Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Abstrak

Paradigma desa membangun merupakan gagasan yang memposisikan desa mandiri dalam menggerakan pembangunan dari bawah, dengan prakarsa lokal atau ide yang digagas melalui adanya  interaksi masyarakat yang berskala lokal di kampung.  Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa maka setiap kegiatan pembangunan berskala lokal yang ditujukan di kampung merupakan bagian dari desa membangun atau desa menggerakan pembangunan. Upaya pembangunan lokal di kampung Muris Kecil yang ditujukan oleh pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten nampak pada pemberian alokasi dana yang besar setiap tahunnya, namun dalam Indeks Desa Membangun 2015,  kampung Muris Kecil masuk dalam  dalam kategori tertinggal atau kampung tertinggal. Menarik untuk dilihat bagaimana implementasi kewenangan lokal yang dimiliki kampung dalam mengelola pembangunan dikampung muris kecil menuju desa mandiri, melalui transparasi, akuntabilitas dan pelibatan masyarakat dalam kegiatan Musrenbang melalui alur perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan setiap kegiatan pembangunan yang lakukan di kampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik wawancara mendalam serta observasi langsung di kampung Muris Kecil. Dari hasil penelitian terlihat bahwa implementasi kewenangan lokal dalam pelaksanaan pembangunan belum mampu diwujudkan sebagaimana mestinya dan penerapannya masih terhambat karena beberapa hal antara lain kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, akses masyarakat terhadap informasi untuk memahami informasi–informasi yang penting terkait pengelolaan pembangunan dikampung masih sangat kurang, lemahnya peranan institusi lokal yang ada dikampung untuk menunjang adanya keterlibatan masyarakat dalam setiapkegiatan pembangunan dan lemahnya peran institusi lokal kemasyarkatan dalam mengelola isu politik lokal yang sangat kental dengan monopoli dan kesewenang-wenangan dari pemerintah kampung sebagai penyelenggara pembangunan dikampung, selain itu juga belum ada skala prioritas dan komitmen dalam menetapkan program, kemudian juga tantangan yang ada juga seperti kekuatan birokrasi politik lokal yang berpengaruh terhadap pengelolaan kewenangan di kampung dan seringkali menghadirkan praktek - praktek politik praktis dalam pelaksanaan program yang diasistensi oleh dinas atau organisasi perangkat daerah kabupaten sampai dengan proses pembuatan laporan pertanggungjawaban atas program kegiatan yang dilakukan dikampung, dan yang terakhir adalah terbentuknya pengelompokan masyarakat sebagai bagian dari protes masyarakat dimana pemerintahan kampung tidak mengedepankan asas demokrasi juga buruknya tatakelola pemerintah kampung yang berbasis akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif sehingga pembangunan menuju kemandirian kampung tidak dapat diwujudkan.

---

Issues of local authority in the implementation of village development

In Kampung Muris Kecil, Jayapura Regency, Papua Province

 

Abstract

The village building paradigm is an idea that positions independent villages in moving development from below, with local initiatives or ideas initiated through local community interaction in the village. Authority based on origin rights and village-scale local authority then any local scale development activities aimed at villages are part of the building village or the village moves development. Local development efforts in the village of Muris Kecil addressed by the Central, Provincial and District governments appear in the provision of large funds every year, but in the 2015 Village Development Index, the village of Muris Kecil falls into the category of lagging or disadvantaged villages. It is interesting to see how the implementation of local authority possessed by the village in managing development in the village of small muris to independent villages, through transparency, accountability and involvement of the community in Musrenbang activities through the planning, implementation, and reporting of each development activity carried out in the village. This study used a qualitative approach and in-depth interview techniques and direct observation in the village of Muris Kecil. The results of the study show that the implementation of local authority in the implementation of development has not been able to be properly realized and its implementation is still hampered because several things include lack of competent human resources, public access to information to understand important information related to village development management is still very lacking the weak role of local institutions in the village to support community involvement in all development activities and the weak role of local institutions in managing local political issues that are very thick with monopoly and arbitrariness from the village government as organizers of development in the village. priorities and commitments in establishing programs, then also the challenges that exist as well as the strength of local political bureaucracy that influences management of authority in the village and often presents practice - Practical political practices in the implementation of programs that are supported by the district offices or organizations up to the process of making accountability reports on activities carried out in the village, and finally the formation of community groupings as part of community protests where village governments do not put forward the principles of democracy and poor governance village government based on accountability, transparency and participation so that development towards village independence cannot be realized.

