Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKHukum dan Kebijakan KesehatanJudul : Policy Evaluation Undang-undang Nomor 36 TahunTentang Tenaga Kesehatan yang Berhubungan denganTenaga Kesehatan MasyarakatPeraturan tentang tenaga kesehatan selama ini tersebar dalam berbagai peraturanperundang-undangan, oleh karena itu dibuatlah UU. No. 36 Tahun 2014 tentang TenagaKesehatan yang mengatur secara komprehensif. Sebagai sebuah profesi yang telahditetapkan oleh undang-undang mewajibkan tenaga kesehatan masyarakat untukmelaksanakan apa yang diamatkan sesuai konten/isi kebijakan. Konten kebijakan yangberhubungan dengan tenaga kesehatan masyarakat antara lain, kewajiban untukmelakukan registrasi sebelum melakukan praktik profesinya di masyarakat danmengikuti ujian kompetensi sebagai syarat pengurusan registrasi yang nanti kepadanyadiberikan Surat Tanda Registrasi STR . Selain itu kebijakan juga telah memisahkankesehatan lingkungan dari kelompok tenaga kesehatan masyarakat. Oleh karena itupeneliti tertarik untuk melakukan evaluasi kebijakan khususnya terhadap kontenkebijakan yang berhubungan dengan tenaga kesehatan masyarakat. Evaluasi isikebijakan ini dibedah menggunakan analisis retrospektif yang dibandingkan dengankondisi nyata tenaga kesehatan masyarakat di lapangan, literatur review kebijakanterkait, teori tentang ilmu kesehatan masyarakat dan pandangan para ekspert kesehatanmasyarakat. Hasil penelitian diketahui tenaga kesehatan layak disebut sebagai sebuahprofesi kesehatan sesuai dengan konten kebijakan. Uji kompetensi yang dilaksanakantidak melanggar konten kebijakan sepanjang uji kompetensi yang dilaksanakan padaranah profesi bukan syarat kelulusan exit exam . Solusi STR bagi tenaga kesehatanmasyarakat yang lulus sebelum peraturan ini ditetapkan dapat mengacu pada PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013. Secara teoritis pemisahan kesehatanlingkungan dari kelompok kesehatan masyarakat tidak ditemukan dalam literatur.Kata kunci : Evaluasi Isi Kebijakan, Analisis isi, Policy Evaluation. ABSTRACT ABSTRACTName MuswandarProgram Study Postgraduate of public health sciencesSpecialization Health laws and policiesJudul Policy Evaluation Law Number 36 of 2014 on healthWorkers Associated with Public Health PersonnelRegulations on health workers have been scattered in various laws and regulations,therefore made the Act. No. 36 of 2014 on the comprehensive regulating HealthManpower. As a profession that has been established by law requires public healthworkers to implement what is saved according to the content content of the policy.The content of policies related to public health personnel, among others, the obligationto register before doing the profession praxis in the community and to take thecompetency exam as a condition of registration of the registration which later on isgiven the Registration Certificate STR . In addition, the policy has also separated theenvironmental health of public health personnel groups. Therefore, the researcher isinterested to conduct policy evaluation especially to policy content related to publichealth worker. The evaluation of the contents of this policy was dissected usingretrospective analysis compared to real conditions of public health personnel in thefield, related policy review literature, theories about public health sciences and theviews of public health experts. The result of the research is known that health workersdeserve to be called as a health profession in accordance with policy content. Thecompetency test carried out does not violate the policy content during the competencytest conducted in the professional field not the exit exam. STR solutions for publichealth personnel who pass before this regulation is set up can refer to Minister of HealthRegulation No. 46 of 2013. Theoretically the separation of environmental health frompublic health groups is not found in the literature.KeyWord Evaluate the content of the policy, Content Analisis, Policy Evaluation"

