Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai kewajiban hukum penyelenggara sistem electronic untuk menjaga sistemnya dari fake account. Secara Internasional, Baru Uni Eropa dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat yang menaruh perhatiannya kepada manajemen identitas digital, dan membuat hukum yang mengaturnya. Padahal, pengaturan ini sangatlah penting dalam berbagai sektor terutama dalam sektor e-commerce, dan tidak terkecuali juga dalam sektor jejaring sosial. Di Indonesia sendiri, belum dibuat peraturan yang membahas mengenai manajemen identitas digital, apalagi peraturan terspesifik perihal fake account. Dalam skripsi ini akan dibahas beberapa asas yang berlaku dalam pertanggungjawaban hukum suatu penyelenggara sistem elektronik dan penyelenggara identitas, dan hukum apa yang dapat ditarik untuk menjadi tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik terhadap fake account. Untuk menjadikan diskusi dalam skripsi ini lebih konkrit, akan dianalisa pula bagaimana Facebook dan Google telah memenuhi kewajibannya sebagai penyelenggara sistem elektronik dan identitas digital.

---

This final assignment discusses about the legal obligation of electronic system provider from fake account. From the intenational perspective, only European Union and several states in America that puts their attention on digital identity management, so far to make regulations of it. Even though, these kinds of regulation is very significant, in particular on e-commerce sector, but not excluding social networking sector. While in Indonesia, there has yet to be any specific regulation to rule about identity management, leave alone about fake account. In this final assignment, it will be discussed upon several principles that may be applied on electronic service provider and identity providers legal responsibility, and what laws might be streched to rule over system profiders responsibility towards fake account. To make the discussion in the essay more concrete, will also be analyzed upon how Facebook and Google had fulfilled their obligation as electronic system and digital identity provider."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang kelayakan Facebook sebagai penyedia identitas media sosial online digital untuk otentikasi ke dalam aplikasi elektronik permainan ketangkasan PUBG Mobile. Di Indonesia, identitas digital sudah diakui dalam bentuk tanda tangan sertifikat elektronik dan sertifikat elektronik diatur dalam UU No. berumur 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan e-KTP yang diatur dalam di bawah UU no. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan amandemen UU no. 24 Tahun 2013. Namun, di Indonesia belum ada pengaturan dasar dan pedoman mengenai tingkat kepercayaan (assurance level) dari sebuah identitas digital. Itu hanya dapat ditemukan di pengaturan dan pedoman internasional, seperti yang berasal dari Uni Eropa dan Amerika. Penelitian ini menggunakanmetode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan menelaah norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, serta meneliti bahan pustaka. Dalam skrip ini juga akan dibahas mengenai regulasi dan pedoman identitas digital yang dapat digunakan untuk menganalisis kelayakan Facebook sebagai penyedia identitas digital. Penulis menemukan bahwa Facebook sebagai media sosial online memiliki kemampuan untuk menjadi penyedia identitas digital dengan tingkat kepercayaan terendah (level 1) dan hanya cocok untuk layanan yang tidak sensitif seperti otentikasi login login untuk bermain ke dalam permainan ketangkasan. Namun, Facebook tidak memiliki tingkat kepercayaan yang cukup untuk digunakan sebagai identitas digital dalam transaksi elektronik.ABSTRACTThis thesis discusses the feasibility of Facebook as a provider of digital online social media identity for authentication into the PUBG Mobile agility game electronic application. In Indonesia, digital identity has been recognized in the form of electronic certificate signatures and electronic certificates are regulated in Law no. age 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE), and e-KTP which is regulated under Law no. 23 of 2006 concerning Population Administration with amendments to Law no. 24 of 2013. However, in Indonesia there are no basic regulations and guidelines regarding the assurance level of a digital identity. It can only be found in international regulations and guidelines, such as those from the European Union and America. This research uses normative juridical research method, namely by examining the legal norms contained in the legislation, as well as researching library materials. This script will also discuss digital identity regulations and guidelines that can be used to analyze the feasibility of Facebook as a digital identity provider. The authors found that Facebook as an online social media has the ability to become a digital identity provider with the lowest level of trust (level 1) and is only suitable for non-sensitive services such as login authentication to play into agility games. However, Facebook does not have a sufficient level of trust to be used as a digital identity in electronic transactions."

