Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPotensi sumber daya air mendorong pemerintah Brazil untuk membangun proyek bendungan di kawasan Amazon. Akan tetapi, pembangunan bendungan menyebabkan gerakan sosial dari aktor penentang. Skripsi ini akan melihat efektivitas dari gerakan sosial dalam pembangunan Bendungan Belo Monte di Brazil dengan melakukan studi komparasi pada dua kurun waktu. Penelitian ini menggunakan teori mobilisasi sumber daya oleh Edwards dan Gillham dan teori struktur kesempatan politik oleh Sidney Tarrow. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka, temuan dari skripsi ini memperlihatkan bahwa faktor-faktor perbedaan efektivitas dari gerakan sosial pada kedua kurun waktu disebabkan oleh faktor internal gerakan sosial, yaitu sumber daya moral, sumber daya kultural, sumber daya manusia, sumber daya material, dan sumber daya sosial-organisasional, serta faktor eksternal dari gerakan sosial, yaitu keterbukaan akses, penyusunan kembali dalam pemerintah, perpecahan elite-elite politik, dan ketersediaan sekutu yang berpengaruh.<

---

ABSTRACTThe potential of water resources encourages the Brazilian government to build dam projects in the Amazon region. However, dam construction has caused social movements from opposing actors. This thesis will look at the effectiveness of social movements in the construction of the Belo Monte Dam in Brazil by conducting comparative studies at two time periods. This study uses resource mobilization theory by Edwards and Gillham and political opportunity structure theory by Sidney Tarrow. By using qualitative methods through literature studies, the findings of this thesis show that the factors of differences in the effectiveness of social movements in both periods are caused by internal factors of the social movement, namely moral resources, cultural resources, human resources, material resources, and social-organizational resources, as well as external factors of the social movement, namely increasing access, shifting alignments, divided elites, and influential allies."

"ABSTRAKPembangunan infrastruktur di sebuah negara dapat mendorong terjadinya urbanisasi, industrialisasi, pemerataan pendapatan dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Akan tetapi, permbangunan infrastruktur juga dapat menimbulkan permasalahan baik secara sosial maupun ekologis. Skripsi ini akan melihat faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya permasalahan-permasalahan tersebut dengan menggunakan teori James Scott mengenai elemen yang menyebabkan munculnya permasalahan pada usaha perbaikan manusia pada abad dua puluh dengan fokus studi pada pembangunan infrastruktur bendungan besar Belo Monte Dam di Brazil. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka, temuan dari skripsi ini memperlihatkan bahwa faktor-faktor penyebab munculnya permasalahan sosial dan ekologis pada pembangunan Belo Monte Dam disebabkan karena faktor dari administratif yang memerintah, ideologi modernisme tinggi, rezim otoriter dan fragmentasi masyarakat sipil.

---

ABSTRAKDevelopment of infrastructure in a country can encourage urbanization, industrialization, income distribution and contribute to economic development. However, infrastructure development can also cause both social and ecological problems. This thesis will look at the factors that led to the emergence of these problems by using James Scott 39 s Theory of the Elements that led to the emergence of problems in state rsquo s attempts to improve human condition in the twentieth century, which focus on the construction of Belo Monte Dam in Brazil. By using qualitative method through literature study, the findings show that the factors causing the emergence of social and ecological problems in the development of Belo Monte Dam are the factors of government administration, high modernism ideology, authoritarian regime and civil society fragmentation."

"Penelitian ini membahas tentang gerakan sosial dan pembuatan kebijakan dengan studi kasus Gerakan #MeToo di California, Amerika Serikat yang berhasil memberikan pengaruh terhadap amendemen The California Fair Employment and Housing Act Tahun 2017. Argumen dari penelitian ini adalah bahwa pada era digitalisasi, pemanfaatan internet melalui media sosial membuka peluang baru bagi perkembangan gerakan sosial dari aspek kesempatan politik, struktur mobilisasi gerakan, serta pembingkaian isu yang digunakan. Terdapat beberapa temuan penting dalam penelitian ini. Pertama, kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi yang memengaruhi gerakan sosial, tidak berarti aktivisme gerakan bergantung pada aktivisme digital saja, tetapi aktivisme tradisional yaitu melalui aksi demonstrasi dan aksi pemogokan kerja juga tetap menjadi cara yang digunakan untuk memobilisasi gerakan sosial. Kedua, gerakan sosial saja tanpa dukungan maupun representasi politik yang kuat dari aktor yang berada di arena institusi sangat sulit untuk memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan mereka. Terakhir, pembingkaian isu dari gerakan #MeToo ini begitu masif meningkatkan partisipasi aktor-aktornya dikarenakan kampanye gerakan juga terbantu oleh seluruh kalangan, meliputi selebritas yang menyebarkan informasi dengan istilah cancel culture di media sosial. Hal-hal yang dapat dikembangkan dari penelitian ini adalah penggunaan analisis dari perspektif lain selain gerakan sosial dan pengaruh internet yang bertujuan untuk dapat memanfaatkan sumber daya lainnya untuk mengeliminasi isu kekerasan seksual yang terjadi di kehidupan sehari-hari.

