Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian hibah dilakukan dengan menggunakan akta autentik. Akta autentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta hibah yang memiliki kekuatan hukum sempurna dalam perjanjian hibah pun tidak luput dari permasalahan hukum. Terbukti dari pelaksanaannya yang terjadi di masyarakat seringkali ditemui akta hibah yang harus dibatalkan oleh pengadilan karena terbukti cacat hukum sehingga dalam pelaksanaannya pun harus dibatalkan misalnya saja pada pembuatan akta hibah antara suami-istri selama masa perkawinan. Penulis bermaksud mengkaji tentang keabsahan dari akta perjanjian (untuk melakukan) hibah yang dilakukan antara suami-istri beda kewarganegaraan yang mempunyai perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 91 PK/Pdt/2017 serta akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian secara deskriptif analitis dan dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa akta perjanjian (untuk melakukan) hibah yang dilakukan antara suami-istri beda kewarganegaraan yang mempunyai perjanjian perkawinan terbukti melanggar Pasal 1678 KUHPerdata sehingga akta menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Akibat hukumnya yaitu akta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi suami istri maupun pihak ketiga setelah adanya Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 91 PK/Pdt/2017.

---

Grant agreements are carried out using authentic deeds. Authentic deeds are perfect evidence for both parties and their heirs and all people who have the rights from them about what is contained in the deed. The grant deed that has perfect legal force in the grant agreement is not immune from legal problems. Evident from the implementation that occurred in the community often found a deed of donation that must be canceled by the court because it proved to be legally flawed so that in its implementation it must also be canceled, for example in making a grant deed between husband and wife during the marriage. The author intends to examine the validity of the treaty deed (to do) the grant made between husband and wife of citizenship who have a marriage agreement based on the Supreme Court's Judicial Review Number 91 PK / Pdt / 2017 and its legal consequences. This study uses a normative juridical method with descriptive research typology analytical and analyzed qualitatively. From the results of this study, it is known that the agreement deed (to do) a grant made between husband and wife of different nationalities who have a marriage agreement is proven to violate Article 1678 of the Civil Code so that the deed becomes invalid and null and void. The legal consequence is that the deed does not have binding legal powers for the husband and wife or third parties after the Supreme Court Judicial Review Number 91 PK/Pdt/ 2017."

"ABSTRAKPengertian hibah diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdata yang berbunyi : Hibahadalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengancuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu bendaguna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Dalam hibahterdapat karakter yang bersifat sepihak, hanya si pemberi hibah saja yang dibebanidengan kewajiban-kewajiban, sedang penerima hibah, sama sekali tidakmempunyai kewajiban apa apa sebagai tegen prestasi. Permasalahanpermasalahanhukum timbul atas hibah cacat hukum karena sifat hibah sebagaiperjanjian sepihak. Penelitian ini menguraikan analisis yuridis mengenai cacathukum dalam hibah sebagai perjanjian sepihak dan implikasinya. Metode analisisdata yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif untukmemberikan pengertian dan pemahaman mengenai analisis terhadap cacat hukumdalam hibah sebagai perjanjian sepihak dan implikasinya. Adanya suatu akibatdan konsekuensi dari hibah apabila terbukti cacat hukum. Untuk Hibah yangcacat hukum karena telah melanggar ketentuan dan aturan hukum maka akibat dankonsekuensinya adalah Hibah tersebut harus batal demi hukum sepanjang dapatdibuktikan telah melanggar aturan Hukum. Hibah cacat hukum walaupun secarahukum harus batal demi hukum namun untuk gugatan-gugatan yang banyakterjadi atas pelaksanaan hibah maka majelis hakim harus memutus perkara secaraarif dan bijaksana sehingga putusan yang dijatuhkan betul-betul menjadi rasakeadilan, bermanfaat dan adanya kepastian hukum terhadap perkara yang diajukantersebut.

