Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan perdagangan internasional sejak adanya kemajuan teknologi seakan tidak mengenal batas-batas negara sehingga perdagangan barang antar negara semakin bebas dan membentuk pasar persaingan sempurna. Adanya praktek dumping yaitu persaingan dalam bentuk harga berupa diskriminasi harga atau menjual di bawah harga pasaran adalah imbas dari adanya pasar bebas yang bersaing untuk memperoleh keuntungan. Pengaturan untuk menanggulangi dampak negatif dari praktik dumping ditetapkan dalam Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 dan merupakan salah satu Multilateral Trade Agreements yang ditandatangani bersamaan dengan Agreement Establishing The World Trade Organization WTO. Praktik dumping yang dilarang menurut WTO adalah penjualan barang sejenis yang dibawah harga normal yang menyebabkan kerugian material di Industri dalam negeri. Sebagai anggota WTO, Indonesia wajib melindungi industri dalam negeri dari akibat negatif dumping dengan cara memberikan bea masuk antidumping kepada barang impor dan melindungi industri dalam negeri dari tuduhan dumping negara lain. Dengan adanya Komite Anti Dumping Indonesia KADI Indonesia mempunyai suatu lembaga yang bertugas untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor yang tidak adil dan memberikan perlindungan atau pembelaan terhadap produk-produk ekspor Indonesia yang dituduh dumping di Negara tujuan.

---

The development of international trade since the advent of technology as if not know the boundaries of the country so that trade goods between countries more free and form a perfect competition market. The existence of the practice of dumping the competition in the form of price in the form of price discrimination or selling below the market price is the impact of a free market competing for profit.The arrangement to address the negative impact of dumping practices is set out in the Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 and is one of the Multilateral Trade Agreements signed in conjunction with the World Trade Organization WTO Agreement Establishing. Dumping practices prohibited under the WTO are the sale of similar goods below the normal price causing material losses in the domestic Industry. As a member of the WTO, Indonesia is obliged to protect the domestic industry from the negative effects of dumping by providing import duties on anti dumping and protecting domestic industries from accusations of dumping of other countries. The existence of anti dumping BMAD action against Indonesia biodiesel export must be adjusted with Anti dumping Agreement so that justice in international trade can be achieved."

"Pakistan sebagai salah satu negara anggota WTO berhak untuk melakukan penyelidikan Anti-dumping jika terdapat impor yang diduga mengandung dumping yang merugikan industri dalam negerinya. Ketentuan WTO maupun regulasi domestik Pakistan mengatur bahwa penyelidikan anti-dumping harus dilakukan paling lama 18 bulan. Namun, Pakistan sudah 2 (dua) kali melakukan penyelidikan Anti-dumping yang melebihi 18 bulan terhadap impor produk kertas yang salah satunya berasal dari Indonesia. Permasalahannya adalah terlampauinya batas maksimum 18 bulan penyelidikan Anti-dumping tersebut disebabkan oleh penundaan atau penghentian sementara penyelidikan anti-dumping yang diperintahkan hakim pengadilan domestik Pakistan kepada Otoritas penyelidik Pakistan yaitu National Tariff Commission NTC) hingga putusan dikeluarkan. Apabila dimasa yang akan datang penundaan tersebut terulang kembali, maka kelancaran ekspor kertas Indonesia ke Pakistan akan terganggu. Tujuan penulisan ini tidak hanya untuk memahami kesesuaian penundaan Penyelidikan Anti-dumping oleh Pakistan terhadap ketentuan WTO tetapi juga menganalisa kepastian hukum atas penundaan penyelidikan anti-dumping tersebut, serta upaya pencegahan yang efektif yang seharusnya dilakukan Indonesia. Temuan dari penullisan ini adalah Pakistan bertentangan dengan Anti-Dumping Agreement (ADA) dan Marrakesh Agreement. Sehingga, Upaya Pembelaan yang paling relevan untuk dilakukan Indonesia adalah menegosiasikan permasalahan ini pada forum Joint Negotiating Committee (JNC) ke-3, Indonesia – Pakistan Trade in Goods Agreement (IP-TIGA). Namun jika tidak tercapai kesepakatan pada forum tersebut, maka sudah seharusnya Indonesia membawa permasalahan ini ke forum Dispute Settlement Body (DSB) WTO.

