Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNama : Rizalia WardiahProgram Studi : Magister Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : Analisis Hubungan Pengetahuan Tentang Kawasan Tanpa Rokok KTR dengan Persepsi Siswa Terhadap Penerapan Kebijakan KTR di SMANegeri 5 Padang Tahun 2017Pembimbing : Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr. PHKawasan tanpa rokok atau lebih sering disebut dengan istilah KTR, merupakan upayapemerintah dan pemegang kepentingan dalam menurunkan angka prevalensi perokok diIndonesia yang semakin meningkat tiap tahunnya.Kebijakan KTR ini dilandasi UUNomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 tentang kesehatan.Penerapan KTR di lingkungansekolah didukung dengan Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 tentang KawasanTanpa Rokok di Lingkungan Sekolah, yang mempunyai tujuan dasar untuk melindungipara generasi muda yang sedang menempuh pendidikan di sekolah dari paparan asaprokok yang berbahaya dan secara tidak langsung diharapkan menurunkan angkaperokok pada pelajar.Faktanya masih banyak pelajar serta tenaga pendidik dan pegawaidi lingkungan sekolah sering melanggar peraturan ini, bahkan tidak memperdulikanperaturan ini, sedangkan area tempat mereka merokok adalah kawasan tanparokok.Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan antara pengetahuantentang kawasan tanpa rokok KTR dengan persepsi siswa terhadap penerapan KTR diSMA N 5 Padangdengan subyek dari penelitian adalah seluruh siswa. Penelitian inimerupakan penelitian kuantitatif survai analitik dengan pendekatan rancangan studicrosssectional. Sampel yang menjadi subyek penelitian ini adalah sebanyak 143responden. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara.Hasil penelitian menyatakan bahwa, hipotesis terjawab dengan adanya hubungan antarapersepsi siswa terhadap penerapan kawasan tanpa rokok dengan status merokok siswa pvalue=0,001 , dengan pengetahuan siswa tentang kawasan tanpa rokok pvalue=0,001 . Sedangkan antara persepsi siswa terhadap penerapan kawasan tanparokok dengan pendapatan orang tua tidak ada hubungan pvalue=1,000 , status merokokorang tua tidak ada hubungan pvalue=0,617 , anggota keluarga merokok tidak adahubungan pvalue=1,000 , pengetahuan siswa terhadap bahaya merokok tidak adahubungan, pvalue=0,365 . Tidak ada interaksi variabel utama dengan variabelkonfounding.Kata kunci:Pengetahuan, Persepsi, KTR

---

ABSTRACTName Rizalia WardiahStudy Program Public Health ScienceTitle Analysis Of The Relationship Of Knowledge About No Smoking AreaWith The Perception Of Students In Senior High School Of 5 PadangYear 2017Counsellor Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr. PHNon smoking area or more commonly referred to as KTR, is an effort by thegovernment and stakeholders in reducing the prevalence rate of smokers in Indonesiawhich is increasing every year. KTR policy is based on Law Number 36 Year 2009Article 115 on health. The application of KTR in the school environment is supportedby Permendikbud Number 64 Year 2015 on Non Smoking Areas in School Areas,which has the basic purpose of protecting the young generation who are studying inschools from exposure to tobacco smoke that is harmful and indirectly expected toreduce the number of smokers on students. In fact there are still many students andeducators and staff in the school environment often violate this rule, even ignore thisrule, while the area where they smoke is a non smoking area. This study was conductedto analyze the relationship between knowledge about non smoking areas KTR withstudents perceptions of KTR implementation in SMA N 5 Padang with the subjects ofthe study were all students. This research is a quantitative research of analytic surveywith cross sectional study design approach. The sample that became the subject of thisresearch is 143 respondents. Data collection is done through interview.The result of the research stated that the hypothesis was answered by the relationbetween the perception of the students on the application of non smoking area with thestudents 39 smoking status pvalue 0.001 , with the students 39 knowledge about the nonsmokingarea pvalue 0.001 . Meanwhile, between the perception of the students on theapplication of non smoking area with parent income no relationship pvalue 1,000 ,parental smoking status no relationship pvalue 0.617 , family members smoking norelationship pvalue 1,000 , danger of smoking no relationship, pvalue 0.365 . Thereis no major variable interaction with confounding variables.Key words Knowledge, Perception, No Smoking Area"

"Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan salah satu kebijakan pengendalian perilaku merokok yang telah diimplementasikan pada beberapa daerah di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan KTR pada perilaku merokok. Lebih khusus, studi ini juga mempertimbangkan perilaku merokok orang tua dan anggota rumah tangga lain pada perilaku merokok remaja usia 15-24 tahun. Metode regresi yang digunakan adalah Logit untuk melihat status merokok serta Tobit dan Heckman untuk melihat konsumsi rokok/hari. Secara umum, kebijakan KTR tidak signfikan mempengaruhi perilaku merokok.

