Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKerjasama Notaris dengan Bank bermula dari adanya permintaan bank karena kebutuhannya akan jasa dalam hal kepastian hukum dan Notaris melakukan penawaran sebagai pihak yang mempunyai keahlian yang dibutuhkan bank. Permintaan dan penawaran menimbulkan kerjasama antarakeduanya, bahkan dengan cara yang tidak diatur oleh undang-undang. Permasalahan yang terjadi yaitu belum ada peraturan yang mengatur spesifik mengenai kerjasama notaris dengan bank. Sehingga kerjasama ini bisa diindikasikan melanggar ketentuan persaingan usaha tidak sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian adalah fact finding dan eksplanatoris yaitu menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala. Hasil penelitian menerangkan bahwa belum ada satupun peraturan yang mengatur spesifik tentang kerjasama notaris dengan bank. Kerjasama yang ada diikuti dengan Perjanjian kerjasama secara tertulis dan itu tidak melanggar ketentuan perundang-undangan berlaku, Namun dalam praktek ada perjanjian tidak tertulis, yaitu perjanjian secara lisan antara notaris dengan bank yang sudah dianggap sebagai living law hukum kebiasaan dalam kerjasama ini, tidak dapat diketahui isi perjanjiannya apakah melanggar ketentuan perundang-undangan atau tidak. Simpulan bahwa perjanjian lisan antara notaris dengan bank selalu terjadi, dengan tujuan untuk menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini bisa termasuk ke dalam perjanjian tertutup dan kegiatan yang dilarang sebagaimana dilarang dalam UU No.5 Tahun 1999.

---

ABSTRACT Partnership beetween Notary and Bank was starting from the need for services, in terms of legal certainty in the bank demand and supply lead to cooperation between the two, even in ways that are not regulated by law. The problems that occur are no specific regulations governing notaries regarding cooperation with the bank. So that this cooperation can be indicated in violation of the provisions of unfair competition. The method used is a normative juridical research with research typology is fact finding and explanatory that describe or explain a phenomenon. The results of the study explained that not one of the specific regulations governing partnership beetween Notary and Bank. Cooperation that is followed by a cooperation agreement in writing and it does not violate the statutory provisions in force, but in practice there are unwritten agreements, namely the oral agreement between the notary and the bank that has been regarded as a living law customary law in this cooperation, not can know the contents of the agreement is in violation of statutory provisions or not. The inference that an oral agreement between the notary with the bank always the case, with the aim to benefit both parties. It could be included in agreements covered and prohibited activities as prohibited under Law No.5 of 1999. "

"ABSTRAKUndang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik mengatur mengenai kewajiban, larangan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya. Namun dalam realita yang berkembang, masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Salinan Putusan Nomor 12/PTS/Mj.PWN Prov Banten/X/2016, merupakan contoh pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris X. Permasalahan yang penulis analisa yaitu, bagaimanakah kewajiban dan larangan Notaris dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas (Studi Kasus Salinan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor 12/PTS/MJ PWM Prov Banten/X/2016) berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, dan bagaimana sanksi hukum bagi Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif. Jenis data yang digunakan, yaitu jenis data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Notaris X telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan berupa membuat Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas, yang isinya tidak memenuhi persyaratan Pasal 91 Undang Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007. Sanksi yang diputuskan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris kepada Notaris X yaitu usulan pemberhentian sementara dalam jabatannya selama 6 bulan.

---

ABSTRACTCode of Conduct as stipulated in the Bill of Public Notary, regulates the obligation and prohibition carried out by Public Notary in conducting their position. In reality, we still figure out such breach committed by Public Notary. A Copy of Verdict number 12/PTS/Mj.PWN Province of Banten/X/2016, as an example of such violation by Public Notary "Mrs. X". As an analitical problem, there are two big questions: (a) What is the obligation and prohibition for Public Notary in drafting an Act by Ineligible share holders of a Limited Liability Company for the case of Regional Inspectorate Council's Case number 12/PTS/Mj PWN, Province of Banten/X/2016 connected the a provision as stipulated at Article 91, Bill of Limited Liability Company Number 40/2007 and (b) What is the legal sanction against the Public Notary committed such violation towards obligation and prohibition of their function as stipulated by the Bill of Public Notary. The method used for this research is a normative legal research with secondary data as a reference. This research come to conclusion that Public Notary "Mrs. X" has been proven to violate the obligation and prohibition as a Public Notary by drafting an Act by Ineligible share holders of a Limited Liability Company in which that was not complied to the requirement as stipulated by Article 91, Bill of Limited Liability Company Number 40/2007. The sanction imposed by the Regional Inspectorate Council was a temporary suspension in the position for 6 months."

