Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas akhir ini membahas mengenai media Russia Today yang telah digunakan oleh pemerintah Rusia sebagai instrumen komunikasi politiknya sejak Russia Today pertama kali berdiri di tahun 2005. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat eksplanatif. Penelitian ini berupaya mengkaji keterlibatan media dalam upaya Rusia untuk terlibat di dalam krisis politk Ukraina yang terjadi pada akhir tahun 2013 hingga 2014 yang akhirnya berujung pada tindakan aneksasi wilayah Crimea oleh Rusia. Dalam tulisan ini penulis menggunakan konsep komunikasi politk, teori propaganda, dan teori framing, untuk mengkaji secara mendalam dan mengindentifikasi lima temuan penting yaitu pemerintah Rusia sebagai komunikator, isu yang dibangun di dalam aneksasi sebagai pesan, Russia Today sebagai saluran atau instrumen pemerintah Rusia dalam menyebarkan pesan tersebut, audiens internal dan eksternal sebagai komuniken, dan efek yang diharapkan oleh pemerintah Rusia dari penggunaan Russia Today sebagai instrumen komunikasi politiknya.

---

This paper discusses about how the role of Russia Today that has been used by the Russian Government as an instrument of political communication since Russia Today established in 2005. This research uses qualitative methods. This research also examines how the involvement of the media in Russia rsquo;s efforts to engage in Ukraine's political crisis that occurred in late 2013 to 2014 that led to the annexation of Crimea by Russian Government. The Author uses the concept of political communication, propaganda theory, and framing theory to indentify five important things. First, Russian Government as Communicators. Second, issues that Russia Today built as a message. Third, Russia Today as a channel or instrument of Russian Government to spread the message. Fourth, Russia Today rsquo;s internal and external audiences as communicants. Fifth, the effect which become the aim of Russia Government to use Russia Today as its instrument of Politcal Communication."

"Keterkaitan pers, partai politik, dan pendidikan politik dapat dilihat pada saat-saat menjelang, pada waktunya, maupun sesudah pemilihan umum dilakukan. Hal ini wajar, karena pada saat itu pers sedang "gencar-gencar"nya menginformasikan fakta dan data terutama yang menyangkut politik kepada masyarakat pembacanya. Sedang partai politik di saat yang sama melakukan kampanye (promosi) tentang dirinya kepada masyarakat luas. Keterkaitannya dengan pendidikan politik adalah ketika kedua belah pihak (pers dan partai politik) melakukan "tugasnya" tanpa diiringi dengan etika politik secara profesional. Keduanya pada saat yang bersamaan bisa saja melakukan "kolusi", sehingga menguntungkan kepada keduanya. Bila hal itu dilakukan, maka akan meniadakan sama sekali pendidikan politik.Tesis ini membatasi waktu di sekitar pemilu 1999 yang masih merupakan era reformasi. Pada era ini sarat dengan kecenderungan semua pihak "mau menang sendiri", sehingga menafikan peran pihak lain. Pers, dalam hal ini, tidak dapat memaksakan diri untuk melakukan perannya secara bebas dengan cara "mati-matian" mendukung suatu parpol tertentu dan menyerang "habis-habisan" parpol yang lain. Begitu pun dengan parpol , tidak dapat mempengaruhi pers, sehingga pers bertindak sesuai keinginan dari parpol. Ketika hal itu dilakukan muncullah suatu pers yang partisan. Kemunculan pers partisan ini jelas tidak dapat mengembangkan pendidikan politik bagi masyarakatnya.Oleh karena itu, studi ini ingin melihat pers partisan pada waktu pemilu 1999, pada saat masih gencarnya gerakan reformasi dilakukan di segala bidang. Keberpihakan suatu media cetak di saat itu sangat vulgar dilakukan tanpa mengindahkan etika profesionalisme. Yang lebih utama justru media massa harus sanggup melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakatnya. Dan pada akhirnya, dapat menciptakan kebebasan dan demokrasi serta demi penguatan kepada pendidikan politik masyarakat yang semakin sadar politik."