"Media sosial merupakan wadah komunikasi baru bagi masyarakat, untuk bisa saling berinteraksi dan bertukar informasi dengan menggunakan sistem elektromagnetik. Namun, dengan meningkatnya jumlah pengguna media sosial, hal tersebut juga diikuti dengan berkembangnya tindak kejahatan pornografi dengan menyalahgunakan media sosial yang ada. Maka dari itu, media sosial sebagai salah satu penyelenggara sistem elektronik (PSE) di Indonesia, dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas tindak pidana pornografi yang difasilitasi dalam sistem elektroniknya. Fokus penelitian ini, akan membahas lebih mendalam mengenai aplikasi TikTok, dan menguraikan secara akademis tentang (i) bagaimana kewajiban media sosial TikTok sebagai PSE dalam mematuhi norma kesusilaan berdasarkan hukum positif di Indonesia; (ii) bagaimana media sosial TikTok mengatur pembatasan muatan seksual yang dilarang untuk disiarkan; (iii) bagaimana pertanggungjawaban media sosial Tiktok terhadap konten pornografi yang ditayangkan pada sistem elektroniknya dalam fitur live streaming. Metode penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan sumber penelitian pustaka, serta dengan sifat penelitian yang analitis dan berbagai jenis data sekunder yang mendukung. Dasar hukum utama yang mengatur mengenai media sosial sesuai dengan hasil analisis penulis ialah, UU ITE, UU Pers, serta UU Penyiaran. Namun penulis akan memfokuskan pembahasan kepada TikTok sebagai PSE resmi di Indonesia, yang diatur oleh peraturan turunan UU ITE, yakni Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2020. Penelitian penulis juga ditinjau dari dasar hukum utama mengenai pornografi, yakni pada UU Pornografi dan KUHP. Pada dasarnya, ketentuan diatas telah memuat hak dan kewajiban TikTok sebagai PSE, yang dimana salah satunya untuk tidak menyebarkan informasi/dokumentasi elektronik yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, TikTok masih menyebarkan konten pornografi, sehingga badan usaha asing tersebut wajib mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum dalam hal belum terpenuhi secara lengkap kewajibannya, sebagai PSE berdasarkan peraturan perundangundangan.

---

Social media is a new communication platform for the public, to be able to interact and exchange information using electromagnetic systems. However, with the increasing number of social media users, this is also followed by the development of pornography crimes by abusing existing social media. Therefore, social media as one of the organizers of the electronic system (PSE) in Indonesia, can be held legally responsible for pornography crimes facilitated in its electronic system. The focus of this research, will go deeper into the TikTok app, and elaborate academically on (i) how TikTok’s as a social media comply with obligations as a PSE in based on moral norms positive law in Indonesia; (ii) how TikTok's as a social media regulates restrictions on sexual content that is prohibited from being broadcast; (iii) how Tiktok's as a social media is responsible for pornographic content that is aired on its electronic system in the live streaming feature. The research method used by the author is normative juridical research, using literature research sources, as well as with the analytical nature of research and various types of supporting secondary data. The main legal basis governing social media in accordance with the results of the author's analysis is the ITE Law, the Press Law, and the Broadcasting Law. However, the author will focus the discussion on TikTok as an official PSE in Indonesia, which is regulated by derivative regulations of the ITE Law, namely Government Regulation No. 71 of 2019, and Ministerial Regulation No. 5 of 2020. The author's research is also reviewed from the main legal basis regarding pornography, namely the Pornography Law and the KUHP. Basically, the provisions have contained the rights and obligations of TikTok as a PSE, one of which is not to disseminate electronic information/documentation that is prohibited by laws and regulations. In practice, TikTok still spreads pornographic content, so the foreign business entity is obliged to legally responsible its actions based on the law, in terms of they have not fully fulfilled their obligations as a PSE based on laws and regulations."

