Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKFenomena Out-of-Pocket Kesehatan, Kejadian Katastropik, danPemiskinan pada Rumah Tangga di Indonesia tahun 2014-2016.Pembimbing : Dr. Pujiyanto, SKM, M.KesMasih adanya out-of-pocket pada peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN mengindikasikan bahwa JKN belum optimal dalam memberikan perlindungan finansialkepada pesertanya. Selanjutnya, pada negara low-middle income penting untuk melihatkejadian katastropik dan pemiskinan dalam rumah tangga. Tujuan penelitian ini adalahuntuk melihat keterkaitan antara kepemilikan JKN dalam rumah tangga dengan out-ofpocketkesehatan dan kejadian katastropik dalam rumah tangga serta menggambarkanpemiskinan yang terjadi akibat out-of-pocket kesehatan di dalam rumah tangga padatahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Penelitian ini menggunakan data Susenas tahun2014 sampai dengan tahun 2016 yang dianalisis dengan pendekatan ekonometri. Untukout-of-pocket kesehatan dalam rumah tangga diestimasi dengan Ordinary Least Square OLS , untuk kejadian katastropik dalam rumah tangga diestimasi dengan menggunakanmodel logit, dan untuk gambaran pemiskinan dalam rumah tangga dianalisis denganmelihat pengeluaran rumah tangga sebelum dan sesudah memperhitungkan out-ofpocketkesehatan. Penelitian ini menunjukkan, adanya proporsi kepemilikan JKN dalamrumah tangga pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dapat memberikanperlindungan finansial berupa penurunan out-of-pocket kesehatan dan mencegahterjadinya pengeluaran katastropik dalam rumah tangga serta menjadi pengaruh tidaklangsung dalam menurunkan pemiskinan dalam rumah tangga. Ke depannya, perlufokus pada perluasan kepesertaan JKN dan peningkatan kegiatan promotif dan preventifdalam ranga mencapai Universal Health Coverage.Kata Kunci: Out-of-Pocket, Kejadian Katastropik, Pemiskinan, Jaminan KesehatanNasional, Universal Health Coverage.

---

ABSTRACT Out of Pocket Healthcare Phenomenon, Incidence Catasthropicand Impoverishment in Indonesia s Household 2014 2016Counsellor Dr. Pujiyanto, SKM, M.KesOut of pocket OOP healthcare in National Health Insurance NHI participationindicates that NHI was not yet optimal to provide financial protection. Furthermore, It simportant for low middle income countries to look at catastrophic incidence inhousehold. The aim of this study was to examine the relationship between NHIownership on household with OOP healthcare and catastrophic incidence, and alsodescribe the impoverishment because of OOP healthcare in household from 2014 to2016. This study use Susenas data 2014 to 2016 and analyzed by econometric approach.For OOP healthcare in household estimated by Ordinary Least Square OLS , forcatastrophic incidence in household estimated using logit model, and to describeimpoverishment in household analyzed by looking at household expenditure before andafter taking into acoount OOP healthcare. The proportion of JKN ownership inhousehold from 2014 to 2016 can provide financial protection in the form of decreasedOOP healthcare and prevent catastrophic incidence in household, and become indirecteffect reducing impoverishment in household. In the future, we need to focus expandingNHI participation and increasing promotive and preventive programme in order toachieve Universal Health Coverage.Keywords Out of Pocket, Catastrophic Incidence, Impoverishment, National HealthInsurance, Universal Health Coverage"

"Ketidakpastian akan terjadinya penyakit di masa depan, mendorong individu untuk memiliki jaminan kesehatan sebagai upaya pemenuhan layanan kesehatan yang memadai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui determinan perilaku kesehatan secara keseluruhan dan hubungan kepemilikan jaminan kesehatan dengan out-of-pocket pengeluaran kesehatan rumah tangga di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) untuk mengestimasi parameter garis regresi dan variabel dependen terbatas (limited dependen variable) model Tobit. Hasil penelitian menggunakan Model Tobit menunjukan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan nasional terbukti signifikan memiliki hubungan signifikan dapat menurunkan out-of-pocket pengeluaran kesehatan rumah tangga sebesar 7.379 rupiah. Semakin banyak rumah tangga yang memiliki jaminan kesehatan nasional (JKN) maka out-of-pocket pengeluaran kesehatan rumah tangga akan semakin rendah, terutama pada rumah tangga yang memiliki balita dan lansia, rumah tangga yang melakukan kunjungan rawat inap dan rawat jalan.