"Tata Kelola Mutu Puskesmas merupakan pengelolaan terhadap tingkat layanan kesehatan untuk individu dan masyarakat yang dapat meningkatkan luaran kesehatan yang optimal. Penjaminan terhadap mutu puskesmas dilakukan akreditasi setiap 5 tahun sekali. Penerapan tata kelola mutu melalui tiga komponen yaitu struktur/input, proses dan output. Input terdiri dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana, ketersediaan anggaran, komitmen pimpinan dan staf, serta pengorganisasian. Pada Proses menggunakan USEPDSA (Understanding Quality Improvement Needs, State the quality Problem, Evaluate the root cause, plan the solution, Do or Implement the solution, Study the solution and Action), dan output melihat keberhasilan peningkatan capaian Indikator Nasional Mutu yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan design studi kasus, menggunakan metode wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Wawancara mendalam dilakukan pada informan kunci pada Dinas Kesehatan Kota Depok dan kementerian Kesehatan, informan utama pada kepala puskesmas dan penanggung jawab mutu di enam puskesmas kota Depok, dan informan pendukung pada pasien puskesmas tersebut. Enam puskesmas terdiri dari tiga puskesmas yang sudah terakreditasi dan tiga puskesmas yang belum terakreditasi. Hasil penelitian pada faktor input sudah berjalan namun beberapa faktor tidak sesuai standar, faktor SDM secara kuantitas dan kualitas tidak sesuai, kurangnya anggaran, kurangnya komitmen staf dan pengorganisasian tim mutu khususnya bagi tiga puskesmas yang belum terakreditasi. Pada faktor proses USEPDSA belum berjalan yaitu pada proses Do/pelaksanaan pengukuran INM belum sesuai, pada Study/ evaluasi pembelajaran belum dilakukan monitoring evaluasi secara berkala dan kaji banding, Pada proses Act/standarisasi belum dilakukan. Pada faktor Output, capaian prioritas INM tahun 2022 dan 2023 tidak terjadi peningkatan. Kesimpulan tata kelola mutu dalam pencapaian Indikator Nasional Mutu (INM) belum diimplementasikan secara optimal. Pemenuhan faktor input dan optimalisasi proses perlu diupayakan dengan dukungan dari Dinas Kesehatan.

---

Puskesmas Quality Management is the management of the level of health services for individuals and communities that can improve optimal health outcomes. Assurance of the quality of the puskesmas is accredited every 5 years. Implementation of quality governance through three components, namely structure/input, process and output. Input consists of human resources, facilities and infrastructure, budget availability, leadership and staff commitment, and organization. The process uses USEPDSA (Understanding Quality Improvement Needs, State the quality Problem, Evaluate the root cause, plan the solution, Do or Implement the solution, Study the solution and Action), and the output shows the success in increasing the achievement of the National Quality Indicators which are indicators from the Ministry of Health. This study used a qualitative approach with a case study design, using in-depth interviews, observation and document review. In-depth interviews were conducted with key informants at the Depok City Health Office and the Ministry of Health, key informants at the heads of puskesmas and those in charge of quality at six puskesmas in Depok, and supporting informants at the puskesmas patients. The six puskesmas consist of three accredited puskesmas and three that have not been accredited. The results of research on input factors have been running but not optimal, human resources in quantity and quality are not optimal, lack of budget, lack of staff commitment and quality team organization, especially for three health centers that have not been accredited. The USEPDSA process factor has not been running, namely the Do/Implementation process of INM measurement is not appropriate, the Study/learning evaluation has not been carried out periodic monitoring and comparative studies, and the Act/standardization process has not been carried out. In the Output factor, INM's priority achievements in 2022 and 2023 have not increased. The conclusion of quality governance in achieving National Quality Indicators (INM) has not been implemented optimally. Compliance with input factors and process optimization needs to be pursued with support from the Health Office."

"Mutu pelayanan kesehatan sangat berdampak terhadap seluruh upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Indikator Nasional Mutu (INM) merupakan standar yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan implementasi mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk Puskesmas. Berdasarkan laporan INM Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kota Depok tahun 2022 diketahui bahwa rata-rata capaian INM Puskesmas masih fluktuatif dan belum konsistem melaporkan setiap bulannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis capaian Indikator Nasional Mutu (INM) di Puskesmas Kemiri Muka dan Puskesmas Ratu Jaya tahun 2022. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian INM di Puskesmas Kemiri Muka dan Puskesmas Ratu Jaya pada tahun 2022 belum sepenuhnya sesuai dan menggambarkan kondisi sebenarnya yang ditinjau dari pendekatan sistem input, proses, dan output. Saran yang dapat diberikan yaitu mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana, melakukan monitoring dan evaluasi perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan, menetapkan sanksi dan reward untuk hasil capaian INM, serta proaktif mempelajari pelaksanaan pengukuran dan pelaporan INM.

