Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKStandar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai mutu dan jenis pelayanan dasaryang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh warga negara secaraminimal. Berdasarkan profil Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017capaian SPM pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar 72,3 , pelayanan kesehatan ibubersalin sebesar 73,8 dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 64,82 masih di bawah target 100 . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktorpenentu implementasi Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anakserta hambatan dan upaya yang dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatifdengan desan Rapid Assesment Procedure RAP melalui pengumpulan data primer dandata sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi SPM BidangKesehatan Pelayanan KIA di Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan 4 faktor yangberpengaruh terhadap implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi danstruktur birokrasi belum berjalan optimal. Faktor penentu yang mempengaruhiimplementasi SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KIA di Kabupaten Tanah Bumbuadalah pada aspek sumber daya manusia namun saling dipengaruhi oleh aspek yanglainnya.. Masukan bagi Pemerintah Daerah agar membuat kebijakan daerah terkait SPMBidang Kesehatan Pelayanan KIA agar implementasi yang dilakukan dapat berjalansecara maksimal dan menyeluruh.

---

ABSTRACTMinimum Service Standards MSS are provisions concerning the quality and type ofbasic services that are mandatory government affairs that are eligible for citizens to beeligible. Based on the profile of the District Health Office of Tanah Bumbu Regency in2017, the achievement of MSS in pregnant women 39 s health service is 72.3 , maternalhealth service 73,8 and newborn health service 64,82 is still under 100 target.This study aims to analyze the determinants of the implementation of Minimum ServiceStandards of Maternal and Child Health MCH Services and the obstacles and effortsare undertaken. This research is a qualitative research with Rapid Assessment Procedure RAP descriptions through primary data collection and secondary data. The result ofthe research shows that the implementation of MSS in the field of health service ofMCH in Tanah Bumbu Regency based on 4 factors affecting the implementation ofcommunication, resources, disposition and bureaucratic structure has not run optimally.The determinant factors affecting the implementation of MSS in Health Service ofMCH Service in Tanah Bumbu Regency is in human resource aspect but influenced byother aspect. Input for Local Government to make regional policy related MSS FieldHealth Service MCH for implementation can be run maximally and thorough. "

"Angka Kematian Ibu dan Bayi masih menjadi perhatian nasional dan global. Bahkan penurunan angka kematian ibu dan bayi masih menjadi prioritas daerahdaerah di Indonesia. Salah satu faktor yang menyebabkan masih tingginya angka kematian ibu dan bayi adalah terhambatnya pelayanan kesehatan dasar yang merupakan kewenangan wajib pemerintah daerah dikarenakan masih rendahnya belanja kesehatan di beberapa wilayah di Indonesia. Angka nasional untuk belanja kesehatan sendiri masih berada di kisaran 3 %. Sementara Undang-Undang mengamanatkan 5% dari total APBN. Ketersediaan dana dan kondisi fiskal merupakan salah satu alasan dibalik rendahnya proporsi belanja untuk kesehatan di setiap daerah. Komitmen pemerintah daerah dan kebijakan dari pemerintah yang dibuat, merupakan faktor penentu dalam jumlah anggaran yang diterima oleh Dinas Kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebutuhan biaya Standar Pelayanan Minimal SPM) program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Kabupaten Majalengka tahun 2017?2019 menggunakan desain penelitian studi kasus dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pada tahun 2015, pembiayaan program KIA yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka berasal dari APBD Kabupaten sebesar Rp1.628.255.186 dan Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp33.890.000. Hasil perhitungan kebutuhan biaya SPM program KIA yaitu tahun 2017 sebesar Rp3.680.558.521, tahun 2018 sebesar Rp2.705.532.478 dan tahun 2019 sebesar Rp1.661.271.066. Dalam pendekatan kualitatif, pemerintah daerah baik dari sisi eksekutif ataupun legislatif sudah memiliki komitmen dalam pemenuhan kebutuhan biaya program KIA. Tetapi besar kecilnya anggaran yang diterima ditentukan oleh ketersediaan anggaran, kondisi fiskal daerah dan unsur politik dan kebijakan pemerintahan. Perencanaan dan penganggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka belum berdasarkan SPM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan biaya SPM program KIA memerlukan dorongan dan dukungan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu komitmen dan tindakan nyata dari pemerintah daerah dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan program tersebut.

