Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya membangun collaborative governance dalam penataan ruang di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif. Pengumpulan data dengan: (1) data primer melalui wawancara mendalam dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok, serta pihak pengembang perumahan atau stakeholders di Kota Depok yang terkait dengan permasalahan penelitian. Kemudian (2) data sekunder melalui literatur dan dokumentasi di lokasi penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa collaborative governance dalam penataan ruang di Kota Depok belum efektif, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Tidak Adanya Insentif Stakeholders untuk Berpartisipasi; (2) Kepemimpinan Fasilitatif yang Tidak Efektif; (3) Desain Kelembagaan yang Kurang Inklusif; dan (4) Uncontrol Komersialisasi/ Privatisasi yang tinggi. Untuk membangun collaborative governance dalam penataan ruang di Kota Depok sulit dilaksanakan, dikarenakan pemahaman stakeholders mengenai collaborative governance yang tidak merata. Upaya membangun kolaborasi dalam penataan ruang di Kota Depok dengan: (1) Melakukan dialog tatap muka secara berkala dan berkelanjutan setiap tahun untuk memastikan suara stakeholders terwakili dalam perumusan kebijakan; (2) Membangun kepercayaan antar stakeholders dengan adanya transparansi proses dari pemerintah maupun stakeholders, adanya sikap saling membutuhkan sehingga tidak ada yang terabaikan, serta sikap keprofesionalan dari stakeholders itu sendiri; (3) Membentuk komitmen pada proses kolaborasi dengan adanya kepercayaan antar stakeholders, sikap saling memiliki dan saling ketergantungan, adanya sikap saling menghormati hingga pemahaman bersama diantara stakeholders; (4) Dukungan politik menjadi sangat penting untuk melancarkan anggaran stakeholders dan pemerintah dalam mencapai tujuan bersama; (5) Dukungan masyarakat dengan  melibatkan dan memberdayakan masyarakat menjadi inti membangun kolaborasi; (6) Ketercukupan sumber daya menjadi objek yang krusial, tanpa sumber daya yang cukup, membangun kolaborasi susah terlaksana.

---

The aims of the study are to analyse efforts to build collaborative governance in spatial planning in the Depok city. This research used post-positivist approach with qualitative data collection method. The data consists of: (1) primary data were collected through in-depth interviews with Public Works and Spatial Planning Department, Development Planning Board, and the developer of housing or stakeholders in Depok related to the research problem, and (2) secondary data were collected through the literature and documentation at the research site.

This research indicates that the collaborative governance in Depoks spatial planning has not been built, which is influenced by several factors: there is no incentive for stakeholders to participate, ineffective facilitative leadership, not inclusive of institutional design, and the high of uncontrol commercialization.

To build a collaborative governance in spatial planning in Depok City is difficult to implement, it because understanding of stakeholders regarding collaborative governance is uneven. The efforts to build collaboration in spatial planning in Depok City can be done by: (1) Conducting regular and ongoing face-to-face dialogue for each stakeholder represented in policy formulation; (2) Building trust between stakeholders with the transparency of the parties concerned, interdependency behaviors so that none not neglected, and also professionalism of the stakeholders themselves; (3) Establish a commitment to the collaboration process with the existence of inter-stakeholders, mutual ownership and interdependence, mutual trust and mutual interest with stakeholders; (4) Political support becomes very important to strengthen stakeholders and government budgets in achieving common goals (5) Community support by involving and empowering the community becomes the core of building collaboration;  (6) The adequacy of resources becomes a crucial object, because without sufficient resources, building collaboration is difficult to implement."

"Masyarakat merupakan mitra pemerintah dalam penataan ruang. Melibatkan masyarakat mulai dari penyusunan Rencana Tata Ruang merupakan hal penting yang tidak dapat dilepaskan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Penelitian ini menggunakan teori faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dengan pendekatan positivis. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat baik faktor internal maupun faktor eksternal. Hasil penelitian ini adalah analisa factor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah. Berdasarkan hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat.