---

As a member of the WTO, Pakistan has the right to conduct anti-dumping investigations if there are alleged dumped imports which causing injury to its domestic industry. Both WTO provision and Pakistan's domestic regulations stipulate that an anti-dumping investigation shall be concluded no more than 18 months. However, Pakistan has conducted 2 (two) times Anti-dumping investigations which exceed 18 months against alleged dumped imports of paper products, including imported from Indonesia. The problem is that the maximum limit of 18 months of the Anti-dumping investigation was exceeded due to the delay or suspension of the anti-dumping investigation which was ordered by the Pakistan Domestic Court to the investigating Authority of Pakistan, namely the National Tariff Commission (NTC) until the verdict was issued. If the suspension will recur in the future, the flow of Indonesia exports of paper products to Pakistan will be disrupted. The purpose of this thesis is not only to understand the consistency of the suspension of the Antidumping Investigation by Pakistan against the provisions of the WTO but also to analyze the effective trade defense efforts that Indonesia should take. The finding of this thesis that Pakistan has acted inconsistently with the provision of Anti-Dumping Agreement (ADA) and the Marrakesh Agreement. Therefore, the most relevant trade defense effort for Indonesia is negotiate this issue at the 3rd Joint Negotiating Committee (JNC) forum, Indonesia – Pakistan Trade in Goods Agreement (IP-TIGA). However, if no agreement is reached at the forum, then Indonesia should have brought this issue to the Dispute Settlement Body (DSB) WTO.

"

"ABSTRAKBeberapa negara memiliki ketentuan domestik di bidang Antidumping yangmengharuskan otoritas penyelidiknya melakukan evaluasi terhadap penerapan tindakanantidumping guna kepentingan umum yang lebih besar (kepentingan nasional). Dengankata lain, sebelum tindakan Antidumping dikenakan, harus dipertimbangkan lebihdahulu dampaknya terhadap berbagai kelompok lain selain industri dalam negeri yangmengajukan petisi serta untuk menjamin kepentingan yang lebih besar secarakeseluruhan. Otoritas penyelidik dapat memutuskan untuk tidak mengenakan tindakanAntidumping apabila berdasarkan temuan diketahui akan bertentangan dengankepentingan umum atau kepentingan nasional, meskipun telah terbukti adanya injury,dumping, dan hubungan kausal di antara keduanya.Selama Putaran Uruguay, beberapa negara anggota WTO telah mencobamenegosiasikan klausul kepentingan umum atau kepentingan nasional menjadi klausulwajib dalam Perjanjian Antidumping, namun usaha tersebut gagal. Selama PutaranDoha beberapa negara anggota WTO kembali mengusulkan masalah ini, namun tetapsaja tidak tercapai kesepakatan.Tesis ini secara singkat membahas analisis pertimbangan National Interestdalam penyelidikan Antidumping, baik dalam level hukum domestik maupuninternasional pada saat ini, masalah dan solusi yang memungkinkan untuk memperkuatketentuan National Interest dalam penyelidikan Antidumping. Untuk mencapai tujuantersebut, penulis melakukan kajian historis, analitis, dan studi banding. Singkatnya,Tesis ini mendukung dicantumkannya klausul National Interest dalm PerjanjianAntidumping Indonesia, karena menjunjung tinggi prinsip-prinsip proporsionalitas,proses hukum, dan keadilan. Disamping itu, tujuan dari WTO sebagaimanadidefinisikan dalam Mukadimah the Marrakesh Agreement akan tercapai. Bagian akhirTesis menyimpulkan bahwa penguatan hak-hak prosedural perlu diberikan kepada parapengguna industri, organisasi konsumen, dan pihak lain yang terkena dampak negatifdari pengenaan tindakan Antidumping. Juga diharapkan adanya perbaikan terhadapketentuan National Interest dalam Antidumping untuk menjamin terlindunginyakepentingan nasional yang lebih besar.

