Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang tanggung jawab Notaris terhadap Akta Wasiat dan Surat Keterangan Hak Waris yang dibuatnya dalam perkawinan campur. Dimana terdapat gugatan pembatalan yang diajukan oleh salah satu ahli waris yang merasa dirugikan atas dibuatnya Akta Wasiat dan Surat Keterangan Hak Waris tersebut. Dalam kasus ini, yang menjadi dasar dibatalkannya Akta Wasiat dan Surat Keterangan Hak Waris adalah adanya itikad tidak baik yang dilakukan oleh para ahli waris. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaturan pembuatan Akta Wasiat dan Surat Keterangan Hak Waris dalam perkawinan campur? dan Bagaimana pembagian waris dalam perkawinan campur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? serta Bagaimana analisis hukum terhadap putusan Majelis Hakim atas pembatalan Akta Wasiat dan Surat Keterangan Hak Waris? Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan metode yuridis normatif dan pendekatan kasus case approach . Hasil penelitian ini adalah: pengaturan pembuatan Akta Wasiat dan Surat Keterangan Hak Waris dalam perkawinan campur, yaitu wajib memperhatikan status kewarganegaraan para ahli waris dan status hak atas benda dari harta peninggalan pewaris yang akan diwariskan. Adanya prinsip domisili untuk benda bergerak dan adanya prinsip lex rei sitaeuntuk benda tidak bergerak. Kemudian, apabila harta peninggalan merupakan benda tidak bergerak yang berada di Indonesia, maka berlakulah Asas Nasionalitas. Dalam perkawinan campur pembagian waris harus mempertimbangkan ada tidaknya perjanjian kawin dan bagaimana kedudukan si penerima warisan yang berkewarganegaraan asing. Selanjutnya, Majelis Hakim telah tepat untuk membatalkan Akta Wasiat dan Surat Keterangan Hak Waris oleh karena adanya itikad tidak baik dari para ahli waris.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the responsibility of Notary to Deed of Will and Certificate of Right of Inheritance which he made in mixed marriage. If there is a claim of cancellation submitted by one of the heirs who finds harmed on the issuance of the Deed and the Certificate of Right of Inheritance. In this case, the basis of the issuance of the Deeds and Certificate of Inheritance Rights is a provision of bad faith committed by the heirs. The main issues in this research are How is the determination of the making of Deed and Certificate of Inheritance Rights in mixed marriage and How does the division of inheritance in marriage interfere with the Civil Code How to enact a law against the decision of the Panel of Judges on the cancellation of the Deed and the Inheritance Statement This research is descriptive analytical, with normative juridical method and case approach. The results of this research are the determination of the making of the Deed of Will and the Certificate of Rights of Inheritance in intermarriage, which is obliged to pay attention to the citizenship status of the heirs and the right status of the property of the inheritance of the inheritance to be inherited. The basic principles for moving objects and lex rei sitaeprinciples for immovable objects. Then, if the heritage property is an immovable object residing in Indonesia, then the Nationality Principle has to be applied. In mixed marriages the division of inheritance shall consider whether there is a marriage agreement and the position of the recipient of the inheritance of a foreign national. Furthermore, the Panel of Judges has been right to annul the Deed and Certificate of Inheritance Rights due to the bad faith of the heirs."

"Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 247/PID/2015/PT.DKI menyatakan bahwa notaris BS sebagai terdakwa, dimana notaris tersebut dalam putusan ini terbukti memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik yang dibuatnya. Sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan untuk mengemban sebagian tugas negara. Notaris yang memangku dan menjalankan jabatan notaris antara lain wajib: memiliki moral, akhlak dan kepribadian yang baik, bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan isi sumpah jabatan notaris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif adalah Pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di masyarakat. Yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang ada di lapangan. Dari hasil penelitian masalah ada tiga hal pokok yang dapat disimpulkan. Pertama, peran notaris dalam pembuatan akta yang sesuai dengan keterangan para penghadap yang tidak melanggar hukum dengan memenuhi segala ketentuan yang berlaku dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Kedua, Tanggung jawab notaris dalam menjalankan profesinya harus memenuhi kualitas diukur dan dilihat dari cara notaris melayani klientnya, integritas diukur dan dilihat dari ketidak berpihakan, adil dan kepercayaan dalam melayani klient, dan moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari kepribadian luhur dari notaris. Ketiga, akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh notaris BS adalah akta tersebut dibatalkan oleh hakim, karena di dalam aktanya terdapat unsur tindak pidana dengan memasukan keterangan palsu kedalam aktanya.