---

Maternal and infant mortality remains a national and global concern. Even, the conditions in Indonesian the decline of maternal and infant mortality are still a priority for small Indonesian regions. One of the factors that led to this high rate of maternal and infant mortality is the obstruction of primary health care services, which is the authority of the local governments, due to the low spending on health care budget in several regions in Indonesia. The national average for health spending alone is in the range of 3%. While, the national constitution states that the minimum of health care budget is 5% of the total state budget. The availability of funds and fiscal conditions is one of the reasons behind the low proportion of health care spending in every region. The commitment of the local government and the policies is a decisive factor for the budget proportion received by the local health department.

This study aimed to analyze the cost requirements of Maternal and Child Health (MCH) program in Majalengka region in 2017 to 2019 using case study design with quantitative and qualitative approaches. In 2015, the budget forthe MCH program in the health department of Majalengka region came from the government budget for Rp1.628.255.186 (97.96%) and the financial aids from West Java Province for Rp33.890.000 (2.04%).

The results of the calculation need for the MCH program cost based on Minimum Service Standards (MSS) which in 2017 was Rp3.680.558.521, and were Rp2.705.532.478 and Rp1.661.271.066 in 2018 and 2019. In the qualitative approach, the local government, both the executive and the legislative, has a commitment in meeting the needs of the MCH program costs. However, the amount of the budget depends on to budget availability, fiscal conditions and elements of local politics and government policy. The planning and budgeting in health department of Majalengka region has not been determined based on MSS.

The study concluded that the cost requirement of the MCH program requires encouragement and support from the local government. Therefore, commitment and concrete action from the local government is needed to sustain the program."

"Tesis ini membahas Evaluasi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Pada Indikator Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain non-eskperimental. Hasil penelitian Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan pada indikator pelayanan hipertensi yang mengalami kenaikan signifikan dalam renstra DKI Jakarta tahun 2017-2022 didalam faktor struktur yang paling berperan dalam peningkatan ketercapaian signifikan tersebut adalah bentuk program yang terjadwal seperti kegiatan posbindu dan KPLDH serta kegiatan strategis daerah yang dilaksanakan di pasar, trans jakarta, taman dan MRT, kemudian terdapat juga kerjasama lintas sector seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Disnakertrans. Kemudian hasil penelitian menyarankan dinas kesehatan DKI Jakarta dapat menyusun kebijakan terkait pelayanan hipertensi yang terpisah dengan program lain, termasuk kebijakan pembiayaan kesehatan SPM hipertensi sebagai mandatory regulation dalam hal penyusunan unit cost untuk masing-masing komponen layanan sebagai dasar perumusan costing SPM hipertensi. Kemudian penguatan kebijakan lintas sektor dan program dalam upaya perluasan cakupan pelayanan SPM khususnya hipertensi melalui pendekatan kolaborasi, serta memberikan edukasi dan sosialisasi kembali kepada masyarakat akan pentingnya melakukan pemeriksaan rutin terkait dengan hipertensi.

---

This thesis discusses the Evaluation of the DKI Jakarta Provincial Health Office's Strategic Plan for 2017-2022 on Minimum Service Standards (SPM) in the Health Sector on Health Service Indicators for Hypertension Sufferers. This research is a qualitative research with non-experimental design. The results of the research on Implementation of Minimum Service Standards (SPM) in the Health Sector on hypertension service indicators which experienced a significant increase in the DKI Jakarta strategic plan for 2017-2022 in the structural factors that play the most role in increasing this significant achievement are the form of scheduled programs such as posbindu and KPLDH activities as well as activities regional strategies carried out in markets, trans jakarta, parks and the MRT, then there is also cross-sector cooperation such as the Social Service, the Education Office and the Manpower and Transmigration Office. Then the results of the study suggest that the DKI Jakarta Health Office can formulate policies related to hypertension services that are separate from other programs, including the hypertension MSS health financing policy as a mandatory regulation in terms of compiling unit costs for each service component as the basis for the formulation of hypertension MSS costing. Then strengthening cross-sectoral policies and programs in an effort to expand the scope of MSS services, especially hypertension through a collaborative approach, as well as providing education and socialization to the public about the importance of carrying out routine checks related to hypertension."