"Disertasi ini mengeksplorasi praktik digital ibu stay-at-home yang menciptakan performa identitas di media sosial, seperti contohnya dalam praktik sharenting di Instagram, dalam kerangka mengkaji dinamika konstruksi identitas di ruang digital terkait kompleksitas identifikasi perempuan sebagai ibu. Secara historis identitas ibu stay-at-home merujuk kepada peran domestik ibu tradisional dan subjektivitas perempuan kelas menengah urban sebagai ibu kontemporer yang memiliki pergumulan transisi menjadi ibu yang dilematis, konflik identitas diri perempuan, dan ambivalensi pengasuhan. Dengan pendekatan teori performativitas terhadap konstruksi identitas dalam praktik keseharian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan normativitas peran gender dan keragaman performativitas ibu yang diciptakan oleh praktik komunikatif di ruang digital dalam konteks pengasuhan sebagai praktik budaya dan situasi perempuan di Indonesia. Dalam kerangka teoritis tersebut penelitian ini membangun model konstruksi identitas ibu kontemporer yang memaknai ulang norma konvensional tentang ranah domestik dan mendefinisikan ulang konsep identifikasi dari formasi identitas yang cenderung statis kepada performa identitas yang dinamis. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi digital tentang subkultur ibu digital di Instagram yang disebut “Instamom” yang terdiri dari subjek ibu milenial kelas menengah urban. Secara metodologis ranah kehidupan personal perempuan dan praktik digital tiap subjek dalam penelitian ini merupakan kasus individual dalam budaya konvergensi di media sosial. Penelitian ini menemukan bahwa praktik digital keseharian ibu milenial tersebut mengakselerasi transisi menjadi ibu yang transformatif dan menciptakan performa subjek femininitas keibuan kontemporer yang menegosiasikan peran ibu tradisional. Subjektivitas perempuan yang mengkomodifikasi identitas ibu melalui konstruksi identitas diri ibu berjejaring pada akun Instagram menghasilkan beragam pencapaian performa ibu digital yang mengkontekstualisasikan peran strategis ibu di era neoliberlisme. Hasil penelitian tersebut mengimplikasikan bahwa identitas ibu secara normatif terkait gender tidak sepenuhnya berlaku di ruang digital, karena pada saat yang sama performa ibu digital mengkonstruksi subjektivitas dalam konfigurasi femininitas keibuan yang baru.

---

This dissertation explores the digital practices of stay-at-home mothers who create identity performance on social media, for example in the practice of sharenting on Instagram, in order to examine the dynamics of identity construction in the digital space related to the complexity of women's identification as mothers. Historically, the identity of stay-at-home mothers refers to the traditional domestic role of mothers and the subjectivity of urban middle-class women as contemporary mothers who have struggles with the transition to motherhood, contested identities, and ambivalence in parenting. With a performativity theory approach to identity construction in everyday life’s practices, this research aims to analyze the changing normativity of gender roles and the diversity of maternal performativity created by communicative practices in digital spaces in the context of parenting as a cultural practice and women’s situatedness in Indonesia. Within this theoretical framework, this research builds a model of contemporary maternal identity construction that reinterprets conventional norms about the domestic sphere and redefines the concept of identification from identity formation that tends to be static to dynamic identity performance. This research uses a digital ethnography approach on the digital mother subculture on Instagram called "Instamom" which consists of urban middle-class millennial mother subjects. Methodologically, the realm of women's personal lives and digital practices of each subject in this study is an individual case in a convergence culture on social media. This study found that the millennial mothers' everyday digital practices accelerate the transition to transformative motherhood and create a performance of contemporary maternal subject that negotiates traditional motherhood. Women's subjectivities that commodify maternal identities through the construction of networked maternal self-identities on Instagram accounts produce a variety of digital performativity accomplisments that contextualize the strategic role of mothers in the era of neoliberalism. The results of the study imply that normative gender-related maternal identities do not fully apply in the digital space, because at the same time digital mother performance constructs subjectivity in a new configuration of maternal femininity."

"Social media is where your customers are--so it is where your business has to be. Unfortunately, this space is packed with land mines that can obliterate your hard-earned success in the time it takes to click a mouse. Written in easy-to-understand, accessible language, this book reveals your legal rights and responsibilities in the fast-moving and ever-changing social media landscape. Learn how to: Create a social media policy for your business ; Recruit, hire, and fire through social media ; Share content without getting sued ; Blog and run contests ; Draft disclosure requirements in digital advertising "Glen Gilmore stands alone as the authority on social media law. This book should become a ready reference for business leaders and digital marketers."

"Masalah yang sering terjadi terkait penggunaan obat di masyarakat di antaranya ialah kurangnya pemahaman mengenai penggunaan obat yang tepat dan rasional, penggunaan obat bebas yang berlebihan, serta kurangnya pemahaman tentang cara menyimpan dan membuang obat dengan benar. Selain itu dari pihak tenaga kesehatan pun dirasa masih kurang memberikan informasi tentang penggunaan obat yang mereka dapatkan. Tugas khusus ini dilakukan di Puskesmas Jatinegara dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur dengan disertai video pembelajaran mengenai DAGUSIBU. DAGUSIBU singkatan dari Dapatkan, Gunakan, Simpan dan Buang obat dengan benar. Dapatkan obat dari tempat resmi seperti apotek untuk menjaga keamanan dan keaslian obat. Gunakan obat sesuai dengan petunjuk penggunaan yang tertera pada kemasan atau informasi dari apoteker. Simpan obat sesuai dengan aturan penyimpanan obat tersebut. Buang obat jika sudah masa kadaluwarsa atau sudah rusak dengan memperhatikan cara buang obat dengan benar.