---

In the decision of of the High Court of Special Region of Capital Jakarta Number 247/PID/2015/PT.DKI declares that notaries as the defendant, where BS notary in this decision are prove given false information in the authentic deed whose they made. As the public official whose given the trust to bearing some of country tasks. Notary who holds and runs should have morals, and good personalities, honest, indipendent, impartiality, and have resposibility according to legislation and content of notary oath. Method used in this study was normative juridicial, which is approach from the point of rules and implementation of rules that applies on society. Done by researching the secondary data first, then continued by doing reasearch of primer data on field.

The result of problem research there are 3 main things that can be concluded. First, notaries role on creating the deed which consistent with statements of clients of non-offenders and comply all the applicable terms in UUJN and code of ethics of notaries. Second, notaries responsibility in running its profession have to comply the qualities which could be measure and seen by the way of notary serves its clients, the integrity could be measure and seen from the impartiality, fair, and trustworthy from serving clients, and morality is power that leads and underlies the noble personality of notaries. Third, the consequences of law to deed whose created by BS notary was a deed annulled by the judge, because in the deed there were element of crimes by putting the false information to the deed."

"ABSTRAKSurat keterangan waris merupakan alas hak dalam proses peralihan harta peninggalan. Di Indonesia belum ada aturan hukum yang menjelaskan mengenai bentuk serta substansi yang harus tercantum di dalam pembuatan surat keterangan waris. Notaris sebagai salah satu pihak yang berwenang dalam pembuatan surat keterangan waris hanya pada golongan penduduk keturunan Tionghoa. Permasalahan tesis ini adalah dasar hukum dan kewenangan Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris dan tanggung jawab Notaris terhadap surat keterangan waris yang di dasarkan pada keterangan hukum yang tidak benar palsu studi kasus putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 178/PID/2017/PT.DKI .Dalam hal ini prinsip kehati-hatian dalam jabatan menjadi dasar yang harus dilaksanakan oleh Notaris. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Permasalahan kasus ini adalah akibat dari kelalaian Notaris SSA dalam membuat Surat Keterangan Waris yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga dapat dikenakan sanksi pidana, perdata, dan administratif. Pembuatan surat keterangan waris sebaiknya dilaksanakan dalam 4 empat tahapan yakni permohonan, pemeriksaan surat wasiat, Akta pernyataan dan terakhir pembuatan surat keterangan waris.Kata Kunci : Keterangan Palsu, Tanggung Jawab Notaris, Surat Keterangan Waris.

---

ABSTRACT Certificate of Inheritance is the legal basis in the process of an inheritance succession. Indonesian law has yet to provide regulations in regards to the form and substance neccessary in the enactment of Certificate of Inheritance. Notary, as one of the authorities in the enactment of Certificate of Inheritance, is only for Chinese Descendant. The issue in this thesis concerns the legal basis and authority of a Notary in the making of such certificate based on false statements Case study of DKI Jakarta High Court Verdict Number 178 PID 2017 PT.DKI . In this case the principle of prudence in acting out its position becomes the basis that must be implemented by Notary. This thesis is using the research methodology of Juridical Normative by researching library materials or secondary data. The issue of this case is the result of the negligence of the Notary SSA in the enactment of the Certificate of Inheritance that is not in accordance with the procedure, therefore the Notary may be subject to criminal, civil and administrative sanctions. The enactment of the Certificate of Inheritance should be conducted in 4 four stages of the application, examination of wills, deed of statement and the enactment of Certificate of Inheritance as its last step "