---

Public is government's partner in spatial planning. Engaging the community since the beginning of the preparation of the Spatial Plan is an important thing that cannot be released in the implementation of spatial planning. This study uses the theory of the factors that affect public participation with positivist approach. Data analysis techniques that used is descriptive analysis of the factors that affecting public participation either internal factor or external factors. The result of this study is analysis about factors that affect public participation in the preparation of spatial plan. Based on the research result those factors affect the low degree of public participation."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kota Depok Tahun 2012-2032. Teori yang digunakan adalah konsep perencanaan kota yang di dalamnya terdapat 4 empat faktor dalam proses perencanaan, yaitu pendekatan iterative, keterlibatan masyarakat, keahlian profesional, dan mencapai kesepakatan tindakan pelaksanaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa secara signifikan 4 empat faktor dalam proses perencanaan mempengaruhi rangkaian proses penyusunan RTRW Kota Depok Tahun 2012-2032. Faktor tersebut terbagi menjadi dua, faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong tersebut adalah faktor keterlibatan masyarakat dan keahlian profesional, sedangkan faktor penghambat adalah faktor pendekatan iterative dan mencapai kesepakatan tindakan pelaksanaan.

---

This study aims to explain the factors that affect the process of Spatial Plan RTRW Depok City Year 2012 2032. The theory used is the concept of town planning in which there are four 4 factors in the planning process, the iterative approach, community involvement, professional expertise, and reach agreement implementation act. This study uses a post positivist research approach with data collection study of literature and in depth interviews. The results of this study explains that significantly four 4 factors in the planning process that affecting a series of process RTRW Depok City Year 2012 2032. These factors are divided into two, factors driving and inhibiting factors. The driving factor is community involvement and professional expertise, while inhibiting factor is iterative approach and reach agreement implementation act."

"ABSTRAKTulisan yang berjudul "Pengaruh Perkembangan Kota Administratif Depok Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Depok Lama Tahun 1981-1999" ini merupakan jawaban atas keingintahuan penulis mengenai kondisi Depok sebelum menjadi Kotif pada tahun 1981. Selain itu dapat menjelaskan bagaimana perkembangan Depok setelah dibagunnya Perumnas tahun 1974. Yang terakhir yaitu membahas mengenai bagaimana pengaruh perkembangan kotif Depok terhadap masyarakat Depok Lama. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi 4 tahap yaitu, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Penulisan ini bertujuan mengetahui jawaban dari permasalah yang diajukan pada proposal penelitian. Selain itu penulis juga ingin memberikan sumbangan penulisan tentang sejarah kota. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa perkembangan kota administratif Depok yang begitu pesat banyak memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Depok Lama. Masyarakat Depok Lama yang sebelumnya merupakan masyarakat pemilik tanah-tanah di Depok, mulai menjadi kehilangan tanah-tanah yang dimilikinya. Mereka banyak menjual tanah-tanahnya kepada para orang-orang diluar dari golongan mereka atau pendatang. Dengan semakin banyaknya pendatang (khususnya semenjak Perumnas dihuni) di Depok, menjadikan Depok semakin beragam. Begitu juga dengan pergaulan masyarakat Depok Lama menjadi semakin luas dan tidak terbatas hanya pada lingkungan mereka saja.

---

ABSTRACT

This undergraduated thesis title is "The Influence of Development in Depok Administrative City Against Social Life Culture of Depok Lama Society in The Year 1981-1999" are the answers for the author about Depok condition becoming administrative city in earlier 1981. Except that, this undergraduated thesis also explain how Depok growth after Perumnas build up by government in 1974. And for the last the author discuss about the influenced this growth in Depok for Depok Lama citizen. This research has wroted to know what about the problems for the old citizen and for the city history. The result of this research show that old citizen, who in the past are landlord in this city has lost their land because they sell it for the newcomer. With increasingly for the newcomer in Perumnas, give the city especially the old citizen in Depok Lama more diverse in living society."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Kota Depok siap menerapkan konsep "Kota Cerdas". Kota Depok terkenal memiliki wilayah yang sangat strategis karena terletak dekat dengan wilayah khusus Jakarta. Pertumbuhan potensi kota Depok telah mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan konsep kota pintar. Peneliti menggunakan tiga enabler dalam "Garuda Smart City Model" sebagai dimensi untuk mengukur kesiapan Kota Depok dalam mengimplementasikan konsep "Smart City". Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Metode campuran digunakan sebagai teknik pengambilan sampel, terdiri dari survei dengan teknik pengambilan sampel kuota non-probabilita, wawancara mendalam, dan tinjauan literatur. Penelitian ini melibatkan penduduk Kota Depok yang berusia 17-65 tahun, telah menetap di Kota Depok selama lebih dari setahun, dan telah mengetahui informasi tentang "Kota Cerdas", sebagai sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Depok belum siap untuk menerapkan konsep "Kota Cerdas". Skor kesiapan tertinggi ditemukan pada dimensi Infrastruktur Cerdas, Teknologi, dan Lingkungan, diikuti oleh dimensi Orang Cerdas, dan Tata Kelola Cerdas secara berurutan. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut dan bagi pemerintah Kota Depok untuk meningkatkan kesiapan Kota Depok dalam mengimplementasikan Konsep "Kota Cerdas".

