Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPembiayaan Konsumen adalah salah satu lembaga pembiayaan yang telah berkembang menjadi industri pembiayaan alternatif selain Bank dan lembaga keuangan lainnya. Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen oleh kreditur dibutuhkan jaminan bahwa debitur akan melunasi hutangnya sehingga sebagai jaminan dibuatlah perjanjian penjaminan dengan menggunakan jaminan fidusia, namun perjanjian pembiayaan konsumen dengan pembebanan jaminan fidusia dalam praktiknya seringkali menimbulkan masalah antara debitur selaku konsumen dengan kreditur selaku perusahaan pembiayaan. Salah satunya yaitu kasus terkait akibat hukum keterlambatan pembuatan serta pendaftaran akta jaminan fidusia. Adapun dalam kasus ini, Perusahaan Pembiayaan selaku kreditur membuat dan mendafttarkan akta jaminan fidusia di luar jangka waktu yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Selain itu, akta jaminan fidusia tersebut oleh kreditur dibuat dan didaftarkan setelah debitur meninggal dunia. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis akibat hukum keterlambatan pembuatan serta pendaftaran akta jaminan fidusia dan menganalisis perbuatan Notaris dalam membuat dan mendaftarkan akta jaminan fidusia yang melewati batas waktu yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 ditinjau menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif atau penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder sebagai sumber utamanya. Hasil penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yaitu akibat hukum keterlambatan pembuatan dan pendaftaran akta jaminan fidusia adalah tidak dapat dilakukannya eksekusi terhadap objek pembiayaan konsumen serta tindakan Notaris dalam membuat dan mendaftarkan akta jaminan fidusia yang melewati batas waktu yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 adalah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris.

---

ABSTRACTConsumer Finance is one of the financial institutions that has evolved into an alternative financing industry other than Banks and other financial institutions. In the consumer finance agreement, it is necessary for the debtor to guarantee to the creditor that the debtor will pay the debts by using fiduciary transfer of ownership, but in the reality, the consumer finance agreement with the fiduciary transfer of ownership often lead to problems between the debtor as the consumer and the creditor as the financial company. One of them is the case that related to the law consequence of delayed deed making and registration of fiduciary transfer of ownership. In this case, the financial company, as the creditor, made and registered a fiduciary transfer of ownership that exceed the deadline stipulated by the Regulation of the Minister of Finance No.130 PMK.010 2012 about registration of Fiduciary Transfer of Ownership for the Financial Institution that do Consumer Finance for Motor Vehicles with Fiduciary Transfer of Ownership. Other than that, the fiduciary transfer of ownership was made and registered by the creditor after the debtor died. The purpose of this research is to discuss the legal consequences of delayed deed making and registration of fiduciary transfer of ownership and to analyze the acts of a Notary in making and registering fiduciary transfer of ownership that exceed the deadline stipulated by the Regulation of the Minister of Finance No.130 PMK.010 2012 to be reviewed from the Notary Law point of view. The research method that used in this thesis is normative juridical or library research using secondary data as the main source. The result of this research is to get answer from the problem that is the law consequence from the delayed making and registration of fiduciary transfer of ownership is that the confiscation of the object of the consumer finance is prohibited and the notary act in making and registering the fiduciary transfer of ownership that exceed the deadline stipulated by Regulation of the Minister of Finance No.130 PMK.010 2012 is breaking the Article 16 paragraph 1 letter a of Notary Law. "