---

The quality of health service greatly impacts all health service efforts carried out by healthcare facilities. The National Quality Indicator (INM) is a standard used to evaluate the achievement of quality implementation in healthcare facilities, including public health centers (Puskesmas). Based on the INM Puskesmas report by the Depok City Health Office in 2022, it is known that the average achievement of INM Puskesmas is still fluctuating and has not been consistently reported every month. This study aims to analyze the achievement of the National Quality Indicators (INM) at Kemiri Muka and Ratu Jaya Public Health Centers in 2022. The research method used a qualitative approach. Methods of data collection included in-depth interviews, observations, and document review. The results indicate that the achievements of the INM at Kemiri Muka and Ratu Jaya Public Health Centers in 2022 were not fully appropriate and described accurately the actual conditions in terms of the input, process, and output system approach. Recommendations include proposing the procurement of facilities and infrastructure, monitoring and evaluating the planning of healthcare human resource needs, implementing sanctions and rewards for achieving the INM targets, and proactively learn the implementation of INM measurement and reporting processes."

"ABSTRAKPersalinan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, terbukti bisa menekan risiko kematian ibu. Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Lamunti tahun 2017 masih rendah yaitu 16,8%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan dan alasan pemanfaatan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan oleh ibu bersalin di wilayah kerja Puskesmas Lamunti Tahun 2017. Metode penelitian menggunakan metode gabungan kuantitatif dan kualitatif. Analisis bivariat menunjukkan tiga faktor yang berhubungan yaitu kepemilikan jaminan kesehatan, pelayanan antenatal dan komplikasi kebidanan. Analisis multivariate menunjukkan dua faktor yang berhubungan yaitu pelayanan antenatal dan komplikasi kebidanan. Faktor komplikasi kebidanan merupakan faktor yang paling dominan berhubungan dengan pemanfaatan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Hasil kualitatif ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mempunyai kartu BPJS, standar pelayanan antenatal di desa kurang dari 10 T, adanya komplikasi kebidanan menjadi alasan ibu melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan. Diperlukan komitmen/kebijakan yang mendukung persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan; pelatihan ANC terintegrasi; pemberdayaan masyarakat (pelaksanaan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, kelas ibu hamil, desa siaga dan PIS-PK).

---

Childbirth performed in health care facilities has been proven to reduce the risk of maternal death. Childbirth in health care facilities at Lamunti Health Center in 2017 is still low at 16.8%. This study aims to know the determinants and reasons for the use of childbirth in health care facilities by maternity in the working area of Lamunti Health Center 2017. The research method uses quantitative and qualitative combined methods. Bivariate analysis showed three related factors namely health insurance ownership, antenatal care and obstetric complications. Multivariate analysis showed two related factors, namely antenatal care and obstetric complications. Obstetric complications are the most dominant factor associated with the use of childbirth in health care facilities. The qualitative results found that there were still many people who did not yet have a BPJS card, the standard of antenatal care in the village was less than 10 T, the existence of obstetric complications was the reason for the mother giving birth in a health care facility. Commitments / policies are needed to support childbirth in health care facility; integrated ANC training; community empowerment (implementation of childbirth planning programs and prevention of complications; classes of pregnant women; alert villages and PIS-PK).

