Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai Peran Pebisnis dalam Politik Pendanaan Kampanye Pasangan Jokowi-Jusuf Kalla pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Dalam penelitan ini dikaji mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan Pendanaan Kampanye Pilpres 2014. Kebutuhan akan dana kampanye yang demikian vitalnya dalam melancarkan segala sesuatunya terkait pemenangan pemilu, menjadikan terbentuknya pola pendanaan kampanye yang banyak mengandalkan kekuataan finansial dalam menjalankan berbagai strategi pemenangan kampanye politik. Strategi-strategi ini sebagai maneuver untuk mendukung elektabilitas yang tinggi pasangan calon dan kamanye yang menyentuh seluruh penjuru nasional dengan tujuan akhir to reach out voters. Temuan utama dalam penelitian ini, menunjukkan indikasi adanya peranan yang signifikan oleh para pebisnis, kelompok oligarki ekonomi dalam politik pendanaan pilpres 2014. Teori dan konsep yang digunakan pada penelitian ini: pemilu, pendanaan pemilu, oligarki dan plutokrasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dengan wawancara, analisis dokumen serta menggunakan metode studi kasus pada penelitian ini.

---

This study discusses the role of businessmen in the political funding of the Jokowi Jusuf Kalla Campaign, in the 2014 Presidential and Vice Presidential Election. This research reviews several aspects related to the 2014 Election Campaign Funding. The need for such vital campaign funds in launching everything related to the winning of the election, led to the formation of a campaign funding pattern that relied heavily on financial strength in carrying out various strategies for winning political campaigns. These strategies are seen as a maneuver to support the high electability of candidates to the entire nation, with the ultimate goal being, to reach out to voters. The main findings in this study indicate a significant role of businessmen and economic oligarchy groups, in the political funding of the 2014 presidential election. Theories and concepts used in this study election, election funding, oligarchy and plutocracy. The research method used a qualitative approach. Methods of data collection in this research were executed via interviews, document analysis and using case study methods. "

"Sebagai Ibukota negara Republik Indonesia, DKI Jakarta memiliki jumlah penduduk yang besar tentu menyisakan berbagai masalah sosial. Pemuda dengan potensinya yang besar diharapkan dapat memberikan pembaruan dan perubahan terhadap permasalahan yang terjadi. Kerelawanan merupakan sumbangan masyarakat bagi pembangunan masyarakat sipil. Masyarakat sipil yang kuat dapat dipastikan memiliki tingkat kerelawanan yang tinggi. Kerelawanan pun memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi perekonomian suatu negara. Pemuda menggambarkan sebuah potensi besar dalam pembangunan. Terdapat kebutuhan yang mendesak dalam membangun potensi ini, yang melibatkan partisipasi pemuda termasuk kerelawanan. Tesis ini bertujuan untuk menggali pengembangan pemuda dalam organisasi kerelawanan yang dilakukan di organisasi massa, Masyarakat Relawan Indonesia dan organisasi bentukan pemerintah, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan). Berdasarkan penelitian melalui pendekatan kualitatif, diperoleh kesimpulan bahwa keterlibatan pemuda dalam organisasi kerelawanan MRI mencapai 85% - 90%, sedangkan keterlibatan pemuda dalam PNPM Mandiri Perkotaan hanya mencapai 2%. Sedikitnya keterlibatan pemuda di PNPM MP disebabkan karena kurangnya kapasitas fasilitator pendamping dalam melakukan pendekatan dengan pemuda/ komunitas kepemudaan dan tidak dilibatkannya pemuda dalam kegiatan fase pembelajaran. Berkebalikan dengan PNPM MP, MRI menggunakan media promosi sosial media sebagai pendekatan kepada pemuda. Selain itu, pelibatan yang dominan bagi pemuda pada kegiatan kerelawanan mendorong relawan pemuda tersebut merasa memiliki saran aktualisasi dan pengembangan diri. Selain itu, pemuda menjadi merasa tertantang dan memiliki tanggung jawab yang besar. Keterlibatan relawan pemuda yang tinggi menyebabkan gerakan kerelawanan akan semakin bergerak cepat dan luas, sehingga masyarakat yang mandiri dan sejahtera akan tercapai.

---

As the capital of the Republic of Indonesia, Jakarta has a large population so that leaves many social problems. Youth with great potential that is expected to provide inovations and changes to the problems that occurred. Voluntary give contributions for the development of civil society. Strong civil society is certain to have a high level of volunteerism. Volunteerism also has a huge influence on a country's economic condition. Youth described a huge potential for development. There is an essential need to build this potential, which involves the participation of youth including volunteerism. This thesis aims to explore the development of youth in volunteer organizations conducted in mass organizations, Community Volunteer Indonesian and government organization, the National Program Community Empowerment of Independent Urban.