"

"ABSTRAKTesis ini membahas Proses Pelaksanaan Program Pemberdayaan Kampungberbasis ADK pada Kampung Yakonde dan Kampung Waibron. Penelitian inimenggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hasilpenelitian menyimpulkan bahwa proses pemberdayaan berjalan baik di KampungYakonde, sebaliknya di Kampung Waibron banyak mengalami hambatan. Faktorpendukung yaitu peran kepala kampung, partisipasi masyarakat, dan aksesterhadap program pemberdayaan, sedangkan faktor penghambat yaitu persepsimasyarakat, ketergantungan terhadap dana, hubungan patron klien, belum adanyaPeraturan Daerah menyangkut pelaksanaan program pemberdayaan, sistemadministrasi yang terlalu birokratis, dan kurangnya pendampingan oleh tenagapendamping.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the Village Empowerment Program of ImplementationProcess with ADK-based on Yakonde and Waibron village. This study used aqualitative approach and descriptive research. The research concludes that theprocess of empowerment went in order at Yakonde Village otherwise in WaibronVillage experienced many obstacles. Supporting factors are the role of the villagehead, public participation and access to empowerment program while the obstaclefactors are public perception, the dependence on funding, patron-clientrelationships, the absence of the Regional Regulation concerning theimplementation of empowerment programs, very bureaucratic administrativesystem and the lack of companion by assistants."

"Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto pengelolaan sumber daya hutan berlangsung dengan pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi sebagai kerangka utama. Sementara itu, masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar hutan memanfaatkan berbagai sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Persinggungan antara kedua hal tersebut memicu sebuah pertanyaan terkait bagaimana praktik mata pencaharian lokal berlangsung di Kampung Sangar pada saat itu. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan etnografi, skripsi ini menunjukkan bahwa berbagai bentuk pengelolaan hutan di sekitar Kampung Sangar berdampak signifikan terhadap mata pencaharian lokal baik yang bersumber secara langsung dari ekosistem hutan maupun yang tidak. Lebih jauh, mata pencaharian lokal di Kampung Sangar secara dominan dipengaruhi oleh berbagai faktor determinasi eksternal seperti kebijakan negara, perubahan lingkungan ekologi, dan permintaan terhadap produk hasil hutan dari masyarakat sekitar.

---

During the New Order of President Soeharto the management of forest resources occurred with national development and economic growth as main framework. Meanwhile, the people who lives in and around the forest utilize various forest resources for their daily living needs. The interface between those statement above comes out with question on how the practices of local livelihood exist in Kampung Sangar in the meantime. Through qualitative method within ethnographic approach, this thesis shows that various forms of forest resource management around Kampung Sangar has significant impact to the local livelihood whether those are obtained directly from the forest ecosystem or not. Moreover, The local livelihood in Kampung Sangar dominantly influenced by various external determination factors such as state policies, agro-ecological changes, and demand to forest products from the people around."