---

Uncertainty about future diseases encourage individuals to have health insurance as an effort to fulfill adequate health services. The aim of this study is to determine the determinants of overall health behavior and the relationship of health insurance ownership with household health out-of-pocket expenditures in Indonesia. This study uses the Ordinary Least Square (OLS) method to estimate the regression line parameters and the limited dependent variable Tobit model. The results of the study using the Tobit Model show that national health insurance ownership has significant relationship that can reduce household health out-of-pocket expenditure in Indonesia by 7.379 rupiah. The more households that have national health insurance (JKN), the out-of-pocket household health expenditures will be lower, especially in households that have toddlers and the elderly, households that make inpatient and outpatient visits."

"Penelitian ini berfokus pada analisis determinan out-of-pocket payment (OOP) pada rumah tangga di Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan data Susenas tahun 2021. Variabel independen yang diteliti adalah tingkat ekonomi rumah tangga, kepemilikan jaminan kesehatan, beban biaya transportasi ke fasilitas kesehatan, dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga. Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah besaran OOP kuratif rumah tangga. Diketahui bahwa di beberapa kabupaten/kota, kelompok tingkat ekonomi rumah tangga, kepemilikan jaminan kesehatan, dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga berhubungan signifikan dengan besaran OOP. Beban biaya transportasi ke faskes juga berkorelasi signifikan dengan OOP namun memiliki koefisien yang lemah. Peneliti menyarankan adanya upaya peningkatan pemanfaatan JKN melalui perbaikan kualitas layana.

---

The focus of this study is to analyze out-of-pocket payment determinants among households in East Nusa Tenggara using Susenas 2021. Independent variables in this study included economic status, health insurance ownership, transportation fee to health services, and head of household education level while dependent variable was focused on household curative OOP. The result showed that in several regions, economic status, health insurance ownership, and education level was significantly associated with OOP. Moreover, transportation fee to health services was also correlated with OOP with small correlation coefficient. Researcher suggested the need of better health services quality and access so that people could utilize JKN more often and prevent OOP."

"Penelitian ini merupakan ex-ante evaluation melalui penelitian cross sectional dengan menggunakan data set susenas tahun 2012 di Indonesia. Penelitian ini melihat protektabilitas Jaminan Kesehatan Nasional terhadap tingkat pengeluaran biaya kesehatan tunai (out-of-pocket) rumah tangga di Indonesia. Total sampel yang berhasil dicacah dalam Susenas 2012 mencapai 279.581 individu dalam 69.895 rumah tangga. Dalam studi ini,unit analisis dilakukan pada tingkat individu yang jumlahnya mencapai 279.581 sampel. Determinan yang dinilai adalah kepemilikan jaminan kesehatan/asuransi sebagai variabel independen utama, status kesehatan, rural/urban,akses/ jumlah kunjungan baik rawat inap maupun rawat jalan dan karakteristik rumah tangga (jenis kelamin,jumlah anggota rumah tangga, lama pendidikan, status perkawinan). Analisis data dilakukan dengan pendekatan ekonometrika dengan menggunakan model ekonometrik discrette choice model dengan pendekatan model regresi binary response yaitu Logit Model. Hasil penelitian didapatkan tingkat pengeluaran biaya kesehatan tunai rumah tangga (OOP) sebesar 2,7 kali dari pendapatan rumah tangga yang dialami oleh 7,8% rumah tangga di Indonesia. Jaminan kesehatan/asuransi kesehatan dapat memberikan peluang proteksi/perlindungan dalam menurunkan tingkat pengeluaran biaya kesehatan tunai (OOP) rumah tangga sebesar 1,075 kali. Proteksi ini dapat berjalan dengan baik jika memperhatikan determinan yang berhubungan dengan tingkat OOP seperti status kesehatan, akses rawat jalan dan rawat inap, disparitas wilayah dan karakteristik rumah tangga yang memiliki hubungan signifikan secara statistik.

