Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan Magang ini membahas tentang prosedur audit yang dilaksanakan oleh KAP AAJ terhadap akun utang bank PT PSV yang merupakan perusahaan angkutan laut pendukung operasi eksplorasi minyak bumi lepas pantai. Hasil temuan menyatakan terdapat beberapa misstatement yang terjadi berhubungan dengan amortisasi provisi bank dan klasifikasi umur utang diakibatkan oleh human error dari pihak klien. Dari segi proses audit, masih terdapat beberapa kekurangan dalam proses audit seperti memilih untuk tidak melakukan salah satu prosedur audit yang sudah dirancang dalam program audit, kesalahan dalam perhitungan amortisasi provisi bank, dan ketidakdisiplinan dalam menyusun program audit sebelum melaksanakan kegiatan audit.

---

This Internship Report discusses the audit procedures carried out by KAP AAJ against the bank debt account of PT PSV which is a sea transport company supporting offshore oil exploration operations. The findings state that there are several misstatements that occur related to the amortization of bank provisions and the classification of debt caused by human error. In terms of the audit process, there are still some shortcomings in the audit process such as choosing not to perform any of the audit procedures that have been designed in the audit program, the errors in the calculation of amortization of bank provisions, and the inconcistency in preparing the audit program prior to carrying out the audit activities."

"ABSTRAKLaporan ini membahas prosedur loan review yang dilakukan oleh KAP RBL sebagai bagian dari pelaksanaan proses audit PT FMS untuk periode 31 Desember 2015. Proses audit dilaksanakan berdasarkan RBL Audit Manual yang telah sesuai dengan standar ISA. Adapun prosedur loan review sebagai bagian audit fieldwork, telah sesuai dengan standar ISA dan beberapa peraturan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil loan review menunjukkan bahwa PT FMS belum sepenuhnya mematuhi seluruh ketentuan perusahaan dan pemerintah. Namun secara keseluruhan, pemberian kredit oleh PT FMS dilaporkan secara wajar.

---

ABSTRACTThis report explains about loan review procedures by KAP RBL as part of audit process PT FMS for the period of 31 December 2015. Audit process are implemented based on RBL Audit Manual which appropriate with ISA standard. While loan review procedures as part of audit fieldwork, appropriate with ISA standard and some regulations from Financial Services Authority (OJK). The loan review results show that PT FMS doesnt yet fully comply with the regulations in company and government. In general, PT FMS has reasonably report the credit facility."

"ABSTRAKLaporan magang ini dibuat untuk membahas prosedur audit atas akun pinjaman bank pada PT. HIP, perusahaan yang gagal memenuhi debt covenant. Berdasarkan prosedur audit yang dilakukan, ditemukan bahwa PT. HIP gagal memenuhi nilai minimum debt service coverage ratio yang merupakan covenant dengan Bank MNO dan melewati batas nilai maksimum rasio pinjaman terhadap EBITDA yang merupakan covenant dengan Bank JKL. Hal ini dapat menimbulkan risiko salah saji atas klasifikasi akun pinjaman bank pada bagian liabilitas dalam laporan keuangan PT. HIP. Auditor dan Bank MNO sepakat menggunakan perhitungan Bank MNO untuk debt service coverage ratio, sehingga covenant dianggap terpenuhi. Sedangkan terkait covenant dengan Bank JKL, PT. HIP telah menerima surat waiver dari Bank JKL dan telah didokumentasikan oleh auditor. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyajian atas akun pinjaman bank pada laporan keuangan PT. HIP adalah wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

---

ABSTRACTThis report is aimed to explain audit procedures of bank loan account in PT. HIP, a company that breached the debt covenant. Based on the audit procedures, auditor noted that PT. HIP has failed to fulfill their debt covenant with Bank MNO to fulfill the minimum debt service coverage ratio and the covenant with Bank JKL about the maximum loan to EBITDA ratio. This problem could raise the risk of misstatement of bank loan account classification in liabilities section of PT. HIPs financial statement. Auditor and Bank MNO agreed to use Bank MNOs calculation for debt service coverage ratio, so that the covenant is considered fulfilled. While PT. HIP has received the waiver letter from Bank JKL for the breached covenant and this waiver has been documented by the auditor. In conclusion, the presentation of bank loan account in PT. HIPs financial statement was fairly stated, in accordance with Financial Accounting Standards applicable in Indonesia."

