Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai penetapan risiko fiskal dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Tujuan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibatasi oleh Undnag Undang Dasar 1945 yaitu untuk mewujudkan tujuan bernegara. Sejak APBN 2008, risiko fiskal mulai dicantumkan, diantaranya risiko fiskal sektor keuangan berupa risiko kekurangan modal BI-LPS. Risiko fiskal adalah segala sesuatu yang akan membebani APBN, yang dapat mempengaruhi ketahanan dan kesinambungan fiskal serta kemampuan APBN untuk melaksanakan fungsi penganggaran. Oleh karenanya, penetapan risiko fiskal harus dilakukan secara cermat. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai peran dan kewajiban negara terhadap kekurangan modal BI-LPS; dan, bagaimana APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan bernegara dapat ditranformasikan untuk mendukung pendanaan risiko BI-LPS sebagai badan hukum. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis (analytical approach) dan interdisiplin meliputi pendekatan hukum, ekonomi dan politik. Adapun analisa data dilakukan secara preskriptif. analisis didasarkan pada nilai kemanfaatan dari penggunaan APBN (dalam bentuk risiko fiskal) untuk mengejawantahkan peran dan kewajiban negara pada sektor keuangan disandingkan dengan fungsi konstitusional APBN untuk mencapai tujuan bernegara (kemkmuran rakyat yang berkeadilan sosial). Hasil analisa adalah bahwa penetapan risiko fiskal terhadap kecukupan modal BI-LPS dilakukan untuk melindungi rakyat terhadap ekses dari ketidakstabilan sektor keuangan, melalui penjagaan eksistensi bank sentral dan lembaga penjamin simpanan agar perekonomian nasional tetap stabil dan keberlanjutan fiskal tetap terjaga.ABSTRACT This study discusses the determination of fiscal risk in implementation of the duties and authorities of Bank Indonesia (BI) and the deposit Insurance Institutions (LPS). The goal of managing the state budget (APBN) is limited by the Undang Undang Dasar 1945 namely to realize the goal of the state. Since APBN 2008, fiscal risks have begun to be concluded, including the financial sector risks in the form of a risk of lack of BI-LPS capital. Fiscal risks is anything that will burden the state budget, which can effect the resilience and fiscal sustainability as well as the ability of the state budget to carry out the budgeting function. Therefore, the determination of fiscal risk must be carried out carefully. The problems raised in this study are how the role and obligations of the state towards the lack of BI-LPS capital; and how the APBN as a formn of management of state finances to achieve the goals of the state can be transformed to support BI-LPS risks fundiing as a legal entity. To answer this problem, normative legal research methodes use analytical and interdisiplinarry approaches, including legal, economic and political approaches. The data analysis is done prescriptively. The analysis is based on the value of benefit from the use of the state budget (in the form of fiscal risk) to manifest the role and obligations of the state in financial sector juxstaposed with the constitutional function of the state budget to achieve the goal of the state (social prosperity and justice). The results of the analysis is that the determination of fiscal risk to the capital adequacy of BI-LPS is done to protect the people agains the excesses of financial sector instability through maintaining the existence of central bank and deposit insurance institutions so that the national economy remains stable and fiscal sustainability is maintained.

"

"Berapakah ruang fiskal yang dimiliki pemerintah Indonesia? Dan apakah ruang fiskal tersebut memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang dicapai? Studi ini diarahkan untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut dengan menggunakan data tahunan periode 1984-2010 dimana besaran ruang fiskal Indonesia dihitung berdasarkan definisi ruang fiskal pada Nota Keuangan dan APBN Tahun 2010 yang diperluas dengan kebijakan pematokan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan. Sedangkan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori pertumbuhan Harrod-Domar dan Solow. Model ekonomi yang dipakai pada studi ini adalah Model Analisis Regresi Linier Berganda, dengan pertumbuhan sebagai variabel terikat pada sisi kiri. Sedangkan ruang fiskal, rasio modal-tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja sebagai variabel bebas di sisi kanan persamaan.