---

This study is an ex-ante evaluation through a cross-sectional study using data sets susenas in 2012 in Indonesia. The research looked at protectability of National Health Insurance on the level of health expenditure in cash (out-ofpocket) of households in Indonesia. The total sample Susenas successfully enumerated in 2012 reached 279 581 people in 69 895 households. In this study, the unit of analysis is done on an individual level that amounted to 279 581 samples.

The determinant is assessed is the ownership of health insurance / insurance as the main independent variables, health status, rural / urban, access / number of visits to both inpatient and outpatient care and household characteristics (gender, number of household members, length of education, marital status) . Data analysis was performed using the econometric approach discrette econometric model of choice models with binary response regression model approach, namely logit model.

The results showed the level of health expenditure household cash (OOP) by 2.7 times household income experienced by 7.8% of households in Indonesia. Health insurance / health insurance can provide protection opportunities / protection in lowering the level of health expenditure in cash (OOP) households of 1,075 times. This protection can work well if the attention-related determinants such as health status, access to outpatient and inpatient care, geographic disparities and household characteristics have a statistically significant relationship."

"Angka Kematian Ibu (AKI) Indonesia menempati peringkat 2 tertinggi di ASEAN. Berbagai penelitian telah mengidentifikasi faktor finansial sebagai salah satu penyebab kematian ibu, karena ibu hamil sering kali tidak mendapatkan perawatan yang memadai karena keterbatasan finansial. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan perwujudan dari Universal Health Coverage (UHC) dirancang pemerintah Indonesia dengan salah satu tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko finansial pesertanya.  Namun demikian sejauh mana hal itu memengaruhi faktor finansial pada ibu hamil, dalam hal ini dilihat dari belanja kesehatan out of pocket, belum diteliti secara memadai. Untuk mengisi kesenjangan penelitian yang ada, studi ini menggunakan propensity score matching (PSM) dan data Susenas 2019 dalam memeriksa dampak JKN terhadap belanja kesehatan out of pocket pada ibu hamil di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa kepesertaan JKN, baik PBI maupun non-PBI, mampu menekan belanja kesehatan out of pocket. Peserta JKN PBI mengalami penurunan sebesar 28,82 persen atau setara dengan Rp270.432,00, sedangkan peserta non-PBI mengalami penurunan sebesar 15,95 persen atau setara dengan Rp149.699,00. Lebih lanjut, studi ini mengungkap bahwa dampak terbesar terjadi di wilayah timur Indonesia, di mana tingkat kemiskinan dan akses terhadap layanan kesehatan menjadi isu krusial di wilayah tersebut.

---

Indonesia's maternal mortality rate (MMR) is the second highest in ASEAN. Studies have identified financial factors as a major cause of maternal death, as pregnant women often lack adequate care due to financial constraints. The National Health Insurance (JKN), which is the embodiment of Universal Health Coverage (UHC), was designed by the Indonesian government with the goal of providing protection against the financial risks of its participants. However, the extent to which it affects financial factors in pregnant women, in this case out-of-pocket health spending, has not been adequately studied. This study addresses this gap using propensity score matching (PSM) and 2019 Susenas data to examine JKN's impact on out-of-pocket health spending among pregnant women in Indonesia. The findings reveal that JKN participation, both PBI and non-PBI, reduces out-of-pocket health spending. JKN PBI participants saw a 28.82 percent decrease, equivalent to Rp270,432.00, while non-PBI participants experienced a 15.95 percent decrease, equivalent to Rp149,699.00. Furthermore, our study revealed that the greatest impact occurred in eastern Indonesia, where poverty levels and access to health services are critical issues in the region."

