Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis pengaruh sistem cukai spesifik multi-tiers terhadap perilaku perusahaan dalam memproduksi merk rokok baru. Hal tersebut dilakukan oleh perusahaan untuk memanfaatkan klasifikasi tarif cukai yang berlapis sehingga dapat menghindari tarif cukai rokok yang lebih tinggi dan menciptakan merk rokok baru dengan harga murah dalam rangka meningkatkan keuntungannya. Untuk melihat pengaruh sistem cukai spesifik multi-tiers terhadap penciptaan merk baru digunakan data CK-1 permohonan pemesanan pita cukai yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, tahun 2009-2017 yaitu sejak berlakunya sistem cukai rokok spesifik multi-tiers. Hasil analisis empiris menunjukkan bahwa penerapan sistem cukai spesifik multi-tiers berpengaruh positif terhadap penciptaan merk rokok baru dimana semakin banyak jumlah lapisan tarif dalam sistem cukai tersebut maka menjadi insentif perusahaan untuk menciptakan merk rokok baru. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa merk rokok baru yang dihasilkan perusahaan merupakan rokok dengan harga murah sehingga sistem cukai spesifik multi-tiers kurang efektif dalam pengurangan konsumsi rokok. Hasil penelitian ini menyarankan untuk menggunakan tarif cukai rokok yang tunggal atau biasa dikenal sebagai uniform dalam kebijakan cukai rokok. Hal ini sudah terbukti dalam penelitian yang dilakukan di Mesir bahwa perubahan struktur cukai dari sistem multi-tiers menjadi uniform secara efektif menyebabkan penurunan konsumsi rokok.

---

ABSTRACTThis study analyzes the influence of specific excise multi tiers system on cigarette company behavior in producing brand new cigarette. Cigarette company utilizes the classification of layered excise tariffs to avoid higher cigarette excise rates and create new brands of cigarettes at low prices in order to increase profits. To see the effect of the specific multi tiers excise system on brand new creation, CK 1 data contained the list for ordering excise band obtained from the Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance, 2009 2017 which is the year since the introduction of the specific multi tiers cigarette tax system. The empirical analysis shows that the application of specific multi tiers cigarette tax system has a positive effect on brand new creation where higher the tiers number of tariff layers in the cigarette system higher the incentive company to create new cigarette brand. The results also show that the company 39 s new cigarette brand is cheaper than existing brand so the specific multi tier cigarette tax system is less effective in reducing cigarette consumption. The results of this study suggest to use a single cigarette tax rate or commonly known as uniform in the policy of cigarette tax system. This has been proven in research conducted in Egypt that the change of the cigarette tax system of the multi tiers structure to uniform effectively leads to a decrease in cigarette consumption."

"ABSTRAKPada masa Orde baru, muncul program- program agribisnis demi memenuhi kebutuhan pangan Indonesia. Program- program agribisnis ini terangkum dalam sebuah keputusan, yakni Program Tebu Rakyat Intensifikasi atau biasa disebut dengan TRI yang bercita memenuhi kebutuhan gula nasional serta mencapai swasembada gula. Beberapa daerah di seluruh Jawa terkena imbas akibat program ini. Kabupaten Cirebon, Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang mendapat program ini. Selama pelaksanaan program TRI, banyak jalan yang harus ditempuh. Di satu sisi pemerintah sudah mempersiapkan programnya dengan baik, di satu sisi para petani merasa baik- baik saja selama pelaksanaan program. Namun hal ini menjadi pertanyaan besar mengapa pada akhirnya di tahun 1997, banyak para petani tebu memilih untuk beralih ke tanaman pangan yang lain dibandingkan dengan tebu.

---

ABSTRACT<>br>During the New Order period, agribusiness programs emerged to meet the needs of Indonesian food. These agribusiness programs are summarized in a decision, namely the Intensification of Smallholder Sugar Cane Program or commonly referred to as TRI that fulfills the national sugar needs and achieves self sufficiency in sugar. Several areas throughout Java were affected by this program. District of Cirebon, West Java is one of the areas that got this program. During the implementation of the TRI program, there are many ways to go. On the one hand the government has prepared the program well, on the one hand the farmers feel fine during the program implementation. But this is a big question why in the end in 1997, many sugar cane farmers chose to switch to other food crops compared to sugarcane."