"Tulisan ini mengkaji pergantian pemimpin tradisional (Ondoafi) pada masyarakat Sentani di kampung Puay, Kecamatan Sentani Timur, Kabupaten Jayapura-Papua. Tujuannya menjelaskan, bahwa tatanan kehidupan masyarakat adat menjadi tidak stabil atau tidak terstruktur karena terjadi penyimpangan dalam pranata adat pergantian (alih) pemimpin tradisional (Ondoafi). Timbul pertanyaan, mengapa terjadi penyimpangan dalam prinsip pergantian (alih) pemimpin tradisional (Ondoafi) dan bagaimana dampak penyimpangan tersebut terhadap kehidupan masyarakat adat dalam aspek sosial, politik dan hukum. Untuk memahami masalah tersebut, digunakan beberapa konsep untuk mengarahkan penjelasan: pemimpin, tipe pemimpin, komponen kekuasaan pemimpin dan penyimpangan pergantian pemimpin. Pengumpulan keterangan (data) di lapangan menggunakan metode kualitatif dengan tehnik pengamatan, pengamatan terlibat dan wawancara.Berdasarkan hasil analisa data di lapangan menunjukan, bahwa keabsahan seorang Ondoafi di dasarkan pada prinsip primogenitur patrilineal, artinya garis keturunan yang ditarik melalui garis lurus dengan tokoh leluhur (pendiri kampung) dan adalah anak laki-laki sulung dari Ondoafi sebelumnya. Prinsip ini merupakan bagian dari sistem keOndoafian dan sekaligus sebagai fakes dari kebudayaan masyarakat Sentani, serta di jadikan norma adat yang dipatuhi sebagai acuan hidup dalam berinteraksi dengan lingkungan dalam arti yang luas dari generasi ke generasi. Pranata adat ini memberikan jaminan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dalam perkembangan masyarakat, pranata adat pergantian (alih) pemimpin tradisional (Ondoafi) mengalami penyimpangan, karena tidak lagi berdasarkan prinsip primogenitur patrilineal.Kondisi tersebut di atas terjadi karena adanya pengaruh ekstern dan intern. Pengaruh ekstern: (a) rekrutmen pengurus LMII tidak mengakomodir kepentingan seluruh warga kampung ; (b) institusi agama (gereja) dan pemerintah (Pemerintah rasa) cenderung berpihak pada salah satu kelompok; (c) uang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapat legitimasi dari masyarakat. Pengaruh intern: (a) penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya kehidupan kolektif secara individu; (b) adanya penggalangan yang dilakukan oleh para pemimpin (R.F. dan Y.A.) ke dalam (intern warga kampung) dan keluar (warga masyarakat dari kampung lain) untuk mendukung kepemimpinannya.Dalam mewujudkan masing-masing pemimpin agar eksistensinya diakui oleh pengikutnya dan pihak luar serta dapat survive dalam persaingan yang sedang terjadi, ditempuh cara-cara damai tetapi juga konflik. Cara-cara seperti ini memberi dampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat terutanva aspek sosial, politik dan hukum. Dampak terhadap aspek sosial: (a) terjadi disintegrasi dan disorganisasi dalam masyarakat; (b) rasa solidaritas sebagai satu komunitas adat yang berasal dari satu pangkal keturunan (satu nenek moyang) digeser oleh solidaritas kelompok yang sempit yang didasari oleh kepentingan yang sama sebagai satu kelompok kepentingan dalam konflik yang terjadi; (c) timbul sikap apatis (apriori) oleh sebagian warga masyarakat terhadap program-program pembangunan di kampung. Dampak terhadap aspek politik dan hukum: (a) muncul 2 (dua) pihak yang berbeda saling memperebutkan satu struktur pemerintahan adat dalam masyarakat, akibatnya terjadi ketidakpastian hukum dalam pemanfaatan dan pelepasan tanah adat kepada pihak luar; (b) rekrutmen pembantu Ondoafi (khoselo) dalam struktur pemerintahan adat tidak mengacu pada prinsip primogenilur patrilineal, akibatnya muncul kelompok elit politik Baru yang merupakan lapisan sosial baru dalam masyarakat; (c) institusi yudikatif tidak dapat menegakan hukum adat dan keadilan, akibatnya pihak ketiga dipilih sebagai mediator dalam menyelesaikan setiap konflik dalam masyarakat.Kesimpulan dari kajian ini yaitu, proses pergantian (alih) pemimpin tradisional (Ondoafi) tidak berjalan sesuai pranata adat yang berlaku (prinsip primogenilur patrilineal). Penyimpangan ini ditandai dengan munculnya dua pemimpin (Ondoafi) yang memiliki pengikut dan mendapat legitimasi dari pengikutnya dan pihak luar, menyebabkan koflik horisontal yang mengakibatkan masyarakat terpecah menjadi dua kelompok.Rekomendasi bagi penyelesaian masalah ini, yaitu dengan dilandasi pemahaman bahwa masyarakat adat di kampung Puay merupakan satu komunitas adat yang berasal dari satu pangkal keturunan (nenek moyang), perlu diberikan kewenangan yang penuh kepada mereka untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah retak (hancur), melalui musyawarah adat yang dilandasi oleh jiwa keterbukaan, adil dan jujur, agar hasil yang akan disepakati bersama dirasakan adil berdasarkan perasaan keadilan yang diciptakan mereka sendiri. Karena nilai-nilai agama Kristen telah membudaya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pihak gereja (Pendeta/Guru Jemaat) dapat dipercaya sebagai mediator, sebab mereka percaya, bahwa Pendeta/Guru Jemaat adalah Hamba Tuhan (Wakil Tuhan) yang diutus o1ehNya ketengah-tengah kehidupan masyarakat untuk menyampaikan berita damai, kasih, sukacita, dan sejahtera bagi umat Tuhan yang sedang dilandasi berbagai persoalan hidup."

"Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi motif gambar cadas di Situs Megalitik Tutari dan mengeksplorasi apakah persebarannya mengindikasikan kekunaan. Penelitian memeriksa motif pada bongkah-bongkah batu untuk memahami keragaman artistik gambar cadas. Metode penelitian melibatkan pengumpulan data melalui studi pustaka dan survei lapangan, termasuk dokumentasi verbal dan visual. Data diproses dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan memetakan motif gambar cadas, serta menganalisis menggunakan statistik deskriptif untuk interpretasi data. Hasil analisis distribusi motif di Situs Megalitik Tutari menunjukkan dominasi motif ikan dan keberagaman motif geometris serta fauna. Pola distribusi yang tidak merata menandakan fokus aktivitas pembuatan gambar cadas. Pahatan motif ikan menonjol dengan variasi yang beragam, mencerminkan simbolisme khusus dalam masyarakat Sentani. Kesimpulan: Gambar cadas di Situs Megalitik Tutari berasal dari beragam periode, menunjukkan kompleksitas budaya. 

---

This research aims to identify rock art motifs at the Tutari Megalithic Site and explore whether their distribution indicates antiquity. The research examined the motifs on the pieces of rock to understand the artistic diversity of rock art carvings. The research method involves collecting data through literature studies and field surveys, including verbal and visual documentation. Data is processed by identifying, classifying and mapping rock art motifs, as well as analyzing using descriptive statistics for data interpretation. Analysis of the distribution of motifs at the Tutari Megalithic Site shows the dominance of fish motifs and a diversity of geometric and fauna motifs. The uneven distribution pattern indicates the focus of rock art creation activities. The fish motif carvings stand out with diverse variations, reflecting the special symbolism in Sentani society. Conclusion: The rock images at the Tutari Megalithic Site come from various periods, showing cultural complexity."

"ABSTRAKPT Selaras Inti Semesta bersama masyarakat kampung Zanegi memandangperlu melakukan program pemberdayaan masyarakat dalam menghadapiperubahan dari pola hidup meramu. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan danmenganalisis proses pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat oleh PTSelaras Inti Semesta melalui program pertanian sayur mayur di Kampung Zanegiserta faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan program ini. Metodepenelitian ini adalah metode kualitatif dengan mewawancarai 10 informan. Hasildari penelitian ini adalah program yang dilakukan telah melalui tahapan prosesyang sesuai dalam program pemberdayaan masyarakat karena didukung PTSelaras Inti Semesta dan kemauan masyarakat untuk berubah meskipun disadariini merupakan lompatan budaya.