"ABSTRAKNama:Kris WidyartoJudul:Persepsi Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Kesehatan di Kabupaten WonosoboProgram Study:Magister Perencanaan dan KebijakanPublikPembimbing:Sri Mulyono, SE, M.Si Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat Kabupaten Wonosobo terhadap kualitas pelayanan Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Survey dilakukan terhadap 384 responden di Kabupaten Wonosobo. Analisis data menggunakan dengan tabulasi silang crosstab dan analisis regresi. Variabel-variabel yang diteliti terdiri dari 9 unsur standar kepuasan masyarakat SKM yang merupakan parameter dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat IKM . Hasil penelitian menunjukkan bahwa 9 unsur mendapatkan persepsi baik, yaitu : Persyaratan 72,1 , Sistem Mekanisme dan Prosedur 63,2 , Waktu Penyelesaian 50,6 , Biaya 62,3 , Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 67,2 , Kompetensi Pelaksana 69,8 , Perilaku Pelaksana 55,2 , Sarana dan Prasarana 48,5 , dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 65,9 . Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan jika kualitas pelayanan Kesehatan di Kabupaten Wonosobo cukup baik. Namun hasil survey setelah dioleh sesuai Peraturan Menpan RB, kinerja pelayanan publik di bidang kesehatan dinilai tidak baik dengan nilai IKM 2,57. 5 lima unsur mendapat nilai dengan mutu C yaitu : Persyaratan 2,65 , Biaya/Tarif 2,62 , Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 2,60 , Kompetensi Pelaksana 2,70 dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukkan 2,81 . Sedangkan 4 empat unsur lainnya mendapat nilai dengan mutu D : Sistem, Mekanisme dan Prosedur 2,57 , Waktu Penyelesaian 2,42 , Perilaku Pelaksana 2,53 dan Sarana dan Prasarana 2,42 . Kata kunci :Kualitas Pelayanan, Persepsi, Pelayanan Kesehatan

---

ABSTRACTNama Kris WidyartoJudul Wonosobo rsquo s Residents Peception About Public Service of Health Sector Programme Master of Planning and Public PolicyCounsellor Sri Mulyono, SE, M.Si Purpose of this study is to know the perception of people in the WonosoboDistrict about the quality of health services. This reaserch use primary data on questioning 384 people in Wonosobo. This research use descriptive statistical, cross tabulation analysis and regression. By stipulating 9 elements to be examined which are parameters of public satisfaction index. Those elements showed good perceptiont. Requirements 72,1 , System and Procedure 63,2 , Completion Time 50,6 , Fare 62,3 , Product Specification 67,2 , Servant Competence 69,8 , Servant Courtessy 55,2 , Facilities and Infrastructure 48,5 and Suggestion and Compliant 65.9 . Based on this result, we can conclude that quality of health service Wonosobo is good. While the results of the data refers to PeraturanMenpan RB, performance of public service are rated not good.5 elements such as Requirements 2,65 , Fare 2,62 , Product specifitaion 2,60 , Servant Competence 2,70 , and Suggestion and Compliant 2,81 had C quality values. Meanwhile 4 other elements such as System, Mechanism and Procedure 2,57 , Completion Time 2,42 , Servant Courtessy 2,53 and Facilities and Infrastructure 2,42 had D quality values. Keyword Quality Sevices, Perception, Health Services"