"ABSTRAKNotaris wajib memenuhi semua ketentuan di dalam Peraturan Jabatan Notaris, karena akta yang dibuatnya menjadi alas hukum bagi para pihak terhadap akta yang dibuat oleh Notaris, apabila terdapat kekeliruan atas akta Notaris terhadap kesalahan ketik/tulis, yang dimaksud disini kesalahan yang bukan karena kesengajaan, melainkan karena kelalaian oleh notaris, kesalahan ketik /tulis itu dapat diperbaiki dengan menggunakan perubahan atau Renvoi ketika akta itu belum ditandatangani, namun ketika akta itu sudah ditandatangani maka dilakukan pembetulanya itu menggunakan Berita Acara Pembetulan Akta. Dalam akta PKRUPSLB PT.DBN terdapat beberapa masalah yaitu ketika pembetulan akta itu tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan bagaimana akibat hukum terhadap akta-akta yang telah di buat oleh Notaris ketika pembetulan aktanya tidak sesuai dengan peraturan. Pada penulisan tesis ini, penulis menggunakan bentuk penelitian Yuridis Normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum tertulis, baik yang dituangkan dalam bentuk peraturan maupun dalam bentuk literature lainnya. Kesimpulannya yaitu berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris Perubahan yaitu pembetulan minuta akta dengan berita acara pembetulan wajib dihadiri oleh para pihak dan ketentuan pembetulan itu wajib berdasarkan Peraturan tidak menambahkan kata apalagi dengan menggunakan mesin ketik, karena akan merubah kekuatan pembuktian autentik menjadi akta di bawah tangan.

---

ABSTRACTNotary is obliged to comply with all provisions in the Regulations of the Office of the Notary, because the deeds it makes are the legal basis for the parties to the deed made by the Notary, if there is a mistake in the Notary deed on typographical errors, notary, typographical / typographical errors can be corrected by using a change or Renvoi when the deed has not been signed, but when the deed has been signed it is done rectification it using the Minutes of Rectification Deed. In the deed of PKRUPSLB PT.DBN there are several problems that is when the correction of deed is not in accordance with the provisions in the Law of Notary and how the legal effect on the deeds that have been made by the Notary when the correction is not in accordance with the rules. In writing this thesis, the author uses a form of Juridical Normative research that refers to the norms of written law, both poured in the form of regulations and in the form of other literature. The conclusion is that based on Article 51 Paragraph (2) of the Law of the Notary of Change, namely the correction of the deed of deed with the minutes of correction event shall be attended by the parties and the provision of correction shall be based on the Regulation not adding the word especially by using a typewriter, because it will change the authentication authentication power become deed under the hands."

"Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang ketenagalistrikan terjadi pergeseran dalam hak monopoli Negara dalam industri ketenagalistrikan, dimana sebelumnya hak monopoli dijalankan sepenuhnya oleh PT PLN (Persero) selaku pemeran Utama dalam indsutri ketenagalistrikan yaitu sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, sekarang PT PLN (persero) hanyalah sebagai pemeran pembantu dalam industri ketenagalistrikan bersama Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, swasta, dan swadaya masyarakat, yaitu sebagai Pemegang Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik. hal inilah yang menjadi pokok permasalahn dari penelitian ini, yaitu pergeseran hak monopoli Negara dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang ketenagalistrikan dikaitkan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah walaupun Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang ketenagalistrikan tidak bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, namun sesungguhnya telah terjadi pergeseran dalam hak monopoli Negara dalam industri ketengalistrikan. Disarankan agar pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan kembali seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985, dimana Negara menguasi penuh industri ketenagalistrikan ini.

---

With the enactment of Act Number 30, 2009 Concerning electricity there was a shift in the State monopoly in the electricity industry, where previously a monopoly run entirely by PT PLN (Persero) as the main actor in indsutri electricity who acting as holder of the Electricity Business Authority, now PT PLN ( Persero) is just a supporting role in the electricity industry together with Regional-Owned Enterprises, cooperatives, private and governmental organizations, namely as a license holder Electricity Providers. it is the primary issues of this study, namely the shift state monopoly in Act No. 30 of 2009 on electricity associated with Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 and Act Number 5, 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition, where this research uses normative research method.

Conclusion from this study is that although the Constitutional Court has established Act Number 30, 2009 concerning electricity is not contrary to Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, but actually has a shift in the State monopoly in the industry electricity. It is recommended that the government revise Act Number 30, 2009 concerning Electricity back as Act Number 15, 1985, in which the State have full monopoly in electricity industry."