---

How much fiscal space does the Indonesian Government have? And does this space accommodate sufficient room to allow growth for the Indonesian economy? This study attempts to answer both questions using periodic data taken annually from 1984 to 2010. The measurement of the fiscal space is determined using the Official Financial Note and National Budget 2010 issued by Ministry of Finance of Indonesia. The National Budget levels are standardized according to budget policies set on education and health. The extent of influence of the determined fiscal space will later be quantified implementing the growth theory put forward by Harrod-Domar and Solow. The economic model used in the study is a multiple linear regression analysis model. Growth is indicated on the left as a fixedcontrolled parameter. Fiscal space, capital-labor ratio, and productivity of labor are indicated on the right as variable parameters."

"Desentralisasi membolehkan pemerintah daerah menawarkan barang dan jasa public yang lebih khusus terhadap pilihan masyarakat daerah tersebut. Jadi, desentralisasi memungkinkan adanya efisiensi daripada hal itu dilakukan oleh pemerintah pusat dalam menyediakan barang dan jasa publik untuk daerah....."

"Monetary authorities pursue three desirable objectives: exchange rate stability, free international capital mobility, and an independent monetary policy. However, they are facing the trilemma, also known as the ‘Impossible Trinity’, which suggests that only two of these three goals can be achieved simultaneously. This research aims to examine the impact of each configuration or trilemma index—exchange rate stability, monetary independence, and financial openness—on the real GDP growth rate based on the evidence from Indonesia. This research method conducted an OLS (Ordinary Least Squares) approach and Newey-West HAC method. This study finds that only exchange rate stability and financial openness which significantly and positively affect the growth rate, thereby more exchange rate stability or financial openness increases the growth rate. Another trilemma index which is monetary independence, however, proved to be insignificant. Thus, it is beneficial for Indonesia policymakers to pursue and improve more on exchange rate stability or to implement policies that can attract capital flow and investment in order to support economic growth in Indonesia.

---

Otoritas moneter berusaha mencapai tiga tujuan yang diinginkan: stabilitas nilai tukar, mobilitas modal internasional yang bebas, dan kebijakan moneter yang independen. Namun, mereka menghadapi trilemma, yang juga dikenal sebagai “Impossible Trinity” menyatakan bahwa hanya dua dari tiga tujuan tersebut yang dapat dicapai secara bersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak dari setiap konfigurasi atau indeks trilemma—stabilitas nilai tukar, kemandirian moneter, dan keterbukaan finansial—terhadap tingkat pertumbuhan PDB riil di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan OLS (Ordinary Least Squares) dan metode Newey-West HAC. Studi ini menemukan bahwa hanya stabilitas nilai tukar dan keterbukaan finansial yang secara signifikan dan positif mempengaruhi tingkat pertumbuhan PDB. Semakin meningkatnya stabilitas nilai tukar atau keterbukaan finansial akan meningkatkan pertumbuhan PDB di Indonesia. Indeks trilemma lainnya yaitu independensi moneter, terbukti tidak signifikan terhadap tingkat pertumbuhan PDB. Oleh karena itu, pembuat kebijakan di Indonesia dapat mengimplementasi kebijakan yang mengarah pada stabilitas nilai tukar dan mengimplementasikan kebijakan yang dapat menarik arus investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia."

"This paper provides a general overview of the allocation of revenues and expenditures across levels of governments in Canada and discusses how public services in specific areas are financed and delivered...."