"[Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.010/Tahun 2012 tentangpendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumenuntuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia dan diperkuat oleh PeraturanOtoritas Jasa Keuangan nomor 29/POJK.05/2014 tahun 2014 tentang penyelenggaraan usahaperusahaan pembiayaan, PT. Mutiara Finance (bukan nama sebenarnya) wajib untuk mendaftarkanakta jaminan fidusia tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal perjanjian kreditnya dan PT.Mutiara Finance telah menyesuaikan Sistem Operasional Prosedur (SOP) tentang fidusia. Namun,notaris lalai dalam memenuhi SOP tersebut walaupun sebelumnya telah diinformasikan danmenyetujui akan perubahan SOP tentang fidusia. Untuk itu, notaris melanggar pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan pasal 3 Kode Etik Notaris. Perlindungan hukum terhadappenerima fidusia dalam kasus ini lemah namun notaris dapat dikenakan sanksi karena melanggarUUJN, kode etik dan wanprestasi terhadap perjanjian. Hasil penelitian ini bersifat eksplanatorisanalitis karena penulis ingin menjelaskan objek penelitian yang lebih mendalam dari akibat hukumterhadap penerima fidusia atas keterlambatan pendaftaran akta jaminan fidusia.;Based on Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.010/Tahun 2012 aboutFiduciary Registration for Finance Company that conducted consumer financing on motor vehiclewith the imposition of fiduciary and strengthen by Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor29/POJK.05/2014 tahun 2014 about organizing finance company, PT. Mutiara Finance (not realname) is obliged to register fiduciary deed no more than 30 (thirty) days since credit agreement’sdate and PT. Mutiara Finance have conformed their System Operational Procedure (SOP) aboutfiduciary. However, the notary was negligent in fulfilling said SOP despite being informed beforeand have accepted the Fiduciary SOP conformation. Therefore, the Notary violated act 16 ofUndang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) and act 3 of Kode Etik Notaris. Legal protection forfiduciary recipient in this case is poor but notary can be punished because notary violated UUJN,kode etik and default. The result of this study will be analytical explanatory because the writerwants to describe the study object more deeply about legal consequences for fiduciary recipientsdue to late registration of fiduciary deeds, Based on Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.010/Tahun 2012 aboutFiduciary Registration for Finance Company that conducted consumer financing on motor vehiclewith the imposition of fiduciary and strengthen by Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor29/POJK.05/2014 tahun 2014 about organizing finance company, PT. Mutiara Finance (not realname) is obliged to register fiduciary deed no more than 30 (thirty) days since credit agreement’sdate and PT. Mutiara Finance have conformed their System Operational Procedure (SOP) aboutfiduciary. However, the notary was negligent in fulfilling said SOP despite being informed beforeand have accepted the Fiduciary SOP conformation. Therefore, the Notary violated act 16 ofUndang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) and act 3 of Kode Etik Notaris. Legal protection forfiduciary recipient in this case is poor but notary can be punished because notary violated UUJN,kode etik and default. The result of this study will be analytical explanatory because the writerwants to describe the study object more deeply about legal consequences for fiduciary recipientsdue to late registration of fiduciary deeds]"

"ABSTRAKTesis ini akan membahas mengenai akibat hokum serta sanksi dari keterlambatan pendaftaran Jaminan Fidusia oleh Notaris dan kedudukan Akta Jaminan Fidusi dengan penegasan kembali karena lahirnya ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang mengatur mengenai jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia. Penelitian ini adalah penelitian hokum normatif dengan sifat penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian ini adalah bahwa akibat hukum dari keterlambatan pendaftaran jaminan fidusia adalah tidak dapat didaftarkan karena pendaftaran jaminan fidusia pada saat ini menggunakan system elektronik, namun sanksi dari keterlambatan pendaftaran jaminan fidusia belum pernah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia serta peraturan pelaksanaan lainnya. Kedudukan Akta Jaminan Fidusia dengan Penegasan Kembali merupakan akta baru yang sah karena didasari oleh kuasa yang diberikan dalam Akta Jaminan Fidusia yang sebelumnya.