"Skripsi ini menganalisis mengenai tindakan anti persaingan yang menyebabkan tingginya tarif angkutan peti kemas Batam-Singapura dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pada awalnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU menduga bahwa tingginya tarif angkutan peti kemas Batam-Singapura yang ditetapkan oleh sejumlah perusahaan Singapura merupakan kartel yang dilarang oleh Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Akan tetapi, tindakan anti persaingan yang secara substansial lebih tepat dalam kasus tarif angkutan peti kemas Batam-Singapura adalah penetapan harga yang dilarang oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena dalam kasus ini tidak terdapat pengaturan produksi atau pemasaran. Selanjutnya, perusahaan Singapura yang terlibat dalam kasus penetapan harga tersebut bukanlah merupakan pelaku usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Indonesia, sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak dapat berlaku secara optimal dan efektif terhadap kasus tersebut. Skripsi ini juga membahas mengenai keberlakuan UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk diterapkan secara ekstrateritorial terhadap tindakan anti persaingan yang bersifat lintas negara dengan mempertimbangkan doktrin-doktrin hukum persaingan usaha yang ada di berbagai negara. Dalam menindaklanjuti kasus ini, sangat diperlukan adanya amandemen terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999, sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat berlaku secara optimal pada tindakan anti persaingan yang membutuhkan penerapan hukum persaingan usaha ekstrateritorial.

---

This thesis analyzes problems related to alleged cross border anti competitive conduct on container liner shipping price between Batam Singapore that had been fixed by the Singapore entities using juridical normative methodology. In this case, Competition Comission of Indonesia Komisi Pengawas Persaingan Usaha or KPPU alleged that expensive rate of the container liner shipping price is considered as cartel prohibited by the Article 11 of the Law Number 5 of 1999. However, it rsquo s more proper to consider the expensive rate of the container liner shipping price is substantially caused by price fixing that is prohibited by Article 5 of the Law Number 5 of 1999 because there is no evidence that the Singapore entities had determined the production and marketing of the product. Moreover, the Singapore entities involved in this case are not undertakings that established, located, or conducting action in the teritorial jurisdiction of Indonesia, and therefore the Law Number 5 of 1999 can not be applied toward them effectively and optimally. This thesis also examines the enforceability of the Law Number 5 of 1999 to be applied extraterritorially against cross border anti competitive conduct by considering competition law doctrines used in various countries. In this case, the amendement of Law Number 5 of 1999 will truly support the Indonesia rsquo s competition law to be applied extraterritorially in the most effective and optimal way."

"Skripsi ini membahas mengenai dugaan praktik anti persaingan perdagangan gula di Indonesia baik dalam perdagagan gula kristal rafinasi maupun gula kristal putih, dugaan adanya praktik anti persaingan ditenggarai dengan selalu tidak simetrisnya neraca gula di Indonesia, disertai harga gula di Indonesia yang cenderung tidak pernah turun. Struktur pasar gula di Indonesia yang cenderung oligopolis dan dikuasainya stok gula oleh di Indonesia diduga memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha untuk menciptakan kolusi yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Pokok permasalahan utama dalam skripsi ini adalah untuk membahas apakah terdapat dugaan praktik anti persaingan yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan apakah kebijakan perdagangan gula di Indonesia telah sesuai dengan Hukum Persaingan Usaha. Penulisan skripsi ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa terdapat dugaan praktik anti persaingan berupa kartel yang melanggar Pasal 11 dan oligopoli yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dan Kebijakan perdagangan gula di Indonesia belum efektif dan dapat memberikan kesempatan untuk menimbulkan persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha.

---

This thesis analysis the alleged of anti-competition practices in sugar (white sugar plantation and refined sugar) trading in Indonesia. These allegations arose after not always asymmetrical balance of sugar in Indonesia and price of sugar is most expensive. The structure of the sugar market in Indonesia which tends to oligopoly and overpowered by the sugar stocks in Indonesia allegedly provides the opportunity for businesses to create collusion resulting unfair competition. The issues of this thesis is to discuss whether there is allegation of unfair competition practices as regulated in law number 5 year 1999 and whether sugar trade policy in Indonesia were in accordance with competition law. this thesis is the juridical-normative research using primary and secondary data. The results of this thesis shows that there is competition in the form of an alleged practice of anti-competitive cartels in violation of article 11 and oligopoly that is set out in article 4 of law number 5 year 1999, and sugar trade policy in Indonesia have not been effective and can provide an opportunity to inflict unhealthy business competition."