---

This research discusses social movements and policy-making using with the case study of the #MeToo Movement in California, the United States that influences the amendments of the California Fair Employment and Housing Act in 2017. This research argues that in the era of digitalization, the use of the internet through social media made it possible to create new opportunities for the development of social movements through different aspects of political opportunities, movement mobilization structure, and framing the issues. There are several important findings in this study. First, advances in technology, information, and communication that affect social movements, do not mean that movement activism relies on digital activists alone, but as well as traditional activism; demonstration or strike remains the method used to mobilize social movements. Second, social movements without strong political support or representation from actors who are in the political arena will find it especially difficult to gather the resources needed to achieve their goals. Last but not least, the framing of the issue of the #MeToo movement has massively increased the participation of its actors due to its widely spread campaign among society and this includes celebrities who helped spread the information related to the term cancel culture in social media. The key takeaway from this research is the analysis of sexual harassment from the perspectives of social movements and the influence of the internet that can be further utilized on other resources to eliminate sexual violence in everyday life"

"Penelitian tesis ini menejelaskan bagaimana kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh Aljazair dalam mendukung kemerdekaan Sahara Barat khususnya melalui hak menentukan nasib sendiri yang digelar melalui United Nation Mission for Referendum in Western Sahara (UN MINURSO) tahun 2007 ? 2015. Kolonisasi negara-negara Eropa pada abad ke-18 ternyata masih menyisakan beberapa permasalahan di Afrika Utara sampai saat ini. Maroko dan Sahara Barat merupakan negara yang dijajah Spanyol pada saat itu. Negara-negara di Afrika Utara yang dijajah oleh Eropa akhirnya berhasil melepaskan diri dan merdeka kecuali Sahara Barat. Permasalahan pun muncul saat Sahara Barat yang memiliki status sebagai non - self-governing diklaim sebagai wilayah otoritas Maroko. Penolakan atas klaim Maroko ini pun datang dari rakyat Sahara Barat dan juga negara tetangganya, Aljazair. Menghindari konflik yang lebih parah, rakyat Sahara Barat banyak yang pindak ke wilayah Aljazair bernama Tindouf. Untuk menganalisa permasalahan tersebut, penelitian ini akan menggunakan teori Kebijakan Luar Negeri, Konsep Geostrategi dan Konsep Kekuatan Regional. Penelitian ini menghasilkan beberapa pendapat bahwa ada beberapa kepentingan yang dijalankan Aljazair melalui kebijakan luar negerinya untuk terus mendukung Sahara Barat mendapatkan kemerdekaannya. Diantaranya lokasi strategis Sahara Barat bagi Aljazair. Kedua yakni potensi Aljazair untuk menjadi pusat kekuataan baru di wilayah Afrika Utara.

---

This research explain comprehensively how is the foreign policy of Algeria in Western Sahara?s freedom especially through Self Determination that held in United Nation Mission for Referendum in Western Sahara in 2007 until 2015. Colonization of European states over Africa in eighteen century remains several problems in North Africa until now. Morocco and Western Sahara territory was colonized by Spain at that time. Most of states in Africa continent which were colonized by European states declared their independences except Western Sahara. The problem started when Western Sahara claimed by Morocco as a part of territory of Morocco based on the document from Spain. The ignorance of Morocco?s claim was coming up from Western Sahara people (Sahrawi) and also Algeria as a neighbor state of Morocco and Western Sahara. To escape worsening violence, Sahrawis move to Tindouf under region and full assistance of Algeria. In analyzing the issue, this research uses Foreign Policy, Geostrategic Concept and also Regional Power Concept to argue that there are some several reasons why Algeria?s Foreign Policy still continues to support the freedom of Western Sahara people through self determination."