"Konsumsi rokok di Indonesia menduduki posisi terbanyak di wilayah Asia Tenggara pada 2016 dan meningkat sampai di 2018, sehingga beban kerugian kesehatan dan ekonomi bertambah. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan harga rokok dan pendapatan rumah tangga pada keputusan untuk merokok dan jumlah konsumsi rokok oleh perokok berdasarkan kelompok pendapatan di Indonesia tahun 2018. Kategorisasi kelompok pendapatan menggunakan perhitungan Had Kifayah dan nishab zakat serta berdasarkan perspektif ekonomi Islam (Islamic values). Data yang digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018 dengan unit analisis Kepala rumah tangga sebagai representatif per rumah tangga. Dengan demikian, penulis mengadopsi two-part model untuk mengolah dan menganalisis data serta menggunakan software Stata 15. Model bagian pertama menggunakan model Logit sedangkan bagian kedua metode OLS dalam menjawab dua tujuan tersebut. Hasil penelitian bahwa harga rokok, pendapatan rumah tangga serta karakteristik sosio-demografis mempengaruhi secara signifikan perilaku konsumsi rokok di semua kelompok pendapatan. Total elastisitas harga rokok pada konsumsi rokok secara keseluruhan sebesar -0,811 yang berarti kenaikan harga rokok 10% menyebabkan berkurangnya kemungkinan dan jumlah permintaan rokok sebesar 8,1%. Sedangkan, total elastisitas pendapatan secara keseluruhan adalah 0,975 artinya kenaikan pendapatan per rumah tangga sebesar 10% maka terjadi peningkatan 9,75% pada kemungkinan dan jumlah permintaan konsumsi rokok. Selain itu, kelompok rumah tangga mustahik lebih responsif dalam menghadapi perubahan harga rokok dan pendapatan, di mana elastisitasnya lebih besar daripada rumah tangga muzaki. Sementara itu, rokok dapat dikatakan sebagai barang normal dan bersifat inelastis, namun tidak sesuai dengan teori konsumsi ekonomi Islam.

---

Indonesia is cigarette consumption was the highest position in Southeast Asia in 2016. It had increased until 2018 and caused an increased risk of health and economic loss. This study discusses changes in cigarette prices and household income in the decision to smoke, the quantity of cigarette consumption by smokers according to income groups in Indonesia 2018. The categorization of income groups uses the calculation of Had Kifayah and nishab zakat and based on an Islamic economic perspective (Islamic values). This study used the 2018 National Socio-Economic Survey (SUSENAS) raw data with the Head of the household analysis unit as the household representative. Thus, the authors adopted a two-part model to process and analyze data and use Stata 15. The first part model uses the Logit model while the second part of the OLS method in answering these two objectives. The result of this study is the price of cigarettes, household income, and socio-demographic characteristics significantly influence cigarette consumption behavior in all income groups. The total elasticity of cigarette prices on the overall cigarette consumption is -0,811, which means a 10% increase in cigarette prices caused a decrease in the probability and quantity of cigarette demand by 8.1%. On the other hand, total income elasticity is 0.975 that means an increase in income per household by 10% then an increase of also 9.75% in cigarette consumption behavior. Also, mustahik households can be more responsive in changing the price of cigarettes and income since the elasticity is greater than muzaki households. Meanwhile, cigarettes can be said to be normal goods and inelastic, but it does not fit with consumption theory in Islamic economics."

"Penelitian ini menganalisis apakah pengaturan pajak rokok telah memenuhi fungsi reguleren dan budgeter secara optimal, serta bagaimana dampak pajak rokok terhadap pembangunan ekonomi nasional. Penelitian ini juga disusun dengan menggunakan metode penelitian doctrinal. Pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk pembiayaan pemerintahan umum yang harus tercantum dalam anggaran pendapatan negara (APBN). Pajak memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi budgeter (menghimpun dana dari Masyarakat) dan fungsi regulerend (mengatur). Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dilakukan pemerintah. Pelaksanaan pengaturan pajak rokok terhadap optimalisasi fungsi reguleren dan fungsi budgeter dapat dipahami berdasarkan perkembangan pengaturan tentang pajak rokok sebagai pajak daerah. Berkaitan dengan fungsi reguleren untuk mengendalikan konsumsi tembakau melalui kenaikan harga rokok yang kemudian secara eksplisit alokasinya dapat ditemukan dalam Pasal 31 UU 28/2009. Kemudian berkaitan dengan pemenuhan fungsi budgeter pajak rokok tidak lepas dari pengenaan cukai hasil tembakau sebagaimana objek cukai hasil tembakau diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan berdasarkan jenis dan golongannya untuk menetukan batas Harga Jual Eceran (HJE). Pada tahun 2021 melalui UU 7/2021, pemerintah memperluas jenis cukai tembakau dengan penambahan rokok elektrik. Selanjutnya pengesahan UU 1/2022 diharapkan berdampak terhadap Pembangunan ekonomi nasional karena bertujuan untuk mempertajam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Disamping itu kenaikan tarif cukai juga sangat berpengaruh terhadap industri hasil tembakau karena ketidakmampuan produsen untuk memenuhi target cukai.