"Kepailitan mengenal tiga unsur penting dan saling terkait yang harus dipenuhi yaitu adanya kreditor, debitor, dan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Secara teoritis, pada umumnya debitur yang memiliki masalah untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar utang akan menempuh berbagai alternatif penyelesaian. Dalam sebuah hubungan utang-piutang, terkadang disadari maupun tidak disadari terjadi hal-hal yang dapat menghapuskan utang. Salah satu alasan penghapusan utang tersebut adalah perjumpaan utang. Perjumpaan utang merupakan salah satu cara hapusnya sebuah perikatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan secara khusus pula diatur dalam Undangundang Nomor 37 Tahun 2004. Perjumpaan utang dalam kepailitan menjadi salah satu konsep yang menentukan keberadaan utang sehingga juga menentukan putusan pailit dapat dijatuhkan atau tidak.

---

Bankruptcy recognize three essential and interrelated elements that must be accomplished, namely the creditor, debtor, and the debt which is due and payable. Theoretically, the debtor who has problem with the ability to meet its obligations to pay the debt will take various alternative settlement. In debt relation, consciously or unconsciously, sometimes things that can eliminate debt happen. One of those reason to remove the debt is compensation. Compensation is one way to abolish an engagement that stipulated in the Civil Code and also specifically regulated in Law Number 37 Year 2004. Compensation in bankruptcy is one of the concepts that define the existenc."

"Skrispi ini membahas mengenai peran Kantor Jasa Penilai Publik dalam Kredit Bank. Kantor Jasa Penilai Publik merupakan badan hukum bisnis yang memberikan jasa untuk melakukan penilaian yang didirikan oleh Penilai Publik. Salah satu jasa yang diberikan oleh Kantor Jasa Penilai Publik adalah Kantor Jasa Penilai Publik dalam hal penilaian terhadap properti. Skripsi ini menggunakan metode penelitian berupa normative dengan mengumpulkan data kepustakan yang menggunakan sumber hukum dan interview. Skripsi ini membahas pengaturan mengenai penilaian dalam kredit bank serta hubungan hukum, peran, dan mekanisme dalam penggunaan kantor jasa penilai publik dalam kredit bank. Metode penelitian berupa normative dengan kepustakan yang menggunakan sumber hukum dan interview. Kesimpulan pertama, pengaturan mengenai penilaian dalam kredit bank terdapat pada pasal 8 UU Perbankan Indonesia mengenai penilaian terhadap unsur 5C, PMK No. 101/PMK.01/2014 sebagaimana telah dirubah PMK No. 56/PMK.01/2017 mengenai penilai publik dimana penilai dapat melakukan penilaian terhadap properti, PBI No 20/8/PBI/2018 mengenai Rasio Loan to Value, and PBI No. 14/15/PBI/2012 regarding Penilaian Kualitas Aktiva dalam Bank Umum. Kesimpulan kedua, hubungan hukum antara penilai publik dan bank adalah pihak terafiliasi, peran kantor jasa penilai publik adalah melakukan penilaian terhadap agunan berbentuk properti untuk mendapatkan nilai agunan, dan mekanisme penilaian tersebut harus dilakukan oleh penilai sesuai dengan standar penilai Indonesia.

---

This thesis discusses regarding the role of Public Service Appraiser Service Office in credit bank. Public Service Appraiser Service Office is a business entity that gives services for appraisal in which it is established by Public Appraiser. One of the services that given by Public Service Appraiser Service Office is Public Service Appraiser Service Office in regards to the Appraisal of property. This thesis will discuss regarding the regulations in regards to appraisal in credit bank also analyze the legal relationship role, and mechanism in the use of public appraiser service office in credit bank.