---

ABSTRACTThis study aims to determine whether Depok City is ready to apply the concept of "Smart Cities". The city of Depok is famous for having a very strategic area because it is located close to a special area of ​​Jakarta. The growing potential of the city of Depok has encouraged local governments to apply the concept of smart cities. The researcher used three enablers in the "Garuda Smart City Model" as a dimension to measure the readiness of Depok City in implementing the "Smart City" concept. This research uses a quantitative research approach. The mixed method is used as a sampling technique, consisting of surveys with non-probability quota sampling techniques, in-depth interviews, and literature review. This study involved Depok City residents aged 17-65 years, who had lived in Depok City for more than a year, and had known information about "Smart Cities", as a sample. The results of this study indicate that the City of Depok is not ready to apply the concept of "Smart Cities". The highest preparedness scores were found in the Intelligent Infrastructure, Technology and Environment dimensions, followed by the Smart People dimension, and Smart Governance sequentially. The results of this study can be a reference for further research and for the government of the City of Depok to improve the readiness of the City of Depok in implementing the "Smart Cities" Concept."

"ABSTRAKSmart Healthy City merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kota Depok sejak tahun 2017 yang merupakan Smart City. Program Smart Healthy City di Kota Depok, bertujuan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat dengan memanfaatkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Program Smart Healthy City dalam mendukung penataan pelayanan kesehatan di Kota Depok. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui kegiatan wawancara mendalam dengan sejumlah stakeholders terkait dan melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Program Smart Healthy City sudah berjalan dengan baik akan tetapi belum dapat dikatakan berhasil karena masih dalam pengembangan dan selama prosesnya belum dapat menciptakan kesuaian hubungan antara Program, Pelaksana Program, dan Kelompok Penerima Manfaat yang optimal.

---

ABSTRACT

mart Healthy City has become a priority of the Government of Depok City since 2017, inspired by the concept of Smart Cities. Smart Healthy City Program in the Depok City, intend to create more effective and efficient health services for the community by utilizing the use of Information and Communication Technology. This study aims to describe the implementation of the Smart Healthy City Program in supporting the health services management in Depok City. This study used a qualitative approach through in-depth interviews with relevant stakeholders and literature study. The results of this study indicate that the implementation of the Smart Healthy City Program has been going well, but it cannot be said to be successful because the program is still under development and during the process it has not been able to create an optimal relationship between the Program, Program Implementer and Beneficiary Group.

"

"ABSTRAK

Penataan ruang kota berperan dalam upaya pengendalian pemanfaatan air

bawah tanah yang dilakukan guna menghindari terjadinya kerusakan kuantitas

dan kualitas air bawah tanah akibat pemanfaatan air bawah tanah yang tidak

terkendali. Penataan ruang di Kawasan Bandung Utara (KBU) seharusnya

disertai dengan aspek pengawasan yang berfungsi untuk mengendalikan dan

menjaga agar pelaksanaannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pengendalian penataan ruang kota yang akan berpengaruh kepada pemanfaatan

air bawah tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian, kesinambungan,

ketersediaan, daya dukung, fungsi air tanah, serta mempertahankan keberlanjutan

pemanfaatan air tanah.

Dalam pelaksanaannya, implementasi Peratuan Daerah Provinsi Jawa

Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan

Bandung Utara (KBU) sebagai pengendalian pemberian perizinan pengelolaan air

bawah tanah di Kawasan Bandung Utara (KBU), Jawa Barat belum berjalan

seperti sebagaimana yang diharapkan, dalam proses pengendalian perizinan

masih terdapat kendala-kendala yang menyebabkan proses pengendalian

perizinan ini belum dapat berjalan dengan baik, kendala tersebut selain berasal

dari pihak pemerintah, juga disebabkan oleh kurang pahamnya masyarakat

tentang pentingnya pelestarian sumber air baku air bawah tanah.