"Program ini bertujuan untuk menyediakan sistem penyaluran pelayanan publik yang lebih efektif oleh pemerintah daerah melalui pengembangan fiskla, penganggaran , dan kerangka kerja pengelolaan keuangan"

"Penyertaan modal negara dalam proyek kereta cepat jakarta bandung menimbulkan risiko fiskal yang signifikan, yang perlu ditangani dengan cermat sesuai dengan peraturan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko fiskal yang terkait dengan penyertaan modal negara dalam proyek tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang disusun secara eksplanatoris. Hasil penelitian ini adalah bahwa status hukum penyertaan modal negara yang disetorkan pada untuk pembangunan proyek kereta cepat jakarta bandung tidak dapat dikatakan sebagai keuangan negara akibat terjadinya transformasi status hukum keuangan negara menjadi keuangan privat atau badan hukum. Selain itu penelitian ini menunjukkan bahwa risiko yang timbul dari penyertaan modal negara dalam proyek kereta cepat jakarta bandung mencakup risiko teknis, risiko ekonomi, risiko hukum, dan risiko sosial politik. Risiko yang timbul tersebut tidak dapat disebut sebagai risiko fiskal karena hanya merupakan risiko perusahaan. Hal tersebut juga berimplikasi terhadap pengelolaan keuangan dan tanggung jawab hukumnya. Namun dalam praktiknya terdapat problematika yang dihadapi terkait dengan penyertaan modal negara untuk pembangunan proyek kereta cepat jakarta bandung yang dikhawatirkan dapat membebani APBN.

---

The state equity participation in the jakarta bandung high-speed rail project poses significant fiscal risks, which need to be handled carefully in accordance with existing regulations. This research aims to analyze the fiscal risks associated with state equity participation in the project. The method used in this research is juridical-normative which is organized in an explanatory approach. The result of this research is that the legal status of state equity participation deposited in the development of the jakarta bandung high speed train project cannot be said to be state finance due to the transformation of the legal status of state finance into private finance or legal entities. In addition, this research shows that the risks arising from the state equity participation in the jakarta bandung high-speed train project include technical risks, economic risks, legal risks, and socio-political risks. The risks that arise cannot be referred to as fiscal risks because they are only corporate risks. This also has implications for financial management and legal responsibility. However, in practice, there are problems encountered related to state equity participation for the development of the Jakarta-Bandung high-speed train project, which is feared to burden the state budget."

