Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTPada saat ini, pemerintah Indonesia telah melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan transparansi publik. E-Government dan media sosial dianggap oleh banyak orang sebagai sarana yang sangat membantu dalam memudahkan proses pelayanan publik, mengurangi biaya pelayanan publik, meningkatkan transparansi dan mengurangi korupsi. Sarana yang dioperasionalkan oleh piranti Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tersebut telah digunakan oleh pemerintah Indonesia dan memberikan hasil yang memuaskan, komprehensif dan transparan. Meskipun banyak perhatian dari berbagai kalangan terhadap pengembangan e-Government dan media sosial, namun masih sedikit perhatian yang ditujukan pada pengembangan e-Government dan media sosial untuk mendorong perubahan sosial yang signifikan dalam mewujudkan transparansi. Makalah ini memaparkan dampak positif penerapan e-Government dan media sosial untuk menyampaikan informasi pemberantasan korupsi sehingga dapat mewujudkan budaya transparansi."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan e-government dan akuntabilitas terhadap persepsi korupsi pada Kementerian/Lembaga. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan regresi linear berganda multiple linear regression dengan sampel Kementerian/Lembaga di Indonesia tahun 2011 sampai 2014. Variabel persepsi korupsi diukur menggunakan Indeks Integritas hasil Survei Integritas KPK, sedangkan variabel penerapan e-government diukur menggunakan Indeks Pemeringkatan e-Government Indonesia Indeks PeGi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi. Akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan juga berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi. Oleh karena itu, Kementerian/Lembaga perlu meningkatkan proses administrasi melalui pemanfaatan e-government dan meningkatkan akuntabilitas kinerja serta akuntabilitas keuangan.

---

This objective aims to analyze the influence of e government implementation and accountability toward the corruption perception in the Ministry Institution. This research uses quantitative methods with multiple linear regression. The samples are Ministries Institution in Indonesia from 2011 until 2014. Corruption perception variable is measured using integrity index from integrity survey by KPK, while e government implementation variable is measured using Indonesian e government ranking index Index PeGi.

The results show that the e government implementation negatively influence the corruption perception. Performance accountability and financial accountability also negatively influence the perception of corruption. Therefore, the Ministry Institution needs to improve administrative processes through the use of e government and improve the performance accountability and financial accountability."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh implementasi e-government terhadap persepsi korupsi di negara berkembang wilayah Asia Pasifik. Transparansi sebagai salah satu prinsip Good Governance diharapkan dapat menjadi alat pemberantasan korupsi yang efektif di wilayah tersebut. Egovernment dalam penelitian ini menggunakan E-government Development Index EGDI yang diterbitkan United Nations. Sampel penelitian terdiri dari 23 negara dengan 109 observasi periode tahun 2010 hingga 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-government memberi pengaruh negatif signifikan pada negara dengan tingkat implementasi e-government yang lebih tinggi. Hasil tersebut menjadi masukan bagi negara-negara berkembang Asia Pasifik untuk segera meningkatkan implementasi e-government-nya agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan maksimal.

---

The purpose of the study is to analyze the effect of e-government implementation on corruption perception level in Asia Pacific developing countries. Transparency, one of good governance principles, is expcted to become an effective tool to curb corruption. e-government in this study is measured by e-government Development Index EGDI composed by United Nations. The sample consists of 23 countries with 109 observations, covering the period from year 2010 2015. The result reveals that e-government has negative effect on corruption when e-government implementation level is high.

Using three sub components of EGDI, it found that the telecommunication infrastructure index has negative effect on corruption. The result is clearly important to bring awareness to developing countries in Asia Pacific region to move forward their e-governments implementation and telecommunication infrastructure to the next level as one of the effective anti corruption strategies."

