman’s test, indicated that the data was not normally distributed. There was a positive correlation between bacterial growth with room temperature and light intensity, and between fungal growth with humidity. Negative correlations were observed between bacterial growth with humidity and fungal growth with light intensity."