---

This research explains whether cigarette tax regulations have fulfilled regular and budgetary functions optimally and the impact of cigarette taxes on national economic development. This research was also prepared using doctrinal research methods. Taxes are a source of state revenue for general government financing, which must be included in the state revenue budget (APBN). Taxes have two main functions: the budgetary function (collecting funds from the public) and the regular function (regulating). Cigarette tax is a levy on cigarette excise carried out by the government. The implementation of cigarette regulations towards optimizing normal function and budgetary functions can be understood based on developments in regulations regarding cigarette tax as a regional tax. The explicit allocation for controlling tobacco consumption through increasing cigarette prices can be found in Article 31 of Law 28/2009. Then, regarding including the budgeting function for the cigarette tax, it cannot be separated from the imposition of excise on tobacco products as the object of excise on tobacco products is regulated based on the Minister of Finance Regulation based on type and class to determine the Retail Selling Price (HJE) limit. In 2021, through Law 7/2021, the government expanded the kinds of tobacco excise by adding electronic cigarettes. Furthermore, the ratification of Law 1/2022 impacts national economic development because it aims to sharpen fiscal implementation. Apart from that, the increase in import duties also significantly affects the tobacco industry's results due to the inability of producers to meet customs targets."

"[Banyak studi empiris terdahulu yang menyajikan hasil penelitian mengenai dampak kenaikan harga rokok akibat kenaikan tarif cukai terhadap konsumsi rokok dan pendapatan pajak pemerintah. Namun, hanya sedikit dari studi tersebut yang meneliti dampak pengurangan tarif cukai terhadap konsumsi rokok dan pendapatan pajak pemerintah. Dengan menggunakan data Pemesanan Pita Cukai dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan metode Difference in Difference,penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan pemerintah, yaitu pengurangan tarif cukai rokok untuk perusahaan skala kecil yang memproduksi rokok buatan tangan, Pemerintah mengklaim bahwa kebijakan yang mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2010 tersebut disahkan dalam rangka menjawab isu terkait ketenaga kerjaan sebagaimana tertuang dalam Road Map Industri Tembakau. Namun, hasil empirispenelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan produksi rokok, meskipun tanda koefisiennya sudah sesuai dengan prediksi dan klaim pemerintah.;Prior economic studies provided empirical results regarding the impacts of cigarette price increase owing to excise tax increase on cigarette consumption and tax revenues. However, few papers have ever investigated the effects of excise tax cut on those two outcomes. By using data from Excise Banderole Order from Ministryof Finance of Republic of Indonesia and Difference in Difference (DID) method, this study aims at examining the government’s tax-reduction policy for small-sized hand-made cigarette companies. The government claims that the policy, which came into force on July 1st, 2010, was enacted in order to address labor issue as outlined in the Road Map of Tobacco Industry. However, the empirical result showsthat the policy does not have significant effect in increasing cigarette production, though the coefficients’ signs are as expected and confirm the government’s claim, Prior economic studies provided empirical results regarding the impacts of cigaretteprice increase owing to excise tax increase on cigarette consumption and taxrevenues. However, few papers have ever investigated the effects of excise tax cuton those two outcomes. By using data from Excise Banderole Order from Ministryof Finance of Republic of Indonesia and Difference in Difference (DID) method,this study aims at examining the government’s tax-reduction policy for small-sizedhand-made cigarette companies. The government claims that the policy, whichcame into force on July 1st, 2010, was enacted in order to address labor issue asoutlined in the Road Map of Tobacco Industry. However, the empirical result showsthat the policy does not have significant effect in increasing cigarette production,though the coefficients’ signs are as expected and confirm the government’s claim]"

"Penelitian ini menganalisis pengaruh pengenaan cukai rokok elektrik terhadap konsumsi rokok konvensional di Indonesia. Dengan menggunakan data makro agregat konsumsi rokok tahun 2015-2020 yang diestimasi menggunakan OLS, 2SLS, GMM dan System-GMM, terbukti cukai rokok elektrik berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi rokok konvensional menggunakan model statis, adiksi miopik, dan adiksi rasional. Rokok elektrik dan rokok konvensional memiliki hubungan substitusi dan perokok di Indonesia rasional dalam mengkonsumsi rokok saat ini. Untuk itu Pemerintah harus membuat desain kebijakan cukai yang lebih efektif dan seimbang serta lebih fokus pada future effect dalam upaya pengendalian konsumsi produk tembakau.