"Hipertensi merupakan faktor risiko kardiovaskular utama yang menyebabkan kecacatan di seluruh dunia dan di antaranya tidak menyadari kondisi kesehatannya sehingga sering disebut sebagai the silent killer. Angka prevalensi hipertensi di Indonesia cukup tinggi. Berdasarkan Riskesdas (2018), Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan prevalensi tertinggi hipertensi, namun presentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan masih rendah. Kota Banjarbaru memiliki persentase terendah yakni 11,3% dari target 100%. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan SPM bidang kesehatan penderita hipertensi di Kota Banjarbaru. Penelitian kualitatif dengan desain penelitian Rapid Assessment Procedure (RAP) dilakukan pada bulan Mei hingga Juni 2023 di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SPM hipertensi belum optimal dapat dilihat dari laporan capaian SPM bidang kesehatan Kota Banjarbaru berada di posisi terendah di antara 12 jenis pelayanan kesehatan dasar. Kesimpulannya, beberapa kendala dalam implementasi SPM hipertensi yakni pencatatan dan pelaporan penderita hipertensi, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dan berobat di puskesmas sehingga datanya tidak tercatat, tidak ada alokasi anggaran khusus SPM hipertensi di puskesmas, dan tugas rangkap dari petugas kesehatan sehingga tidak maksimal dalam mencapai suatu program. Diperlukan upaya kerjasama lintas sektor untuk keterpaduan pencatatan dan pelaporan data pasien hipertensi, pengajuan anggaran SPM hipertensi, upaya mengajak masyarakat, dan membagi tugas secara adil bagi petugas puskesmas.

---

Hypertension is a major cardiovascular risk factor that causes disability worldwide and many of them are not aware of their health condition, so it is often referred to as the silent killer. The prevalence rate of hypertension in Indonesia is quite high. Based on Riskesdas (2018), South Kalimantan Province shows the highest prevalence of hypertension, but the percentage of hypertensive patients who receive health services is still low. Banjarbaru City has the lowest percentage, namely 11.3% of the 100% target. Health services for people with hypertension are included in the Minimum Service Standards (SPM) in the Health Sector which are regulated in laws and regulations and government policies. The purpose of this study was to analyze the implementation of the SPM policy in the health sector for hypertension sufferers in Banjarbaru City. Qualitative research with the Rapid Assessment Procedure (RAP) research design was conducted from May to June 2023 in Banjarbaru City, South Kalimantan Province. Data collection was carried out through in-depth interviews, observation and document review. The results of the study showed that the implementation of the SPM policy for hypertension was not optimal, as can be seen from the achievement report on SPM in the health sector in Banjarbaru City which was in the lowest position among the 12 types of basic health services. In conclusion, several obstacles in the implementation of hypertension SPM are recording and reporting of hypertension sufferers, low public awareness to carry out examinations and treatment at the puskesmas so that the data is not recorded, there is no special budget allocation for hypertension SPM at the puskesmas, and multiple assignments from health workers so that they are not optimal in reach a program. Cross-sector collaboration efforts are needed to integrate the recording and reporting of hypertension patient data, hypertension SPM budget submission, efforts to invite the community, and distribute tasks fairly for health center staff."

"ABSTRAKPelayanan kesehatan merupakan hal yang penting yang harus dijaga maupunditingkatkan kualitas nya sesuai standar pelayanan yang berlaku, agar masyarakat sebagai konsumen dapat merasakan pelayanan yang diberikan. Pelayanan sendiri hakikatnya merupakan suatu usaha untuk membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan orang lain serta dapat memberikan kepuasan sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh konsumen. Namun kenyataannya sebagaimana dapat kita lihat saat ini berbagai pemberitaan di media baik media massa maupun media elektronik, masih banyak kita temukan peserta jaminan sosial yang ditolak oleh rumah sakit dengan berbagai alasan bahkan sampai meninggal dunia karna tidak diberi atau terlambat diberikan tindakan medis oleh rumah sakit. Bagaimanakah kedudukan peserta jaminan sosial kesehatan dalam kaitannya dengan aspek perlindungan konsumen, bagaimanakah peran rumah sakit swasta sebagai salah satu penyedia jasa pelayanan kesehatan dalam kaitannya dengansistem jaminan sosial, dan bagaimanakah konsekuensi hukum dari penolakanrumah sakit terhadap peserta jaminan sosial dari perspektif hukum perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, sejarah dan pendekatan analisis. Dalam kedudukannya sebagai konsumen, hak-hak peserta jaminan sosial dalam proses pelayanan kesehatan tentunya dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan konsumen sektor lainnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang tentunya memiliki konsekuensi hukum baik terhadap pasien maupun terhadap rumah sakit. Sehingga ke depannya pasien yang merasa dirugikan kepentingannya dapat menggunakan instrumen hukum perlindungan konsumen untuk melindungi kepentingannya. Hal ini di rasa penting selain untuk melindungi pasien (konsumen) juga untuk memberikan efek jera kepada rumah sakit.