"[ABSTRAKbrSkripsi ini membahas hubungan interdependensi antara indeks saham konvensional dan syariah di Indonesia dan Malaysia dengan Indeks negara maju DJIA S P 500 FTSE 100 pada periode krisis dan pasca krisis serta membahas mengenai volatitasnya pada periode krisis Tujuan dari peneltian ini adalah untuk melihat apakah saham syariah tidak terpengaruh pergerakan indeks konvensional negara maju dan untuk melihat apakah indeks saham syariah memiliki volatilitas yang lebih rendah pada periode krisis Kesimpulan dari penelitian ini menemukan bahwa walaupun tidak terdapat kointegrasi antara indeks konvensional dan syariah dengan indeks negara maju hubungan interdependensi tetap terjadi diantara keduanya dan volatilitas indeks saham syariah menunjukkan volatilitas yang lebih kecil Dengan demikian meskipun indeks saham syariah tidak sepenuhnya terpisah dari pergerakan indeks konvensional negara maju indeks saham syariah mampu menjadi alternatif investasi yang memiliki risiko lebih rendah ;ABSTRACTThis research discusses the interdependence between conventional and Islamic stock index in Indonesia and Malaysia with developed country stock index DJIA S P 500 FTSE 100 in the period of crisis and post crisis and to discuss the volatility during the crisis period The purpose of this research is to see whether the movement of Islamic stock index is not affected by conventional developed country stock market movement and to see whether sharia stock index has lower volatility during the period of crisis The conclusion of this study found that although there is no cointegration between conventional and Islamic index in Indonesia and Malaysia with developed country stock index the relationship of interdependence still occurred between both of them and the volatility of sharia stock index is lower than the conventional stock index Thus although the sharia stock index is not completely decoupled from the negara maju conventional index movement sharia stock index can be seen as an alternative investment that has a lower risk ;ABSTRACTThis research discusses the interdependence between conventional and Islamic stock index in Indonesia and Malaysia with developed country stock index DJIA S P 500 FTSE 100 in the period of crisis and post crisis and to discuss the volatility during the crisis period The purpose of this research is to see whether the movement of Islamic stock index is not affected by conventional developed country stock market movement and to see whether sharia stock index has lower volatility during the period of crisis The conclusion of this study found that although there is no cointegration between conventional and Islamic index in Indonesia and Malaysia with developed country stock index the relationship of interdependence still occurred between both of them and the volatility of sharia stock index is lower than the conventional stock index Thus although the sharia stock index is not completely decoupled from the negara maju conventional index movement sharia stock index can be seen as an alternative investment that has a lower risk , ABSTRACTThis research discusses the interdependence between conventional and Islamic stock index in Indonesia and Malaysia with developed country stock index DJIA S P 500 FTSE 100 in the period of crisis and post crisis and to discuss the volatility during the crisis period The purpose of this research is to see whether the movement of Islamic stock index is not affected by conventional developed country stock market movement and to see whether sharia stock index has lower volatility during the period of crisis The conclusion of this study found that although there is no cointegration between conventional and Islamic index in Indonesia and Malaysia with developed country stock index the relationship of interdependence still occurred between both of them and the volatility of sharia stock index is lower than the conventional stock index Thus although the sharia stock index is not completely decoupled from the negara maju conventional index movement sharia stock index can be seen as an alternative investment that has a lower risk ]"

"Skripsi ini membahas mengenai advokasi hak atas air yang dilakukan oleh KMMSAJ (Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya advokasi, termasuk urgensi, rangkaian proses, dan aspek-aspek di dalamnya, yang dilakukan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) untuk menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan air bersih. Penelitian ini juga ingin menjawab pertanyaan penelitian Bagaimana peran Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) pada tahun 2012-2019 sebagai gerakan sosial penolakan privatisasi air di DKI Jakarta dalam mengadvokasi hak masyarakat DKI Jakarta untuk mendapatkan air bersih karena adanya kebijakan Privatisasi oleh pemerintah dan swasta di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Teori yang digunakan adalah teori aktivisme politik dari Pippa Norris. Berdasarkan hasil temuan Praktik privatisasi sistem pengelolaan air di DKI Jakarta yang melibatkan pemerintah, PAM Jaya, PT Palyja, dan PT Aetra telah terbukti melanggar konstitusi UUD 1945 dan juga hak asasi manusia masyarakat DKI Jakarta. KMMSAJ hadir sebagai gerakan sosial yang hadir untuk mengadvokasi hak atas air masyarakat DKI Jakarta. Gerakan ini telah memberikan pengaruh yang banyak terhadap kebijakan privatisasi air di DKI Jakarta. Akan tetapi gerakan ini masih belum berhasil untuk menghentikan praktik privatisasi dalam sistem pengelolaan air di DKI Jakarta.