---

ABSTRACT

This tesis will discuss the legal concequences and sanctions of lateness in the registration of fiduciary assignment by a Notary and Position of Fiduciary Assignment With the Reaffirmation since the birth of the provisions of Article 4 Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 21 2015 about Registration of the Fiduciary Assignment Procedures and Fees Making a Fiduciary Assignment Deed governing period registration of the fiduciary assignement. This research is a normative legal research with the nature of explanatory research. The result of this study is the legal concequences of the lateness in the registration of fiduciary assignment is not able to be registered because the fiduciary assignment registration at this time using the electronic system, but the sanctions from the lateness in the registration of fiduciary assignment has never been regulated in law of the fiduciary assignment as well as other implementation regulations. The position of the fiduciary assignment deed with the reaffirmation of the new certificate is legitimate because it is based on the authority given in the fiduciary assignment deed previously."

"Latar belakang dari penelitian ini adalah Perusahaan Pembiayaan didirikan secara khusus untuk melakukan kegiatan yang salah satunya yaitu pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen sebenarnya bertujuan untuk membiayai barang yang telah dipilih oleh konsumen kepada pihak penjual tetapi dalam kasus yang penulis anglat Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dibuat antara PT Y dengan Nyonya X tidak sesuai dengan tujuannya melainkan terdapatnya unsur pinjam meminjam. Rumusan masalah dalam penelitian ini terbagi menjadi dua pertama bagaimanakah akibat hukum perjanjian pembiayaan konsumen dan pemberian jaminan fidusia yang mengandung unsur pinjam meminjam? Yang kedua bagaimana kesesuaian antara penerapan hukum yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 105/PDT.G/BPSK/2012/PN.Ska dengan ketentuan yang berlaku?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, baik bahan hukum primer sekunder dan tersier, data akan dikelola secara kualitatif hasilnya berupa deskriptif analitis. Dari hasil penelitian diperoleh yaitu akibat hukum perjanjian pembiayaan konsumen dan pemberian jaminan fidusia yang mengandung unsur pinjam meminjam batal demi hukum dan penerapan hukum yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 105/PDT.G/BPSK/2012/PN. SKA tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh karena dalam pertimbangan hakim menggunakan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tetapi dalam hukum menganut asas hukum salah satunya Lex Specialis Derogate Lex Generalis sehingga sebaiknya hakim menggunakan dasar hukum PMK Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

---

The background of this research is the Finance Company was establishe specifically to engage in activities that one of them is consumer finance. Pembiayaan Actually intended to finance consumer goods that have been chosen by the consumer to the seller, but in the case of the author anglat Consumer Financing Agreement made between PT Y with Mrs. X is not fit for purpose, but the presence of elements of lending and borrowing. The problem of this research is divided into two first how the legal consequences of consumer financing agreement and the provision of fiduciary containing elements of borrowing? The second how the correspondence between the application of the law that has been done by the judges in Surakarta District Court No. 105 / PDT.G / BPSK / 2012 / PN.Ska with applicable regulations? This research is a normative juridical law using secondary data, both primary legal materials secondary and tertiary, the data will be managed in a qualitative result is a descriptive analysis.

The result showed that the legal consequences of consumer financing agreement and the provision of fiduciary containing elements of borrowing null and void and the application of the law that has been done by the judges in Surakarta District Court No. 105 / PDT.G / BPSK / 2012 / PN. SKA is not in accordance with the applicable provisions because of the consideration of the judges use the legal basis of Presidential Decree No. 9 of 2009, but in law the principles of the law of one of Lex Specialis derogate Lex Generalis that judges should use the legal basis PMK No. 84 / PMK.012 / 2006 Financing Company."

"Tesis ini membahas banyaknya perjanjian kredit yang bermasalah antara bank dengan nasabah yang menggunakan fidusia sebagai jaminannya. Jaminan fidusia harus dibuat dengan akta jaminan fidusia oleh Notaris agar mempunyai kepastian hukum. Akan tetapi, permasalahan sering timbul karena objek jaminan fidusia yang didaftarkan telah beralih, hilang, atau diperjualbelikan oleh debitur tanpa sepengetahuan kreditur sehingga mempersulit proses eksekusinya. Penelitian ini menganalisis kekuatan akta jaminan fidusia dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris serta memberikan penjelasan mengenai penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak ketika terjadi permasalahan proses eksekusi pada objek jaminan fidusia antara Perseroan Terbatas X dan Bank X di Kota Bekasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang bersifat deskriptif-analitis. Selain itu, data didukung dengan wawancara. Hasil penelitian adalah penyelesaian eksekusi dalam kasus tersebut dapat dilaksanakan melalui metode parate eksekusi. Selain itu, debitur diwajibkan untuk mengganti objek jaminan fidusia yang sama nilainya dengan yang telah diperjualbelikan olehnya.