---

Smoke-free area policy is one of smoking behavior control policies  that has been implemented in several regions in Indonesia. This study aims to evaluate the impact of smoke-free area policy on smoking behavior. More specifically, this study also considers smoking behaviour of parents and other household member on adolescents smoking behavior aged 15-24 years. The method used is Logit to examine smoking status as well as Tobit and Heckman to examine cigarette consumption/day. In general, smoke-free area does not significantly affect smoking behaviour."

"Asap rokok dapat membahayakan kesehatan perokok aktif dan menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain. Pemerintah Kalimantan Timur melalui Surat Keputusan Gubernur no 1 tahun 2013 mengatur tentang kawasan tanpa rokok, yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan mengenai kawasan tanpa rokok pada tempat pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di RSUD Dr Abdul Rivai Kabupaten Berau Kalimantan Timur dengan disain studi kasus, analisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menunjukan sosialisasi kebijakan kawasan tanpa rokok tidak berjalan dengan baik, tim kawasan tanpa rokok belum bekerja dengan baik,diperlukan penambahan sumber daya manusia untuk terlaksananya implementasi Kawasan Tanpa Rokok, Komitmen dari implementor kurang dan masih ada implementor yang ragu untuk menggunakan kewenangannya menegur pengunjung maupun pegawai yang merokok di rumah sakit. Kerjasama dengan pemerintah daerah dalam mengawasi dan mengevaluasi implementasi kawasan tanpa rokok belum berjalan. Dampak dari tidak berjalannya implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok dengan optimal sampai sekarang adalah masih adanya karyawan rumah sakit atau pengunjung melakukan aktifitas merokok di rumah sakit.

---

Cigarette smoke can harm the health of active smokers and cause air pollution haten danger the health of others. The Government of East Kalimantan through the Governor's Decree No. 1 of 2013 regulates the No Smoking Area, which aims to protect public health from the harm caused by smoking. Berau District Regulation No. 6 of 2014 mandated about No Smoking Area in the health service. This study aims to determine the implementation of No Smoking Area policy in Dr Abdul Rivai Hospital, Berau, East Kalimantan with case study design, descriptive analysis with qualitative approach.The result of the research show that the socialization of the No Smoking Area policy is not working well, the team has not worked well, it is necessary to add human resources for implementation of No Smoking Area. Minimal commitment froms implementors and there are still implementers who hesitate to use their authority to reprimand visitors or the employee who smokes in the hospital. Cooperation with local governments in monitoring and evaluating the implementation of No Smoking Areas has not been implemented. The impact of ineffective implementation of No Smoking Area policy optimally up to now, there is still the existence of hospital employees or visitors doing smoking activity in the hospital."

"ABSTRAKPeraturan Daerah Kabupaten Lebak No.17 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan adalah bentuk turunan dari Undang-Undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Kabupaten Lebak masih berada di posisi tertinggi kedua yang memiliki persentase penduduk umur 10 tahun ke atas dengan kebiasaan merokok (29,4%), sehingga untuk menurunkan angka perokok di Kabupaten Lebak dengan melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Penelitian ini menggunakan Triangulation mix methode, pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantatif.Hasil penelitian mendapatkan sebagian kecil Kawasan Tanpa Rokok patuh terhadap kebijakan (28%), perilaku positif (58%) dan pengetahuan tinggi (58%), tidak ada hubungan perilaku dengan pengetahuan (p value = 0,075). Pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok belum efektif karena masih adanya gap antara implementasi dan pedoman dalam penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI. Pemerintah daerah belum responsive terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dengan belum diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, pembentukan tim pengawas dan sosialisasi Perda. Rekomendasi yang dapat diajukan adalah penerbitan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan penyamaan persepsi tentang penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada penentu kebijakan.

---

ABSTRACT

Lebak District Regulation No.17 Year 2006 on the Implementation Order, Cleanliness and Beauty is a derivative form of Laws 23 of 1992 About Health. Lebak still remain the second highest percentage of population aged 10 years and over with smoking (29.4%), so as to reduce the number of smokers in Lebak to implement the No Smoking policy. This study uses the Triangulation mix of methods, data collection is done with qualitative and quantitative approaches.