"Krisis ekonomi telah membuat Pemerintah Indonesia terbelit utang yang berat. Utang pemerintah telah bertambah menjadi tiga sampai empat kali lipat dari kondisi sebelum krisis, dan hampir tiga perempat dari pertambahan ini merupakan utang dalam negeri yang harus dibayar untuk restrukturisasi perbankan. Kenaikan jumlah utang ini merupakan akibat gabungan kesalahan kebijakan masa lalu dengan krisis ekonomi, bukan karena pengeluaran baru.Kewajiban-kewajiban penutupan utang (bunga dan amortisasi) akan melebihi 40 persen dari penerimaan pemerintah selama beberapa tahun, sedangkan kebutuhan pembiayaan baru (baik luar maupun dalam negeri) di tahun-tahun mendatang masih tetap dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran. Hal ini akan sangat membatasi fleksibilitas fiskal pada masa pemerintahan sekarang ini, sehingga telah menggeser permasalahan dari fiscal stimulus menjadi fiscal sustainability.Indikasi awal dalam menilai apakah kebijakan fiskal yang ditempuh sustainable atau unsustainable adalah rasio utang terhadap PDB dan rasio keseimbangan primer (primary balance) terhadap PDB. Jika pertambahan utang diiringi dengan kenaikan PDB yang sama ataupun Iebih besar bukanlah merupakan ancaman bagi sustainabilitas fiskal.Primary Balance juga merupakan indikator utama bagi sustainabilitas fiskal dimana dalam penelitian ini diketahui bahwa Primary Balance dipengaruhi oleh overall balance. Dengan kata lain, sustainabilitas fiskal dicapai me;alui peningkatan penerimaan dalam negeri dan pengoptimalisasian pengeluaran negara.Indikator lainnya yang tidak kalah penting adalah pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga. Dalam model yang dibangun dalam penelitian ini terlihat bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh besaran PDB, konsumsi rumah tangga dan pemerintah, investasi, suku bunga, inflasi, PMA, ekspor, impor dan kurs. Sedangkan suku bunga dipengaruhi oleh uang beredar, tingkat pertumbuhan dan lag kurs.Perkembangan fiscal sustainabilitiy dalam rentang waktu penelitian dapat dikatakan bahwa pemerintah sudah sangat berhati-hati dalam menjaga tingkat sustainabilitas fiskalnya (terlihat dari nilai aktual primary balance yang berada antara 0,82 sampai dengan 3,84). Sedangkan dari hasil simulasi ex-post terlihat bahwa kondisi fiskal yang unsustainable terjadi pada tahun 1998-2003, hal ini lebih disebabkan karena tingginya tingkat suku bunga dari pada tingkat pertumbuhan ekonominya.Sedangkan dari hasil simulasi ex-ante terlihat bahwa instrumen yang paling efektif untuk mencapai keadaan fiskal yang sustainable adalah kebijakan moneter yang ekspansif. ]umlah uang yang beredar secara langsung akan mempengaruhi variabel suku bunga yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap kegiatan investasi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter untuk menurunkan suku bunga akibat banyaknya uang yang beredar akan merangsang kegiatan investasi sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dari tingkat suku bunga akan menurunkan stok utang sehingga tercapai keadaan sustainabilitas fiskal."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap komposisi belanja pemerintah daerah dengan menggunakan unbalance panel data belanja pemerintah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2011-2015 dan Quasi-Maximum Likelihood Estimator QMLE. Derajat desentralisasi fiskal diukur dari rasio belanja pemerintah daerah terhadap total belanja pemerintah Indonesia. Peningkatan desentralisasi fiskal terbukti berpengaruh signifikan terhadap peningkatan komposisi belanja modal. Selain itu, peningkatan desentralisasi fiskal juga berpengaruh signifikan terhadap peningkatan komposisi belanja modal infrastruktur tradisional. Sebaliknya, desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap penurunan komposisi belanja modal infrastruktur modal SDM yang disebabkan turunnya komposisi belanja modal urusan pendidikan dan kesehatan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memberikan prioritas pada belanja modal yang berdampak langsung terhadap perekonomian.

---

This research aims to analyze the impact of fiscal decentralization on the composition of regional government spending by using unbalanced panel data set of Indonesian municipalities over the period 2011 2015 and Quasi Maximum Likelihood Estimator QMLE . The degree of fiscal decentralization is measured as the ratio of regional government spending to Indonesian government spending. The paper shows that fiscal decentralization positively and significantly, influences the share of capital spending. In addition, fiscal decentralization positively and significantly, influences the share of capital spending for infrastructure. In contrast, fiscal decentralization negatively affects share of capital spending for human capital infrastructure due to the decrease in the share of capital spending on education and health. This shows that local governments give priority to capital spending that have a direct impact on the economy. "

"Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah desentralisasi fiskal di Indonesia berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan panel data 33 provinsi di Indonesia dalam periode 2005-2014, hasil memberikan bukti bahwa desentralisasi fiskal memiliki hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi regional provinsi. Dengan pengkajian yang lebih mendalam, penelitian ini menganalisis komposisi pengeluaran pemerintah daerah dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa alokasi belanja pemerintah daerah pada belanja pegawai, belanja lainnya, dan bahkan belanja modal berpengaruhi negatif terhadap pertumbuhan regional.

---

The principal objective of this study was to investigate whether fiscal decentralization in Indonesia leads to economic growth. By using a panel data set of 33 provinces in Indonesia over the period 2005 ndash 2014, the results provided evidence that fiscal decentralization has a negative association with provincial economic growth. To further the examination of the finding, this study analyzes the composition of expenditure of local government and its influence on growth in the fiscal decentralization framework. The results reveal that spending allocation of local governments on personnel expenditure, other expenditure, and even capital expenditure actually harms regional growth."