---

Abstract Understanding of the grant provided in Article 1666 Civil Code (KUHPerdata),which reads: The grant is an agreement by which who provides grants, at the timeof his life, with no charge and with no turning back, give up one thing forpurposes of the grant recipients who receive. The grants are one-sided character,only the grantor are burdened with obligations, are recipients of grants, it has noobligation what as tegen achievement. Legal problems arising on the grant legallyflawed because of the nature of the grant as a unilateral agreement. This studydescribes the juridical analysis of the legal flaws in the grant as a one-sidedagreement and its implications. Data analysis methods used in this study is aqualitative method to give a sense and understanding of the analysis of legal flawsin the grant as a one-sided agreement and its implications. The existence of aneffect and consequence of the grant if it is proven flawed. To a disability grantwho has violated the provisions of the law and the rule of law and consequentlythe result of such grants shall be null and void all been proven to break the rules ofLaw. Legal disability grants even though the law should be null and void, but fora lot of lawsuits going on the implementation of the grant then the judges shoulddecide cases so wisely handed down a decision that really be a sense of justice,beneficial and legal certainty to the case that proposed."

"Penelitian ini membahas mengenai Pembatalan hibah oleh orangtua kepada anak dan kesalahan penulisan dalam akta hibah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs). Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Apakah pembatalan hibah pada Putusan Pengadilan Agama Gresik nomor 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs telah sesuai dengan ketentuan. (2) Bagaimana akibat hukum atas kesalahan penulisan dalam akta hibah yang dibuat oleh PPAT. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian yuridis normatif diarahkan pada perolehan data mengenai teori, pengaturan, serta informasi terkait dengan pokok permasalahan. Penulis menggunakan tipologi penelitian deskriptif dan evaluatif dimana peneliti mencoba menggambarkan konsep hibah dalam syariat Islam dan kaitannya dengan peran PPAT sebagai pembuat akta hibah dan praktik pelaksanaan pembatalan akta hibah pada putusan Pengadilan Agama dengan peraturan perundangan -undangan terkait yang berkenaan dengan PPAT. Bentuk hasil penelitiannya yaitu deskriptif evaluatif. Hasil analisa adalah Pengadilan Agama Gresik memutuskan hibah tersebut batal demi hukum dan obyek hibah dikembalikan pada pemberi hibah. Dikarenakan obyek hibah telah disertifikatkan atas nama penerima hibah, memerintahkan pihak Badan Pertanahan Nasional Gresik untuk merubah pemilik sertifikat Hak Milik nomor 508 dari atas nama Penerima Hibah menjadi atas nama Pemberi Hibah. Untuk kesalahan penulisan dalam nomor obyek tanah atas akta hibah yang dibuat PPAT, PPAT harus segera memperbaiki akta tersebut sesuai dengan koreksi yang disampaikan oleh BPN

---

This study discusses the legal consequences of a cancellation of a grant deed by a parent to his child and the responsibility of the land deed conveyancer (Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)) due to an administrative flaw by examining Case Study Verdict Number 1384 / Pdt.G / 2018 / PA.Gs. This research is a yuridis normative legal research, in which research was conducted through the use of secondary data. Using an evaluative and descriptive approach, I analyse data systematically to evaluate the decision of the Religious Court regarding the cancellation of a grant with relevant laws and regulations related to the PPAT. The main finding of this study is that the Gresik Religious Court ruled that the grant was null and void and the object of the grant was returned to the grantor. Because the object had been certified in the name of the recipient of the grant, the Court ordered the Gresik National Land Agency to change the owner of the Certificate of Ownership number 508 from the name of the Grantee to the name of the Grant Giver. For the writing errors in the land object number for the deed made by PPAT, the PPAT must immediately correct the deed in accordance with the BPN correction."