"ABSTRAKJaminan Kesehatan Nasional di Indonesia sejak 2014 menghadapi isu seperti kepesertaan, kualitas pelayanan kesehatan serta pendanaan. Pendanaan dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan JKN. Defisit selama tahun 2014 hingga 2016 disebabkan ketidaksesuaian antara iuran yang dikumpulkan dengan besaran klaim. Data menunjukan peningkatan hasil pemungutan iuran secara keseluruhan meskipun terjadi penurunan hasil pemungutan iuran pada segmen peserta mandiri. Berbagai kebijakan yang telah diimplementasikan belum menunjukan hasil positif. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa implementasi pemungutan iuran pada peserta mandiri belum mampu meningkatkan hasil kolektibilitas iuran. Teori yang digunakan dalam penelitian ini seperti teori kebijakan publik, implementasi kebijakan publik dan jaminan kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan dianalisis menggunakan data primer berupa wawancara mendalam, dokumen peraturan dan data statistik dari BPJS Kesehatan serta data sekunder berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan dari dimensi content terdapat ketidaksesuaian antara regulasi dengan tujuan yang diharapkan dalam implementasi pemungutan iuran peserta mandiri. Dimensi context menunjukan adanya isu willingness to pay dan ability to pay. Pada dimensi capacity, BPJS Kesehatan merupakan organisasi yang terbuka untuk melakukan inovasi meskipun masih dibutuhkan diskusi dengan pihak lain untuk mendapatkan strategi implementasi pemungutan iuran pada peserta mandiri yang lebih efektif.

---

ABSTRACTNational health care insurance in Indonesia has been facing some issues since 2014 such as funding, service quality and membership issues. Funding is needed for the sustainability of the program. Deficit that happened a long 2014 to 2016 was due to incompatibility between premium and claims. The data shows an increase on overall levies even though there is decrease on levy for individual member. Some policies that have been implemented is not showing a positive result. This research aims to explain why the implementation on collecting premium from individual member has not been able to increase the result of premium collectability. Theory of Public Policy, Implementation of Public Policy and Health Care Insurance used in this research. This research uses post positivist approach and analyzed with primary data such as in depth interview, statistic data from BPJS and secondary data such as literature study. The result of this research is showing from content dimension there 39s an incompatibility between the regulation and the expected goal on the implementation. Context dimension shows there are some issues such as willingness to pay and ability to pay. And capacity dimension shows the result that BPJS is willingly to do some innovation but a discussion with the stakeholder to get an effective strategy is required."

"Penelitian ini membahas tentang peran Jaminan Kesehatan Nasional terhadap pengeluaran biaya kesehatan tunai katastropik penduduk lanjut usia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan data sekunder Susenas Kor Tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah diketahuinya peran Jaminan Kesehatan Nasional terhadap penurunan risiko pengeluaran biaya kesehatan tunai katastropik, diketahuinya proporsi kejadian pengeluaran biaya kesehatan tunai katastropik, serta faktor-faktor yang berhubungan dengan pengeluaran biaya kesehatan tunai katastropik pada penduduk lansia di Provinsi DI Yogyakarta. Unit analisis penelitian ini adalah individu lansia dengan jumlah sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi sebanyak 806 orang. Analisis multivariat pada data dilakukan dengan pendekatan model regresi binary choice model dengan model Logit. Hasil penelitian didapatkan bahwa proporsi kejadian pengeluaran biaya kesehatan tunai katastropik sebesar 4,34% di antara penduduk lansia di Provinsi DI Yogyakarta. Faktor-faktor yang secara statistik berhubungan signifikan dengan pengeluaran biaya kesehatan tunai katastropik meliputi pendidikan, jumlah anggota rumah tangga, pemanfaatan JKN, dan utilisasi rawat inap. Hasil penelitian ini juga mendapatkan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional berperan menurunkan risiko kejadian pengeluaran kejadian katastropik sebesar 0,2 kali lebih rendah bagi penduduk lansia yang memanfaatkannya pada layanan kesehatan.