---

This thesis discusses the number of problematic credit agreements between banks and customers in which they are using fiduciary as a collateral. Fiduciary guarantee must be made by fiduciary guarantee deed by Notary in order to have legal certainty. However, problems often arise because the registered fiduciary security object has been switched, lost, or traded by the debtor without the knowledge of the creditor making it difficult to execute. This research aims to analyze the strength of the fiduciary guarantee deed in the credit agreement made by the Notary and provide an explanation of the settlement made by the parties when the execution process occurs on the object of fiduciary guarantee between PT X and Bank X in Bekasi City. The research method that being used is normative juridis with analytical-descriptive for the research tipology. Furthermore, interview is taken place for the better result data. The result of this research is that the completion of execution in this case can be executed through the execution parate method. In addition, the debtor is required to substitute a fiduciary guarantee object of the same value as it has been traded by debtor."

"Perkembangan dunia investasi di Indonesia, khususnya di bidang jasa penunjang minyak dan gas bumi semakin meningkat. Untuk menjalankan usaha di bidang minyak dan gas bumi ini diperlukan modal yang tidak sedikit. Dalam prakteknya untuk mendapatkan modal tersebut perusahaan membutuhkan pembiayaan. Pembiayaan tersebut antara lain diperoleh melalui kredit. Kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit memerlukan jaminan, karena pemberian kredit dapat menimbulkan permasalahan bagi kreditor, jika pengembalian pinjaman dari debitor tidak sesuai dengan perjanjian kredit. Dalam praktek pemberian kredit tersebut, hak jaminan kebendaan yang menjadi dasar pengikatan jaminan antara kreditor dengan debitor adalah dengan mengikat klaim asuransi sebagai jaminan dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF) serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: C.HT.01.10-22 Tahun 2005 Tentang Standardisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia. Adapun penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang ditambahkan dengan wawancara yang dilakukan oleh pihak terkait dengan masalah pendaftaran fidusia. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa klaim asuransi sebagai objek jaminan fidusia memiliki kelemahan disebabkan oleh karakternya sebagai benda dan ketidakjelasan UUJF. Keadaan ini menurut penulis tidak cukup melindungi kepentingan kreditor. Untuk itu diperlukan upaya membangun konstruksi hukum pengembangan klaim asuransi sebagai benda guna melindungi kreditor jika kredit macet. Dalam praktek peranan notaris dalam memahami dan memberikan perlindungan yang seimbang kepada kedua belah pihak dapat pula memberikan perlindungan kepada kreditor sebagai pemegang jaminan fidusia atas klaim asuransi.

---

The dynamic development in the realm of investment in Indonesia, especially in the company of oil and gas support happen to keep increasing. A big amount of capital is required to ran a business in oil and gas industry. For this purpose, companies need financing, one way of which is through credit facility. The need for credit facility as well as its facilities needs a guarantee, particularly in the side of the creditor, in order to avoid any risk of loosing the investment profit expected in case the debtor doesn't comply with the agreement made before. Regarded from the law point of view, security on the credit guarantee is considered as a preventive act in lending a credit.

In this credit facility, the insurance claims is used as the property guarantee right used as the basis of guarantee credit bond between creditor and debtor is based on Law No. 42 Year 1999 on Fiduciary Guarantee (UUJF) and Circular of the Directorate General of Legal and General Affairs No. C.HT.01.10-22 Year 2005 on Standardization of the Fiduciary Registration Procedure. This research is conducted by applying the literature research method and supported by in depth interview with the party concerned on the fiduciary registration matter.