---

Abstract Some countries have provisions in their domestic Antidumping laws obliging theinvestigating authorities to evaluate whether the application of Antidumping measures isin the public or greater national interest. In other words, before imposing the measure,its impact on groups other than domestic industry and the country?s overall interestshould be studied. The investigating authorities may decide not to impose theAntidumping measure based on the finding that such a measure is in contradiction withpublic or national interest, notwithstanding an affirmative injury, dumping, andcausation.During the Uruguay Round some GATT Contracting Parties tried to negotiate amandatory public or national interest clause in the Antidumping Agreement, but failedto do so. During the Doha Round several WTO Members again raised this issue, but theagreement has not been reached so far.This thesis will shortly explore the legal concept of national interest inAntidumping disciplines, its use in current domestic and international laws, problemsand possible solutions for strengthening international disciplines on public interest. Inachieving these objectives, historical, analytical, comparative, and case study methodsof analysis are used. The thesis, in short, supports the idea to include national interestconsideration clause into Indonesian Antidumping Agreement, which would respect theprinciples of proportionality, due process, and fairness as well as the objectives of theWTO as defined in the preamble of the Marrakesh Agreement. The thesis concludes thatthe strengthening of procedural rights granted to industrial users, consumerorganizations and other negatively effected parties. It also desired to develop substantialrules on national interest pursuant to greater public interest (national interest) in future."

"Penelitian mengenai anti-dumping di Indonesia saat ini masih mengandalkan analisis tradisional dan metode COMPAS, mirip dengan pendekatan yang digunakan pada era 1970-1980-an di Amerika Serikat. Namun, kelemahan dari analisis tradisional dan COMPAS adalah kecenderungannya menuju subjektivitas daripada objektivitas ilmiah. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini mencoba menggunakan ekonometrika untuk mengurangi subjektivitas dalam hasil penyelidikan anti-dumping. Metode ekonometrika dapat memberikan hasil yang lebih terukur secara kuantitatif dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hubungan kausalitas antara dumping impor dan dampaknya terhadap industri domestik.Tujuan dari penelitian ini adalah:1. Dari sisi permintaan: - Menilai signifikansi dan besarnya pengaruh produksi, pendapatan nasional, konsumsi, harga impor dari negara subject impor dan non-subject impor terhadap harga domestik produk uncoated woodfree writing and printing paper di Indonesia.2. Dari sisi penawaran: - Menilai signifikansi dan besarnya pengaruh produksi, harga pulp, harga bahan bakar minyak, dan kapasitas produksi terhadap harga domestik produk yang sama.3. Mengetahui hubungan kausalitas: - Menganalisis hubungan antara impor dengan harga dumping dan dampak pada industri domestik dalam kasus anti-dumping produk uncoated woodfree writing and printing paper tahun 2013.Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah adaptasi dari model yang dikembangkan oleh Prusa & Sharp untuk kasus cold-rolled sheet di Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan:Dari Sisi Permintaan:1. Produksi: Pada tingkat keyakinan 99%, terdapat hubungan negatif antara produksi dan harga domestik. Kenaikan produksi sebesar 1% menyebabkan penurunan harga domestik sebesar 0,51%.2. Konsumsi: Pada tingkat keyakinan 99%, konsumsi domestik berhubungan positif dengan harga domestik. Kenaikan konsumsi domestik sebesar 1% menyebabkan kenaikan harga domestik sebesar 0,49%.3. Harga Impor dari Negara Subject Impor (Finlandia, India, Korea Selatan, Malaysia): Pada tingkat keyakinan 95%, harga impor dari negara subject impor berhubungan positif dengan harga domestik. Kenaikan harga impor sebesar 1% menyebabkan kenaikan harga domestik sebesar 0,11%.4. Pendapatan Nasional: Tidak signifikan mempengaruhi harga domestik.5. Harga Impor dari Negara Non-Subject Impor: Tidak signifikan mempengaruhi harga domestik.6. Kausalitas: Terdapat hubungan kausalitas antara harga impor dari negara subject impor (Finlandia, India, Korea Selatan, Malaysia) dengan injury pada industri domestik, sedangkan harga impor dari negara non-subject impor (Jepang, Jerman) tidak menunjukkan hubungan kausalitas yang signifikan.Dari Sisi Penawaran:1. Produksi: Pada tingkat keyakinan 90%, terdapat hubungan negatif antara produksi dan harga domestik. Kenaikan produksi sebesar 1% menyebabkan penurunan harga domestik sebesar 0,51%.2. Harga Pulp: Pada tingkat keyakinan 90%, harga pulp berhubungan positif dengan harga domestik. Kenaikan harga pulp sebesar 1% menyebabkan kenaikan harga domestik sebesar 0,64%.3. Harga Bahan Bakar Minyak (BBM): Pada tingkat keyakinan 95%, harga BBM berhubungan positif dengan harga domestik. Kenaikan harga BBM sebesar 1% menyebabkan kenaikan harga domestik sebesar 0,28%.4. Kapasitas Produksi: Pada tingkat keyakinan 99%, kapasitas produksi berhubungan positif dengan harga domestik. Kenaikan kapasitas produksi sebesar 1% menyebabkan kenaikan harga domestik sebesar 0,23%.Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan ekonometrika memberikan hasil yang lebih objektif dalam menganalisis kasus anti-dumping dan mengurangi subyektifitas yang mungkin terjadi dengan metode analisis tradisional."