"ABSTRAKUndang - undang No. 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pers yang mengalami 2 kali perubahan secara tegas menjamin kebebasan pers dan hak kontrol, kritik dan koreksi yang bersifat konstruktif. Kehyataan menunjukkan masih adanya berbagai pembatasan, pembredelan, bahkan ancaman jiwa bagi para wartawan Indonesia. Reaksi terhadap pembredelan majelah Tempo, Detik den Editor belum sama sekali habis, ketika teriadi peristiwa tragis yang mengejutken, yakni penganiayaan yang mengakibatkan gugurnya F. M. Syafruddin, wartawan Bernas Yogyakarta. Studi ini berupaya mengamati pers daerah di Yogyakarta dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan kritik terhadap Pemerintah Daerah Tingkat II Bantul, Yogyakarta. Hasil pengamatan antara lain menunjukkan adanya perbedaan antara Kedaulatan Rakyat dan Bernas dalam melaksanakan fungsi kontrol / kritik tersebut. Kedaulatan Rakyat mempunyai kecenderungan berhati - hati, sedang Bernas lebih berani. Bernas nampaknya berprinsip, bahwa segala bentuk ketidakadilan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang - undangan harus dikritik, siapapun pelakunya. Berbagai kalangan, khususnya kalangan pers hsmpir meyakini, bahwa pengsniayaan terhadap almarhum F. M. Syafruddin berkaitan dengan berita - berita tulisan almarhum yang dimuat pada harian Bernas Yogyakarta. Implikasi teoritis penetitian Ini ialah bahwa pemahaman terhadap peranan pers di negara - negara berkembang, terutama pers daerah, tidak dapat dicapai secara penuh tanpa memperhatikan konstelasi poiitik sosial budaya yang melatarbelakanginya. Kritik hanya membawa manfaat, manakala kedua belah pihak (pengkritik maupun yang dikritik) bersikap obyektif, dan patuh terhadap norma serta peraturan yang berlaku. Implikasi praktisnya adalah perlunya perombakan Undang - undang tentang ketentuan - ketentuan pokok pers, penyempumaan kode etik jurnalistik. Selanjutnya diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat dan para pejabat akan arti pentingnya peranan pers pada setiap tahap perjuangan bangsa. "

"ABSTRAK

Penelitian ini ingin melihat bagaimana bingkai pemberitaan atau framing yang dilakukan harian Kompas terhadap gaya komunikasi dan gaya kepemimpinan Joko Widodo pada 100 hari kepemimpinanya sebagai gubernur DKI Jakarta dan bagaimana konstruksi realitas yang hendak dibangun oleh mediaKompas dalam pemberitaannya seputar gaya berkomunikasi dan kepemimpinan Joko Widodo.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. Sementara teknik analisis dalam penelitian ini adalah teknik

analisis framing model William A. Gamson dan Modigliani.Objek penelitian ini adalah berita yang dimuat oleh harian Kompas tentang gaya komunikasi dan kepemimpinan Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan rentang waktu dari tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan 22 Januari 2013 yaitu 100 hari kepemimpinan Joko widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil analisis framing dengan menggunakan Model Gamson dan Modigliani, penelitian ini menemukan 5 frame yang dihadirkan oleh harian Kompas dalam pemberitaanya terhadap gaya komunikasi dan kepemimpinan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dari hasil frame tersebut terlihat bahwa pemberitaan harian Kompas cendrung positif kepada Jokowi

---

ABSTRAK

This research was implemented to figure out the framing applied by Kompas News towards the communication and leadership style of Joko Widodo during 100 days of his leadership as the Governor of Jakarta and how the reality construction designed by Kompas Media presented by its news discussing about the communication and leadership style of Joko Widodo. This research applied the qualitative approach with constructive paradigm. The analysis technique used in this research was the analysis technique of framing model Willian A. Gamson and Modilgliani. The object of this research was the news presented by Kompas News discussing about the communication and leadership style of Joko Widodo as the Governor of Jakarta with periode of time from October 15th 2012 to January 22nd 2013.

The result of the research analysis revealed 5 frames presented by Kompas News in its news towards the communication and leadership style of Joko Widodo as the Governor of Jakarta. The framing result revealed that Kompas News constructed Jokowi as the leader with transformation and transaction mission with equalitarian communication style

"

"Sanksi dari dunia internasional menjadi salah satu ancaman bagi stabilitas politik suatu negara, sehingga dapat memberikan dampak negatif terhadap legitimasi suatu rezim pemerintahan. Ancaman terhadap stabilitas rezim juga terjadi di Rusia khususnya pasca terjadinya aneksasi Krimea dan invasi Ukraina pada tahun 2014 dan 2022. Kedua invasi ini menyebabkan dunia internasional menjatuhkan sanksi terhadap Rusia yang menargetkan sektor-sektor seperti energi, perbankan, dan industri teknologi militer, sehingga berdampak terhadap performa perekonomiannya. Dampaknya Rusia mengalami krisis ekonomi, sehingga menimbulkan protes dari sebagian masyarakat, termasuk melakukan emigrasi dari negeri tersebut, terutama setelah kebijakan mobilisasi militer terbatas. Akan tetapi situasi politik domestik Rusia cenderung stabil setelah dua gelombang sanksi internasional tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif, tugas akhir ini mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi stabilitas politik Rusia di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin setelah dijatuhkannya sanksi dunia internasional pasca aneksasi Krimea dan invasi Ukraina pada tahun 2014 dan 2022.