---

ABSTRACTHealth services is an important thing that must be maintained or improved quality according to applicable service standards, so that the community as consumers can feel the services provided. The service itself is essentially an attempt to help prepare everything needed by others and can give satisfaction in accordance with the wishes expected by consumers. But the reality as we can see today various news in the media both the mass media and electronic media, we still find many social security participants who rejected by the hospital for various reasons even to death because not given or late given medical treatment by the hospital. So, what is the position of the participant of the social health insurance in relation to the consumer protection aspect, how is the role of the private hospital as one of the providers of health services in relation to the social security system, and how are the legal consequences of the hospital's refusal of the social security participants from the perspective of consumer protection law. The research method used is law juridical normative research with approach of legislation, history and approach of analysis. In its position as a consumer, the rights of social security participants in the health care process are of course protected by the Consumer Protection Act, and have the same rights and obligations as other sector consumers as mandated in Law no. 8 of 1999 on Consumer Protection which of course has legal consequences both to patients and to hospital. So in the future the patient who feels aggrieved his interests can use the instrument of consumer protection law to protect his interests. This is important in addition to protecting patients (consumers) as well as to provide a deterrent effect to thehospital."

"Salah satu permasalahan sistem rujukan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara timbal balik, maupun struktural dan fungsional terhadap kasus penyakit dalam permasalahan kesehatan hal ini juga terjadi juga di kota Batam. Untuk mengatasi hal tersebut sistem pelayanan kesehatan di era BPJS Kesehatan mengutamakan optimalisasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), seperti Puskesmas, klinik pratama, maupun dokter praktek perorangan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat. Namun masih sering kita temui masalah rujukan pelayanan rumah sakit yang terjadia ketidak tepatan dalam rujukan yang dialami oleh IGD Rumah Sakit dan Klinik-klinik di Batam. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahuai penyebab ketidak tepatan atau penyimpangan dalam rujukan FKTP yang terjadi di kota Batam.Hasil penelitian mendapatkan bahwa BPJS selalu menghimbau pimpinan dan dokter klinik untuk menahan laju rujukan yang relatif tinggi (berdasarkan asumsi yang banyak beredar di kalangan klinik dan tenaga medis baik di rumah sakit dan klinik). Dan rujukan non spesialistik yang rationya tidak lebih boleh lebih dari 15% agar tidak berdampak pada turunnya jumlah kapitasi (pasien kepesertaan BPJS kesehatan dalam tiap bulannya) yang dimiliki klinik. Disarankan Saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan hasil penelitian merupakan peningkatkan kualitas atau mutu tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan, mengadakan sosialisasi terhadap aturan-aturan kebijakan secara berkesinambungan mengingat agar terhindari dari konflik dalam pelayanan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. Dan perlu adanya edukasi akan sebuah sistem dan aturan pelayanan untuk mengatasi masalah rujukan dan mengembalikan peran dokter umum sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan tingkat primer.

---

One of the problems of the health referral system that regulates the delegation of tasks and responsibilities on a reciprocal basis, as well as the structural and functional aspects of illness in health problems is also happening in the city of Batam. To overcome this the health care system in the era of BPJS Health prioritizes the optimization in first-rate health facilities (FKTP), such as health centers, clinics, and individual practice physicians in collaboration with BPJS Health in providing health services for the community. But still we often encounter the problem of hospital service referral that happened inaccurate in the references experienced by IGD Hospital and Clinics in Batam. The purpose of this research is to know the cause of inaccuracy or deviation in FKTP reference that occurred in Batam city.The results found that BPJS always appealed to clinical leaders and clinicians to withhold relatively high referral rates (based on widely circulated assumptions among clinics and medical personnel in hospitals and clinics). And non-specialist referrals whose ration is no more than 15% in order not to affect the decrease in the number of capitals (monthly health membership BPJS patients) owned by the clinic. Suggested suggestions that can be submitted in relation to the results of the study is to improve the quality or quality of health personnel in health services, socialization of policy rules continuously in order to avoid the conflict in service, increasing the competence of health workers. And there is need for education of a system and rules of service to overcome the problem of referrals and return the role of general practitioners as the spearhead of primary health care."

