Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penggunaan alat tangkap cantrang dilarang oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 02 tahun 2015 sebagai jenis alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, menuai protes dari berbagai kalangan Pemilik Kapal dan Nelayan untuk beralih ke Alat Tangkap Ikan yang ramah lingkungan. Tujuan Penelitian menganalisa implikasi pengalihan alat tangkap ikan di berbagi sektor terhadap pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Metode penelitian adalah kualitatif.  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 Surat Izin Penangkapan Ikan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dihitung dari tarif jenis dari alat tangkap ikan yang diukur dengan skala kapal,  adapun cara pengukuran skala kapal yang menjadi wewenang Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, kerja sama yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berupa verifikasi ukur ulang kapal. Berbagai jenis pengawasan dalam  pengukuran ulang  kapal kembali  menuai berbagai protes dari pemilik kapal dan nelayan, mereka tidak bersedia atas peraturan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Direktorat Jenderal Perhubungan membuat nota kesepahaman perihal ini. Peneliti memiliki simpulan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dari kebijakan akan pengalihan jenis alat tangkap ikan menjadi alat tangkap yang ramah lingkungan sebagian besar telah berhasil untuk beralih ke alat tangkap yang ramah lingkungan, namun diketahui masih lemahnya fungsi pengawasan dan penegak hukum sehingga permasalahan cantrang masih berlanjut hingga saat ini. Peneliti menyarankan Perlunya aturan kembali dalam pembagian wewenang dan meningkatkan fungsi pengawasan dalam penggunaan cantrang.

---

The use of cantrang fishing gear is prohibited by the government with issuance of Minister Regulation of Maritime Affairs and Fisheries No. 02 year 2015 as a type of fishing gear that not environmentally friendly has drawn protests from various boat owners and fishermen to switch to environmentally friendly fishing gear. The research objective was to analyse  the implications of the transfer of fishing gear in the sharing of sectors to income from Non-Tax State Revenues. The research method is qualitative. Based on Government Regulation No. 75 of 2015 Fishing License is a Non-Tax State Revenue calculated from the type of fishing gear measured by the scale of the ship, as for the method of measuring the scale of the ship which is under the authority of the Directorate General of Sea Transportation Marine and Fisheries as well as the Directorate General of Sea Transportation in the form of verifying measuring the ship. Various types of supervision in the re-measurement of the ship reap various protests from shipowners and fishermen, they are not prepared for the regulation, the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries and the Directorate General of Transportation made a memorandum of understanding regarding this matter. Researchers have concluded that the government's efforts to change the type of fishing gear into environmentally friendly fishing gear have largely succeeded in switching to environmentally friendly fishing gear, but it is known that the supervision and law enforcement functions are weak so that cantrang problems continue to this time. Researchers suggest the need for rules again in the division of authority and improve the monitoring function of cantrang usage."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung potensi pajak sektor perikanan tangkap dan membuat model pemungutan pajak yang adil dan efektif bagi wajib pajak. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan beberapa stakeholder perikanan tangkap, pengolahan dokumen sekunder, dan serangkaian observasi lapangan.Hasil penelitian adalah potensi ekonomi sektor perikanan tangkap cukup besar dan jumlah wajib pajak yang ber-NPWP masih sedikit, objek pajak sektor perikanan tangkap adalah penghasilan sebagaimana Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Barang Kena Pajak sebagaimana Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.Kesimpulan penelitian ini sektor perikanan tangkap dapat dijadikan sumber pemajakan baru, potensi penerimaan pajak lebih besar dari realisasi penerimaan pajak, dan model pemajakan yang ideal adalah pajak penghasilan tarif tunggal yang bersifat final.

---

The purpose of this research are to quantify the potential tax in fisheries sector and to create taxing models that fair and effective for the taxpayers. This research is a quantitative research. Data collection techniques are indepth interview with various stakeholders, documents processing, and field observations.

The results of the research show that capture fisheries has high economic potential but only has a few taxpayers, the object of taxation is income reffered to Income Tax Act, and taxable goods reffered to Value-added Tax Act.

The conclusions of this research are capture fisheries sector can be a new taxation source, the tax potential is higher than actual tax revenue, and ideal model of for this sector is single rate of income-tax to final."