---

This thesis discusses advocacy for the right to water carried out by KMMSAJ (Community Coalition Against Jakarta Water Privatization). The purpose of this research is to find out advocacy efforts, including urgency, a series of processes, and aspects in them, conducted by the Jakarta Coalition to Refuse Water Privatization in Jakarta (KMMSAJ) to guarantee the community's right to get clean water.

This research also wants to answer the research question How is the role of the Community Coalition Against Jakarta Water Privatization (KMMSAJ) in 2012-2019 as a social movement against water privatization in DKI Jakarta in advocating for the right of the people of DKI Jakarta to get clean water because of the privatization policy by the government and the private sector in DKI Jakarta. This research uses a qualitative approach with data collection methods through in-depth interviews. The theory used is the theory of political activism from Pippa Norris.

Based on the findings of the practice of privatization of the water management system in DKI Jakarta involving the government, PAM Jaya, PT Palyja, and PT Aetra have been proven to violate the 1945 Constitution and the human rights of the people of DKI Jakarta. KMMSAJ was present as a social movement that was present to advocate for the right to water of the people of DKI Jakarta. This movement has had a lot of influence on water privatization policies in DKI Jakarta. However, this movement has not succeeded in stopping privatization practices in the water management system in DKI Jakarta."

"ABSTRAKMekanisme ekonomi pasar merupakan salah satu karakteristik dari globalisasi yang cenderung melakukan penekanan untuk tunduk pada rezim pasar bebas yang menciptakan gerakan komunal atas masyarakat sipil. Skripsi ini akan membahas tentang bagaimana eksploitasi mekanisme ekonomi pasar dapat berdampak pada kemunculan gerakan masyarakat sipil yang diusung oleh ForBALI bernama Gerakan Bali Tolak Reklamasi. Aliansi masyarakat sipil ini secara umum mengawali penolakan masyarakat Bali terhadap reklamasi Teluk Benoa yang dilakukan oleh swasta dan negara. Penelitian ini menggunakan tiga kerangka teori, yaitu Gerakan Sosial Baru, Mekanisme Pasar Bebas dan segitiga hubungan negara, pasar dan masyarakat sipil. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode eksplanasi. Terdapat tiga temuan dalam skripsi ini, diantaranya ForBALI sebagai pemrakasa utama terbentuknya Gerakan Bali Tolak Reklamasi, ForBali mampu menyatukan semua kepentingan masyarakat Bali atas reklamasi, dan pemerintah dan sektor swasta yang termasuk kedalam sistem ekonomi pasar melakukan deregulasi dan mengatur kembali kebijakan yang melibatkan swasta, khususnya reklamasi Teluk Benoa.

---

ABSTRACTMarket economic mechanism is one of the characteristics of globalization which provide a pressure to obey the free market regime and emerging the empowerment and communal civil society movement. This research will discuss about how exploitative market economic mechanism affect the emerge of civil society movement which is gerakan Bali tolak reklamasi by ForBALI. This alliance as a civil society representative to aggregate the Balineses denial of Benoa Bays reclamation by private sector and government. This paper is using three theoretical framework which are new social movement theory, market economic mechanism also the triangle of relation between negara, market and civil society. The methodology using a qualitative approach with explanative methods. There are three findings in this research. ForBALI significant as main initiator in Gerakan Bali Tolak Reklamasi (Balis Refuse Reclamation Movement), ForBALI able to aggregate all of Balinese interest about reclamation, and market economic system which include government and private to deregulate and policy adjustment with the involvement of private, especially in Benoa Bays reclamation."