"Hubungan manusia sebagai makhluk sosial menciptakan kebutuhan akan alat bukti untuk menunjuk suatu hak atau suatu peristiwa. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dengan kewenangan yang diberikan oleh Negara melalui undang-undang adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya. Dalam praktik, Notaris dapat merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai perpanjangan tangan dari Badan Pertanahan Nasional untuk membuat akta-akta otentik mengenai hak atas tanah. Notaris/PPAT mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk Akta atau tidak, salah satunya dengan melakukan pengenalan terhadap penghadap yang hadir di hadapan Notaris/PPAT. Akan tetapi pada praktiknya, meskipun pengenalan wajib dilakukan, terdapat banyak permasalahan hukum akta Notaris/PPAT yang disebabkan adanya identitas, dokumen, surat atau keterangan palsu yang kemudian menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Hal tersebut seperti yang terjadi pada kasus pemalsuan identitas dan tanda tangan dalam pembuatan Akta Jual Beli di Jakarta Selatan dengan menghadirkan orang lain yang seolah-olah adalah pihak dan memberi persetujuan, sebagaimana dimuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10/PID/2018/PT.DKI. Permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis adalah mengenai penerapan prinsip kehati-hatian Notaris/PPAT dalam pembuatan dan penandatanganan Akta, akibat hukum terhadap Akta yang mengandung pemalsuan tanda tangan dan identitas penghadap, perlindungan bagi pihak yang dirugikan, dan akibat hukum pelaksanaan Perjanjian Kredit yang didasarkan pada Akta Jual Beli yang mengandung pemalsuan. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang berbasis atau mengacu kepada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dipaparkan secara deskriptif analitis yaitu menjabarkan dan menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa yang kemudian dianalisis untuk dapat ditarik kesimpulan dan memberikan pemahaman dari permasalahan yang ada.

---

Human relations as social beings create the need for evidence to designate a right or an event. The position of a Notary as a public official with the authority granted by the State through a law to meet the needs of the community for authentic evidence that has the impeccable strength of evidence of what is contained in it. In practice, a Notary can hold a position as an Land Titles Registrar (PPAT) as an extension of the National Land Agency to make authentic deeds regarding land rights. Notary/PPAT has a role to determine whether an action could be stated in the form of a Deed or not, one of which is by introducing an observer who is present before a Notary/PPAT. However in practice, there are many legal issues of Notary/PPAT deeds due to false identities, documents, letters or statements which then cause harm to other parties. This is what happened in the case of identity and signature counterfeiting in making the Sale and Purchase Act in South Jakarta by presenting false figure who acted to be one of the parties, as stated in the Verdict of the Jakarta Capital City High Court Number: 10/PID/2018/PT.DKI. The problems that will be examined and analyzed are regarding the application of the Notary/PPAT prudential principles in the making and signing of Deeds, legal consequences of Deeds containing forgery of signatures and identity of the parties, protection of the injured party, and the legal consequences of implementing the Credit Agreement based on Buy and Sell Deed containing forgery. This research uses juridical-normative research, namely legal research based on or referring to legal norms or norms contained in the laws and regulations. The results of the study are presented in descriptive analytical terms that describe a situation or event to be analyzed to be able to draw conclusions and provide understanding of existing problems."

"Tesis ini membahas mengenai keabsahan perjanjian perkawinan dibawah tangan yang disahkan oleh notaris terhadap pihak ketiga dan harta perkawinan dalam perkawinan campuran dengan Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta Nomor 477/PDT/2019/PT.DKI. Putusan tersebut menyatakan bahwa pengesahan perjanjian perkawinan tidak berlaku terhadap pihak ketiga dan harus dikesampingkan, oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas dalam tesis ini mengenai akibat hukum terhadap pihak ketiga yang tersangkut serta mengenai keabsahan dari harta perkawinan yang diperoleh selama perkawinan tersebut. Untuk menjawab pemasalahan tersebut digunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Adapun analisis data dilakukan dengan pendekatan undang-undang (statute apprach) dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian ini perjanjian perkawinan dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak sah dan mengikat para pihak dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang memperbolehkan dibuatnya dalam bentuk dibawah tangan dan ketentuan diadakan setelah perkawinan dapat dibenarkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tertanggal 27 Oktober 2016, perjanjian perkawinan tidak dimaknai sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (prenuptial agreement) tetapi juga dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung (postnuptial agreement). Oleh karena Para Pihak yang ternyata sudah bercerai, maka akta pengesahan perjanjian kawin dibawah tangan yang disahkan Notaris (akta authentik) menjadi “tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan”. Adapun Perjanjian Kawin dibawah tangan tersebut tidak didaftarkan ke Pegawai Pencatat Perkawinan sehingga hanya berlaku secara intern (suami-istri) dan selama belum didaftarkan terhadap pihak ketiga beranggapan perkawinan itu masih sah dengan kebersamaan harta perkawinan. Adanya kebersamaan harta dalam perkawinan campuran, WNI yang menikah dengan WNA tidak diperbolehkan memiliki Hak Milik atas tanah berdasar ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