---

This study discusses the role of the National Health Insurance against catastrophic out of pocket health expenditures among the elderly in The Special Region of Yogyakarta using 2018 Core Susenas secondary data. The study intends to examine the proportion of catastrophic out of pocket health expenditure, analyze the factors related to catastrophic out of pocket health expenditure in the elderly population, as well as assess the role of the national health insurance in the special region of Yogyakarta. The unit of analysis of this study were elderly individuals who met the inclusion and exclusion criteria, with a total sample of 806 people. Multivariate analysis of the data was carried out using the binary choice model regression approach with the Logit model.

The results showed that the proportion of catastrophic out of pocket health expenditure was 4.34% among the elderly population in The Special Region of Yogyakarta, a proportion that is still considered managable. Catastrophic out of pocket health expenditures indicated a statistically significant correlation with education, number of household members, JKN utilization, health complaints, and utilization of inpatient care. Moreover, National Health Insurance played a role in reducing the risk of catastrophic events resulting in 0.2 times lower occurance for elderly residents who use them in health services."

"Peningkatan jumlah penduduk dari waktu ke waktu telah mendorong munculnya dominasi peran warganya untuk bekerja di sektor informal. Pekerja informal di Indonesia mampu menyerap lebih banyak angkatan kerja sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, program perlindungan terhadap pekerja informal khususnya jaminan kesehatan belum optimal dan berkesinambungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis determinan kepesertaan jaminan kesehatan pada pekerja informal. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah status ekonomi, karakteristik sosial demografi, akses media, akses fasilitas kesehatan, dan pemanfaatan fasilitas kesehatan. Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan inferensial (Regresi Multinomial Logistik) dengan sumber data Susenas 2016 dan Podes 2014.Hasil penelitian menunjukkan masih banyak pekerja informal yang tidak memiliki jaminan kesehatan yaitu sekitar 43,96% dari total responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara status ekonomi, sosial demografi, akses media, akses terhadap fasilitas kesehatan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan dengan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional pada pekerja informal. Secara statistik, variabel status ekonomi memiliki korelasi yang paling tinggi dengan kepesertaan jaminan kesehatan. Hasil penelitian menujukkan bahwa karakteristik JKN PBI sudah sesuai dengan justifikasi kriteria penerima iuran jaminan kesehatan walaupun masih terdapat adanya inclusion error yang terlihat dari hasil deskriptif antara status ekonomi dan kepesertaan JKN PBI.Kecenderungan kepesertaan jaminan kesehatan non subsidi lebih rendah pada laki-laki, status ekonomi rendah, berpendidikan rendah, berstatus cerai, berkerja di sektor perdagangan, hotel dan rumah makan, tinggal di daerah perdesaan, tidak memiliki akses media. Aspek moral hazard yang dilihat dari faktor akses dan pemanfaatan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan yang relatif mudah, namun kecenderungan pekerja informal untuk menjadi peserta jaminan kesehatan justru lebih rendah. Sosialiasi melalui akses media perlu dilakukan untuk menambah informasi terkait program jaminan kesehatan nasional terutama pada karakteristik pekerja informal yang cenderung belum terproteksi.

---

Increasing in population over time has led to the dominance of the role of citizens to work in the informal sector. Informal workers in Indonesia are able to absorb more labor force so as to support economic growth. However, the program of protection against informal workers, especially health insurance is not optimal and sustainable. The aims of this study are to analyze the determinants of health insurance participation in informal workers. The independent variables in this study are economic status, social demographic characteristics, media access, access to health facilities, and utilization of health facilities. The method of analysis in this study is descriptive and inferential analysis (Multinomial Logistic Regression) with data source Susenas 2016 and Podes 2014.

The results showed there are still many informal workers who do not have health insurance that is about 43.96% of the total respondents. The results of this study indicate that there is a correlation between economic status, social demography, media access, access to health facilities and utilization of health facilities with the participation of National Health Insurance on informal workers. Statistically, economic status variables have the highest correlation with health insurance membership. The results showed that the characteristics of JKN PBI are in accordance with the justification of the criteria of recipients of health insurance contributions, although there is inclusion error that described in descriptive of economic status and national health insurance membership.