"ABSTRAKFront Penyelamat Islam (FIS) dibentuk oleh aktivis Islam Aljazair dan diresrnikan oleh Pemerintah Aljazair sebagai partai politik pada tanggal 16 September 1989. Kemunculan FIS merupakan manifestasi dari perjuangan panjang aktivis Islam sejak masa Ben Badis yaitu sebelum kemerdekaan hingga berdirinya organisasi Al Qiyam yang dipimpin oleh Malek Ben Nabi pada tahun 1964. Orientasi perjuangan FIS adalah bergesernya nilai-nilai budaya penjajah (dalam hal ini Perancis) kepada kemurnian ajaran Islam dan berlakunya syariat Islam. Dalam merealisasikan tujuannya FIS menjalankan reformasi di bidang keagamaan. Contoh reformasi keagamaan yang dijalankan oleh FIS di antaranya adalah mernbudayakan nilai-nilai Islam yang mulai dilupakan oleh rakyat Aljazair. FIS bergerak lewat penguasaan masjid-masjid dan penggalakan da'wah yang lebih terpusat. Sasaran utama FIS adalah keselarasan masyarakat dalam memandang hal_-hal yang prinsip, diantaranya yang terpenting adalah berlakunya syariat Islam sebagai undang-undang. Hasilnya. FIS mendapat simpati rakyat sehingga berhasil memenangkan pemilu putaran pertama, walaupun pada akhirnya FIS dibubarkan oleh pemerintah Aljazair.

---

"