"

"Angka Kematian Ibu (AKI) masih menjadi salah satu fokus masalah kesehatan di Indonesia dan merupakan AKI tertinggi di wilayah Asia Tenggara. Upaya penurunan AKI dihadapkan oleh bermacam hambatan terutama pada keterlambatan ibu dalam memanfaatkan pelayanan komplikasi kesehatan maternal. Keterlambatan menjangkau fasilitas kesehatan (faskes) dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti aksesibilitas faskes, sebaran faskes, waktu tempuh dan kondisi jalan menuju faskes, serta hambatan dari segi biaya dan sosial-ekonomi. Jaminan kesehatan merupakan salah satu bentuk upaya dalam mengatasi masalah ketidakmampuan terhadap pembiayaan pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh kepemilikan jaminan kesehatan terhadap pemanfaatan bantuan persalinan di fasilitas kesehatan berdasarkan data SUSENAS 2018-2020. Lebih lanjut, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan bagi Pemerintah dalam upaya peningkatan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan. Hasil penelitian disajikan secara kuantitatif dengan memanfaatkan perangkat Microsoft Excel dan SPSS. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kepemilikan jaminan kesehatan, umur, tingkat Pendidikan, tipe daerah dan status ekonomi terhadap pemanfaatan pelayanan persalinan. Sedangkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel status bekerja dengan pemanfaatan pelayanan persalinan. Kesimpulan penelitian ini adalah kepemilikan jaminan kesehatan meningkatkan peluang ibu untuk pemanfaatan layanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan adanya perlingdungan finansial terhadap pelayanan kesehatan kemungkinan besar akan meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan bagi ibu dengan status ekonomi miskin yang akan melaksanakan persalinan. Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi ibu hamil dan bersalin untuk ditanggung oleh program Jaminan Kesehatan yang bersifat menyeluruh dan mencakup seluruh warga negara. Hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah dapat meningkatkan promosi kesehatan menganai pelayanan persalinan melalui berbagai media promosi, mendukung kerjasama antara PSC 119 dengan daerah dalam hal kegawatdaruratan, serta pengadaan perbaikan infrastruktur guna membantu ibu bersalin dan keluarga dalam mengakses fasilitas kesehatan.

---

Maternal Mortality Rate (MMR) is still one of the focuses of health problems in Indonesia and is the highest MMR in Southeast Asia. Efforts to reduce MMR are faced with various obstacles, especially the delay of mothers in utilizing maternal health complications services. Delays in reaching health facilities (faskes) can be caused by several factors such as accessibility of health facilities, distribution of health facilities, travel time and road conditions to health facilities, as well as costs and socio-economic barriers. Health insurance is one form of effort in overcoming the problem of inability to finance health services. The purpose of this study was to determine the effect of ownership of health insurance on the utilization of delivery assistance in health facilities based on the 2018-2020 SUSENAS data. Furthermore, the results of this study can be used as material for evaluation and decision making for the Government in an effort to improve delivery services in health facilities. The research results are presented quantitatively by using Microsoft Excel and SPSS tools. This study shows that there is a significant relationship between ownership of health insurance, age, level of education, type of area and economic status on the utilization of maternity services. Meanwhile, there is no significant relationship between working status variables and the utilization of maternity services. The conclusion of this study is that the ownership of health insurance increases the chances of mothers to use delivery services in health care facilities. The existence of financial protection for health services is likely to increase the utilization of health services for mothers with poor economic status who will carry out childbirth. Therefore, it is necessary for pregnant and maternity mothers to be covered by the Health Insurance program which is comprehensive and covers all citizens. The results of the study suggest that the Government can improve health promotion regarding delivery services through various promotional media, support collaboration between PSC 119 and the region in terms of emergencies, and provide infrastructure improvements to assist maternity mothers and families in accessing health facilities."

"Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyrakat dan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Pelayanan Informasi Obat (PIO) merupakan salah satu bentuk pelayanan kefarmasian di puskesmas. Contoh kegiatan PIO yaitu dengan membuat media edukasi dalam bentuk video, leaflet, atau poster. Salah satu informasi yang dapat disampikan adalah mengenai terapi non farmakologi. Terapi non faramakolgi adalah terapi yang bertujuan untuk mencegah, mengobat, atau mengatasi masalah kesehatan tanpa melibatkan penggunaan obat. Penyakit yang memiliki tingkat prevelensi tinggi di puskesmas antara lain demam, flu, batuk dan diare. Oleh karena itu, tugas khusus ini bertujuan untuk memberikan informasi pada pasien di Puskesmas Kecamatan Ciracas mengenai terapi non-farmakologi untuk demam, flu, batuk dan diare pada anak. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pemberian informasi obat yaitu dengan media edukasi video yang akan diputar di ruang tunggu Puskesmas Kecamatan Ciracas. Video berdurasi 1-2 menit dan dilengkapi dengan animasi yang menarik serta informasi yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Terapi Non farmakologi demam dapat dilakukan dengan mengkompres dengan air hangat, memperbanyak asupan cairan, dan istirhat yang cukup. Untuk penanganan batuk dan flu dengan menghindari pemicu dan menkonsumsi air atau racikan hangat. Terapi non-farmakologi diare dengan memperbanyak minum untuk mencegah dehidrasi, mengkonsumi oralit, memilih makanan yang tepat, dan menjaga kebersihan. Saat berkonsultasi obat dengan apoteker tanyak 5-O obat sebagai bentuk dari GeMa CerMat (Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat). Apabila kondisi tidak membaik maka dapat berobat ke fasiliat kesehatan terdekat.

---

Puskesmas is a first level health care facility that prioritize in promotional and preventive care for the community and individuals in their area. An example of pharmaceutical service in Puskesmas is providing drug information. The information that are given can be in the form of media such as videos, posters, or leaflets. An example information that may be given to the patients are about non-pharmacological therapies. Non-pharmacological therapy is a therapy that aimed at preventing, treating, or addressing health problems without involving the use of medicines. Usually the diseases that may be treated with non-pharmacological approach are those that are light and uncomplicated, such as cold, flu, cough, and diarrhea. Therefore, this paper aims is to provide information to patients in Puskesmas Ciracas on non-pharmacological therapy for fever, flu, cough and diarrhea in children. The implementation method is by creating an educational video that will be played in the waiting room of Puskesmas Ciracas. The duration of the video is 1-2 minutes long and contains exciting animations as well as brief, clear and easy-to-understand information. Non-pharmacological therapy of fever can be done with warm water compress, increase fluid intake, and sufficient rest. Treating cough and flu can be done by avoiding triggers and consuming warm water. Non-pharmacological approach of treating diarrhea by drinking enough fluid to prevent dehydration, consuming oralit, choosing the right food, maintain hygiene. When consulting drug with a pharmacist, make sure to ask The 5-O as a form of GeMa CerMat. If child condition does not improve, are advised to seek medical hel at the nearest facility."

"ABSTRACTThe need and pressure for efficiency and effectiveness in the provision of health care goods and services remain strongly up to date. In this paper, we measure the technical efficiency of Indonesian provinces health care system between 2010 and 2013. We compare the performance of each province using Data Envelopment Analysis method, assuming that they operate in comparable environments. Our results suggest that Papua Barat have the lowest efficiency. At current resource level, they could boost life expectancy were performance similar to that of best practice provinces. We also found that provinces that are most efficient are those provinces located in Java Island. In addition, we found that these patterns in efficiency performance are associated with at least three factors i public spending per capita, ii smoking prevalence, and iii population density.

---

ABSTRAKPengawasan terhadap efektivitas serta efisiensi dari pelayanan kesehatan seringkali terlupa namun penting untuk diperhatikan. Penerapan prinsip efisiensi pada khususnya sangatlah penting karena dilatarbelakangi oleh terbatasnya sumber daya yang tersedia. Studi ini mengukur efisiensi teknis dari pelayanan kesehatan di tiap-tiap provinsi di Indonesia antara tahun 2010 sampai dengan 2013. Penilaian performa dilakukan menggunakan metode Data Envelopment Analysis, dengan berasumsi bahwa provinsi di Indonesia beroperasi dalam lingkungan yang sebanding. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa provinsi Papua Barat memiliki level performa yang paling rendah. Apabila kapasitas pelayanan kesehatan di provinsi tersebut memiliki level efisiensi sebagaimana provinsi yang tergolong efisien, maka capaian angka harapan hidup dapat ditingkatkan secara lebih optimal. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa hampir semua provinsi yang terletak di pulau Jawa tergolong efisien. Terdapat tiga faktor yang diduga memiliki keterkaitan dengan performa efisiensi: i pengeluaran kesehatan per kapita, ii prevalensi merokok, dan iii kepadatan penduduk."