From such literature research, it may be concluded that the insurance claims as a property has some disadvantages caused by its characteristic as a property and by the unclear of UUJF. This condition is not protective enough for creditors concerns. Therefore, efforts to develop a law construction for insurance claims development as a property in order to protect creditor when the debt is unperformed are important to make. Public notary roles in understanding and giving balanced protection to both parties can also give protection to the creditor as the holder of fiduciary transfer on insurance claims."

"Skripsi ini membahas akuntabilitas system elektronik dari penyelenggaraan Pendaftaran Jaminan Fidusia Online. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM selaku penyelenggara system elektronik pendaftaran jaminan Fidusia Online. Skripsi ini mengambil lokasi penelitian di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Permasalahannya bagaimana ketentuan hukum pasal 5 dan pasal 12 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada Notaris dan AHU dalam memberikan Pelayanan Publik (layanan administratif) untuk urusan Fidusia baik secara off-line maupun secara On-line, bagaimana Bagaimanakah akuntabilitas penyelenggaraan sistem elektronik untuk pendaftaran Fidusia secara online telah sesuai dengan kaedah hukum peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan Fidusia Online masih memilki kekurangan yang harus dipenuhi.

---

This thesis discusses the implementation of the accountability system of electronic registration Fiduciary Online. However, in practice there are still many shortcomings to be rectified by the Directorate General of Legal Administration Ministry of Justice and Human Rights as providers of electronic registration system guarantees Fiduciary Online. This thesis research took place in the Directorate General of General Law Administration of the Ministry of Justice and Human Rights. The problem is how the legal provisions of Article 5 and Article 12 of Law No. 42 Year 1999 regarding the giving Fiduciary responsibility and obligation to the Notary and AHU in providing public services (administrative services) for fiduciary matters either off-line or by On-line, how accountability of how the electronic system for online registration Fiduciary compliance with laws legislation related. The author uses the method of normative research, using secondary data. This study concluded that in the implementation of the guarantee registration Fiduciary Online still have the shortcomings that must be met."

"Seiring dengan berjalanya waktu dan semakin pesatnya perkembangan perjanjian jaminan fidusia, dimana salah satu akad yang paling banyak digunakan dalam lembaga pembiayaan yang berbasis syariah adalah akad Murabahah yang merupakan salah satu produk lembaga pembiayaan yang konsepnya sama dengan jual beli pada umumnya. Namun dalam perjalanannya, eksekusi jaminan fidusia dalam akad murabahah terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan penerima fidusia atau kreditur dalam menuntut prestasinya. Pelanggaran tersebut antara lain penarikan objek jaminan fidusia secara semena ndash;mena tanpa memperhatikan hak ndash;hak yang dimiliki debitur sebagai konsumen lembaga pembiayaan dan sebagai pihak dalam perjanjian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Selain itu dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini membahas mengenai analisis Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 23/Pdt.Sus- BPSK/2015/ PN Kis dikaitkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Dalam kaitannya dengan analisis Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 23/Pdt.Sus- BPSK/2015/ PN Kis, putusan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia karena pembuatan akta jaminan fidusia melebihi 30 hari kalender terhitung sejak tanggal Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Disamping itu perjanjian murabahah yang dilakukan antara konsumen dan lembaga pembiayaan tidak sah karena terdapat unsur ketidakjelasan. Hal lainnya tidak bisa dilaksanakan eksekusi jaminan fidusia karena konsumen telah membayar 11 angsuran dari total 12 angsuran sehingga sebagian besar objek jaminan sudah menjadi milik debitur. Selain itu dalam proses eksekusi jaminan fidusia lembaga pembiayaan menggunakan eksternal collector yang bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia yang harus menyertakan polisi dalam proses eksekusi jaminan fidusia agar dalam proses eksekusi sesuai dengan undang-undang dan tidak terjadi kekerasan. Kata Kunci: Jaminan Fidusia, akad Murabahah, perlindungan hukum