"Penelitian ini membahas mengenai keabsahan akta kuasa yang telah dicabut dalam hal hibah saham berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 95/PDT.G/2017/PN.Lbp. Suatu pemberian kuasa yang diberikan dalam sebuah akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Berakhirnya suatu kuasa dapat terjadi karena penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa atau disebut juga sebagai pencabutan kuasa yang diatur dalam pasal 1813-1819 KUHPerdata. Pencabutan kuasa pada hakikatnya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa sewaktu-waktu secara sepihak. Namun pencabutan suatu kuasa yang dibuat dalam akta autentik pada hakikatnya sah apabila dicabut dengan surat pencabutan kuasa yang dibuat dibawah tangan. Dalam tesis ini yaitu tindakan penerima kuasa yang melampaui wewenangnya dan mengakibatkan pemberi kuasa dirugikan. Akibatnya, perbuatan hukum berupa hibah saham yang terjadi berdasarkan akta kuasa autentik tersebut menjadi batal demi hukum. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kekuatan hukum akta kuasa yang telah dicabut dengan akta dibawah tangan namun tidak diberitahukan kepada pihak ketiga; dan hibah saham yang dilakukan berdasarkan akta kuasa yang telah dicabut berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 95/PDT.G/2017/PN.Lbp. Permasalahan tersebut dijawab dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan. Tipologi yang digunakan adalah problem solution. Jenis data sekunder, bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dan alat pengumpulan data berupa studi literatur/dokumen, dengan metode analisis kualitatif dan hasil penelitian deskriptif analisis. Hasil analisis adalah akta kuasa yang dicabut oleh pemberi kuasa berdasarkan surat pencabutan kuasa dibawah tangan yang tidak diberitahukan kepada pihak ketiga oleh penerima kuasa, maka akta kuasa tersebut sudah tidak berkekuatan hukum dan sudah tidak sah sehingga dinyatakan hibah saham tidak sah karena terhadap kuasa tersebut sudah dilakukan pencabutan kuasa yang kemudian dalam persidangan diakui kebenarannya oleh penerima kuasa, sehingga menyebabkan peralihan saham dalam bentuk hibah tersebut menjadi batal.

---

This research discusses the validity of the deed of power that has been repealed in terms of share grants based on the Lubuk Pakam District Court Decision number 95/PDT.G/2017/PN.Lbp. A power of attorney given in an authentic deed has perfect evidentiary power. The expiration of a power of attorney can occur due to the withdrawal of power by the power of attorney or it is also known as revocation of power as regulated in articles 1813-1819 of the Code of Civil Law. In essence, the power of attorney can be withdrawn unilaterally at any time. However, the revocation of a power of attorney made in an authentic deed is essentially valid if it is revoked with a power of attorney drawn up under hand. In this thesis, it is the actions of the recipient of the power of attorney who exceeds their authority and results in the giver of power being injured. As a result, legal actions in the form of share grants that occur based on the authentic power of attorney are null and void by law. The problems discussed in this research are the legal strength of the power of attorney that has been revoked by deed under hand but not notified to a third party; and share grants made based on a power of attorney that has been revoked based on the decision of the Lubuk Pakam District Court No. 95/PDT.G/2017/PN.Lbp. This problem is answered by using juridical-normative research methods by conducting library research. The typology used is the problem solution. Types of secondary data, primary, secondary and tertiary legal materials, and data collection tools in the form of literature / document studies, with qualitative analysis methods and descriptive analysis research results. The result of the analysis is that the power of attorney revoked by the power of attorney based on a power of attorney under the hand which is not notified to a third party by the power of attorney, then the power of attorney is not legally binding and is not valid so that the share grant is invalid because the power of attorney has been made revocation of power of attorney which the recipient of the power of attorney acknowledges later in court, causing the transfer of shares in the form of a grant to be canceled."

"Seorang pria dan seorang wanita yang hendak melangsungkan perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk tertulis dan selanjutnya disahkan pada pegawai pencatat perkawinan. Akan tetapi dapat terjadi perjanjian perkawinan yamg dibuat oleh suami isteri tidak didaftarkan pada pegawai pencatat perkawinan. Permasalahan yang dikemukakan pada tesis ini adalah apakah dimungkinkan pengesahan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung serta apakah konsekuensi dari perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan pada pencatat perkawinan. Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah tipe penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pokok hasil dari penelitian dalam tesis ini adalah bahwa perjanjian perkawinan antara suami isteri dimaksudkan untuk menentukan bagian harta kekayaan masing-masing yang dibuat dalam klausula perjanjian dengan tujuan untuk menyelamatkan harta salah satu pihak apabila pihak yang lain dinyatakan pailit. sedangkan akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak dimintakan pengesahan pada pegawai pencatat perkawinan bagi suami isteri dan pihak ketiga, adalah perjanjian perkawinan tersebut tetap sah tetapi tidak berlaku bagi pihak ketiga, sehingga pihak ketiga dapat menganggap dalam perkawinan tersebut tidak terjadi pisah harta.