"Tesis ini membahas mengenai sifat norma hukum dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.010/2006 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping Terhadap Impor Tepung Gandum (HS.1101.00.10.00) Dari Uni Emirat Arab sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh badan hukum perdata asing yang merasa kepentingannya terhadap ekspor tepung terigu gandum ke Indonesia terganggu akibat adanya peraturan tersebut dengan alasan peraturan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Penetapan (beschikking) dan bukan Peraturan (regeling). Untuk mencapai tujuan tersebut, Penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Tesis ini akhirnya menyimpulkan bahwa Penetapan Bea Masuk Anti-Dumping yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan hendaknya harus terlebih dahulu diuji apakah Penetapan Bea Masuk Anti-Dumping tersebut sudah sesuai dengan sifat norma hukumnya atau tidak.

---

This thesis is discussing about the nature of legal norms from Finance Minister Regulation No.42/PMK.010/2006 About Imposition of Anti-Dumping Duty On Imports of Wheat Flours (HS.1101.00.10.00) From United Arab Emirates until it could be sued in Jakarta Administrative Court by foreign private legal entities who felt their interest on exports of wheat flours into Indonesia were disrupted caused by this regulation with reason this regulation was Administrative Decree in the form of Determination (beschikking) and not was Regulation (regeling). In achieving these objectives, descriptive analysis methods are used. Finally, this thesis has conclusion that the Determination of Anti-Dumping Duty by Finance Minister should be tested first whether this Determination of Anti-Dumping Duty is completely accordance with it legal norms or not."