---

As time passes and the rapid development of fiduciary agreements, where one of the most widely used contracts in sharia based financing institutions is the Murabahah contract which is one of the financing institution products whose concept is the same as the sale and purchase in general. The Warranty except in its journey, execution of fiduciary guarantee in murabahah contract have many violations committed by fiduciary or creditor recipient in demanding of achievement. For instance, the violations which include fiduciary object withdrawal regardless of the rights debtor as a consumer of the financing institution and as a party to the agreement. This research is a juridical normative research with analytical descriptive research typology. Also, in this study, the author uses qualitative analysis methods. The results of this study discussed the analysis of Decision of the District Court of the Range Number 23 Pdt.Sus BPSK 2015 PN Kis associated with Law no. 8 of 1999 on Consumer Protection, No Chief of Police Regulation no. 8 the Year 2011 concerning the Security of Fiduciary Guarantee Execution and Government Regulation no. 21 in 2015 Regarding the Procedures for Registration of Fiduciary Guaranty and the Cost of Making Fiduciary Collateral Deed. In relation to the analysis of the Decision of the District Court of the Range Number 23 Pdt. Sus BPSK 2015 PN Kis, the decision is appropriate and in accordance with the provisions of Government Regulation Number 21 of 2015 Regarding Fiduciary Guarantee Registration Procedure and Fiduciary Guarantee Deed Making Cost fiduciary guarantee certificate exceeds 30 calendar days as of the date of the Consumer Financing Agreement. Moreover, the murabahah agreement between the consumer and the financing institution is not valid because there is an element of uncertainty. Among other thing cannot be executed by fiduciary guarantee execution because the consumer has paid 11 instalments of a total 12 instalments so that most of the collateral object has become the property of the debtor. In addition, in the process of execution of fiduciary collateral, the financial institution uses an external collector which is contradictory to the Chief of Police Regulation Number 8 the Year 2011 concerning Security of Fiduciary Guarantee Execution that must include the police in the fiduciary guarantee execution process. The purpose of police involvement in the execution process is the execution of fiduciary guarantee in accordance with the law and without violence. Key Words Fiduciary Warrant, Murabahah contract, legal protection. "

"Skripsi ini menganalisis Putusan Nomor 07/RV/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. 847K/Pdt.Sus/2012, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Putusan ini mengenai tumpang tindih jaminan fidusia atas 2 (dua) buah mesin yaitu mesin DMF Sus Tank tahun 2003 dan Mesin Dry Process Synthetic tahun 1997, yang dimiliki oleh PT. Samwoo Indonesia sebagai debitor pailit. Tumpang tindih diketahui oleh kurator pada saat proses verifikasi aset. Masing-masing mesin memiliki alur cerita yang berbeda. Pada Mesin DMF Sus Tank tahun 2003, terjadi pembebanan fidusia ulang terhadap mesin tersebut. Oleh sebab itu, maka timbul permasalahan mengenai status kepemilikan objek jaminan fidusia, siapa pihak yang berwenang untuk mengeksekusi 2 (dua) buah mesin di atas, dan siapa pihak yang berhak didahulukan. Untuk menentukan hal tersebut, dapat merujuk kepada Pasal 17 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Jaminan Fidusia. Namun, ternyata 2 (dua) pasal ini saling bertentangan dalam menentukan boleh tidaknya fidusia ulang. Sedangkan pada Mesin Dry Process Synthetic tahun 1997, terjadi pengalihan objek jaminan fidusia ke kreditor baru tanpa dilakukan pendaftaran. Sebagaimana diketahui bahwa pendaftaran fidusia menjadi salah satu faktor penentu status hak kepemilikan, kewenangan eksekusi, dan hak didahulukan.