"Penelitian ini diharapkan mempunyai signifikansi teoritis pada ranah gerakan sosial dan ranah studi mengenai teori framing. Dari ranah studi gerakan sosial, studi mengenai gerakan sosial selama ini lebih banyak memfokuskan pada aktor dan struktur politik. Keberhasilan dan kegagalan gerakan sosial selalu dikaitkan dengan sumber daya yang dipunyai oleh aktor atau dari sisi struktur kesempatan politik Gerakan sosial sangat jarang dilihat dari perspektif bagaimana aktor-aktor mengemas, mengkonstruksi pesan-pesan politik. Di sini keberhasilan atau kegagalan gerakan sosial dilihat bagaimana aktor mengkonstruksi dan mengemas peristiwa untuk disajikan kepada anggota gerakan dan khalayak luas. Pada titik ini, disiplin ilmu komunikasi bisa memberikan sumbangan dalam memperkaya khasanah studi mengenai gerakan sosial. Pada ranah studi framing, studi selama ini lebih banyak menitikberatkan pada analisis teks. Tetapi teori dan analisis framing jarang dipakai untuk melihat bagaimana seseorang mengkonstruksi, mengemas suatu peristiwa. Penelitian ini melihat gerakan sosial dalam perspektif framing. Ada dua teori yang dipakai, yakni teori framing dan teori gerakan sosial. Teori framing yang dipakai adalah teori dari Erving Goffman. Bagi Goffman, individu tidak bisa mengerti dunia atau realitas tanpa menghubungkannya dengan pengalaman hidup agar realitas tersebut bisa masuk ke dalam skema pikiran individu. Sementara teori gerakan sosial yang dipakai adalah teori yang dikemukakan oleh William A. Gamson, David A Snow dan Robert D. Banford.Teori gerakan sosial dari William A. Gamson, David A Snow dan Robert D. Banford mempunyai perspektif yang berbeda dengan teori resource mobilization dan kesempatan politik. Jika kedua teori tersebut lebih menitikberatkan pada struktur, maka teori gerakan sosial dalam perspektif framing lebih menekankan pada budaya (kultur). Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Desain studi kasus yang dipakai adalah studi kasus instumental. Kasus dipakai untuk menjelaskan fenomena lebih besar, yakni posisi framing dalam gerakan sosial di Indonesia. Kasus yang dipilih dalam penelitian ini adalah sengketa KPK-Polri Jilid I (2009) dan Jilid II (2012). Penelitian ini dilakukan atas 10 isu atau perdebatan penting kasus sengketa KPK-Polri tahun 2009 dan 2012. Data lapangan dikumpulkan lewat empat teknik, yakni observasi lapangan, wawancara mendalam, studi dokumen dan analisis teks. Studi ini mengambil kasus sengketa KPK-Polri, baik Jilid I tahun 2009 (kasus Bibit-Chandra) ataupun Jilid II tahun 2012 (kasus simulator SIM). Pada kedua kasus ini, gerakan sosial yang berhasil "menang" adalah pro KPK. Ahliahli gerakan sosial umumnya melihat tiga elemen yang penting dan saling berkaitan, yakni (a)aktor gerakan sosial; (b)media dan (c)khalayak. Aktor gerakan sosial dilihat dalam perspektif framing sebagai pihak yang secara aktif bersaing dan bertarung dalam memperebutkan makna atas peristiwa. Sementara media dilihat sebagai entitas yang berperan dalam menyebarkan frame atas peristiwa sehingga pemaknaan dari masing-masing aktor gerakan sosial bisa tersebar luas ke masyarakat. Sedangkan elemen khalayak berkaitan dengan sumber dukungan dari gerakan sosial. Para ahli umumnya melihat elemen aktor gerakan sosial, media dan khalayak secara linear. Atau secara sederhana dibahasakan dengan: aktor gerakan sosial mempengaruhi media selanjutnya media mempengaruhi khalayak. Hasil studi ini memperlihatkan, ketiga elemen (aktor gerakan sosial, media dan khalayak) tidak harus digambarkan secara linear. Masing-masing elemen itu pada dasarnya subjek yang mempunyai pemahaman dan penafsiran tersendiri atas peristiwa. Selain tidak linear, hasil studi ini juga memperlihatkan masing-masing elemen juga bisa saling memberikan pengaruh. Frame atas suatu peristiwa itu hasil konstruksi yang dilakukan oleh aktoraktor gerakan sosial. Frame yang muncul atas suatu peristiwa karena itu tidak dipahami sebagai proses alamiah, tetapi dilihat sebagai proses strategik (strategic frame). Proses strategik ini meliputi jembatan frame (frame bridging), penguatan frame (frame amplification), perpanjangan frame (frame extention) hingga transformasi frame (frame transformation). Proses terbentuknya frame dilihat oleh para ahli gerakan sosial lahir dari dinamika tertentu. Aktor gerakan sosial melakukan pendefinisian atas peristiwa. Tetapi proses ini tidak statis karena ketika membentuk frame, aktor gerakan sosial juga menggunakan pemberitaan media dan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat. Media mempunyai keterkaitan dengan gerakan sosial. Media membutuhkan aktor gerakan sosial sebagai sumber berita. Sebaliknya, aktor gerakan sosial membutuhkan media agar pemaknaan mereka atas peristiwa lebih mendominasi pemberitaan media sehingga masyarakat lebih mendukung gerakan mereka. Penelitian ini memperlihatkan tidak ada upaya khusus dari aktor gerakan sosial pro KPK untuk mendekati media. Pandangan jurnalis sendiri sejak awal memang lebih pro terhadap KPK dibandingkan kepolisian, sehingga media lebih banyak memberi tempat kepada versi KPK dibandingkan kepolisian. Peneliti mengusulkkan suatu model yang melihat keterkaitan antara aktor gerakan sosial, media/jurnalis, frame media dan frame khalayak. Model ini merupakan pengembangan dari model Gamson, Scheufele dan Benford and Snow. Ada dua hal yang membedakan model yang ditawarkan penulis dengan model lain. Pertama, aktor gerakan sosial, khalayak dan media harus dilihat sebagai subjek yang mengkonstruksi realitas. Jurnalis dan media mengkonstruksi peristiwa, hal yang sama juga aktor gerakan sosial dan khalayak. Khalayak harus dilihat sebagai entitas yang mempunyai pemikiran, keberpihakan dan pada akhirnya secara aktif mengkonstruksi peristiwa. Kedua, aktor gerakan sosial, khalayak dan media, selain dilihat sebagai subjek, juga harus dilihat saling mempengaruhi. Misalnya, keterkaitan antara frame media dengan frame khalayak. Pandangan khalayak kemungkinan bisa dipengaruhi oleh frame yang disajikan dalam pemberitaan media, tetapi pada saat bersamaan media juga mengangkat frame khalayak yang sejak lama antipati terhadap korupsi.

---

It is hopeful that this study contributes some theoretical significance in the social movement as well as framing studies. In the previous social movement studies, the focuses were more on the actors and political structure;where the success and failure of the social movement were mostly associated with resources owned by the actors or from the perspective of political opportunity. Social movements are very rarely viewed from the perspective of how actors frame, and construct political messages. In this research, the success or failure of social movements is not seen from the resources and opportunity structures owned by the actor, but instead, is viewed from the results of the constructing and framing of the events prior to the publication to members of the movement and to other wider audience. At this point, communication discipline has itscontribution in enriching the study of social movements. The study of framing is usually emphasizing on text analysis and is rarely used to see how people construct and frame an event or phenomena.