---

Problems that often occur related to the use of drugs in the community include a lack of understanding about appropriate and rational use of drugs, excessive use of over-the-counter drugs, as well as a lack of understanding on how to properly store and dispose of drugs correct. In addition, the health workers are still lacking information about their drug use. This special task was carried out at the Jatinegara Health Center using a qualitative method through study literature accompanied by learning videos about DAGUSIBU. DAGUSIBU stands for Get, Use, Store and Dispose of medicine correctly. Get medicine from official places such as pharmacies to maintain drug safety and authenticity. Use the drug according to the instructions for use listed on the package or information from the pharmacist. Store medication accordingly rules for storing the drug. Throw away the medicine if it has expired or damaged by paying attention to how to properly dispose of the drug.

"

"Cuplikan atau unggahan mengenai 'Karen' dapat ditemukan di berbagai platform media sosial oleh pengguna Internet. Melalui video TikTok 'Karen' yang diambil dari akun bernama @CalvinLee, artikel ini mengkaji reaksi penonton terhadap rasisme oleh 'Karen' dan bagaimana reaksi tersebut meredefinisi label 'Karen' itu sendiri serta identitas dari orang Amerika dalam keseluruhan narasi. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan etnografi virtual, hasil penelitian secara lebih lanjut dijelaskan menggunakan Emotional Broadcast Theory (EBT) of Social Sharing oleh Harber & Cohen (2005) dan Reader’s Reception Theory oleh Hall (1973). Penelitian ini menyimpulkan bahwa mengekspos identitas/informasi pribadi (doxing) 'Karen' di Internet berfungsi sebagai pengawasan sosial terhadap perilaku masyarakat serta menjadi salah satu cara untuk melawan rasisme melalui perilaku penonton dalam bereaksi terhadap unggahan tersebut.

---

Many footages or posts of ‘Karen’ can be found all across social media, shared by different Internet users. Through a TikTok video of ‘Karen’ taken from @CalvinLee’s TikTok account, this article examines the audience’s reactions to racism by ‘Karen’ and how those reactions redefine the label ‘Karen’ itself as well as finding the significance in the questioning of who can be considered as Americans toward the whole narrative. Using the qualitative research method with a virtual ethnography approach, the research findings will be elaborated through the Emotional Broadcast Theory (EBT) of Social Sharing by Harber & Cohen (2005) and the Reader’s Reception Theory by Hall (1973). This paper concludes that exposing ‘Karen’ on the Internet functioned as social surveillance of society’s behavior. It is also a way of resisting racism, which is the main issue behind the image of ‘Karen’ through the audience’s behaviors in reacting to the event."

"ABSTRAKFake news dan hate speech mengenai imigran Timur Tengah di Jerman berkembang pesat di media sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube. Oleh karenanya, Jerman membuat undang-undang mengendalikan penyebaran fake news di media sosial yang disebut NetzDG. Undang-undang ini bertujuan memberi denda pada media sosial yang tidak segera menghapus fake news yang dilaporkan oleh pengguna. Penelitian ini diuji dengan gabungan metode kualitatif dan kuantitatif, menggunakan Teori Hegemoni Antonio Gramsci, Teori Sekuritisasi Barry Buzan, dan Teori Normatif milik Wilbur Scrahmm. Hasilnya, fake news melalui media sosial dijadikan alat partai sayap kanan untuk membentuk hegemoni bahwa imigran adalah hal yang membahayakan. Fake news mengancam demokrasi serta kehidupan bermasyarakat di Jerman, sehingga dianggap sebagai ancaman oleh Pemerintah Jerman dan akhirnya menjadikan hukum sebagai bentuk kontrol atas media sosial yang beroperasi di negara tersebut.