"Penelitian ini mengevaluasi secara empiris pengaruh karakteristik tata kelola dan e-government terhadap probabilitas korupsi di Indonesia pada 172 sampel pemerintah daerah tahun 2011 hingga 2013. Karakteristik tata kelola dalam penelitian yaitu akuntabilitas, fairness, desentralisasi, transparansi, profesionalisme dan responsiveness. Variabel e-government diukur dengan Peringkat e-Government Indonesia. Metode penelitian menggunakan model logistik dengan program Stata12. Hasil penelitian menunjukkan penerapan akuntabilitas, profesionalisme dan e-government berpengaruh menurunkan probabilitas korupsi. Sedangkan desentralisasi justru meningkatkan probabilitas korupsi, sehingga sistem pengawasan pemda harus ditingkatkan. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan pemerintah perlu menerapkan tata kelola secara komprehensif, karena terbukti secara empiris berpengaruh menurunkan probabilitas korupsi.

---

This study evaluated the effect of governance characteristics and e government on corruption probability in Indonesia, empirically. The study used 172 samples of local government rsquo s data on three years, i.e. 2011, 2012, and 2013. The governance characteristics consisted of accountability, fairness, decentralization, transparency, professionalism, and responsiveness. The e Government variables were measured by the e Government Rating PeGI. The data was processed using logistic method with Stata12.

Results showed that accountability, professionalism, governance index and e government reduced the corruption probability, while the decentralization increased it. It was indicated that monitoring system should be improve and government should increase the implementation of comprehensive governance."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai reformasi pelayanan bantuan sosial di kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses reformasi birokrasi pemerintah kota Bandung terhadap pelayanan bantuan sosial, dimulai dari perubahan kebijakan publik sampai dengan mekanisme dan sistem yang diterapkan selama ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait serta studi kepustakaan, dan menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian. Bantuan Sosial Online adalah salah satu bentuk inovasi pelayanan publik yang berbasis e-government dengan tujuan transparansi dan keterbukaan publik terkait penyaluran dana bantuan sosial di kota Bandung. Jenis bantuan sosial yang dibeikan oleh pemerintah Kota Bandung terdiri dari berbagai macam bantuan seperti bantuan pendidikan, kesehatan, perencanaam pembangunan dan lainya. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah Kota Bandung telah melakukan reformasi birokrasi terhadap pelayanan dana bantuan sosial dengan cara merevisi peraturan walikota serta menciptakan standar operasional prosedur yang jelas, namun terdapat beberapa kekurangan diantaranya adalah mengenai sosialisasi yang dilakukan pemerintah kota Bandung terhadap masyarakat atau lembaga organisasi karena pada kenyataanya masih ada masyarakat yang belum mengetahui mengenai permohonan bantuan sosial yang sekarang sudah menjadi online.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the reform of social assistance services in the city of Bandung. The purpose of this research is to analyze the process of bureaucratic reform of Bandung city government toward social assistance service, starting from public policy change until mechanism and system applied so far. The method used in this research is by conducting in depth interviews with related parties as well as literature study, and using qualitative approach in research. Online Social Assistance is one form of public service innovation based on e government with the aim of transparency and public openness related to the distribution of social assistance funds in the city of Bandung. Type of social assistance provided by the government of Bandung consists of various kinds of assistance such as education, health, development and other planners. The result of this research is the government of Bandung City has done bureaucracy reform to social assistance fund service by revising the regulation of mayor as well as creating standard operational procedure which clear, but there are some deficiencies such as socialization done by Bandung city government to society or organization institution because In fact there are still people who do not know about the application for social assistance that is now online."

"Seiring dengan perkembangan teknologi dan internet, terdapat beberapa kota di Indonesia sedang bertransformasi menuju smart city dan salah satunya adalah Kota Bekasi. Dalam proses menuju implementasi smart city, Pemerintah Kota Bekasi telah meluncurkan sebuah aplikasi mobile e-government untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi layanan publik. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan melakukan perancangan ulang terhadap user interface aplikasi e-government tersebut. Metode usability testing digunakan untuk mengevaluasi dan melakukan perancangan ulang. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah tingkat usability aplikasi masih sangat rendah yaitu dengan skor SUS 43,438 yang berada dalam range worst imaginable hingga poor dan masih dalam grade scale F hingga D. Hasil perancangan ulang user interface terbukti lebih efektif dengan skor SUS 82,2.