"Sehubungan dengan visi pembangunan sektor perikanan tangkap berbasis blue economy, pemerintah menyesuaikan kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pungutan Hasil Perikanan (PNBP PHP). Berdasarkan PP 85/2021, titik pungutan PNBP PHP digeser dari yang sebelumnya berada di saat mengajukan perizinan berlayar (PNBP Pra Produksi), menjadi berada di saat mendaratkan ikan hasil tangkapan (PNBP Pasca Produksi). Kebijakan ini merupakan transformasi substansial dalam lanskap kebijakan fiskal Indonesia dan memicu perdebatan sejak diterapkan 1 Januari 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan PNBP Pasca Produksi dengan menggunakan tiga kriteria evaluasi kebijakan Dunn (2018), yaitu efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data secara kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PNBP Pasca Produksi belum memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Dari kriteria efektivitas, kebijakan ini belum efektif dalam mencapai lima tujuan yang ditetapkan. Dari kriteria efisiensi, kebijakan ini memberatkan wajib bayar dan fiskus dari segi direct money costs, time costs, maupun psychological costs. Dari kriteria keadilan, kebijakan ini berhasil memenuhi benefit receive principle karena PNBP dipungut berdasarkan berat ikan hasil tangkapan riil, bukan berdasarkan perkiraan sebagaimana PNBP Pra Produksi. Namun, indeks tarif belum memenuhi prinsip nondiskriminasi karena adanya pembedaan tarif antar ukuran kapal yang tidak relevan. Untuk dapat mendukung pembangunan sektor perikanan tangkap berbasis blue economy, kebijakan PNBP Pasca Produksi setidaknya harus memenuhi ketiga kriteria tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan adopsi teknologi di setiap pelabuhan yang dapat memenuhi kriteria efektivitas dan efisiensi kebijakan. Selain itu diperlukan reformulasi indeks tarif agar kriteria keadilan terpenuhi.

---

In connection with the vision of developing a capture fisheries sector based on a blue economy, the government has adjusted the Non-Tax State Revenue Policy for Fishery Product Levy (PNBP PHP). Based on PP 85/2021, the PHP PNBP collection point has been shifted from previously being at the time of applying for a sailing permit (Pre-Production PNBP), to being at the time of landing the caught fish (Post-Production PNBP). This policy is a substantial transformation in the fiscal policy landscape in Indonesia which has sparked debate since it was implemented on January 1, 2023. This research aims to evaluate the Post-Production PNBP policy using Dunn's (2018) three policy evaluation criteria, namely effectiveness, efficiency and equity. The approach used is post-positivist with qualitative data collection techniques through in-depth interviews, observation and literature study. The research results show that the Post-Production PNBP policy does not meet the criteria for effectiveness, efficiency and equity. From the effectiveness criteria, this policy has not been effective in achieving the five stated objectives. From the efficiency criteria, this policy burdens the payer and the tax authorities in terms of direct money costs, time costs and psychological costs. From the equity criteria, this policy succeeds in fulfilling the benefit receive principle because PNBP is collected based on the weight of real fish caught, not based on estimates like Pre-Production PNBP. However, the rate index does not fulfill the principle of non-discrimination because there are irrelevant rate differences between ship sizes. To be able to support the development of the capture fisheries sector based on a blue economy, the Post-Production PNBP policy must at least meet these three criteria. Therefore, this research suggests adopting technology in each port that can meet the criteria for policy effectiveness and efficiency. Apart from that, reformulation of the rate index is needed so that the equity criteria are met."

"Penerimaan Negara Bukan Pajak memiliki peranan penting dalam membiayai pembangunan negara. Salah satu upaya pengoptimalisasian PNBP dengan cara mengelola piutang PNBP yang baik. Unit XYZ memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PNBP negara. Pengelolaan piutang PNBP pada Unit XYZ masih belum optimal disebabkan karena penerbitan surat tagih yang belum tertib, piutang macet belum diserahkan kepada PUPN, dan penentuan kualitas piutang tidak tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap pengelolaan piutang PNBP pada Unit XYZ. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur dan analisis dokumen. Hasil evaluasi penelitian ini menunjukkan (1) penerbitan surat tagih belum tertib karena banyaknya transaksi PNBP Terutang yang mencapai ribuan transaksi setiap bulannya, verifikasi masih manual, dan data wajib bayar tidak lengkap; (2) piutang macet belum diserahkan kepada PUPN disebabkan dokumen tidak lengkap, surat tagih tidak lengkap dan keterbatasan SDM; (3) penentuan kualitas piutang tidak tepat karena perbedaan periodisasi dalam penentuan kualitas piutang. Rekomendasi yang diusulkan adalah membarui aplikasi e-PNBP, menyusun SOP Piutang, dan berdiskusi mengkaji periodisasi kualitas piutang.