---

ABSTRACT

City spatial planning plays a role in efforts to control the use of

underground water in order to avoid damage to the quantity and quality of

groundwater due to uncontrollable utilization of underground water. Spatial

planning in the area of North Bandung Area (KBU) should be accompanied by

monitoring aspect that serves to control and keep the implementation in

accordance with applicable laws. Control of the city spatial planning that will

affect the utilization of underground water to maintain the preservation,

continuity, availability, carrying capacity, soil water function, as well as

maintain the sustainability of groundwater utilization.

The implementation of the Norm of West Java Province No. 1 of 2008 on

Control of Land Use in North Bandung Area ( KBU ) as granting permit control

the management of underground water in the area of North Bandung Area ( KBU

), West Java as not running as expected , in the process of permit control, there

are many obstacles that cause the permit control process can not run well. The

constraints, beside from government, is also caused by lack of understanding of

the public about the importance of conservation of underground water resources."

"Kota Depok menjadi lokus kegiatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dikarenakan masih tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Pembahasan tentang penurunan angka kematian ibu juga diatur pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan realisasi kinerja dari program serta kegiatan yang mendukung penurunan angka kematian ibu, diperlukan adanya optimalisasi pada Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). Melalui P4K dapat dilakukan peningkatan pelayanan bagi kesahatan ibu hamil dan bayi baru lahir melalui peningkatan peran aktif dari berbagai aktor. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa pada proses collaborative governance dimensi system context pada penurunan angka kematian ibu dalam implementasi SDg’s di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist dan merupakan penelitian deskriptif. Data yang didapat dari penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan dalam penurunan angka kematian ibu di Kota Depok yang dilihat dari konsep system context Emerson & Nabatchi (2015) memiliki kesesuaian. Indikator dari system context terpenuhi, namun masih terdapat hambatan, seperti: kendala pada pendataan, kurangnya sosialisasi, kendala pemantauan ibu hamil, dan penghapusan anggaran tim pengawas. Selain itu, regulasi antar aktor yang berkolaborasi juga belum terintegrasi. Masih terdapat masyarakat yang menggunakan layanan dukun untuk bersalin dan masih ditemukan kehamilan beresiko yang disebabkan faktor ekonomi.

---

Depok city become one of locus of activities in reducing maternal mortality and infant mortality rates due to the high of number maternal mortality rate and infant mortality rate. Discussions on reducing maternal mortality are also regulated in the Sustainable Development Goals (SDg’s). Based on the performance of programs and activities that support the reduction of maternal mortality, it is necessary to optimize the Maternity Planning and Complications Prevention (P4K) Program. Through P4K, it is possible to improve services for the health of pregnant women and newborns by increasing the active role of various actor. The purpose of this research is to analyze the process of collaborative governance in system context dimension for reducing maternal mortality rate in the implementation of SDg’s in Depok City. This research is a qualitative research and using post-positivist. The data from this research is obtain from collecting through in depth interviews and from study literature. The results showed that the decrease in maternal mortality in Depok City which was seen from the concept of the Emerson & Nabatchi (2015) system context was compatible. The indicators from the system context was fulfilled, but there are obstacles, such as: constraints on data collection, lack of socialization, obstacles to monitoring pregnant women, and the abolishment of the budget for the supervisory team. In addition, regulations between collaborating actors are also not integrated. There are still people who use the services of traditional birth attendants and there are still risky pregnancies that are caused by economic factors."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persebaran pusat kota di DKI Jakarta berdasarkan tiga sudut pandang, yaitu empiris, keilmuan, dan kebijakan publik. Selain menggunakan metode overlay peta, penelitian ini juga menggunakan menggunakan Teknik Delphi terutama untuk mengumpulkan pendapat ahli planologi, arsitektur, dan sosiologi mengenai kriteria dan lokasi pusat kota di DKI Jakarta. Sementara itu, sudut pandang empiris dilandasi oleh teori kota inti berganda, sedangkan sudut pandang kebijakan publik ditinjau berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta Tahun 2010. Semua data yang diperoleh kemudian disintesiskan sehingga menghasilkan pandangan utuh mengenai pusat kota. Hasil penelitian ini memperlihatkan ada 14 lokasi pusat kota yang terbagi menjadi : 6 lokasi pusat perkantoran yang tersebar baik di bagian tengah maupun di sisi barat dan timur kota; 6 lokasi pusat perdagangan dan komersil yang tersebar memanjang dari utara hingga ke tengah kota; 4 lokasi pusat industri yang tersebar di bagian barat dan timur kota; dan 2 lokasi pusat hiburan dan jasa yang tersebar di bagian tengah kota. Pusat kota yang sesungguhnya di DKI Jakarta adalah di kawasan Sudirman - Thamrin.