Based on a qualitative research approach, the conclusion that youth involvement in voluntary organizations MRI was 85% - 90%, while youth involvement in PNPM MP only reached 2%. At least the youth involvement in PNPM MP due to lack of capacity of the facilitator in engaging with young people/ youth community and youth involvement in the activities of the learning phase. Otherwise to PNPM MP, MRI uses social media as a promotional media approaches to youth. In addition, the dominant involvement for youth in volunteer activities that encourage youth volunteers have suggestions feel actualization and self-development. In addition, youth are challenged and have a great responsibility. High involvement of youth volunteers led volunteer movement will increasingly move quickly and widely, so that an independent and prosperous society will be achieved."

"ABSTRAKDalam setiap organisasi, terjadinya konflik merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini terjadi karena pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi mempunyai perbedaan sasaran ( goals); nilai (values); pikiran (cognition); perasaan (affect); dan perilaku (behavior) dalam memaknai tujuan (goal) dalam organisasi. Konflik dalam organisasi kepemudaan biasanya identik dengan persoalan-persoalan yang bersifat politis, persoalan kepemimpinan, pembentukan struktur, distribusi jabatan, pengambilan keputusan organisasi, pemberlakuan keputusan dan persoalan yang lain.Guna memahami lebih dalam konflik yang terjadi di organisasi kepemudaan, maka diperlukan suatu tinjauan, telaah dan penelitian terhadapnya. Oleh karena itu, dalam tesis ini dipaparkan perihal bentuk konflik dalam organisasi, faktor-faktor yang melatar belakangi, pengelolaan (manajemen) terhadap konflik yang terjadi dan hambatan dalam pengelolaan konflik tersebut dalam organisasi kemasyarakatan pemuda, dengan objek penelitian Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Dari tinjauan tersebut akan diperoleh kesimpulan mengenai konflik yang terjadi di HMI masih tataran fungsional atau telah menjurus kepada disfungsional.

---

ABSTRACTConflict in every Organization is always occurred. Conflict usually caused by whose get involved inside have different path on Goals; Value; Cognition; Affect and Behavior in implementing Organization Goals. Those are related with Political problems, Leadership issue, power distribution, decision maker, etc.In way to understand Conflict on Youth Organization, we need to review, research and some thought to analyze. This Thesis explain about forms of Conflict in Organization, historical background, managing conflict and threat in managing conflict on Youth Organization, the research object Islamic Association of University Students (HMI). We will get conclusion about how Conflict that happened in HMI is on functional layer or they are in way to dysfunctional."

"Partai politik memiliki peranan strategis untuk mendistribusikan kader menjadi wakil di pemerintahan. Faktanya, partai politik terjebak dalam arus korupsi dan dinilai sebagai lembaga yang paling tidak dipercaya oleh publik, khususnya di kalangan milenial. Berdasarkan kondisi tersebut, maka diperlukan upaya revitalisasi agar partai politik menjadi modern, inklusif dan dapat memberikan akses kepada pemuda untuk berkontribusi secara strategis. Perbaikan citra partai politik dapat berimbas terhadap menguatnya kepercayaan milenial untuk terlibat lebih jauh dalam partai politik. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Partisipan dalam penelitian ini adalah Ketua Umum DPP PSI, Ketua DPP PSI, Tenaga Ahli PSI, Anggota PSI, serta narasumber pembanding seperti Direktur Eksekutif Perludem. Jadi dapat disimpulkan bahwa keberhasilan PSI menjadi partai politik yang berbadan hukum dan menjadi peserta pemilu tahun 2019 tak dapat dilepaskan dari kepemimpinan Grace Natalie dan pengurus lainnya dalam memberdayakan partisipasi politik kalangan milenial. Komposisi kepemimpinan pengurus PSI terbagi ke dalam tiga aspek, yaitu jenis dan gaya kepemimpinan, komunikasi politik, serta modal sosial yang dimiliki. Partisipasi politik yang telah diakomodir oleh PSI untuk kader dan anggotanya berjumlah 10 jenis partisipasi politik yang masuk dalam kategori electoral participation, consumer participation, party participation, protest activity, dan contacting Tantangan dalam pemberdayaan pemuda di PSI ada empat, yaitu intimidasi fisik, korban hoax dan fitnah, dilema ekonomi, dan ketidakpercayaan diri dalam berpolitik.

---

Political parties have a strategic contribution to distribute their cadres until they represent as part of the government. In other hands, political parties were in the flow of corruption and regarded as the most unreliable institution by the public, especially among millennial generation. Based on these conditions, it is necessary to revitalize the political party become modern, more inclusive and should provide access for youth to have strategically contributed to the party. Based on these conditions, it is necessary to revitalize the political party become modern, more inclusive and should provide access for youth to have strategically contributed to the party. we assumed by Improving the image of political parties can impact developing millennial beliefs to engage further in political parties. The research method used in this research is descriptive qualitative method with case study approach. Participants in this study consisted of the General Chairman of the DPP PSI, the Chairman of the DPP PSI, PSI Staff, PSI Members, and the expert opinion from Perludem Executive Director. The results of this study found that the leadership of Grace Natalie and other committee of PSI were success make PSI into become a legal party for being a participant in the 2019 and also empowering millennial generation to contribute in political participation. Grace Natalie and other commitee of PSI leadership aspect were divided into three aspects, namely the type and style of leadership, political communication, and social capital owned. Political participation had been accommodated by PSI for their cadres and members in the form of electoral participation, consumer participation, party participation, protest activity, and contacting. Unfortunately, in order to the empowerment of youth in PSI, they still have to face four big challenges such as physical intimidation, hoax and defamation, economic dilemmas and low self confidence in politics."