---

Non-Tax State Revenues (PNBP) has an important role in financing the national development. One of the efforts to optimize PNBP is by properly managing the PNBP receivables. The XYZ Unit has huge contributions to the country’s PNBP. The management of PNBP receivables at XYZ Unit has not been optimal due to several problems including those related to the issuance of bills, settlement of bad debts, and determination the quality of receivables. This study aims to evaluate and provide some recommendations on the management of PNBP receivables at the XYZ Unit. This study used qualitative method through semi-structured interviews and document analysis. This study revealed that (1) the issuance of invoices that has not been managed orderly due to thousands of PNBP payable transactions every month, verification is still manual, and data on payers is incomplete; (2) bad debts have not been submitted to PUPN due to incomplete documents, invoices and limited human resources; (3) the incorrect determination of the receivables quality due to differences in setting the periodization of the receivables quality. The recommendations proposed are updating the e-PNBP application, compiling Receivable SOPs, and discussing reviewing the periodization of receivables quality."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis evaluasi dari kebijakan tarif dan jenis PNBP SDA perikanan tangkap pasca diberlakukannya PP 75 tahun 2015, dan menganalisis proses penetapan target serta menganalisis realisasi penerimaan PNBP SDA perikanan tangkap pasca diberlakukannya PP 75 tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik wawancara dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukan pemungutan PNBP SDA Perikanan Tangkap pasca diterbitkannya PP 75 Tahun 2015 masih belum memenuhi beberapa asas ease of administration, yaitu terkait dengan asas convenience of payment. Proses penetapan target dengan menggunakan metode internal dan proses diskusi diantara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan DPR.

---

ABSTRACTThis research aim to analyze the evaluation of non tax revenue on natural resources policy after the published regulation No. 75 of 2015, and to analyze the process determaining revenue target from non tax revenue on natural resources and the realization of the revenue after the published regulation No. 75 of 2015. This research is a qualitative descriptive research with in dept interview and literature review as data collection techniques. The result of the research shows that non tax revenue on natural resouces in fishery is not matched yet with ease of administration which is the convenience of payment. the process determining of revenue target is by using internal method, and discussion process between The Ministry of Fishery, The Ministry of Finance, Bappenas and the People rsquo s Representative Council."

"Penelitian ini membahas mengenai kebijakan evaluasi tarif dan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor Perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat alasan ketidaksesuaian realisasi PNBP sektor Perikanan terhadap potensinya dengan cara evaluasi kebijakan PP No 19 tahun 2006. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan tarif, Harga Patokan Ikan dan Produktivitas Kapal mempengaruhi realisasi PNBP sektor Perikanan. Begitu pula penambahan jenis pungutan dan pengurangan Pungutan Perikanan Asing juga mempengaruhi realisasi PNBP sektor Perikanan.