---

ABSTRACTFake news and hate speech on Middle Eastern immigrants in Germany are growing rapidly in social media like Facebook, Twitter, and YouTube. Therefore, Germany makes laws to control the spread of fake news in social media called NetzDG. This law aims to impose penalties on social media that do not immediately remove fake news reported by the user. This study was tested with a combination of qualitative and quantitative methods, using Antonio Gramsci 39 s Hegemony Theory, Barry Buzan 39 s Theory of Securitization, and Wilbur Scrahmm 39 s Normative Theory. As a result, fake news through social media is used as a tool of the right wing party to establish hegemony that immigrants are dangerous. Fake news threatens democracy and social life in Germany, so it is considered a threat by the German Government and ultimately makes law as a form of control over the social media that operating in the country. "

"Sosial media tidak hanya menjadi sarana informasi efisien yang menghubungan satu dengan yang lain tetapi juga sebuah medium representasi diri. Penelitian ini merupakan upaya untuk menganalisis konstruksi identitas online di sosial media, khususunya pengguna Twitter, sebagai implikasi penggunaan sosial media. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penilaian diri (self-assessment) untuk mengidentifikasi tujuan penggunaan dan aktivitas pengguna Twitter, diikuti dengan penjelasan lebih lanjut dan interpretasi terkait dengan permasalahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Twitter memfasilitasi penggunanya untuk mengeksplor representasi diri online mereka secara bebas. Di samping itu, konstruksi identitas di Twitter mencakup karakteristik-karakteristik selektif representasi diri, yakni asynchronous dan reduced cues. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa konstruksi identitas adalah sebuah upaya memperoleh pengakuan dari orang lain sebab sangat terpengaruh oleh kehadiran sosial (social presence). Walaupun demikian, penting untuk mempertimbangkan representasi diri online sebagai sebuah dimensi baru dari identitas seseorang yang tidak kalah nyata dari identitas offline berdasarkan fakta bahwa keberadaan dunia online dan offline akan cenderung saling terkait dan terhubung satu sama lain.

---

Social media has not only become an efficient communication tool that connects people but also a medium of self-representation. This paper attempts to examine the construction of online identity on social media, specifically Twitter users, as the implication of social media use. This research uses self-assessment approach to identify Twitter users? purposes and activities while using the particular social media platform, followed by further explanation and interpretation in relation to the matter. The findings suggest that Twitter platform enables its? users explore their online self-representation more freely. In addition, the identity construction on Twitter involves both characteristics of selective self-representation, namely asynchronous and reduced cues. The result also considers online identity construction as an attempt to attain acceptance from others since it is highly influenced by social presence. However, it?s important to think of online self-representation as a new dimension of one?s identity which is as real as the offline identity based on the fact that the nature of online and offline world are likely to intertwine and overlap one another."

"Eksistensi kelompok diaspora Jawa-Suriname di Belanda berasal dari perjalanan sejarah yang panjang. Proses migrasi kelompok diaspora Jawa-Suriname dari Hindia-Belanda ke Suriname kemudian ke Belanda membawa mereka pada permasalahan identitas budaya. Di masa kini, media digital dapat menjadi salah satu pilihan bagi kelompok diaspora untuk mengkonstruksi identitas budaya mereka. Tulisan ini membahas peran media digital dalam konstruksi identitas budaya kelompok diaspora Jawa-Suriname di Belanda. Dalam menganalisis konstruksi identitas budaya tersebut, tulisan ini mencermati dua situs, yakni manggarmegar.nl dan javanenindiaspora.nl dengan menggunakan teori identitas budaya Hall (1996) dan konsep digital diaspora Brinkerhoff (2009). Hasil penelitian menunjukkan media digital berperan dalam konstruksi identitas budaya kelompok diaspora Jawa-Suriname melalui tiga cara, yaitu sebagai alat memfasilitasi konstruksi identitas budaya, sebagai ruang berbagi cerita, dan pembangun solidaritas internal kelompok diaspora.

---

The existence of Javanese-Surinamese diaspora groups in the Netherlands comes from a long history. The migration process of the Javanese-Surinamese diaspora from the Netherlands-Indies to Suriname then continued to the Netherlands brings them to the cultural identity problem. Today, digital media can be an option for diaspora to construct their cultural identity. This paper discusses the role of digital media in the construction of the cultural identity of diaspora Javanese-Surinamese in the Netherlands. In analyzing the construction of cultural identity, this paper examines two sites, namely manggarmegar.nl and javanenindiaspora.nl by using Brinkerhoff and Hall's theories. The results of this study show that digital media plays a role in the construction of the cultural identity of the Javanese-Suriname diaspora in three ways, namely as a tool that facilitates cultural construction, provides a space for sharing stories, and builds internal solidarity of the diaspora."