"Indonesia memulai praktik Anti-Dumpingnya relatif terlambat, tetapi telah berhasil menebusnya karena sejak investigasi Anti-Dumping pertamanya pada tahun 1996, Indonesia telah menjadi salah satu pengguna tindakan Anti-Dumping yang paling sering. Namun, sistem Anti-Dumping negara ini memerlukan reformasi yang signifikan agar lebih efektif dalam mencegah dan melindungi industri domestik dari barang dumping. Industri negara ini tetap rentan terhadap impor murah meskipun ada penegakan hukum. Pada tahun 2018, Indonesia kehilangan lebih dari $228 juta dalam industri aluminium dan baja berlapis seng, polipropilena berorientasi ganda, polietilena tereftalat berorientasi ganda, dan baja tahan karat canai dingin saja. Peraturan Anti-Dumping juga perlu direformasi agar kompatibel dan konsisten dengan Persetujuan Anti-Dumping WTO dan untuk memfasilitasi interpretasi hukum dan prosedur investigasi Anti-Dumping. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 34 Tahun 2011, Peraturan Menteri Perdagangan nomor 76/M-DAG/PER/12/2012 dan Peraturan Menteri Perdagangan No 53/M-DAG/PER/9/2013, beberapa ketentuan tidak sejalan dengan WTO; yang lain akan menjadi lebih jelas dengan penjelassan yang lebih luas dan detail dan akhirnya, ada masalah yang tidak ditangani oleh Peraturan Pemerintah nomor 34 Tahun 2011 sama sekali. Belum lagi, penerapan langkah-langkah Anti-Dumping hanya bisa efektif jika disertai dengan langkah-langkah anti-circumvention untuk memastikan kepatuhan.

---

Indonesia started its Anti-Dumping practice relatively late, but has managed to make up for it since its first Anti-Dumping investigation in 1996. It has been one of the most frequent users of Anti-Dumping measures. However, the country's Anti-Dumping system requires significant reform to be more effective in preventing and protecting domestic industries from dumped goods. The country's industry remains vulnerable to cheap imports despite enforcement. In 2018, Indonesia lost more than $228 million in the aluminium and zinc-coated steel, double-oriented polypropylene, double-oriented polyethylene terephthalate, and cold-rolled stainless-steel industries alone. Besides that, the Anti-Dumping regulations (Government Regulation No. 34/2011, Minister of Trade Regulation No. 76/M-DAG/PER/12/2012 and Minister of Trade Regulation No. 53/M-DAG/PER/9/2013) needs to be reformed to be consistent with the WTO Anti-Dumping Agreement in order to facilitate legal interpretation and Anti-Dumping investigation procedures. Some provisions of existing legislation are not WTO-compliant; others will become clearer with more extensive and detailed explanations and finally, there are issues that are not addressed at all. Not to mention that the application of Anti-Dumping measures can only be effective if accompanied by anti-circumvention measures to ensure compliance."

"Skripsi ini membahas tentang bagaimana suatu negara anggota World Trade Organization WTO dapat melakukan tindakan anti dumping. selain itu, akan dibahas pula bagaimana Dispute Settlement Body DSB WTO menentukan apakah tindakan anti dumping yang dilakukan Uni Eropa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian dengan metode yuridis normative menunjukkan bahwa negara anggota dapat melakukan tindakan anti dumping apabila dapat membuktikan aspek-aspek substansial, bahwa: dumping telah terjadi timbul kerugian yang dialami industri dalam negeri yang memproduksi barang yang sejenis dengan barang dumping dan adanya hubungan sebab akibat antara dumping dan kerugian tersebut. Dalam hal tuduhan Uni Eropa terhadap Indonesia, DSB memutuskan bahwa tindakan anti dumping tersebut tidak sesuai dengan Anti Dumping Agreement karena Uni Eropa tidak memenuhi kewajiban untuk membuka hasil investigasi kepada perusahaan-perusahaan Indonesia dimana kewajiban tersebut merupakan aspek prosedural.

---

This thesis discusses how a member country of World Trade Organization WTO can perform anti dumping action. In addition, it will also discuss how the Dispute Settlement Body DSB of the WTO determines whether the anti dumping measures undertaken by the European Union are in compliance with applicable regulations. The result of the research by normative juridical method indicates that member countries can take anti dumping action if it can prove substantial aspects, that dumping has occurred incur losses experienced by domestic industries that produce similar goods with dumping goods and a causal relationship between the dumping and the loss. In the case of EU allegations against Indonesia, the DSB decides that the anti dumping measures are incompatible with the Anti Dumping Agreement because the EU does not fulfill its obligation to disclose the results of the investigation to the Indonesian company where the liability is a procedural aspect."