The research looked at the social movement using framing perspective. Two theories are used, namely the theory of framing and social movement theory. The framing theory of Erving Goffman is applied in this research. For Goffman, individual cannot understand the world or reality without relating it with one?s life experience, in so doing the reality can then be digested into the mind of the individual. While the social movement theory used is the one proposed by William A. Gamson, David A Snow and Robert D. Banford. In their theory, Gamson et al. proposed a different perspective to the resource mobilization and political opportunities. Both theories are more focused on the structure, while the theory of social movement in framing perspective is more emphasizing on the construction of the message.

This research uses the case study method, i.e.: instrumental case study. A case is used to explain the larger phenomenon, namely the position of framing in social movements in Indonesia. The cases analyzed in this study are the 10 important issues of KPK-POLRI dispute Part I (2009) and Part II (2012). Field data are collected through observation, in-depth interviews, documents review, and text analysis. This study analyzed two parts of KPK-POLRI disputes, i.e.: part I in 2009 in the case of Bibit-Chandra and Part II in 2012 in the case of SIM (Driving License) Simulator case. In both cases, the successful social movements that ?win? is the one pro KPK. Experts in social movements generally look at three interrelated and essential elements, as follows: (a) the social movement actors; (b) the medium; and (c) the populace or audience. The actors of the social movement are viewed as those who are actively competing and fighting over the meaning of events. Media is seen as an entity that plays a role in spreading the frame of the events so that the meaning constructed by each social movement actor can be spread to the community. The audience is associated as the supporting resource of the social movement. The scholars see those three elements (the actor, the media, and the populace) as linear sequence of influence. Simply say: the actor influences the media and further on the media influences the audience. The research findings in this dissertation show otherwise. Those three elements do not necessarily be potrayed as a linear sequence. Thus, each element is basically a subject that has its own understanding and perception on an event. Furthermore, this study suggest that each element can be influencial to each other in a non linear way.

Frame of the event is the result of deliberate construction process performed by actors of social movements. Frame is not understood as a natural process, but is seen as a strategic process (strategic frame). This strategic process includes frame bridging, frame amplification, frame extention to transform frame (frame transformation). The process of forming the frame is seen by scholars of social movements as rooted on a certain dynamics. However, this study shows that social movement actors define the events, andthe process of it is not merely statical as only done by the social movement actors themselves, rather it is a dynamic process involving and using the flourishing news in the media and the perception of the public on that particular issue.

The media is linked with social movements. Media need actors of social movements as a source of news. On the other hand, the social movement actors need the media so that their potrayal of the events can dominate the news in the media, and thus will attract more people to support their movement. However, this study shows that there is no special effort from ?pro KPK? social movement actors (i.e.: the public relations of KPK) to approach or influence the media, in order to put their version of news having more place in the media. From the very beginning, the perception of thejournalists on this issue tend to be ?pro KPK? rather than ?pro POLRI?, and therefore the media give more attention and placement to the ?pro KPK? news. This findings proofs that the success of social movements in the KPK-POLRI disputes, where the news in the media is dominantly show ?pro KPK? is not due to the success of social movement actors in approaching the media, but rather because of the congruence of values between journalists and social movement actors.

Results of this study have implications for theories on the relationship between frames, media and social movements. Researcher proposes a model to potray the connection between the actors of social movements, media / journalists, media frames and audience frames. This model is a development of the model proposed by Gamson, Scheufele, Benford and Snow. There are two things that distinguish the models as offered by authors compared to other models. First, each party (social movement actors, audiences and media) should be seen as a subject that constructs reality. Journalists and media construct events, the same is done by the social movement actors and audiences. Audiences should be seen as an entity that has a thought, alignments and eventually actively construct events. Second, each of the entities (social movement actors, audiences and media) is seen as a subject that can influence and be influenced or be affected by each other. This interconnectedness is evident in this research findings. For example, the relationship between media frame and audience frame. The perception of the audience might be influenced by the frame presented in the news media, however, at the same time, the media also raised the issue of a long time audience frame of against corruption or an antipathy to it."