"Skripsi ini membahas mengenai dugaan praktik anti persaingan berupa dugaan adanya praktik kartel yang terjadi pada komoditas beras di Indonesia karena adanya kenaikan harga beras pada akhir tahun 2015 yang dinilai tidak wajar oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dianggap sebagai indikasi adanya kartel ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan harga beras tersebut dinilai wajar karena terjadi pada musim paceklik dan indikasi dari KPPU menduga adanya kartel pada komoditas beras ini didasarkan pada kenaikan harga beras pada bulan November dan Desember 2015 yang dianggap tidak wajar. Dan dugaan ini masih belum cukup kuat sebagai sebuah dasar adanya indikasi praktik kartel.

---

This bachelor thesis discusses about allegation anti-competition practices in the form of alleged cartel practices on rice commodity because increases price of rice in the end 2015 were judged abnormal by KPPU based on Law Number 5 Year 1999 about Prohibition of Monopoly Practices And Unfair Business Competition. The study is normative-juridicial research using primary and secondary data. The result of the research shows that increases price of rice were judged fair because happened in famine season and indication from KPPU to alleged a presence of cartel practices on rice commodity is because increases price of rice in November and December 2015 were judged unfair. And this allegation is not substantial enough to be a basis of alleged a presence of cartel practices."

"Di Indonesia, industry minyak dan gas bumi merupakan industry strategis yang mendapatkan pengecualian dalam melakukan monopoli. Hal tersebut diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Permasalahan timbul, ketika terdapat ketidakselarasan dalam beberapa aturan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta beberapa Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara. Sehingga, hal ini mengakibatkan PT. Pertamina Persero selaku Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam industry minyak dan gas bumi sering melakukan pelanggaran di bidang persaingan usaha. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat preskriptif, meliputi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan beberapa peraturan lainnya, seperti Peraturan Kementrian BUMN, dan pedoman dari Komisi Pengawas Persaingan Indonesia. Monopoli dalam sektor Minyak dan Gas Bumi mendapat pengecualian menurut Pasal 51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena sektor minyak dan gas bumi merupakan sektor strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak dimana hal tersebut juga memiliki kaitan erat dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam mekanisme kegiatan minyak dan gas bumi yang membutuhkan investasi dalam bidang infrastruktur dan teknologi diadakan kegiatan pengadaan barang dan jasa dimana dalam kegiatan tersebut tidak mendapat pengecualian dalam Pasal 51. Sehingga sebaiknya dalam diperlukan pengaturan yang jelas sektor apa saja yang mendapat pengecualian di Pasal 51 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dan aturan yang pasti dalam mekanisme bisnis minyak dan gas bumi.

---

In Indonesia, oil and gas industry is a strategic industry that get an exception in a monopoly. It is stipulated in Article 51 of Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Problems arise when there are inconsistencies in the rules in the Act No. 19 of 2003 on State Owned Enterprises, and Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas, as well as some of the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises. Thus, this resulted in PT. Pertamina Persero as the State Owned Enterprises engaged in the oil and gas industry often committed violations in the field of business competition.

The method used in this research is normative juridical prescriptive, covering Act No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, Act No. 19 of 2003 on State Ownd Enterprises, Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas, and some other regulation, such as Regulation of the Ministry of State Owned Enterprises, and the guidelines of the Competition Supervisory Commission Indonesia.

Monopoly in the Oil and Gas have an exemption pursuant to Article 51 of Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition for the oil and gas sector is a strategic sector that concerns the lives of many people, where it is also closely linked with Article 33 of the Constitution of 1945. In the mechanism of oil and gas activities which require investments in infrastructure and technology held procurement of goods and services in which the event does not have an exemption under Article 51. Thus, should the need for clear regulations what sectors have an exemption in Article 51 of Law No. 5, 1999 and definite rules in the mechanism of the oil and gas business"

