Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK"

"ABSTRACTKekuatan militer Indonesia saat ini masih di bawah kekuatan minimal yang seharusnya dimiliki. Untuk menjaga wilayah kedaulatannya, Indonesia membutuhkan kekuatan militer minimal (Minimum Essential Forces AIEF ). Dengan modernisasi militer Indonesia melalui program MEF diharapkan permasalahan pelanggaran kedaulatan oleh negara lain dapatdiminimalkan. Pelaksanaan MEF ini dilakukan dengan memperbaharui Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) yang terkait dengan penguasaan teknologi. Kewajiban menjaga, melindungi, dan mempertahankan kedaulatan NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman tidak dapat dibebankan hanya kepada TNI, melainkan kewajiban seluruh anak bangsa Indonesia. Hal ini berarti SDMpertahanan meliputi TNI, komponen cadangan, komponen pendukung, dan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan serta unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Penataan komponen-komponen ini pada dasarnya merupakan deterrence effect dan upaya nyata bangsa Indonesia dalam mewujudkan sistem pertahanan negara yang memperhatikan hukum nasional dan internasional. Penataan sistem manajemen SDM dan kebijakan Zero Growth of Personnel (ZGP) dalam rangka pembangunan MEF diawali dengan perencanaan kebutuhan SDM rekrutmen, dan pembinaan."

"Tulisan ini membahas persoalan Sistem Pertahanan Negara dalam perspektif dinamis dan kontekstual. Mengingat laju perubahan lingkungan struktural yang ada, aturan perundangan mengenai hal ini serta implikasinya mesti dimutakhirkan dari masa ke masa. Hal ini sangat penting bukan hanya untuk para pembuat keputusan namun juga seluruh pihak terkait. Demokratisasi dalam penyelengaraan pemerintahan dewasa ini menjadi sebuah keniscayaan. Permasalahan lainnya yang tak kalah penting adalah keterlibatan komponen pertahanan seperti SDM, SDA, dan SDB. Apalagi kekuatan nir militer menentukan postur pertahanan sebuah negara."

"Tesis ini berupaya menjelaskan bagaimana strategi pertahanan di wilayah perbatasan darat dengan negara tetangga di Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara Timur. Tekanan penelitian ini pada bagaimana kondisi wilayah perbatasan darat dengan negara tetangga dilihat dan aspek-aspek ketahanan nasional. Temuan penting penelitian ini adalah menonjolnya pendekatan militer dalam menjalankan strategi pertahanan di wilayah perbatasan.Profil wilayah perbatasan dengan negara tetangga menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab permasalahan di wilayah perbatasan demikian banyak meliputi semua aspek ketahanan nasional. Permasalahan seragam dan dominan di semua wilayah perbatasan darat adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap aspek sosial budaya dan ekonomi yang menunjukkan bahwa penduduk di wilayah perbatasan dengan negara tetangga umumnya dalam keadaan miskin.Untuk mendukung penelitian ini digunakan metode Armlitical Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan priotitas pendekatan yang tepat berdasarkan kriteria-kriteria dari aspek-aspek ketahanan nasional. Responden untuk mengisi kuisioner AHP terdiri dari kalangan militer, pejabat pemerintah dan kalangan masyarakat sipil. Hasil yang diperoleh adalah: pendekatan yang tepat untuk menciptakan stabilitas di wilayah perbatasan adalah pendekatan kesejahteraan. Analisis SWOT digunakan untuk menentukan strategi pertahanan. apa yang seharusnya disusun di wilayah perbatasan.Penelitian ini meinberi rekomendasi agat penyusunan strategi pertahanan di wilayah perbatasan sebaiknya memperhatikan peningkatan kesejahteraan penduduk di wilayah perbatasan. Strategi pertahanan yang sebaiknya digelar adalah mix strategies, di mana strategi yang digelar tidak hanya menggunakan pendekatan militer saja melainkan harus memperhatikan pendekatan kesejahteraan dan pendekatan diplomasi yang digunakan secara bersama.-sama dengan prioritas yang disesuaikan dengan kondisi wilayah perbatasan masing-masing. Untuk menciptakan stabilitas di wilayah perbatasan, kerjasama antara Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan Pemerintah Daerah (PEMDA) setempat harus dioptimalkan melalui koordinasi yang baik antar lembaga."

"Gerakan terorisme telah lama menjadi masalah bagi keamanan nasional di Indonesia. Kepolisian Indonesia telah memiliki unit nasional Detasemen 88 yang bertugas untuk mengatasi terorisme. Tetapi unit datasemen ini tampaknya masih belum cukup untuk menangani terorisme di Indonesia. Keberhasilan datasemen 88 dalam mengatasi teror tidak membuat teror selesai karena teror terus berkembang dengan menggunakan cara-cara baru. Dalam keadaan ini Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai lembaga pertahanan dan keamanan negara dinilai kompeten untuk ambil bagian dari unit anti terorisme khusus di Indonesia."

"Penelitian dan pengembangan (litbang) pertahanan bertujuan mendukung sistem pertahanan melalui penyediaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) berteknologi tinggi dan modern. Dalam mengembangkan alutsista yang dibutuhkan, lembaga Litbang dan pengguna harus dapat saling memahami kemampuan dan kebutuhan masing-masing pihak sehingga dihasilkan produk yang tepat dan inovatif. Penyediaan alutsista berteknologi tinggi memerlukan melalui proses reverse engineering yang didukung kelengkapan fasilitas dan infrastructure seperti laboratorium dan instrumentasinya sesuai standar militer. Hal ini dapat dicapai melalui kerja sama baik dengan berbagai pihak terkait di dalam negeri maupun dari luar negeri. Keja sama ini mutlak diperlukan jika ingin mewujudkan alutsista modern dan berteknologi tinggi yang dapat dimanfaatkan oleh TNI dalam rangka pertahanan negara."

"Maritime security is one of important aspects in the state defence system. Because of the wide range of responsibility by the elements of government, therefore abundant of resources is deployed to handle the task in order to contribute a maximum support to the effort in strengthening the state defence. This paper analysed the position of maritime security in the state defence system, so it can produce a significant contribution and also can work cooperatively with other government elements involved in the maritime environment. After a comprehensive analysis in the framework of defence system, it is found that maritime security has a unique position because it is a part of military component as well as non-military component of the state defence system. It also plays a strategic role in improving the people's prosperity as well as in guarding the state sovereignty."

"Tiga aspek hubungan antara HAM dan pertahanan negara adalah salah satu implikasi dari menguatnya konsep keamanan manusia (human security). intinya adalah bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melindungi HAM. Masalah ini dalam jangka panjang akan menjadi agenda hubungan internasional di kawasan yang menuntut transparansi kebijakan, profesionalisme aparat militer dan keamanan lainnya, dan legitimasi politik baik nasional maupun internasional dalam penggunaan instrumen kekerasan."