Most of the respondent who not participated in non-subsidized health insurance are men, low economic status, low education, divorced status, work in trade, hotels, and restaurants, living in rural areas, lacking media access. The moral hazard can be seen in the access and utilization of first-rate health facilities and advanced health facilities are relatively easy, but participation in health insurance is lower. Socialization through media access needs to add information related to the national health insurance program, especially on the characteristics of informal workers who tend to be uninsured."

"Program Kader JKN-KIS dibentuk untuk meningkatkan pertumbuhan jumlahkepesertaan dan meningkatkan kolektabilitas iuran BPJS Kesehatan pada segmenpeserta informal. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi program KaderJKN-KIS di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dilakukanselama bulan Mei 2018 dengan tehnik wawancara mendalam, observasi dan telaahdokumen menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Ujivaliditas melalui trianggulasi sumber dan metode. Hasil Penelitian didapatkan bahwaimplementasi program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi secara umum belum berjalandengan optimal. Sudah ada standar dan sasaran yang ditentukan untuk melihat kinerja,namun pencapaiannya belum maksimal dan target dari fungsi kader belum lengkap.Sistem pencatatan, sistem tehnologi aplikasi, dan desiminasi informasi masihmengalami kendala. Konsistensi, kejelasan dalam komunikasi dan pelaksanaanpedoman belum berjalan maksimal. Hubungan dengan kelurahan belum terjalin denganbaik, SDM Kader JKN-KIS maupun Kantor Cabang masih terbatas. Sikap pelaksanakurang mendukung serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik belumsepenuhnya mendukung implementasi program Kader JKN-KIS. Kesimpulan:implementasi Program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi masih memiliki kendala.Perlunya perbaikan dari standar dan sasaran, sistem informasi, komunikasi, SDM,sosialisasi, hubungan kerjasama untuk keberhasilan implementasi program kader JKNKIS.

---

The JKN KIS Cadre Program was established to increase membership growth andincrease the collation of BPJS Health contribution to informal segment participants. Thepurpose of this research is to analyze the implementation of JKN KIS Cadre program inBekasi City. This research uses a qualitative method, conducted during May 2018 within depth interview technique, observation and document review using Van Meter andVan Horn policy implementation theory. Test validity through a source and methodtriangulation. The result of the research shows that the implementation of JKN KISCadre program in Bekasi City has not run optimally yet. There are already standardsand targets are determined to see the performance, but its achievement is not maximizedand the target of the function of the cadre is not yet complete. Recording systems,application technology systems, and information dissemination are still constrained.Consistency, clarity in communications and implementation of guidelines has not beenmaximized. Relationship with the village has not been established well, Kader JKN KISHuman Resources and Branch Offices are still limited. The attitude of the implementersis not supportive and the economic, social and political environment has not fullysupported the implementation of the KKD KIS Cadre program. Conclusion Theimplementation of JKN KIS Cadre Program in Bekasi City still has obstacles. The needfor improvement of standards and targets, information systems, communication, humanresources, socialization, cooperation relationship for successful implementation of JKNKIScadre program."