This thesis is using the normative analisis based on library research which using legal sources data collection and from the interview. First conclusion, the regulations in regards to the appraisal in credit bank are article 8 Indonesian banking law regarding analysis which is element of 5C, PMK No. 101/PMK.01/2014 as amended by PMK No. 56/PMK.01/2017 regarding public appraiser in which public appraiser can conducted an appraisal to propery in order to get an economic value regarding the property, PBI No 20/8/PBI/2018 which is regarding Ratio Loan to Value, and PBI No. 14/15/PBI/2012 regarding Asset Quality Assessment for Commercial Banks. Second conclusion, legal relationship between public appraiser service office and bank is affiliation party, the role of public appraiser service office in credit bank is to conduct an appraisal of collateral in the form of property to become collateral value, and the mechanism of appraisal must be conducted by appraiser in accordance with Indonesian standard appraisal."

"Banyak perusahaan pelayaran ataupun perusahaan yang bukan bergerak dalam bidang pelayaran membutuhkan kapal laut untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Salah satu cara pengadaan kapal laut adalah dengan mengajukan permohonan kredit kepada bank dengan memberikan jaminan bagi pelunasan hutang yaitu berupa kapal laut tersebut. Dalam hal ini maka akan diuraikan mengenai penjaminan kapal laut dalam suatu perjanjian kredit. Sebagai studi kasus adalah di Bank Mandiri yang dalam hal ini bertindak sebagai Kreditur dan PT. X yang dalam hal ini adalah- sebagai Debitur. Pokok permasalahan dalam pembahasan ini adalah apakah lembaga jaminan yang tepat apabila kapal laut akan dijadikan sebagai jaminan hutang dalam suatu perjanjian kredit, Bagaimana proses penjaminan kapal laut dalam suatu perjanjian kredit di Bank Mandiri dan Bagaimana pelaksanaan pelaksanaan sita eksekusi terhadap kapal laut yang telah dijadikan sebagai jaminan dalam pelunasan suatu hutang di PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. apabila Debitur wanprestasi.Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis dan wawancara. Dari pokok permasalahan yang diambil dalam penulisan ini maka Penulis mengambil kesimpulan bahwa kapal laut merupakan benda tidak bergerak sehingga jaminan yang dapat dibebankan terhadap kapal laut tersebut adalah hipotik. Bank Mandiri dapat memasang hipotik terhadap kapal laut tersebut berdasarkan akta Surat Kuasa Memasang Hipotik yang ditandatangani di hadapan Notaris antara Bank Mandiri selaku pihak yang menerima kuasa dengan PT. X selaku pihak yang memberi kuasa. Pembebanan hipotik harus didaftarkan dalam buku pendaftaran hipotik kapal oleh pegawai pendaftaran kapal. Pelaksanaan sita eksekusi apabila Debitur wanprestasi diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara karena Bank Mandiri merupakan bank milik negara yang ditetapkan apabila Debitur wanprestasi maka secara hukum wewenang penguasaan atas hak tagih dan pelaksanaan sita eksekusi akan dialihkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara tanpa melalui pengadilan."

"ABSTRAKKredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan denganitu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bankdengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasiutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dasar ataulandasan bagi bank dalam menyalurkan kreditnya kepada nasabah debitoradalah ketentuan dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10Tahun 1998 Tetang Perbankan. Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalahdikemudian hari, bank harus melakukan suatu penilaian untuk memberikanpersetujuan atas suatu permohonan kredit. Untuk menganalisis suatupermohonan kredit pada umumnya digunakan kriteria 5 C atau The Five C's,yaitu: Character (sifat), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral(jaminan), dan Condition of economy ( kondisi ekonomi). Agunan adalahsalah satu unsur pemberian kredit. Fungsi utama dari jaminan adalah untukmeyakinkan bank atau kreditor bahwa debitor mempunyai kemampuan untukmelunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredityang telah disepakati bersama. Seiring dengan perkembangan waktu dantuntutan kebutuhan dari masyarakat akan kredit muncul suatu produkpelayanan dari Bank Mandiri yang disebut dengan Mandiri Kredit TanpaAgunan (KTA), adalah kredit perorangan tanpa agunan dari Bank Mandiriuntuk berbagai keperluan, yang diberikan kepada calon debitor yangmemenuhi persyaratan. Adannya permasalah penerapan prinsip kehati-hatianyang dijalankan bank, pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalamperjanjian kredit tanpa agunan dan penyelesaian sengketa KTA bermasalah.