---

This study aims the distribution center city in DKI Jakarta. Jakarta City Center examined using the method Technuique Delphy (Delphi technique) to assess the arguments of experts urban design, architecture, and sociology through the interview process. The results of these interviews will be obtained based on the views of the city center of scientific fields. Empirical point of view obtained through the theory of multiple core city sedangakn public policy point of view seen by Spatial Plan of DKI Jakarta in 2010. Data obtained in the form of each view of city center synthesized or combined to produce acomplete view of city center.

The results obtained there are 14 city center locations which are divided into several functions of 6 as a central office locations spread across the central part of town, west side, and east of the city; 6 locations as trade and commercial center of the scattered extends from north to city center; 4 locations as scattered industrial centers in western and eastern cities, and 2 locations as a center of entertainment and services that are scattered in the middle of town."

"Kebijakan pengembangan daerah reklamasi adalah bagian penting dari tata ruang kota Jakarta. Kebijakan reklamasi pantai utara Jakarta dalam rezim perkotaan hampir tidak ada yang diteliti oleh para scholar, termasuk dinamika rezim perkotaan dalam tata ruang kota pada kebijakan pembangunan reklamasi pantura Jakarta. Dalam teori urban rezim, ada tiga tipologi rezim kota. Pertama, rezim instrumental. Tujuannya adalah mewujudkan program dan motifnya ialah hasil. Kedua, rezim simbolik. Tipologi rezim yang memiliki motivasi untuk mengekspresikan politik rezim. Ketiga, rezim organik. Tujuannya yaitu mengabadikan status quo. Dalam rezim perkotaan, efektivitas kebijakan rezim dipengaruhi oleh tindakan kekuasaan aktor pada rezim perkotaan. Agar efektif, pemerintah harus memadukan kapasitas mereka dengan berbagai aktor non-pemerintah. Akan tetapi dalam kebijakan reklamasi pantura Jakarta, aktor non-pemerintah lebih khusus pengembang sangat dominan dalam mengambil kebijakan politik penyelenggaraan pembangunan kawasan reklamasi. Dominasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan reklamasi oleh pengembang menciptakan konflik politik dan ekonomi yang luas, antara masyarakat, aktor, dan negara. Dampak dari dinamika tersebut menyebabkan kebijakan tata ruang kota di Jakarta tidak efektif. Kesimpulan dalam penelitian ini menguatkan teori urban regime Clerence Stone. Bahwa dominasi politik merupakan bagian masalah yang utama setelah menyatukan kapasitas kekuasaan antar aktor pada rezim perkotaan.

---

The policy of developing reclamation areas is an important part of the spatial layout of Jakarta. The policy of reclamation of Jakarta in urban regimes is almost nothing that is researched by scholars, including the dynamics of urban regimes in urban spatial city on the development of reclamation in Jakarta. In the urban regime theory, there are three typologies of the city regime. First, the instrumental regime. The aim is to realize the program and the motive is the result. Second, symbolic regime. The typology of the regime which has the motivation to express the regime's politics. Third, the organic regime. The goal is to perpetuate the status quo. In urban regimes, the effectiveness of regime policies is influenced by acts of actor power in urban regimes. To be effective, the government must integrate their capacity with various non-government actors. However, in the Jakarta reclamation policy, non-government actors, especially developers, are very dominant in taking political policies in the implementation of the construction of reclamation areas. Domination in the planning and implementation of the construction of reclamation by the developer creates a broad political and economic conflict between the community, actors and the state. The impact of these dynamics has led to ineffective urban spatial planning policies in Jakarta. The conclusions in this study reinforce the urban theory of the Clerence Stone. That political domination is a major part of the problem after uniting power capacity between actors in urban regimes."