"Aspek-aspek yang menjadi sorotan dalam sebuah komitmen partai adalah (1) Bagaimana visi dan misi partai diinternalisasikan, (2) Bagaimana program-program partai mendorong partisipasi perempuan, (3) Bagaimana kaderisasi meningkatkan kualitas keterwakilan, (4) Bagaimana pola rekrutmen, (5) Bagaimana keterserapan perempuan dalam jabatan struktual partai. Selama ini kelima hal tersebut diduga menjadi penghambat partisipasi dan keberperanan dalam partai politik.Meskipun jumlah populasi penduduk perempuan adalah mayoritas namun partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam parlemen belum memenuhi kuota yang diharapkan keterlibatan anggota perempuan pada forum-forum permusyawaratan serta penempatan perempuan pada posisi jabatan partai mengalami banyak hambatan terutama faktor budaya organisasi serta kultur sumber daya perempuan itu sendiri, akan tetapi perjuangan untuk mendapatkan kesetaraan gender dijumpai terus berkembang baik secara kuantitas keanggotaan parlemen maupun secara kualitas keberperanannya yaitu ikut menentukan kebijakan-kebijakan politik. Persepsi kelompok perempuan yang selama ini termarginalkan mulai terkikis oleh komunikasi politik yang semakin terbuka demikian pula meskipun sangat terbatas pengembangan, pemberdayaan, dan kaderisasi anggota parlemen perempuan.Agar partai politik dapat memenuhi keterwakilan 30% tersebut perlu membangun kaderisasi dan kemitraan stratejik dengan aktivis perempuan diberbagai lintas organisasi baik parpol, ormas, dan LSM serta lembaga pendidikan untuk meningkatkan kapasitas secara berkelanjutan.

---

Aspects that become the spotlight in a party commitment are (1) How internalized party vision and mission, (2) how the party's programs encourage women's participation, (3) how to improve the quality of cadre recruitment representation, (4) how the pattern of recruitment, (5) How keterserapan women in the Office of structural party. During these five things are thought to be a barrier to participation and function in political parties.Although the number of female population are the majority but the participation and representation of women in Parliament has not met the expected quota for women members involvement in consultative forums as well as the placement of women in positions of the party although women participation experienced many obstacles especially factors organizational culture as well as cultural resources women itselfbut the struggle to obtain gender equality found growing both in quantity and quality of membership of Parliament in its role of taking decisive political policies. Perceptions of women's groups that had been marginalized eroded by an increasingly open political communication as well although very limited development, empowerment, and the regeneration of women parliaments.In order to, political parties meet the 30% representation of the need to build strategic partnerships with cadres and activists across various organizations both political parties, organizations, and NGO?s and educational institutions to increase capacity on an ongoing basis."

"Organisasi kepemudaan Indonesia Future Leader (IFL) memanfaatkan media sosial yaitu Twitter sebagai instrumen organisasi dan melalui tweet dari akun @ifutureleaders, IFL mengkonstruksikan pemuda sebagai agen perubahan. Dengan menggunakan teori wacana Foucault serta konsep imagined community, peneliti menganalisis tweet dari akun tersebut selama bulan April-Mei 2013. Proses analisis terbagi menjadi 3 level yaitu: profil IFL, pemanfaatan Twitter untuk pengembangan kepemudaan, dan analisis wacana kritis terhadap tweet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IFL memanfaatkan media sosial untuk promosi dan membangun jaringan berbentuk imagined community. Sedangkan dalam pengembangan kepemudaan, akun @ifutureleaders cenderung fokus pada pengembangan kepemudaan yang bersifat individualistik dan berorientasi global. Hasil analisis wacana kritis model Sara Mills menunjukkan bahwa IFL dalam tweet mereka memposisikan pemuda Indonesia secara general yaitu menjadi objek dalam citra negatif.

---

Indonesian Future Leader (IFL), an Indonesian youth organization, utilizes social media, Twitter, as their organization instrument. Through tweets from account @ifutureleaders, IFL constructed youth as agent of changes. By using Foucault discourse theory and imagined community concept, reseacher analyzed tweets from that account within April – May 2013. The analysis process was divided into 3 level : IFL profile, Twitter utilization for youth development and critical discourse for tweet analysis.

The result showed that IFL utilized social media for promoting and developing imagined community network. On the other hand, for youth development, account @ifutureleaders tended to focus on individualistically and globally oriented youth development. The result of Sara Mills critical discourse analysis showed that IFL, in their tweets, placed Indonesia Youth generally as object in negative imaged."