---

AbstractLoan is the provision of money or bills that can be equated with it, based on an agreement to the interbank borrowing another party that requires the borrower torepay the debt after a certain period of time with interest. The basis or foundation forthe bank in extending credit to debtor is the provision in Article 8 paragraph (1) and(2) of Law No. 10 of 1998. To prevent a credit crunch in the future, banks shouldconduct an assessment to grant approval for a loan application. To analyze a creditapplication is generally used criterion 5 C or The Five C?s, Character, Capacity,Capital, Collateral and Condition of economy. Collateral is one element of the creditcrunch. The primary function of insurance is to convince a bank or creditor that thedebtor has the ability to repay loans granted to it in accordance with the creditagreement has been agreed. Along with the development time and demanding needsof society will emerge a product of service credit from Bank Mandiri called MandiriKredit Tanpa Agunan (KTA) or Mandiri Personal Loans is the unsecured personalloans from Bank Mandiri for various purposes, which is given to prospectiveborrowers who meet the requirements. Adannya problems applying the precautionaryprinciple that a bank run, the implementation of the principle of freedom of contractin unsecured credit agreement and dispute settlement KTA problematic."

"Usaha Mikro dan Kecil adalah salah satu tiang penopang perekonomian nasional, disamping menjadi pembuka lapangan kerja terbesar. namun ada beberapa permasalahan yang menghambat pertumbuhan pesat UMK, dan salah satunya adalah pendanaan. Terkadang seorang calon pengusaha tidak mampu membiayai usahanya sendiri sehingga harus meminjam dari Bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana karakteristik pengusaha dan skala usaha mikro dan kecil mempengaruhi pinjaman bank yang diterima. Penelitian dilakukan dengan memanfaatkan data survei industri mikro dan kecil BPS tahun 2019 dan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Ditemukan bahwa ketiga jenis pinjaman bank yang dianalisis memiliki hasil regresi yang signifikan, namun pinjaman KUR adalah yang paling signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pengusaha dan skala usaha dan pengusaha mikro dan kecil berpengaruh signifikan terhadap pinjaman bank.

---

Micro and Small Enterprises are one of the pillars of the national economy, in addition to being the largest job opening. however, there are several problems that hinder the rapid growth of MSEs, and one of them is funding. Sometimes a prospective entrepreneur is unable to finance his own business so he has to borrow from the bank. This study aims to determine how the characteristics of entrepreneurs and the scale of micro and small businesses affect bank loans received. The research was conducted by utilizing survey data from the BPS micro and small industry in 2019 and using the Ordinary Least Square (OLS) method. It was found that the three types of bank loans analyzed had significant regression results, but KUR loans were the most significant. The results showed that the characteristics of entrepreneurs and business scale and micro and small entrepreneurs had a significant effect on bank loans."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh suku bunga SBI terhadap jumlah kredit yang disalurkan perbankan. Penelitian ini menggunakan data sekunder kredit, suku bunga kredit, suku bunga SBI, modal bank dan PDB periode 2007-2010. Pendekatan penelitian yang digunakan adalan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode Vector Autoreggresion (VAR). Hipotesis yang akan diuji adalah variabel apa saja yang mempengaruhi jumlah permintaan dan penawaran kredit yang disalurkan perbankan pada periode tersebut. Hasil yang dari penelitian ini adalah penawaran kredit dipengaruhi secara signifikan oleh suku bunga SBI, suku bunga kredit dan modal bank itu sendiri. Sedangkan jumlah penawaran kredit dipengaruhi signifikan oleh suku bunga kredit dan PDB di Indonesia.

---

This study aims to analyze the effect of SBI on the amount of bank lending. The studies using secondary data of credit, interest rate credit, interest rate of SBI, the bank's capital and the GDP of the period 2007-2010. The research approach used is a quantitative approach using Autoreggresion Vector (VAR). Hypotheses to be tested is what are the variables that affect the demand and supply of banking loans extended during the period. Results of this study is the supply of credit is significantly affected by the SBI rate, mortgage interest ratesand bank capital itself. While the amount of credit supply significantly affected bymortgage interest rates and GDP in Indonesia."