---

Sanctions from the international community can threaten the political stability of a country and have a negative impact on the legitimacy of a government regime. Threats to regime stability have also occurred in Russia, particularly after the annexation of Crimea and the invasion of Ukraine in 2014 and 2022. These two invasions caused the international community to impose sanctions on Russia, targeting sectors such as energy, banking, and the military technology industry, thus affecting its economic performance. As a result, Russia experienced an economic crisis, leading to protests from some citizens, including emigration from the country, especially after the policy of partial military mobilization. However, Russia's domestic political situation tends to stabilize after the two waves of international sanctions. By using qualitative methods, this final project identifies the factors that influenced Russia's political stability under the leadership of President Vladimir Putin after the imposition of international sanctions following the annexation of Crimea and the invasion of Ukraine in 2014 and 2022."

"Presiden memiliki insentif untuk memengaruhi berita dan dapat menyebarkan informasi secara strategis. Strategi ini berupaya untuk memengaruhi kongres dengan cara mendekati khalayak dengan “going public”. Meskipun demikian, seorang presiden tidak berarti berhasil secara umum untuk memengaruhi media berita. Berbagai kondisi dapat membatasi pengaruh presiden terhadap media berita. Kegiatan-kegiatan ini juga dapat memberikan kesempatan bagi Presiden untuk berinteraksi dengan masyarakat; atau aktivitas lainnya, seperti “go local” untuk memengaruhi liputan media mengenai pemerintahannya, seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Kegiatan-kegiatan tersebut menjadi strategi komunikasi kepresidenan yang disusun dengan baik sehingga dapat mempengaruhi jenis isu yang diliput media. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis hubungan antara praktik kehumasan dengan jurnalis yang memengaruhi keberhasilan penyebarluasan informasi, serta menunjukkan realitas yang ada antara humas dengan media yang tergabung sebagai Wartawan Istana Kepresidenan. Pada penelitian ini, digunakan paradigma post-positivisme, dengan pendekatan kualitatif, serta model Interefikasi dan teori agenda setting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Interefikasi dapat dikembangkan dengan menambahkan aspek agenda media, pada media dan humas. Hasil penelitian merekomendasikan bahwa humas perlu bersikap refleksif terhadap kebutuhan media, agar dapat merumuskan strategi-strategi kehumasan pemerintah, yang dilihat dari sudut pandang jurnalis.

---

The president has an incentive to influence the news and can disseminate information strategically. This strategy seeks to influence the congress by approaching the audience by "going public". However, a president is by no means generally successful at influencing the news media. Various conditions can limit the president's influence over the news media. These activities can also provide opportunities for the President to interact with the community; or other activities, such as “going local” to influence media coverage of his government, as done by President Jokowi. These activities become a well-crafted presidential communication strategy that can influence the types of issues covered by the media. This research aims to provide an analysis of the relationship between public relations practices and journalists which influences the success of information dissemination, as well as showing the reality that exists between public relations and the media who are members of the Presidential Palace Journalists. In this research, a post-positivism paradigm was used, with a qualitative approach, as well as the Intereffication model and agenda setting theory. The research results show that the Intereffication model can be developed by adding aspects of the media agenda, in the media and public relations. The results of the research recommend that Public Relations needs to be reflexive to the needs of the media, in order to formulate government public relations strategies, seen from a journalist's perspective."

"

Belum hilang dari ingatan kita semua, bahwa akhir akhir ini masalah hubungan pers dan pemerintah di banyak negara berkembang masih tetap menjadi topik pembicaraan, termasuk di Negara kita sendiri. Hubungan ini secara substantif sesungguhnya membicarakan hak esensi wartawan, yaitu kebebasan yang mereka miliki, atau tepatnya kebebasan pers. Kebebasan pers menjadi demikian penting karena sejauh pers itu bebas, sejauh itu pula tercermin kebebasan masyarakat (Reedy,1964). Kebutuhan akan pers bebas, menurut pendapatnya, berawal dari keyakinan bahwa tak seorangpun merasa perlu bahwa ia mengetahui kebenaran, dan karena itu kita harus mempunyai suatu masyarakat di mana segala gagasan dapat dikemukakan.