---

Along with the development of technology and internet, there are several cities in Indonesia that are being transformed into smart city and one of them is Kota Bekasi. In the process towards implementating the smart city, Bekasi City Government launched a mobile application to facilitate the public in accessing public service information. This research was conducted to evaluate and redesign the user interface of the e government application. The method used to evaluate is by usability testing method. The results obtained from this research is the usability level of the application is still very low that is 43,438 which is in the worst imaginable to poor range and still in grade scale F to D. The result of redesigning the user interface has been proven to be more effective with SUS score of 82.2. "

"Dalam era saat ini kebutuhan masyarakat akan transparansi pelayanan pemerintah sangatlah penting diperhatikan oleh pemerintah. perkembangan teknologi informasi menghasilkan titik cerah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi. E-government merupakan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat secara efektif dan efesien.Tesis ini menjelaskan sejauh mana strategi pengembangan e-government di lakukan dan seiring dengan waktu, ada perubahan-perubahan dalam lingkungan internal dan ekstemal Depperindag yang perlu diperhatikan agar dapat dilakukan perbaikan dalam mengimplementasikan program-program pengembangan e-government. Perubahan kondisi lingkungan internal dan eksternal di analisa dengan menggunakan analisa SWOT, dan dilanjutkan dengan menggunakan matrik internal eksternal {EE) di dapatkan posisi strategis Depperindag berada dalam posisi pertumbuhan. Sehingga strategi yang dipergunakan adalah strategi pertumbuhan horisontal dengan memanfaatkan peluang pada semua sumber daya yang ada. Pada analisa status tahap pengembangan e -government dari layanan aplikasi yang sudah ada di Depperindag telah mencapai posisi "Pematangan".Setelah dilakukan analisa terhadap penerapan strategi pengembangan egovernment, ada beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu keberhasilan implementasi e-government tidal( ditentukan oleh tingkat kecanggihan teknologi yang telah dan akan diadopsi tetapi ditentukan oleh seberapa kuat elemen-elemen transforrnasi dijalankan di Depperindag, Benchmarking dengan sistem lain, menyediakan literatur yang lengkap, dan sosialisasi tentang manfaat a government.

---

In this era people's need for government's service is very important for the government to pay attention. The development of information technology makes it even more possible and easier for people to obtain information. E-government constitutes an electronic-based government administration to improve services to people effective and efficient.

This thesis explains how far the implementation development strategy has been applied and along the time, there are changes in internal and external environment of Depperindag which need to paid attention in order to improve and implement the programs of c-government development. The changes of internal and external environment condition are analyzed using SWOT analysis, and followed with internal external (IE) matrix analysis, we found that strategic position of Depperindag was growth position. Therefore, strategy used was horizontal growth strategy by utilizing chances on available sources. On the analysis of development stage status of e-government from available application service in Depperindag, it has reached the position of "maturation". After analyzing the implementation of e-government development strategy, there are a several things to be done, Le., the success of e-government implementation is not determined by the level of technological advance adopted but it is determined by how strong the elements oftransfonnation are run by Depperindag, Benchmarking with other systems, the availability of literature, and socialization of e-government's benefit's."