"Latar Belakang: Salah satu program unggulan BPJS Kesehatan adalah Program Rujuk Balik yang bertujuan untuk mengendalikan dampak penyakit kronis. Rumah Sakit St. Carolus telah menyelenggarakan program ini sejak 2014. Jumlah pasien rujukan berdasarkan data Januari-Juni 2018 sebanyak 6350 orang, tetapi pasien yang berhasil dalam program ini baru mencapai 106 orang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan program ini masih rendah. Tujuan: Mengevaluasi program rujuk balik dengan mengidentifikasi faktor-faktor dalam diri pasien yang berhubungan dengan keberhasilan Program Rujuk Balik serta memberikan saran untuk meningkatkan keberhasilan program rujuk balik. Metode: Merupakan studi kuantitatif dengan metode potong lintang. Variabel bebas adalah umur pasien, jenis kelamin, faktor herediter atau keturunan, keikutsertaan dalam Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis), tekanan darah sistolik,tekanan darah diastolik, komplikasi penyakit, perilaku selalu membawa obat ke manapun pergi, perilaku selalu minum obat, perilaku jika sehat maka tetap minum obat, perilaku jika terjadi keadaan buruk karena obat maka tetap minum obat, perilaku mengetahui manfaat obat, dan perilaku selalu menebus obat. Variabel tergantung adalah keberhasilan Program Rujuk Balik. Analisis data menggunakan program SPSS versi 23. Hasil: Secara statistik variabel bebas yang memiliki hubungan bermakna dengan keberhasilan PRB adalah perilaku selalu menebus obat (p value = 0,003), tekanan darah sistolik (p value = 0,014) dan komplikasi penyakit (p value = 0,000), Kesimpulan: Program Rujuk Balik di RS St.Carolus belum optimal. Faktor-faktor yang berhubungan dengan keberhasilan program ini dari perspektif pasien adalah komplikasi penyakit, tekanan darah sistolik dan perilaku selalu menebus obat. Perlu usaha preventif promotif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh rumah sakit untuk meningkatkan keberhasilan program ini. Selain itu rumah sakit juga perlu melakukan pengelolaan data dan pembuatan program perangkat lunak atau aplikasi komputer yang dapat membantu dokter spesialis dalam menganalisa keadaan pasien.

---

Background: Back Referral Program is one of BPJS Kesehatans program with aim to control the impact of the chronic disease. St.Carolus Hospital has been conducting this program since 2014. According to the data from January until June 2018 the referral patients was about 6350 patients. The patients who were joint the Back Referral Program was about 106 patients. This data shows that the successful level of this program is still low. Purpose: To evaluate back referral program by identifying some factors in the patients that have correlation with the successful of this program and then to provide some suggestions to improve the back referral program in St. Carolus hospital. Method: This study used cross sectional quantitative study. The independent variables were the age, sex, heredity factor, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, joining the Prolanis, Disease complications, the patients behaviour to bring medicine where ever they go, to take the medicines, to continue take the medicine while something worst happened, to continue take the medicine in health condition, to know the benefit of the medicine and to take the medicine from the pharmacy unit. The dependent variable was the successful of Back Referral Program. The data was analysed by using SPSS Program Version 23. Result: Statistically the variables that have significant relationship with the successful Back Referral Program were the behaviour to take the medicine in pharmacy unit (p value = 0.003), Systolic Blood Pressure (p value = 0.014) and Disease Complications (p value = 0.000. Conclusion: The successful of Back Referral Program in St. Carolus Hospital is not optimum yet. To increase the successful of this program, some efforts should be taken by the hospital i.e., conducting the preventive, promotive, curative and rehabilitative health programs to control the impacts of chronic diseases. Moreover, the hospital should perform well data organizing and provide a software or application for specialist to analyse the patients' conditions."

"ABSTRAKRumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan yang paripurna mempunyaikewajiban untuk menjaga mutu layanan yang diberikan. Perawat adalah salah satu ujungtombak pelayanan dan merupakan bagian sumber daya terbesar di rumah sakit. Mutulayanan keperawatan dengan tujuan utama adalah untuk patient safety dapatdipertahankan salah satunya dengan mengendalikan angka turnover. Selama tahun 2015sampai 2017 didapatkan angka turnover perawat di Rumah Sakit Awal Bros Batamsebesar 15,4%, 14,3%, dan 18,9%.Metode penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Awal Bros Batam ini denganpendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mengetahui faktor yang berhubungan denganturnover perawat. Penelitian kuantitatif terhadap seluruh perawat yang sudah keluarsebanyak 79 orang. Penelitian kualitatif terhadap perawat di bagian rawat inap dancritical care dengan informan sebanyak 7 orang.Hasil kuantitif secara statistik univariat menunjukkan perawat yang keluar 77,2%perempuan dan 22,8% laki-laki, 82,3% berusia sampai dengan 30 tahun dan 17,7%berusia lebih dari 30 tahun, tingkat pendidikan diploma III 89,9% dan strata I sebanyak10,0%, menikah 55,7% dan tidak menikah 44,3 %, asal rekrut 62% berasal dari luarbatam dan 38% berasal dari batam, serta masa kerja sampai 5 tahun 81% dan masa kerjadiatas 5 tahun 19%. Uji statistic bivariat menunjukkan faktor yang berhubungan denganturnover adalah status pernikahan (Asymp. Sig. 0.003) dan daerah asal rekrut (Asymp.Sig. 0.000). Analisis kualitatif dengan wawancara mendalam dan focus group discussiondidapatkan faktor lingkungan non-fisik terutama masalah kepemimpinan yangmemunculkan dorongan untuk memutuskan keluar dari rumah sakit.Tingkat turnover di Rumah Sakit Awal Bros Batam masih tinggi sampai dengan tahun2017 dengan faktor status pernikahan dan daerah asal rekrut, lingkungan kerja non fisik,dan kepemimpinan berhubungan dengan turnover. Hal ini bisa dijadikan pertimbanganRumah Sakit Awal Bros Batam sebagai salah satu faktor untuk dapat mengendalikanturnover perawat.

---

ABSTRACT

Hospitals as plenary health service providers have an obligation to maintain the quality

of services provided. The nurse is one of the spearheads of service and is the largest part

of the hospital's resources. The quality of nursing services with the main goal is to

maintain patient safety by controlling the turnover rate. During 2015 to 2017 there were

15.4%, 14.3%, and 18.9% turnover rates for nurses at Awal Bros Hospital Batam

The method of research conducted at the Awal Bros Hospital Batam with a quantitative

and qualitative approach to determine factors related to nurse turnover. Quantitative

research for all nurses who had left was 79 people. Qualitative research on nurses in the

inpatient and critical care section with informants 7 people.

Quantitative results with univariate statistical show nurses who had been turnover were

77.2% women and 22.8% men, 82.3% aged up to 30 years and 17.7% aged over 30

years, diploma level III 89.9 % and strata I 10.1%, married 55.7% and not married

44.3%, 62% of recruits came from outside Batam and 38% came from Batam, as well

as working period up to 5 years 81% and working period above 5 years 19%. The

bivariate statistical test showed that the factors associated with turnover were marital

status (Asymp. Sig. 0.003) and the area of recruitment (Asymp. Sig. 0.000). Qualitative

analysis with in-depth interviews and focus group discussions found non-physical

environmental factors, especially leadership problems which gave rise to the urge to

decide to leave the hospital.

The turnover rate in Awal Bros Hospital Batam is still high with factors of marital status

and area of recruitment, non-physical environmental factors, especially leadership that

are associated with turnover. This can be taken into consideration as the Awal Bros

Hospital Batam as a factor to be able to control nurse turnover."