Isu kebebasan pers, dimanapun asalnya akan selalu menank perhatian, tidak saja bagi insan pers sendiri akan tetapi juga, dan bahkan bagi para pengamat perkembangan kehidupan politik di setiap bangsa. Kebebasan pers secara substantif tidak saja dijadikan indikator atau cermin tingkat kebebasan yang dinikmati masyarakat yang bersangkutan, ia juga akan merupakan cermin tingkat kematangan dan kedewasaan politik yang telah mereka perjuangkan.

Indikator tingkat kematangan dan kedewasaan politik ini oleh sementara kalangan, khususnya oleh mereka yang digolongkan dalam kelompok-kelompok yang memegang peranan penting di dalam masyarakat di manapun, seperti para wartawan, cendekiawan, para profesional maupun para politisi sendiri menganggap sangat penting di dalam menjamin bergulirnya roda suatu pemerintahan yang demokratis.

"

"Penelitian ini difokuskan pada evaluasi terhadap pengaruh buruk yang dihasilkan oleh media, tepatnya dalam berita internasional, dan apakah berita zaman sekarang lebih dilihat sebagai negative atau positif. Penelitialn ini juga mengevaluasi dampak negatif dari topik berita itu sendiri dan apakah berita tersebut menimbulkan persepsi yang berat sebelah. Penelitian ini dilakukan dengan mengobservasi beberapa organisasi berita internasional seperti CNN, BCC, dan Al-Jazeera dan apakah sebagian besar berita difokuskan dari sisi negatif atau berhubungan dengan konflik. Penelitian ini juga dilaksanakan dengan mengadakan questionnaire atau wawancara dengan beberapa responden dan bagaimana mereka menanggapi berita-berita di media sekarang, begitu pula dengan melihat efek yang disebabkan oleh berita tersebut; tepatnya bagaimana berita negative akan mempengaruhi sikap responden dan apakah menimbulkan persepsi yang berat sebalah.

---

The research focused on evaluating the negative world news coverage within an international scale and whether news media today would be considered more as negative rather than positive. This research also focused on seeing the negative effects of negative world news coverage itself and whether it created a bias interpretation of the issue or party at hand. The research was conducted by observing a number of international, multi-national news media organisations such as CNN, BCC, and Al-Jazeera of their story coverage and whether it revolved around negative and conflict based topics; as well as through a series of questions conducted by interview and questionnaire to understand how the public perceived the news and whether it was also seen as negative and what were some of the impacts caused by their exposure towards news ? especially within a negative context and would it form a bias towards those issues and topics."