The results of the study to get a small portion No Smoking policy-compliant (28%), positive behavior (58%) and high knowledge (58%), there was no connection with the behavior of knowledge (p value = 0.075). No Smoking policy implementation has not been effective because of the persistence of the gap between the implementation and the guidelines in the use of Sharing Fund Tobacco Excise issued by the Ministry of Health RI. The local government has not been responsive to the policy of No Smoking by not issuing the Provincial Regulation on No Smoking, team building and socialization supervisory regulations. Recommendations that can be raised is the publication of the Provincial Regulation on No Smoking, and harmonization of the use of DBH in the Tobacco Excise policy makers."

"Hak atas pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia dan termasuk sebagai salah satu komponen kesejahteraan sebagaimana diamanatkan dalam UUD Tahun 1945. Salah satu wujud perlindungan terhadap hak asasi manusia terhadap kesehatan diiwujudkan dengan menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Konsumsi rokok yang terus meningkat dari tahun ke tahun menjadi permasalahan yang mengancam kesehatan, terlebih Indonesia telah menduduki peringkat ketiga dengan jumlah perokok tertinggi setelah Tiongkok dan India. Sebagai bentuk pengendalian dampak konsumsi rokok, penetapan KTR oleh pemerintah daerah di wilayah masing-masing, baik tingkat provinsi maupun tingkat kota/kabupaten, dilakukan untuk tetap melindungi hak asasi terhadap kesehatan bagi masyarakat umum. Berangkat dari latar belakang berikut, skripsi ini berfokus pada pembahasan dari konsep KTR sebagai kebijakan pelayanan publik di bidang kesehatan dan pada pelaksanaan peraturan daerah di Kota Depok yang mengatur mengenai KTR. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah yuridis-normatif yang menekankan pada norma hukum tertulis dan hasil penelitian yang disajikan secara deskriptif. Berangkat dari tujuan ini, didapatkan suatu simpulan komprehensif bahwa Pemerintah Kota Depok telah menjalankan kewajibannya dalam melindungi hak asasi atas kesehatan di Kota Depok dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Lalu, terhadap pelaksanaan KTR di Kota Depok sendiri, Pemerintah Kota Depok telah menetapkan Tim Pembinaan dan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Depok. Namun, pada pelaksanaannya, Pemerintah Kota Depok masih membutuhkan anggaran yang lebih besar karena pengawasan yang dilakukan dalam mengimplementasikan KTR di Kota Depok masih terbilang kurang. Selain itu, tingkat kepatuhan KTR di Kota Depok masih tergolong rendah atau belum memenuhi target sehingga membutuhkan pengembangan aturan yang lebih tegas dan terukur dari segi kebijakan pelayanan publik.

---

Right to Health is a human right and is included as one of the components of welfare as mandated in the 1945 Constitution. One of the forms of protection of human rights to health is realized by establishing a Non-Smoking Area (KTR). Cigarette consumption, which continues to increase from year to year, is a problem that threatens health. Indonesia has been ranked third with the highest number of smokers after China and India. As a form of controlling the impact of cigarette consumption, the determination of KTR by local governments in their respective regions, both at the provincial and city/district levels, is carried out to continue to protect human rights to health for the general public. KTR as a public service policy in the health sector and in the implementation of regional regulations in Depok City which regulates KTR. The research method used in this thesis is juridical-normative which emphasizes written legal norms and the research results are presented descriptively. Departing from this goal, a comprehensive conclusion was obtained that the Depok City Government has carried out its obligations in protecting human rights to health in Depok City by stipulating Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning Non-Smoking Areas as amended by Depok City Regional Regulation Number 2 of 2020 concerning Amendments to Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning Non-Smoking Areas. Then, regarding the implementation of KTR in Depok City itself, the Depok City Government has established a Development and Supervision Team for Non-Smoking Areas in Depok City. However, in practice, the Depok City Government still requires a larger budget because the supervision carried out in implementing KTR in Depok City is still relatively lacking. In addition, the level of KTR compliance in Depok City is still relatively low or has not met the target so that it requires the development of regulations that are more firm and measurable in terms of public service policies."