"Infeksi SARS-CoV-2 yang kemudian diidentifikasi sebagai COVID-19 telah menjadi permasalahan global. Dalam perkembangannya, sejumlah vaksin berhasil dikembangkan dan diproduksi. Peningkatan jumlah negara yang level penularannya telah mencapai transmisi komunitas mendorong urgensi vaksinasi guna membentuk herd immunity. Sebagai pandemi pertama di era media sosial, tercipta infodemi COVID-19, ketika terjadi kelimpahan informasi—baik benar maupun tidak—membuat masyarakat sulit untuk menentukan sumber yang tepat untuk mengambil tindakan. Pemerintah wajib hadir di medium yang sama untuk dapat memberikan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) sehingga publik memperoleh informasi yang tepat dan dapat mengikuti program pemerintah mengatasi pandemi melalui vaksinasi. Di Indonesia, negara hadir melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai institusi yang memiliki kewenangan menerbitkan Emergency Use Authorization (EUA) serta melakukan KIE yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan citizen engagement pada pemanfaatan media sosial pemerintah dalam KIE pengembangan vaksin COVID-19. Media sosial yang digunakan adalah Instagram sebagai media sosial BPOM dengan jumlah pengikut tertinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivisme dengan explanatory sequential mixed methods yang mengkombinasikan analisis regresi, analisis sentimen, dan Computer-Assisted Qualitative Data Analysis (CAQDA). Prediktor yang diteliti adalah media richness, content production, dan content type dengan variabel dependennya adalah citizen engagement yang dikalkulasi dari likes dan comments yang diberikan oleh publik pada aktivitas akun @bpom_ri dan 73 akun UPT BPOM di seluruh Indonesia dalam rentang 6 Agustus 2020 hingga 18 Februari 2021 secara spesifik untuk konten pengembangan vaksin COVID-19. Berdasarkan hasil analisis kuantitatif terhadap 2.168 konten, seluruh prediktor secara signifikan mempengaruhi pembentukan citizen engagement, dengan konten video dan foto, konten orisinil, serta konten informasi menghasilkan engagement yang lebih tinggi. Pada analisis sentimen, sebanyak 58,52% konten menghasilkan sentimen positif dan 30,59% memiliki sentimen negatif. Sentimen negatif cenderung terjadi pada konten dengan tingkat interaksi yang tinggi. Pada integrasi dengan analisis kualitatif, faktor pengguna dan konteks menjadi elemen penting bagi pengelola media sosial pemerintah untuk mengoptimalkan citizen engagement.

---

SARS-CoV-2 infection, later identified as COVID-19, has become a global problem. In its progress, several vaccines were successfully developed and produced. However, the increasing number of countries whose transmission rates have reached community transmission encourages the urgency of vaccination to form herd immunity. As the first pandemic in the social media era, COVID-19 generates infodemic when information was abundant, both valid and not, making it difficult for the public to determine the right source to take action. Therefore, the government must be present in the related medium to provide communication, information, and education (KIE) for citizens to accept accurate information and support government programs to overcome pandemics through vaccination. In Indonesia, the nation is present through the Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) as an institution with the right to issue Emergency Use Authorization (EUA) and conduct relevant KIE. This study aims to analyze the formation of citizen engagement on the utilization of government social media in the development of the COVID-19 vaccine KIE. The social media used is Instagram as a social media BPOM with the highest number of followers. This study uses a positivism approach with explanatory sequential mixed methods that combine regression analysis, sentiment analysis, and Computer-Assisted Qualitative Data Analysis (CAQDA). The predictors studied were media richness, content production, and content type, with dependent variables are citizen engagement calculated from likes and comments given by the public on the activity of @bpom_ri accounts and 73 regional office accounts in the range of August 6, 2020, to February 18, 2021, specifically for COVID-19 vaccine development content. Based on the quantitative analysis of 2,168 content, all predictors significantly influenced the formation of citizen engagement, with video and photo content, original content, and informational content generate higher engagement than an infographic, repost, and news event content. On sentiment analysis, 58.52% of content produces positive sentiment, and 30.59% has a negative sentiment. Negative sentiment tends to occur in content with a high level of interaction. In integrating qualitative analysis, user factors and context become essential for government social media administrators to optimize citizen engagement. "