---

ABSTRACTRespond to Zanegi people subsistence economy life style, Selaras Inti SemestaLtd., deems important to conduct an empowering program. This study aims todescribe and analyze the process of implementation of the communityempowerment programs proposed by the Company, through vegetable farming.And then, this study aims at describing and analyzing all the factors involved andits impacts. The method of study is a qualitative one which involves interviewing10 informans. Outcome indicated that the implemented program fulfilled the basicneed of villagers to change, although we are aware that the due process is simply acultural leap."

"Disertasi ini, membahas tentang proses politik dalam perumusan dan distribusi anggaran Otsus-RESPEK yang diberlakukan Barnabas Suebu-Abraham Atururi sebagai gubernur di kedua provinsi paling Timur Indonesia. Pembagunan dari kampung/kelurahan ke kota merupakan inti gagasan dari kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK tersebut.Tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran utuh tentang kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK sebagai respon terhadap fenomena daerah. Dalam mengkaji dan menganalisis proses kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK teori utama yang digunakan adalah teori konflik dan konsensus dari Maswadi Rauf serta konflik anggaran dari Irene Rubbin. Teori lain juga digunakan sebagai penunjang yaitu teori desentralisasi fiskal dari Mano Bird danVaillancourt, politik anggaran dari Aeron Wildavky dan Naomi Caiden, elit dari Zusanne Keller, Pareto dan Organski, kubus kekuasaan dari John Gaventa, pengawasan Pusat-Daerah dari Richard C.Crook dan James Manor, politik lokal dari Brian Smith, serta teori terakhir yang digunakan adalah politik etnis dari Clifford Geertz.Metode penelitian bersifat deskriptif analitis dengan perspektif kualitatif dengan wawancara mendalam (data primer) dan studi kepustakaan (data sekunder). Selain itu untuk menganalisis serta mendeskripsikan gagasan kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK secara mendalam. Kesimpulan penelitian; Pertama, relasi kerja yang seimbang antara pemegang anggaran dan masyarakat tidak singkron; kedua, transparansi anggaran yang sesuai dengan regulasi manajemen kerja dan distribusi kekuasaan anggaran merupakan penghambat politik lokal di Papua dan Papua Barat. Temuan penelitian; pertama, kerjasama konstruktif dan berkesinambungan antara Pusat dan Daerah (Papua dan Papua Barat) belum maksimal terbangun sehingga menyebabkan sikap saling tidak percaya; kedua, anggaran merupakan sumber power interplay dan konsensus diantara penguasa Pusat dan Daerah saat proses politik kebijakan dirumuskan; ketiga, primordialisme tidak dapat dihindarkan dalam mengembangkan pengunaan anggaran Otsus-RESPEK. Implikasi teori dari penelitian ini mendukung teori konflik dan konsensus dari Maswadi Rauf dan Konflik dari Irene Rubbin, yang menyatakan bahwa anggaran merupakan sumber perdebatan politik sebagaimana terlihat dalam kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK. Perdebatan politik tentang anggaran bila tidak teratasi akan mengancam keutuhan negara. Karena anggaran bukan saja menjadi sumber perdebatan tetapi juga sebagai sumber perlindungan masyarakat, wilayah, pemerintahan dan pengakuan internasional. Hal ini, yang tidak diungkapkan oleh Rauf dan Rubbin dalam penelitian disertasi ini.

---

This dissertation discusses the political process in the budget formulation and distribution of RESPEK special autonomy (Otsus-RESPEK) which was enacted by Barnabas Suebu-Abraham Atururi as the governor of Papua and West Papua, two provinces in the easternmost part of Indonesia. The construction from villagesto cities was the core idea of the policies of Otsus-RESPEK's budget politics. The purpose of this study is to give a depiction of these policies as a response to the region.