"ABSTRAKPenelitian ini akan membahas evaluasi dari penerapan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok di Mall Kuningan City DKI Jakarta menurut persepsi perokok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana evaluasi dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok di Mall Kuningan City DKI Jakarta dilihat dari persepsi perokok. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan mix method. Peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William N. Dunn yang terdiri dari 6 enam dimensi yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Peneliti menggunakan kuesioner dan wawancara untuk mengumpulkan data. Pada penelitian ini terdapat 52 lima puluh dua responden dan 4 empat narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi efektivitas, dimensi efisiensi, dimensi kecukupan, dimensi perataan, dan dimensi responsivitas masih perlu ditingkatkan

---

ABSTRACTThis study will describe the evaluation of the Governor Regulation number 75 year 2005 regarding to Non Smoking Area in Kuningan City Mall DKI Jakarta according to the smokers perception. The purpose of this study was to determine the extent to which the evaluation of Jakarta Governor Regulation number 75 Year 2005 about Non Smoking Area in Kuningan City Mall DKI Jakarta through the smokers perception. The method of research approach used in this study was mix method approach. The theory of program implementation from William N. Dunn used as a basis to measure the implementation that consists of 6 six dimensions including effectiveness efficiency adequacy equity responsiveness and appropriateness. There were 52 fifty two respondents and 4 four interviewees in this study. The results of this study showed that several dimensions which consist of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, and responsiveness need to be improved."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas detail pengembangan Kawasan Tanpa Rokok di SMK IPTEK berdasarkan tiga komponen KTR yang ada yaitu Kebijakan KTR, Tenaga KTR dan Media KTR. Penelitian ini menggunakan mixed method, yaitu penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder dengan studi intervensi dan kualitatif untuk pendalaman dari penelitian kuantitatif dengan desain analisis isi. Hasilpenelitiankuantitatifdidapatkanbahwa persentase tiap komponen KTR menjadi kategori baik setelah adanya Duta KTR, diantaranya Kebijakan KTR 96,1 , Tenaga KTR 85,1 dan Media KTR 94,7 . Berdasarkan hasil uji wilcoxon test seluruh komponen KTRmengalami peningkatan yang signifikan dengan p value = 0,001. Adapun faktor yang memudahkan adalah dukungan guru dan sekolah untuk melakukan pembentukan Duta KTR dan yang menjadi hambatan adalah kepercayaan diri Duta KTR untuk mengingatkan temannya serta belum adanya monitoring evaluasi catatan pengawasan KTR oleh Duta KTR.

---

ABSTRACTThis study discussed about the development details of Non Smoking Area in IPTEK Vocational High School based on the three existing Non Smoking Area components such as Non Smoking Area Policy, Team, and Media. This study used mixed method, a quantitative research using secondary data with intervention and qualitative study for deepening of quantitative research with content analysis design. The result of quantitative research showed that the percentage of each Non Smoking Area component had become good category after the existing of Non Smoking Area Ambassadors, such as Non Smoking Area policy 96,1 , Non Smoking Area team 85,1 , and Non Smoking Area media 94,7 . Based on the result of wilcoxon test, Non Smoking Area components experienced a significant improvement with p value 0.001. The factor which facilitated this study was teachers and other school staff support in forming Non Smoking Area Ambassadors. In addition, the obstacles of this study were confidence of Non Smoking Area Ambassadors for reminding their friends and none of Non Smoking Area monitoring evaluation records by Non Smoking Area Ambassadors."

"Indonesia menempati urutan pertama dengan jumlah perokok terbanyak di ASEAN, berdasarkan data BPS pada tahun 2023 persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang merokok tembakau selama sebulan terakhir mencapai 28,62 %. Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi merokok di Indonesia, upaya untuk mengurangi prevalensi tersebut dilakukan melalui penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Penelitian yang dilakukan oleh berbagai negara menunjukan bahwa kebijakan larangan merokok signifikan mengurangi prevalensi merokok, namun hingga saat ini belum seluruh Pemerintah Daerah memiliki aturan terkait Kawasan Tanpa Rokok. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah unuk menganalisis pengaruh kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan lama berlakunya kebijakan tersebut terhadap prevalensi merokok di Indonesia. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan menggunakan model regresi Logit dan untuk menginterpretasikan hasilnya menggunakan Marginal Effect. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada atau tidaknya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan lama berlakunya kebijakan tersebut memiliki efek yang bervariasi terhadap prevalensi merokok individu di berbagai kelompok umur. Pada kategori umur dewasa, ditemukan bahwa ada atau tidaknya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan lama berlakunya kebijakan tersebut berdampak negatif dan signifikan terhadap probabilitas individu untuk merokok. Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok menjadi penting bagi Pemerintah guna untuk mengendalikan dampak konsumsi rokok bagi kesehatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebaruan dan memperkaya refrensi serta literatur terkait dengan kajian kebijakan larangan merokok dan prevalensi merokok, serta dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah dalam upaya mengendalikan dampak konsumsi rokok di Indonesia.