---

This thesis discusess about the legal validity of a prenuptial agreement under-hand which was ratified by a Notary to a third party and marital asset in intermarriage based on DKI Jakarta High Court Judgement case number 477/PDT/2019/PT.DKI. The decided that the legalization of the marriage agreement does not apply toward a third party and must be ruled out, therefore the autor is interested in discuss the legal consequences of the third party involved and the validity of the marital asset that is obtained during the marriage. To solve these problems, a normative juridical method with a typology of descriptive analytical was used. The data analysis was carried out using a statute approach and a case approach. Based on the result of this research show that an under-hand marriage agreement made by legitimate parties and binds the parties with the condition of section 29 subsection (1) of the Marriage Law, which allows it to be made under hand and provisions to be held after marriage can be justified based on the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XII / 2015 dated 27 October 2016, where the marriage agreement is not interpreted as an agreement made before marriage (prenuptial agreement) but can also be made after the marriage takes place (postnuptial agreement). Because the parties are already divorced, the deed of ratification of the marriage agreement under-hand of a Notary (authentic deed) become “.. doesn’t have the value of evidentiary and must be ruled out”. The marriage agreement under-hand is considered not validated by a marriage registrar or a notary that is only valid internally (husband-wife) and as long as it has not been registered with a third party it is consider that the marriage is still valid with togetherness of marital assets. The existence of togetherness of assets in intermarriages means that Indonesian citizens who are married to foreigners are not allowed to have ownership rights to land based on the provisions of the Basic Agrarian Law (UUPA)."

"Penelitian ini menganalisis aturan mengenai pembuatan akta keterangan hak mewaris yang dibuat oleh Notaris dalam kasus perkawinan kedua dimana terdapat kesalahan dalam penerapan hukum harta peninggalan pewaris yang tidak menerapkan ketentuan Pasal 180 KUHPerdata. Sengketa yang terjadi diantara para ahli waris menyebabkan harta peninggalan sebagai suatu boedel waris belum terbagi. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal atau penelitian hukum kepustakaan dengan bentuk penelitian preskriptif dengan memberi saran untuk mengatasi permasalahan yang dibahas berupa adanya contoh pembuatan akta keterangan hak mewaris dengan pembagian yang benar sesuai dengan ketentuan kitab undang-undang hukum perdata untuk pewarisan perkawinan kedua. Analisa yang penulis dapatkan bahwa terdapat akibat hukum terhadap pembuatan akta keterangan hak mewaris yang salah menerapkan pembagian harta perkawinan dan harta peninggalan pewaris dalam perkawinan kedua sehingga menyebabkan kerugian bagi ahli waris lainnya. Bahwa akta keterangan hak mewaris merupakan opini hukum dari Notaris yang didasarkan pada fakta-fakta hukum aktual, sebagai bukti autentik yang memiliki kekuatan mengikat berkaitan dengan pembagian warisan dan hanya bisa dibatalkan oleh hakim. Sehingga Notaris, selaku pembuat akta keterangan hak mewaris diwajibkan untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan diperlukan pemahaman serta wawasan yang luas mengenai prosedur pembuatan dan isi akta keterangan hak mewaris.

---

This study analyzes the rules regarding the making of a deed of inheritance rights made by a Notary in the case of a second marriage where there is a wrongly applied inheritance law of the heir who does not adjust article 180 of the Indonesian civil code. This thesis was made because of the conflict occurred among the heirs, which cause the inheritance not to be divided. The research methods used in the writing of this thesis are doctrinal research or library research with a form of the prescriptive method by providing suggestions to solve a problem, in the form of an example of making a deed of inheritance rights with the correct distribution by the provisions of the civil law code for the inheritance of second marriages. The results obtained from this research are the legal consequences for making a certificate of inheritance rights that wrongly applied the distribution of marital assets and inheritance of heirs in second marriages, leading to losses to other heirs. The deed of inheritance rights contains a legal opinion from a Notary based on the actual legal fact, as authentic proof that has binding force related to the distribution of inheritance and can only be canceled out by the judge. So the Notary, as the maker of the deed of inheritance rights is required to adjust the precautionary principle and requires a broad understanding and insight regarding the making and contents of the deed of information on inheritance rights procedures."

"Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta yang sama bunyinya dengan asli akta atau minuta akta. Apabila dalam minuta akta terdapat cacat hukum, maka begitu juga dengan salinan aktanya. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan akta yang dibuat oleh notaris tanpa adanya bukti kepemilikan tanah, dan tanggung jawab notaris terhadap akibat dari perbuatannya tersebut. Permasalahan itu terjadi karena dalam kasus putusan Nomor 07/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017, bukti kepemilikan atas tanah kavling berupa Surat Occupatie Vergunning yang menjadi objek dalam akta tidak ada, namun pembuatan akta tetap dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan jenis data yang digunakan berasal dari data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tipologi penelitian ini dari sudut sifatnya termasuk penelitian deskriptif analitis, dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi dokumen. Serta metode analisis data yang digunakan adalah analitis kualitatif. Hasil penelitian tesis ini adalah akta yang dibuat tanpa adanya bukti kepemilikan tanah akan menimbulkan konsekuensi hukum yaitu akta batal demi hukum. Dan atas perbuatan tersebut, notaris dapat dikenakan sanksi perdata yaitu penggantian biaya, ganti rugi dan bunga apabila pihak yang menderita kerugian menuntut notaris. Selain itu, notaris juga dapat dikenakan sanksi administratif menurut undang-undang jabatan notaris dan kode etik notaris.

---

A copy of the deed is a word for word copy of all deeds that are the same as the original deed or minuta deed. If there is a legal defect in the minuta deed, so is the copy of the deed. The main problem in this thesis is about the validity of the copy of the deed made by the notary without any evidence of land ownership, and the notary's responsibility for the consequences of his actions. The problem occurs because in the case of decision number 07/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017, evidence of land ownership in the form of an Occupatie Vergunning Letter which is the object of the deed does not exist, but the deed is still made. This research is a normative juridical research and the type of data used comes from secondary data, consisting of primary legal material and secondary legal material. The typology of this research is from an angle of nature including analytical descriptive research, and data collection techniques in this study is a document study. As well as the data analysis method used is qualitative analytical. The results of this thesis are deeds made without evidence of land ownership will have legal consequences, namely the deed null and void. And for these actions, the notary may be liable to civil sanctions if the party suffering from the loss demands reimbursement of costs, compensation and interest. In addition, the notary may also be subject to administrative sanctions according to the notary office and notary codes."

"

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus selalu bersikap hati-hati, penuh rasa tanggungjawab, serta patuh dan tunduk kepada UUJN dan Kode Etik Notaris. Hal tersebut harus dilakukan karena dalam prakteknya, banyak Notaris yang dijadikan turut tergugat dalam suatu perkara yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Tesis ini membahas mengenai penerapan hukum atas pembatalan wasiat dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA.JK. Selain itu, dibahas juga mengenai tanggung jawab Notaris pembuat Akta Wasiat yang dibatalkan tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai suatu keadaan, khususnya mengenai kesalahan Notaris dalam pembuatan Akta Wasiat berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA.JK. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini, yaitu penerapan hukum yang dilakukan oleh Hakim pada kasus tersebut sudah tepat. Namun, akan lebih baik jika Hakim memutuskan untuk tidak membatalkan Akta Wasiat tersebut, tetapi memutuskan bahwa wasiat tersebut bisa dilaksanakan sampai dengan maksimal 1/3 (sesuai dengan ketentuan Pasal 201 KHI) dengan mengeluarkan ATF dari daftar penerima wasiat dan salah satu objek wasiat yang masih terikat harta bersama dengan mantan istri Pewasiat diselesaikan terlebih dahulu pembagiannya dari harta peninggalan Pewasiat. Notaris pembuat Akta Wasiat yang dibatalkan dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif dan secara perdata dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN. Tanggung jawab secara perdata dikenakan karena Notaris telah melanggar ketentuan yang diatur dalam KHI terkait dengan wasiat sehingga menyebabkan Akta Wasiat yang dibuatnya tersebut dibatalkan oleh Hakim.