"Persekongkolan tender menjadi salah satu isu penting dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Dalam Position Paper KPPU Terhadap Perkembangan Sektor Jasa Konstruksi tercatat bahwa sekitar 80% dari seluruh kasus yang ditangani oleh KPPU merupakan kasus persekongkolan tender. Salah satu kasus yang terkait dengan persekongkolan tender adalah kasus Proyek Donggi-Senoro. Dalam proyek tersebut, dalam proses pemilihan mitra dilakukan melalui beauty contest, menurut KPPU, beauty contest sama dengan tender yang dimaksud dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, namun menurut berbagai para pihak, antara pemilihan mitra melalui beauty contest dan tender tersebut berbeda, sehingga menimbulkan adanya perbedaan pendapat antara keduanya. Putusan kasus ini terdapat dalam Putusan KPPU Nomor: 35/KPPU-I/2010, yang kemudian diperkuat oleh Pengadilan Negeri dalam Putusan Nomor: 34/PDT.G/KPPU/2011/PN.JKT.PST. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif. Istilah tender diatur didalam Pasal UU No. 5 Tahun 1999, akan tetapi istilah beauty contest tidak terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1999. Pemilihan mitra juga tidak masuk di dalam ruang lingkup Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, karena pemilihan mitra adalah pemilihan calon partner untuk membangun suatu usaha, bukan mengenai pengadaan barang/ jasa. KPPU bukanlah merupakan lembaga yudisial, sehingga tidak dapat memperluas ruang lingkup suatu undangundang. Apabila dikaitkan dengan hukum perseroan, pemilihan mitra dianggap sebagai business judgement yang dapat dilakukan oleh Direksi. Sehingga proses pemilihan mitra melalui beauty contest tidak dapat dianggap sebagai tender yang ada dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.

---

Bid rigging is one of the important issues in Competition Law in Indonesia. In the Position Paper Sector Development Commission Against Construction Services noted that roughly 80% of all cases handled by the Commission are bid rigging cases. One of the cases which related to bid rigging is Donggi – Senoro case. In this project, the partner selection process is done by a beauty contest, according to the Commission, the beauty contest is similar to tender which is referred to in Article 22 of Act No. 5, 1999, however, according to various parties, partner selection through the beauty contest is different with tender, which results different point of views between those two. The verdict of the case is contained in the Commission's Decision No. 35/KPPU-I/2010, which is then amplified by the District Court in its Decision Number: 34/PDT.G/KPPU/2011/PN.JKT.PST. The research method used in this thesis is juridical normative study. The term tender is regulated under Act. 5, 1999, however, the term a beauty contest is not contained in Act No. 5, 1999. In addition, the selection of partners is not also regulated in Article 22 of Act No. 5, 1999, as this selection is meant to select business partner candidates, to build a joint venture, not to provide goods/ services. Commission is not a judicial body, so it cannot widen the scope of the legislation. If the law is associated with the company law, partner selection is considered as a business judgment that can be made by the Board of Directors. So, the partner selection process through a beauty contest cannot be regarded as a tender under Article 22 of Act No. 5, 1999."

"Tesis ini meneliti Peraturan Gubernur Provinsi DKI JakartaNo 244 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame, yang berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam penerapannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian mengenai ketentuan Perletakan dan Batasan Teknis Bangunan reklame di dalam Peraturan Gubernur No. 244 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame memiliki kecenderungan untuk membatasi pelaku usaha dan memuat ketentuan tentang standar kualitas produk yang menguntungkan pelakuusaha tertentu. Selain itu peraturan gubernur ini juga tidak sesuai dengan Pasal 3 huruf b Undang-Undang Anti Monopoli karena tidak mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, serta pelaku usaha kecil. Peraturan gubernur tersebut juga dapat berpotensi menyebabkan perjanjian oligopoli antara pelaku usaha pesaing, posisi monopoli yang kemudian menyebabkan praktek monopoli, serta dapat berpotensi menyebabkan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Penelitian ini menyarankan Pemerintah untuk mengupayakan agar dampak anti persaingan usaha dapat diminimalisir dengan mengizinkan atau menyediakan dukungan sementara bagi para pelaku usaha kecil penyelenggara reklame untuk membantu mereka memenuhi persyaratan yang baru. Dan dalam penyusunan peraturan disarankan untuk tidak menetapkan standar yang berlebihan yang dapat mengurangi persaingan

---

This thesis research the governor DKI Jakarta regulation No No 244 Tahun 2015About the method of implementation of advertising, potentially breaking the law no. 5/1999 in the application. This research is the qualitative study with descriptive design. The results of the research regarding The provision of the laying and technical limits of billboard buildings in the governor regulation no. 244 2015 about the method of implementation of advertising, having a tendency to confine business operators and load the rules about standard product quality profitable certain business players.In addition the governor regulation is not in accordance with article 3 letter b the act of anti monopoly because it does not realize the conducive business climate and the certainty of equal business opportunity for large, medium and small business operators. The governor regulation could also potentially cause oligopoli agreement between entrepreneurs competitors,the monopoly position which then causes the practice of monopoly, and could potentially causing the practice of discrimination to the certain business operators. This research is suggesting to the government to seek to the impact of anti Business competition can be minimized by permitting or providing the temporary support for small business operators of advertisement organizers to help them meet the new requirements. And in the drafting of regulations it is recommended not to set excessive standards which can reduce competition."