---

Indonesia holds the first ranks with the highest number of smokers in ASEAN, according to data from the Bureau of Statistics (BPS) in 2023, there are 28.62% of individuals aged 15 and older who smoked tobacco in the past month. The government aims to reduce the smoking prevalence In Indonesia, to reduce smoking prevalence are carried out through the implementation of smoke-free area (SFA) policies. Studies conducted in various countries have shown that smoking bans policies significantly reduce smoking prevalence. However, not all regional governments in Indonesia have instituted regulations pertaining to Smoke-Free Areas. The objective of this study is to analyze the impact of smoke-free area policies and the duration of their implementation on the prevalence of smoking in Indonesia. In this research, data analysis was conducted using the Logit regression model and the results were interpreted using Marginal Effects. The findings indicate that the existence of Smoke-Free Area policy and the duration of ots implementation have varying effects on individual smoking prevalence across different age groups. For the adult age category, found that existence of Smoke-Free Area policy and the duration had a negative and significant impact on smoking probability. The Smoke-Free Area policy is essential for the government to control the health impacts of tobacco consumption. This study is expected to provide new insights and enrich references and literature on the study of smoking bans and smoking prevalence. Moreover, it can serve as a consideration for the government in its efforts to mitigate the health impacts of tobacco consumption in Indonesia."

"Sempadan sungai merupakan kawasan perlindungan setempat yang memiliki peran dan fungsi sebagai pengontrol kuantitas dan kualitas air dengan vegetasi khusus yaitu vegetasi riparian. Penelitian ini akan membahas hubungan antara perubahan penggunaan tanah di sempadan Ci Liwung segmen Depok-Jakarta dengan Kualitas Air tahun 2001-2012. Data kualitas air yang digunakan berasal dari hasil pemantauan BPLHD DKI Jakarta dan Jawa Barat yang berjumlah 8 titik pantau. Sementara data penggunaan tanah sempadan diperoleh dari hasil pengolahan data BPN DKI Jakarta dan Kota Depok Menggunakan ArcGIS 10.0. Dari hasil analisis hubungan secara spasial dan temporal maka diperoleh kesimpulan bahwa perubahan luas permukiman di sempadan Ciliwung segmen Depok-Jakarta berbanding lurus dengan kualitas airnya.

---

Riparian area is a local protection who has the role and function as water quantity and quality control with special vegetation called riparian vegetation. This research will discuss the relationship between land use change in the riparian segment Ciliwung Depok-Jakarta with Water Quality 2001-2012. Water quality data that used comes from the results of the monitoring BPLHD Jakarta and West Java, amounting to 8 monitoring points. While the riparian of land use data obtained from the data processing BPN Jakarta and Depok City using ArcGIS 10.0. From the analysis of the spatial and temporal relationships it could be concluded that extensive changes settlements in riparian Ciliwung Depok-Jakarta segment is directly proportional to the quality of the water."

"Berjalan kaki bukan hanya merupakan moda transportasi dasar yang murah dan mudah di dalam suatu kota yang pergerakan manusia dan barangnya tinggi dan kompleks, namun disebut juga sebagai perekat moda transportasi. Trotoar adalah salah satu jalur bagi pejalan kaki. Namun sayangnya trotoar tidak dianggap sebagai infrastruktur yang melekat pada sistem transportasi dan perancangan kota yang baik. Tidak adanya standarisasi yang baku dari segi fasilitas dan pengontrolan terhadap pemanfaatan non pejalan kaki yang ada sehingga kondisi trotoar bervariasi dari segi fisik dan sosial. Untuk itu penelitian ini bertujuan menemukan persepsi pejalan kaki terhadap kondisi tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan partisipasi aktif dan wawancara mendalam dengan informan sebagai pejalan kaki dengan menggunakan tiga indikator persepsi, yaitu motif, harapan, dan minat. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini didapat kategori persepsi yang beragam dari tiap indikator persepsi di mana kelengkapan fasilitas dan penyalahgunaan oleh kelompok non pejalan kaki di tiap fungsi bangunan berbeda.

---

Walking is not just a mode of transportation that is cheap and convenient base in a city. In a city, the movement of people and goods are high and complex, but is also known as adhesive mode of transportation. The sidewalk is one lane for pedestrians. But unfortunately the pavement is not considered as an infrastructure that is attached to the transport system and good urban design. The lack of standardization in terms of facilities and control of the use of non existing pedestrian sidewalk makes a varies condition of physical and social. This research aims to discover pedestrian perception because of those condition. Data collected through observation and active participation of in-depth interviews with informants as a pedestrian by using three indicators of perception, such as motive, expectation, and interest. The analysis used is descriptive analysis. The results of this study concluded that there are varies of perception category for each perception indicator which is facility completeness and use of non-pedestrian for each building function are different."