"Kebebasan pers yang dialami masyarakat dan insan pers selepas masa otritarianisme, dalam pelaskanaannya menyisakan berbagai permasalahan. Media tidak bisa sepenuhnya memahami arti kebebasan, karena seringkali kebebasan itu diartikan sebagai tidak adanya kontrol yang bisa menahan laju berita media. Akibatnya, media bisa memberitakan apa saja dan seringkali meninggalkan kaidah jurnalistik sebagai pakem, menulis berita. Sebaliknya audiens, sebagai pembaca media, belum terbiasa dengan keterusterangan dan pengungkapan berita apa adanya, sehingga mengakibatkan berbagai keterkejutan yang merembet pada ketersinggungan dan akhimya terjadi konflik kekerasan dengan media. Diperlukan hubungan seimbang antara media dengan publik, agar terjadi saling kontrol.Penelitian ini akan difokuskan untuk menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana media mengkonstruksi realitas mengenai konstelasi politik dan pertentangan kepentingan antar interst group dalam masyarakat dan bagaimana publik mengkonsumsi berita tersebut? (2) Bagaimana organisasi pemberitaan media memanage produksi berita dan menempatkan kontrol publik dan tekanan eksternal lainnya dalam aktivitas manajemen media?Ruang lingkup penelitian dibatasi pada aktivitas produksi berita yang dilakukan media dan aktivitas konsumsi berita yang dilakukan oleh publik sehingga memunculkan konflik akibat kesenjangan persepsi dan subyektifitas atas peristiwa. Aktivitas produksi berita yang dimaksud adalah sejauh mana media melakukan proses konstruksi realitas atas peristiwa dalam item berita yang disajikan dengan segala faktor internal newsroom dan ekstemal yang mempengaruhinya. Sedangkan aktivitas konsumsi berita dimaksudkan sejauh mana publik memahami dan memaknai berita media yang dikonsumsi dari media, serta respon yang muncul sehingga memunculkan konflik.Sebagai fokus penelitian ini, kajian secara khusus akan menyelami peristiwa konflik antara masyarakat NU dengan harian Jawa Pos yang muncul ke permukaan yang dikenal dengan aksi 'Pendudukan' Barisan Ansor Serbaguna (Banser) atas Kantor Redaksi Harian Jawa Pos di Gedung Graha Pena, Surabaya pada tanggal 6 Mei 2000, yang berujung pada tidak terbitnya Jawa Pos edisi Minggu, 7 Mei 2000.Untuk mencari jawaban, penelitian dilaksanakan dengan menggunakan paradigma kritis dengan metode penelitian kualitatif. Untuk bisa menggali, penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis) dengan multi level analisis: analisis teks, analisis wacana dan analisis sosial budaya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus ini, ditemukan beberapa poin dalam elemen struktur framing yang menjadi penyebab ketegangan Jawa Pos dengan pembaca, baik yang menyangkut teknis pemilihan dan penggunaan kata yang menyusun kalimat berita, tidak terpenuhinya prinsip dasar jurnalistik maupun dalam pemilihan tema framing sebagai alat mengkonstuksi peristiwa yang ternyata berbeda dengan sikap politik dan pandangan politik yang diyakini audiens. Khusus mengenai angle dan framing yang dipilih, merupakan keterkaitan langsung media atas kepentingan dan kehendak pasar yang menghendaki media kritis terhadap peristiwa yang sedang diangkat.Di level praktik wacana, rutinitas Jawa Pos dalam memproduksi berita mengutamakan ada pada aktualitas dan kontroversi persitiwa dengan melakukan dramatisasi adanya konflik yang panas, ironis dan kontroversial. Ditemukan adanya praktek kekerasan informasi oleh media dan lebih dekat pada ciri Jurnalisme Perang (War Journalism) dari pada ciri yang Jurnalisme Damai (Peace Journalism). Di sisi lain, Jawa Pos pada dasarnya merupakan penganut jurnalisme yang membawa misi kemanusiaan, kebersamaan dan menjaga kedekatan dengan pembacanya. Dalam hal ini rutinitas Jawa Pos masuk dalam ciri-ciri Jurnalisme Empati atau yang oleh pihak Jawa Pos disebut sebagai Jumalisme Emosi. Betaberita Jawa Pos lebih kuat dipengaruhi oleh orientasi oplag atau orientasi pasar/kapital sebagai ideologi dari pada ideologi kelompok atau latar individu wartawan dan organisasi.Di level konsumsi teks, ada upaya dari publik dalam hal ini Masyarakat NU untuk melakukan perimbangan berupa hegemoni tandingan (counter hegemony) terhadap hegemoni wacana yang dilakukan oleh media. Aktivitas kontra hegemoni ini dilakukan dengan cara memaknai peristiwa dan wacana politik secara langsung melalui komunikasi kultural baik yang sifatnya organisasional maupun melalui interpersonal. Hasil dan pemaknaan langsung ini berupa munculnya realitas subyeklif yang berbeda antara yang dikonstruksi media dengan yang dimaknai langsung oleh publik.Perbedaan realitas subyektif ini menimbulkan adanya kesenjangan informasi dan menganggap media telah melakukan 'kesalahan', yang kemudian melahirkan prasangka, bahwa media telah memiliki agenda politik melalui potensi kekuatan hegemoni yang dimiliki. Prasangka itu menguat, ketika ditemukan faktor pendukung, sebagaimana kejadian serupa di masa lalu dan menjelma menjadi kesadaran untuk menghentikan praktek hegemoni ini dengan cara berdialog dan bernegosiasi untuk klanfikasi (pihak NU menyebutnya sebagai !obi atau Isiah). Publik enggan menggunakan mekanisme jumalistik penggunaan hak jawab karena dianggap tidak efektif untuk bisa mengembalikan citra negatif.Kinerja profesional Jawa Pos terganggu dengan aktivitas negosiasi tersebut, karena mengganggu kerja rutin memproduksi berita. Keputusan 'sehari tidak terbit' yang diambil Jawa Pos merupakan klimaks dari terganggunya secara teknis dan psikologis proses produksi berita akibat komplain yang dilakukan oleh publik kepada redaksi. Jawa Pos sebagai industri media tidak banyak terpengaruh terhadap konflik dengan masyarakat NU ini, dan memutuskan untuk mengabulkan semua tuntutan yang diminta, meskipun lemah dalam pelaksanaannya. Jawa Pos hingga kini tetap sebagai industri media yang telah melakukan ekspansi usaha secara nasional di bidang penerbitan serta bidang lain, sebagaimana pabrik kertas dan real estate. Dalam mengembangkan industrinya, Jawa Pos lebih mementingkan aspek ekonomi dengan memberikan porsi yang besar bagi 'kemajuan' yang ingin dicapai bersama antara Jawa Pos sebagai industri dengan kekuatan kapital tidak hanya nasional, tetapi juga global."