---

This thesis is analyzing judicial decision number 07/RV/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. 847 K/Pdt.Sus/2012, by using normative judicial research and qualitative analysis. In this judicial decision, the curator found double fiduciary on 2 (two) machine owned by PT. Samwoo Indonesia as a bankrupt debtor. An overlap is known by the curator at the verification asset process. The machines DMF Sus Tank year 2003 and Dry Process Synthetic year 1997. Each machine has a different storyline. First, there is a double fiduciary on DMF Sus Tank year 2003. Therefore, it has raised the question of the ownership status, also who has the rights to execute the machine, and who has the preference rights. To determine that, we can refer to Article 17 and Article 28 of Law No. 42 of 1999 Fiduciary. However, it turns out that 2 (two) of this article may contradict each other. Further more, Dry Process Synthetic year 1997 is transferred to a new creditor without any registration. As we know, fiduciary recipient who have registered will acquire benefits such as the executorial power if the debtor is default and will also make them as preferred creditors, while fiduciary recipient who have not registered serve as concurrent creditors"

"Jaminan Fidusia lebih dikenal sebagai lembaga jaminan untuk benda bergerak meskipun sebenarnya Jaminan Fidusia dapat pula dibebankan terhadap benda tidak bergerak. Salah satu benda tidak bergerak yang dapat dibebani dengan jaminan fidusia adalah bangunan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak mengatur dengan jelas mengenai bangunan yang dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai Jaminan Fidusia atas bangunan, terutama yang berdiri diatas tanah Right of Ownership. Permasalahan yang akan diteliti adalah bangunan milik pemilik tanah diatas tanah Right of Ownership sebagai obyek Jaminan Fidusia, kedudukan kreditur pemegang Jaminan Fidusia atas bangunan tersebut dan kedudukan kreditur pemegang Mortgage atas tanah Right of Ownership berikut bangunan diatasnya dimana bangunan tersebut kemudian juga dibebani Jaminan Fidusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif. Bangunan milik pemilik tanah diatas tanah Right of Ownership bukan merupakan obyek Jaminan Fidusia melainkan obyek Mortgage. Kedudukan kreditur pemegang Jaminan Fidusia atas bangunan tersebut adalah kreditur konkuren karena jaminan fidusianya tidak lahir disebabkan batal demi hukumnya akta jaminan fidusianya karena obyek yang dibebani bukan merupakan obyek jaminan fidusia, sedangkan kedudukan kreditur pemegang Mortgage atas tanah Right of Ownership berikut bangunan diatasnya dimana bangunan tersebut kemudian juga dibebani Jaminan Fidusia adalah sebagai kreditur preferen karena Mortgagenya telah lahir dan dalam jaminan kebendaan kreditur yang terlebih dahulu memiliki kedudukan lebih tinggi.

---

Fiduciary Guanrantee better known as a collateral for moving objects even though Fiduciary Guanrantee may also be a collateral for the immovable. One of immovable objects which can be secured by Fiduciary Guanrantee is a building. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 does not regulate clearly about a building that can be an object of Fiduciary Guarantee. It makes legal uncertainty about a collateral for building especially that building which on a Right of Ownership land. Issues that will be researched are landlord’s building on Right of Ownership land as Fiduciary Guanrantee object, the position of Fiduciary Guanrantee creditor of that building, and the position of Mortgage creditor of Right of Ownership land and the following building on which that bulding afterward secured by Fiduciary Guanrantee.

This research is normative legal research with descriptive analytical. The data that used in this research is secondary data which collected through library research and data from this research were analyzed qualitatively. Landlord’s building on Right of Ownership land is not an object of Fiduciary Guanrantee but an object of Mortgage. The position of Fiduciary Guanrantee creditor is a concurrent creditor because the Fiduciary Guanrantee is not existence caused the deed of Fiduciary Guanrantee is null and void because the object is not an object of Fiduciary Guanrantee. The position of Mortgage creditor of Right of Ownership land and the following building on which that bulding afterward secured by Fiduciary Guanrantee is a preference creditor because that Mortgage is exist and in collateral material first creditor has a higher position."