---

This undergraduate thesis discusses the policy evaluation of rates and types of non-tax revenue fisheries sector. This research aims to look at the reasons discrepancy Fisheries sector to the realization of its potential tax revenues by way of policy evaluation Regulation No. 19 of 2006. This research approach is qualitative approach to data collection techniques through field studies and literature. Results of this study showed that an increase in rates, benchmark prices of fish and Ship Productivity affect the realization of non-tax revenues. Similarly, the addition of these types of charges and reduction of Fisheries Foreign Taxes also affect the realization of non-tax revenues fisheries sector."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi fenomena pengakuan dan pengukuran basis akrual dengan menggunakan dokumen nota dinas Fungsi Konsuler atas PNBP pelayanan pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berdasarkan kerangka akuntabilitas publik dan cost benefit analysis. Dokumen nota dinas Fungsi Konsuler merupakan dokumen resmi yang berisi rincian penerimaan PNBP pelayanan yang dihasilkan selama rentang periode pengakuan PNBP pelayanan. Pengakuan dan pengukuran dengan menggunakan dokumen tersebut menyebabkan nilai pendapatan-LO yang disajikan dalam Laporan Keuangan menjadi over atau understated karena terdiri dari 5 (lima) frekuensi atau periode pengakuan dan pengukuran, yaitu setiap hari, setiap minggu, setiap dua minggu, setiap bulan, dan setiap tiga bulan. Unit analisis adalah 5 (lima) unit kerja Perwakilan RI. Data diperoleh melalui wawancara dan analisa dokumen. Metode analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif dan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena pengakuan dan pengukuran PNBP pelayanan berdasarkan nota dinas telah sesuai dengan SAP dikarenakan transaksi yang terjadi telah berdasarkan keterjadian dengan pertimbangan biaya dan manfaat yang terjadi di Perwakilan RI. Selain itu, perlakuan pengakuan dan pengukuran yang dilakukan telah mempertimbangkan biaya dan manfaat berupa komponen berwujud dan tidak berwujud. Komponen biaya berwujud berupa biaya mutasi pegawai dan administrasi bank, sedangkan manfaat berwujud berupa jumlah transaksi yang sedikit, keterjadian jumlah transaksi pelayanan, dan selisih penyajian nilai Pendapatan LO tidak material. Komponen biaya tidak berwujud berupa biaya waktu dan psikologis, sedangkan manfaat tidak berwujud berupa kemudahan penginputan transaksi, fleksibilitas tugas, meminimalisir risiko salah saji, serta jumlah reviu yang sedikit.

---

This study aims to evaluate the phenomenon of recognition and measurement of accrual basis using Consular Function memorandum document on non-tax services revenue at the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia based on public accountability framework and cost benefit analysis. The Consular Function memorandum document is an official document that contains details of non-tax revenue generated during the period of non-tax revenue recognition. Recognition and measurement using this document causes the value of revenue-LO presented in the Financial Statements to be over or understated because it consists of 5 five frequencies, namely every day, every week, every two weeks, every month, and every three months. The unit of analysis is five Indonesia Representative mission. Data were obtained through interviews and documentation. The data analysis method uses descriptive qualitative techniques and content analysis. The results showed that the phenomenon of recognition and measurement of revenue services based on official notes was in accordance with SAP because the transactions that occurred were based on events with consideration of the costs and benefits that occurred in the Indonesia Representative mission. In addition, the recognition and measurement treatment carried out has considered the costs and benefits in the form of tangible and intangible components. The tangible cost component is in the form of mutation of employee and bank administration costs, while the tangible benefits are in the form of a small number of transactions, the occurrence of the number of service transactions, and the difference in the presentation of the LO Revenue value is not material. The intangible cost component is in the form of time and psychological costs, while the intangible benefits are in the form of ease of inputting transactions, flexibility of tasks, minimizing the risk of misstatement, and smaller number of reviews."

"Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai implementasi kebijakan PNBP sektor kehutanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perkembangan kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor kehutanan sebelum dan setelah rezim Undang-Undang No. 20 tahun 1997 ditunjukan dari berkembangan konsep dan pengelolaan PNBP yang lebih baik namun terdapat permasalahan dalam implementasinya. Implementasi kebijakan PNBP kehutanan yang dipengaruhi oleh faktor regulasi, komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi masih memiliki hambatan sehingga berimplikasi pada pembangunan hutan.

---

This research explains about policy implementation of non-tax state revenue of forestry sector in Indonesia. This study was conducted to get an overview of the implementation of the forestry sector of non-tax state revenue policy. This study uses a qualitative approach to data collection techniques through field studies and literature. The results of this research indicate that the development of policy implementation of non-tax revenue state of forestry sector before and after law regime No. 20 in 1997 shown from better concept and management of non-tax state revenues but there are still many barriers in implementation. Forestry policy implementation of non-tax revenue influenced by regulation, communication, resources, disposition and bureaucratic barriers that have implications for forest development."

"Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor panas bumi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai implementasi kebijakan PNBP sektor panas bumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini pemerintah melakukan terobosan untuk mengembangkan sektor panas bumi dari sisi penerimaan negara bukan pajak dengan diterbitkannya revisi UU No 27 Tahun 2003. Implementasi kebijakan fiskal atas pengelolaan penerimaan negara bukan pajak sektor panas bumi sudah diterapkan, namun dalam pelaksanaannya masih ada hambatan yang mempengaruhi jumlah penerimaan negara. Hal ini menyebabkan lambannya pertumbuhan industri panas bumi di Indonesia. Hal yang menyebabkan lambannya pertumbuhan industri panas bumi di Indonesia karena membutuhkan sumber daya finansial yang cukup, modal yang kuat dengan resiko kegagalan yang tinggi.

---

This research explains policy implementation of non-tax state revenue of geothermal sector in Indonesia. This study was conducted to get an overview of the implementation of the geothermal sector of non-tax state revenue policy. This study uses a qualitative approach as data collection techniques through field studies and literature. The results of this research indicate that revisions of the law No. 27 of 2003, Indonesia government made a breakthrough that aimed is for developing the geothermal sector in terms of non-tax state revenue. Hoewever, its implementation faces various obstacles that affect the number of state revenue. It thus lead to the slow growth of the geothermal industry in Indonesia. The cause of the slow increase in Indonesia geothermal industry is because it still need enough financial resources with strong capital modals and high risk."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pendapatan, piutang, dan Utang Kelebihan Pembayaran Non Pajak Lainnya yang berasal dari iuran Badan Usaha di bidang BBM dan Gas Bumi pada Laporan Keuangan BPH Migas dan kesesuainya dengan SAP berbasis Akrual. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dan penelitian studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan- Laporan Operasioanl (LO), Piutang PNBP, dan Utang Kelebihan Pembayaran Non Pajak Lainnya dari Iuran Badan Usaha bidang BBM dan Gas Bumi pada Laporan Keuangan BPH Migas Tahun 2015 Unaudited belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Atas ketidaksesuain tersebut maka perlu dilakukan koreksi terhadap Laporan Keuangan BPH Migas Tahun 2015 Unaudited.Saran utama yang diberikan dalam penelitian ini adalah perlu dilakukan koreksi terhadap kebijakan akuntansi BPH Migas terkait Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan- LO, Piutang PNBP dan Utang Kelebihan Pembayaran Non Pajak Lainnya dari Iuran Badan Usaha bidang BBM dan Gas Bumi. Upaya yang diperlukan BPH Migas dalam meningkatkan keberhasilan penerapan standar akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dalam penyusunan Laporan Keuangan BPH Migas adalah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Dukungan dan Komitemen dari Pimpinan Organisasi, Penyediaan Sistem Informasi Akuntansi (Aplikasi Keuangan) yang terintegrasi dan terkomputerisasi, dan Peningkatan Sistem Pengendalian Internal.

---

The purpose of this research is to determine the recognition, measurement and disclosure of revenues, accounts receivable, and Excess Debt Payments Other Non Tax derived from the levy of Enterprises in the downstream oil and gas through pipelines in the Financial Statements of BPH Migas and suitability to Accrual-based Government Accounting Standards. The method used in this research is descriptive and case study research.

The results of this research show that Recognition, Measurement, Presentation and Disclosure operational reports - earnings, non-tax receivables and Excess Debt Payments Other Non Tax levy of Enterprises in the downstream oil and gas through pipelines in the Financial Statements of the Year 2015 Unaudited BPH Migas not fully in accordance with the provisions set in Government Regulation Number 71 Year 2010 concerning the Government Accounting Standards. The non-conformance on the necessary corrections to the Financial Statements BPH Migas 2015 Unaudited.

The main advice given in this research is a necessary correction of the accounting policy related to BPH Migas Recognition, Measurement, Presentation and Disclosure operational reports -earnings, non-tax receivables and Debt Payments Excess Other Non Tax from the levy of Enterprises in the downstream oil and gas through pipelines. Efforts are needed BPH Migas in improving the success of the application of accounting standards Government accrual basis in preparing the Financial Statements of BPH Migas is Improving the Quality of Human Resources, Support and commitment from the leadership of the Organization, Provision of Accounting Information Systems (Financial Applications) integrated and computerized, Improved Control Systems internal."