In reviewing and analyzing the process of the policies of Otsus-RESPEK's budget politics, several theories are used. Maswadi Rauf's theory of conflict and consensus, as well as Irene Rubbin's theory of budget conflict are used as the main theory. The supporting theories are (1) Mano Bird's and Vaillancourt's theory of fiscal decentralization, (2) Aeron Wildavky's and Naomi Caiden's theory of budget politics, (3) Zusanne Keller's, Pareto's and Organski's theory of elite, (4) John Gaventa's theory of power cube, (5) Richard C. Crook's and James Manor's theory of Central-Local supervision, (5) Brian Smith's theory of local politics, (6) and Clifford Geertz's theory of ethnical politics. The method of this study is descriptive and analytical with a qualitative approach. Furthermore, this study uses in-depth interview (primary data) and literary review (secondary data) to analyze and describe thoroughly the idea of the policies of Otsus-RESPEK's budget politics.

This study has two conclusions. First, a balanced professional relationship between the budget holders and the people are not in sync. Second, budget transparency which is congruent to the regulations of work management and distribution of budget power hinders the local political growth in Papua and West Papua.

There are three principal findings in this research. First, constructive cooperation and unity between the Central and Local (Papua and West Papua) is not yet at its maximum. As a result, doubt arose between the two. Second, budget is the source of power interplay and consensus amongst Central and Local authorities when the policies are being formulated. Third, primordialism cannot be avoided in the development of Otsus-RESPEK's budget usage.

The theoretical implication supports Maswadi Rauf's theory of conflict and consensus, as well as Irene Rubbin's theory of conflict which states that budget is the source of political debates. This is evident in the policies of Otsus-RESPEK's budget politics. If a political debate on budget is not overcome, it could threaten the nation's unity. This is due to the fact that budget is not only a source of conflict, but also the source of protection for people, regions, government, and international acknowledgement. These facts are not revealed by Rauf and Rubbin in this dissertation's research."

"Disertasi ini membahas tentang Pilot Proyek Model Klaster Kampung Berbasis Adat dan Sumber Daya Alam, yang digagas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk pemberdayaan masyarakat di Kampung Usku Distrik Senggi Kabupaten Keerom Papua, melalui pemberian pengetahuan dan keterampilan bercocok tanam secara budidaya di lahan pekarangan, dengan harapan masyarakat mau menjadi petani menetap, tidak lagi berburu ke hutan, sehingga pemberian akses kesehatan, pendidikan, dan teknologi informasi bisa lebih mudah diberikan. Penelitian Disertasi ini bertujuan untuk menganalisis strategi pelaksanaan, kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pilot proyek Pemberdayaan Masyarakat Model Klaster Kampung Berbasis Adat dan SDA, serta pengaruh Insensitivitas Budaya terhadap ketidakberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui pilot proyek di Kampung Usku tersebut. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kasus, dan pengumpulan data dilakukan melalui indepth interview terhadap sejumlah informan yang berasal dari tokoh dan masyarakat Kampung Usku, beberapa pejabat dari Disktrik Senggi, Pemda Kabupaten Keerom, dan Kementerian Desa, PDTT. Analisis dilakukan secara induksi untuk menemukan suatu konsep tentang model pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi masyarakat pada lokasi yang menjadi studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tahapan-tahapan yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat Model Klaster Kampung Berbasis Adat dan SDA kurang memperhatikan aspek budaya masyarakat Kampung Usku. Kendala-kendala muncul baik dari masyarakat setempat ataupun dari pemerintah dan pelaku pemberdayaan, yang hampir semuanya terkait dengan budaya masyarakar setempat. Pada akhirnya, insensitivitas terhadap budaya masyarakat lokal (Kampung Usku) ternyata menjadi faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui pilot proyek tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, perlunya menyempurnakan Model Klaster Kampung Berbasis Adat dan SDA sebagai model pemberdayaan masyarakat, dengan memasukkan sensitivitas budaya sebagai unsur penting dalam menyusun desain, implementasi, dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat, serta menjadikannya sebagai unsur penting yang harus dimiliki dan menyertai pelaku pemberdayaan (community worker) ketika bekerja pada masyarakat.