"Nasional di Rumah Sakit (Analisis Data Sekunder Tahun 2017) Angka kejadian sectio caesaria terus meningkat baik di rumah sakit pemerintah maupun di rumah sakit swasta di Indonesia. Peningkatan jumlah persalinan melalui sectio caesaria ini juga dapat terlihat pada peserta JKN, dimana sejak tahun 2014 hingga 2017, operasi pembedahan sesar selalu menduduki peringkat pertama kode CBG terbanyak di rawat inap tingkat lanjutan dan menjadi penyerap biaya manfaat jaminan kesehatan tertinggi. Belum adanya dokumentasi formal berdasarkan evidence based yang memperlihatkan evaluasi implementasi kebijakan penjamina persalinan, khususnya kasus sectio caesaria, pada peserta JKN menjadi penyebab sulitnya para pemangku kebijakan dalam menyusun kebijakan.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode implementation research dengan pendekatan kuantitatif. Metode implementation research digunakan melalui pengumpulan rekap data klaim sectio caesaria peserta JKN di rumah sakit sepanjang tahun 2017.Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 5 variable yang diteliti terdapat 3 variable yang terbukti secara signifikan mempengaruhi rate section caesaria, yaitu: 1) Hak kelas perawatan peserta JKN (p= 0,020 dan t hitung= 2,327), dimana semakin besar persentase peserta dengan hak kelas perawatan I di suatu kabupaten/kota maka semakin tinggi rate sectio caesaria, 2) Jenis kepemilikan rumah sakit (p= 0,035 dan t hitung = -2,119), dimana semakin besar persentase RS pemerintah pada suatu kabupaten kota maka semakin rendah rate sectio caesaria dan 3) Jumlah dokter spesialis kebidanan (p= 0,05 dan t hitung = -1,957), dimana semakin banyak jumlah dokter spesialis di kabupaten kota (rasio dokter spesialis terhadap penduduk semakin kecil), maka semakin tinggi angka rate sectio caesaria. Sedangkan variable jenis kelas rumah sakit (p= 0,912 dan t hitung= 0,111) dan nilai PDRB Per Kapita (p = 0,135 dan t hitung = -1,498) tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi rate sectio caesaria. Faktor determinan yang paling dominan terhadap rate sectio caesaria adalah hak kelas perawatan dengan nilai Koef. beta= 3,372.Perlu dilakukan berbagai upaya dalam mengendalikan rate sectio caesaria yang dilakukan baik oleh pemerintah, BPJS Kesehatan maupun manajemen rumah sakit. Manajemen rumah sakit sebagai salah satu aktor yang berperan penting dalam kesuksesan program JKN juga perlu melakukan beberapa upaya dalam rangka mengendalikan angka sectio caesaria, antara lain pembuatan kebijakan dan pedoman pencegahan kecurangan, pengembangan pelayanan kesehatan yang berorientasi kendali mutu kendali biaya, pengembangan budaya pencegahan kecurangan sebagai bagian dari tata kelola organisasi dan klinis.

---

The incidence of sectio caesaria continues to increase both in government hospitals and in private hospitals in Indonesia. The increase in the number of deliveries through sectio caesaria can also be seen in JKN participants, where from 2014 to 2017 cesarean section surgery was always ranked first in the most CBG codes hospitalized at the advanced level and absorbed the highest cost of health insurance benefits. The absence of formal evidence-based documentation that shows an evaluation of the implementation of maternity insurance policies, particularly in cases of sectional caesarean section, for JKN participants is the cause of difficulties for policy makers in drafting policies.

The research method used in this study is the method of implementation research with a quantitative approach. The implementation research method is used through collecting recapitulation of claims data on JKN participants in hospitals throughout 2017.

The results of the analysis show that of the 5 variables studied there were 3 variables which proved to significantly affect the caesaria section rate, namely: 1) Right to care for JKN participants (p = 0.020 and t count = 2.327), the greater the percentage of participants with the right of class I care in a district / city, the higher the rate of sectional caesaria, 2) Types of hospital ownership (p = 0.035 and t count = -2.119) , the greater the percentage of government hospitals in a city district, the lower the rate of sectional caesarea and 3) the number of obstetricians (p = 0.05 and t count = -1,957), the increasing number of specialists in the district, the higher rate of Caesarean section. While the hospital class type variables (p = 0.912 and t count = 0.111) and the Per Capita GRDP value (p = 0.135 and t count = -1.449) were not proven to significantly affect the rate of caesarean section. The most dominant determinant factor for the rate of sectio caesaria is the right of treatment class with Coef value. beta = 3.372.

It is necessary to do various efforts in controlling the rate of sectio caesaria carried out by the government, BPJS Health and hospital management. Hospital management as one of the actors who played an important role in the success of the JKN program also needed to make several efforts to control the sectio caesaria number, including making fraud prevention policies and guidelines, developing health services oriented to cost control quality control, developing fraud prevention culture as part of organizational and clinical governance."