---

This study analyzes the effect of e-cigarette excise on conventional cigarette consumption in Indonesia. Using aggregate macro data on cigarette consumption period 2015-2020 estimated using OLS, 2SLS, GMM, and System-GMM, the study found that e-cigarette excise had a positive and significant effect on conventional cigarette consumption using static, myopic, and rational addiction models. E-cigarettes and conventional cigarettes have substitution relationships and smokers in Indonesia are rational in consuming cigarettes today. For this reason, Government must design excise policies that are more effective and balanced and focus on the future effect in efforts to control the consumption of tobacco products"

"Kebijakan cukai rokok elektrik ditetapkan dengan tujuan untuk mengontrol konsumsi rokok elektrik (vape) di Indonesia. Rokok elektrik (vape) perlu dikendalikan karena dapat menghasilkan eksternalitas negatif bagi kesehatan pengonsumsi maupun orang disekitarnya. Keadaan tersebut diperkeruh dengan mayoritas pengonsumsi rokok elektrik (vape) merupakan remaja serta adanya temuan liquid vape ilegal yang dicampur dengan produk narkotika. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai implementasi kebijakan cukai rokok elektrik (vape) di Indonesia beserta hambatan dan tantangan yang dialami oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku pelaksana program. Metode yang digunakan merupakan post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi pustaka. Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa implementasi kebijakan cukai rokok elektrik (vape) di Indonesia telah dijalankan oleh pelaksana program sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Namun, dalam kebijakan tersebut harus dilakukan beberapa perubahan mengingat kebijakan ini belum berhasil menjawab tujuan awal karena konsumsi terhadap rokok elektrik terus meningkat. Dalam pengimplementasiannya, adapun upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menghadapi tantangan pengimplementasian kebijakan cukai rokok elektrik (vape), salah satunya peredaran liquid vape ilegal, dengan dilakukannya pengawasan melalui luar jaringan (Luring) dengan Operasi Gempur maupun dalam jaringan (Daring) dengan cyber crawling.

---

The e-cigarette excise policy was established to control the consumption of e-cigarettes (vape) in Indonesia. E-cigarettes (vape) need to be controlled because they can produce negative externalities for consumers' health and those around them. The situation is made worse by the fact that the majority of e-cigarette consumers are teenagers and finding that shown there are illegal vape liquids mixed with narcotic products. This study will discuss the implementation of the e-cigarette excise policy in Indonesia along with the obstacles and challenges experienced by the Directorate General of Customs and Excise as the program implementer. The method used in this study is post-positivist by in-depth interview as the data collection technique and literature study. In this study, it was found that program implementers had carried out the implementation of the e-cigarette excise policy in Indonesia under established policies. However, some changes must be made in this policy, considering that this policy has not succeeded in achieving its initial goal because the consumption of e-cigarettes continues to increase. In its implementation, there are efforts made by the Directorate General of Customs and Excise in dealing with the challenges of implementing the e-cigarette (vape) excise policy, one of which is the circulation of illegal vape liquids, by conducting supervision through outside the network (offline) using Operation Gempur and within the network (online) using cyber crawling."

"xiii, 129 pages ; illustration ; appendix"

"Meningkatnya angka perokok di DKI Jakarta dan daerah lainnya di Indonesia dari tahun ke tahun membuat upaya pengendalian konsumsi rokok perlu dilakukan. Hal ini membuat pemerintah, baik pusat ataupun daerah perlu untuk melakukan upaya pengendalian konsusmi rokok. Salah satu pungutan negara atas rokok adalah Pajak Rokok. Di Indonesia, Pajak Rokok tidak hanya ditujukan sebagai sumber pendapatan daerah, namun juga digunakan untuk pendanaan pelayanan kesehatan serta penegakan hukum. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisi efektivitas kebijakan earmarked tax pada pajak rokok di DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post positivist. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan earmarked tax pada pajak rokok dalam pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di DKI Jakarta belum efektif. Tidak adanya regulasi di Indonesia yang mengatur mengenai penganggaran atas dana earmarking serta tidak adanya petunjuk teknis khusus yang mengatur mengenai penggunaan pajak rokok untuk pengendalian konsumsi rokok membuat DKI Jakarta tidak menjalankan implementasi earmarked tax pajak rokok yang ideal.

---

The increasing number of smokers in Jakarta and other regions in Indonesia from year to year make efforts to control cigarette consumption needs to be done. This makes the Government, both central and local governments need to make efforts to control the consumption of cigarettes. One of the state levies on tobacco is cigarette tax. In Indonesia, Cigarette Tax is not only intended as a source of local revenue, but also used for funding health services and law enforcement. This study is focused on analyzing the effectiveness of the earmarked tax policy on tobacco tax in DKI Jakarta. This research is carried out with a post positivist approach. The results of this study indicate that the implementation of earmarked tax policy on tobacco tax in controlling the consumption of cigarettes and other tobacco products in DKI Jakarta has not been effective. The absence of regulations in Indonesia regarding the budgeting of earmarking funds and the absence of specific technical guidelines regarding the use of cigarette taxes for cigarette consumption controls made DKI Jakarta not ideally implement the policy of earmarked tax on cigarette tax."