---

This Dissertation discusses the Village Cluster Model Pilot Project Based on Customs and Natural Resources, which was initiated by The Ministry of Village, Development of Disadvantaged Areas and Transmigration for community empowerment at the Usku Village, Senggi District, Keerom Regency, Papua, through providing knowledge and skills to cultivate cultivation in home garden, with the hope that the community will become permanent farmers, no longer hunting in the forest, so that providing access to health, education, and information technology can be more easily provided. This Dissertation research aims to analyze the implementation strategy, the constraints faced in the implementation of the Community Empowerment of Village Cluster Model Based on Customs and Natural Resources Pilot Project, as well as to analyze the effect of cultural insensitivity on the failure of community empowerment through the pilot project in Usku Village.

The study was conducted with a qualitative approach, through case study. Data collection is carried out through indepth interviews with a number of informants from leaders and communities of Usku Village, several officials from the Senggi District, Keerom Regency Government, and The Ministry of Village, Disadvantage Areas and Transmigration. The analysis was carried out by induction to find a concept about the community empowerment model that is according to a case study.

The results showed that the stages used in community empowerment of Village Cluster Model Based on Customs and Natural Resources did not attention to the cultural aspects of the people of Usku Village. Contrains arise both from the local community or from the government and empowerment actors, almost all of which are related to local community culture. In the end, insensitivity to culture of the local community (Usku Village) turned out to be a factor affecting the failure of community empowerment through the pilot project to achieve the stated objectives.

The conclusion of this study is, an improvement is needed for The Village Cluster Model Based on Customs and Natural Resources as a model for community empowerment, by including cultural sensitivity as an important element in design, implementations and evaluations of communitu empowerment, and making it as an important element that must be owned and supported by the empowerment actors (community worker) when working in the community."

"Foodbank menjadi salah satu organisasi berperan dalam pengentasan masalah kelaparan dan kerawanan pangan akibat kemiskinan, serta menjadi organisasi kontroversial dengan kritik ditujukan kepada foodbank karena dianggap sebagian besar pendekatannya hanya dapat dikategorikan sebagai bantuan darurat. Namun hal tersebut berbeda dengan yang ditemukan pada foodbank di Indonesia, khususnya Foodbank of Indonesia (FOI). Dalam konteks kesejahteraan sosial, studi ini merupakan studi pertama terkait bank makanan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan strategi pembangunan sosial yang digunakan Foodbank of Indonesia dalam membantu mengatasi masalah kelaparan dan gizi buruk akibat kemiskinan melalui program Kampung Anak Sejahtera di Desa Cibatok, Kabupaten Bogor. Selain itu, menggambarkan manfaat yang diterima oleh stakeholder yang terlibat menjadi tujuan yang kedua. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, lebih menitikberatkan pada deskripsi aktivitas dan fenomena sosial. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumenter dan studi pustaka, wawancara mendalam, dan observasi. Informan terdiri dari staf FOI, pemerintah daerah dan penerima manfaat dengan teknik pemilihan purposive sampling. Hasil dari penelitian ini adalah FOI memiliki karakteristik pembangunan sosial dan juga memiliki sinergi dari tiga strategi pembangunan sosial, yaitu strategi individu, komunitas dan pemerintah.

---

Foodbank is one of the organizations playing a role in alleviating the problem of hunger and food insecurity due to poverty, as well as being a controversial organization with criticism aimed at foodbank because its approached is considered be categorized as emergency assistance. However, different thing found in food banks in Indonesia, especially the Foodbank of Indonesia (FOI). In the context of social welfare, this study is pioneer research related to food banks in Indonesia. The purpose of this study is to describe social development strategies used by Foodbank of Indonesia helping to overcome the problem of hunger and malnutrition due to poverty through the Kampung Anak Sejahtera program in Cibatok Village, Bogor Regency. In addition, describing the benefits received by the stakeholders involved becomes the second objective. This study uses qualitative methods with descriptive research, with more emphasis on the description of social phenomena and activities. The data was collected through documentary and literature studies, in-depth interviews, and observations. The purposive sampling technique uses as sampling method. The result is that FOI has the characteristics of a social development and also has a synergy of three social development strategies, individual, community and government strategies."