---

In carrying out his position, Notary must be careful, full of responsibility, obedient and comply to UUJN and Notary Code of Ethics. It needs to be done because in practice, there is a lot of Notaries were named as defendants in a case that related to the deed that he made. This thesis discusses about the aplication of the law for cancellation of a testament in the case of Decision of Religious High Court DKI Jakarta Number 48/Pdt.G/2019/PTA.JK. Furthermore, also discusses about responsibility of Notary who made the Testament Deed that were cancelled. This research used normative judicial research methods with the type of analytical descriptive research with the aim of providing data as accurately as possible about a situation espcecially regarding the Notarys fault in the making of Testament Deed based on the Decision of Religious High Court DKI Jakarta Number 48/Pdt.G/2019/PTA.JK. The conclusion which obtained from this research is the application of the law done by Judge in that case is appropiate. However, it would be better if the Judge are not decided to cancell the testament, but decided that the testament can be held up to a maximum of 1/3 (in accordance with the provisions of Article 201 KHI) by removing ATF from the list of testament and one of the objects of legacies that its still attached wealth along with former wife, must be settled first. Notary who made the testament deed can be held liable administratively and civilly with the reference to the provisions of Article 85 and 84 UUJN. Civil responsibility is imposed because the Notary has violated the provisions stipulated in the KHI, causing the Testament Deed to be revoked by the Judge.

"

"Tesis ini membahas mengenai kedudukan akta keterangan hak mewaris yang di buat oleh notaris dengan hanya sebagian ahli waris saja yang memberikan keterangan di dalam akta pernyataan waris. Sengketa yang terjadi diantara para ahli waris menyebabkan harta peninggalan sebagai suatu boendel waris tidak dapat terbagi. Pada saat pembuatan akta pernyataan hanya di hadiri oleh sebagian ahli waris, sedangkan para ahli waris yang tidak hadir dalam pembuatan akta tidak mengakui dan menuntut bahwa akta pernyataan waris/akta keterangan hak mewaris tersebut adalah tidak sah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai ketentuan dari prosedur pembuatan akta keterangan hak mewaris bagi Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan Tionghoa yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perlindungan hukum terhadap ahli waris yang ditetapkan berdasarkan akta keterangan hak mewaris yang dibuat oleh notaris yang dinyatakan tidak sah oleh sebagian ahli waris di pengadilan.Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan bentuk penelitian deskriptif analitis. Penulis menggunakan jenis data sekunder untuk melakukan pemecahan dari pokok permasalahan yang timbul. Analisa yang penulis dapatkan bahwa pembuatan akta keterangan hak mewaris tidak diatur dengan jelas di dalam undang-undang, begitu pula mengenai ketentuan bahwa seluruh ahli waris harus hadir dalam pembuatan akta pernyataan/akta keterangan hak mewaris. Akta keterangan hak mewaris merupakan opini hukum dari notaris yang didasarkan pada fakta-fakta hukum aktual. Meski tidak ada pengaturan mengenai kehadiran seluruh ahli waris, notaris tidak boleh merugikan hak dan kepentingan ahli waris yang tidak hadir pada pembuatan akta.

---

This thesis study about the status of deed certificate of inheritance right made by notary based on several statements of the heirs. This thesis was made because of the conflict that occurred among the heirs, which cause the inheritance has not been divided. At the time of making of the certificate of the heir only attended by some heirs, while the heirs who were not present in the making of the deed did not acknowledge and demanded that the deed of inheritance statement/certificate of inheritance rights is invalid. The issues raised in this study are about the provisions of the procedures for the certificate of inheritance rights of the Indonesian citizen of European and Chinese descent which is subject to the Civil Code and how is the legal protection of the heirs written in the certificate of inheritance rights made by a notary that is not acknowledged to be valid by other heirs in court.The research methods used in the writing of this thesis are normative juridical research or library research with a form of descriptive analytics methods. Authors use secondary data to perform a breakdown of the subject matter arising out of. The results obtained from this research are the preparation of the certificate of inheritance is not stipulated in the regulations, as well as the provisions on all heirs must be present in the preparation of deed statement/deed of declaration of Rights. The certificate of inheritance rights contains a legal opinion from a notary based on the facts of the law known. Although there are no regulations regard to the presence of the heirs, the notary should not be detrimental to the rights and interests of heirs which not attend the deed making."

"Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU/VII/2010 tentang anak yang lahir di luar perkawinan merupakan putusan yang bersejarah bagi hukum perkawinan Indonesia. Putusan ini membuka peluang kepada anak yang lahir di luar perkawinan untuk mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Tesis ini membahas mengenai apakah latar belakang terbitnya putusan tersebut juga bagaimanakah dampak berlakunya putusan terhadap akta pengakuan anak dan surat keterangan hak waris. Sebagai perbandingan, tesis ini juga memaparkan gambaran umum mengenai anak luar kawin di negeri Belanda. Penyusunan tesis ini dilakukan dengan metode penelitian normatif. "