---

Man and a woman who wanted to establish a marriage can make a marriage aggrement. Marriage aggrement must be made in writing and subsequently passed in marriage registrar officer. But can occur marriage aggrement made by the husband and wife are not registered with the civil registrar of marriage. Issues raised in this thesis is whether the possible ratification of a treaty of marriage after the marriage took place and whether the consequences of the marriage aggrement is not registered with the registrar of marriage. Research used in this thesis are the type of normative research, namely a study of primary legal materials and secondary legal materials.

Principal results of the research in this thesis is that the marriage aggrement between husband and wife are meant to determine the assets of each clause in the agreement made with the goal to save one party property if the other party is declared bankrupt. while the legal consequences of marriage aggrement don't have approval from the marriage registrar officer the marriage aggrement is still valid but it does not apply to any third party, that third parties can assume the marriage aggrement is doesn't exist."

"Penafsiran suatu perjanjian atau kontrak yang didalam KUHPerdata diatur melalui Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 masih diperlukan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, mengingat perbedaan penafsiran dalam menjalankan isi perjanjian atau kontrak dapat berakibat pemenuhan prestasi sebagaimana telah dirumuskan dalam perjanjian atau kontrak tersebut menjadi berjalan tidak lancar atau terhambat. Dengan adanya penafsiran perjanjian atau kontrak diharapkan maksud para pihak yang terlibat dalam perjanjian atau kontrak tersebut dapat dipertemukan, sehingga tidak ada lagi perbedaan dalam pemenuhan isi perjanjian. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif.Hasil penelitian menyarankan agar dalam merumuskan perjanjian atau kontrak hendaknya para pihak yang terlibat harus memperhatikan kata-kata dan maksud yang tersirat didalam perjanjian atau kontrak tersebut sehingga perjanjian atau kontrak yang dibuat isinya jelas, mudah dipahami serta tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Akan tetapi, apabila masih terdapat perbedaan penafsiran diantara para pihak yang terlibat didalam perjanjian atau kontrak hendaknya penafsiran terhadap isi perjanjian atau kontrak tersebut tetap dilakukan secara adil dan berpedoman pada peraturan yang ada sehingga pelaksaan isi perjanjian atau kontrak tersebut dapat terlaksana dengan baik.

---

The interpretation of agreement or contract in Civil Code which have been set in Article 1342 until Article 1351 still be needed for parties involved. In view of the differences in interpretation of the contents in the contract or agreement this can cause misunderstandings and obstructing the fulfillment of achievements which have been formulated in that agreement or contract. The agreement or contract interpretation can give a good meaning for the parties in that agreement or contract so there will be a clear understanding to fulfill the agreement. This research is using literature study of juridical-normative.

The result of this research needs to be that the parties has to know carefully the meaning of the words or content of the agreement or contract in order to be clearly or easily understood and could not have any different interpretation. But, if there still are different interpretations between parties involved in that agreement or contract, it should be fair and guided by the existing rules in the interpretation of the agreement or contract content so the implementation of the agreement or contract content can be concluded properly."

"Saat ini tanah bagi masyarakat merupakan harta kekayaan yang memiliki nilai jual yangtinggi karena fungsinya sebagai sumber kehidupan masyarakat, sehingga setiap jengkal tanahdpertahankan hingga akhir hayat. Pembangunan disegala bidang terus dilakukan oleh bangsaIndonesia. Kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah memerlukan tanahsebagai media serta pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi di Indonesia membuattingginya kegiatan peralihan hak atas tanah. Salah satu contoh dari peralihan hak atas tanahadalah melalui Hibah. Yang akan dibicarakan dalam tesis ini adalah mengenai pembuatanakta hibah atas tanah kavling oleh Notaris dan apakah tindakan pembuatan akta hibah atastanah kavling tersebut sudah tepat dilakukan oleh seorang notaris serta bagaimana pendapatpara hakim disemua tingkatan mengenai pembuatan akta hibah ini. Pada dasarnya pembuatanakta hibah ini tidak melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang JabatanNotaris, karena terhadap tanah negara yang belum bersertipikat yang berwenang membuataktanya adalah seorang notaris. Oleh karena itu semua tindakan dan perbuatannya dalampembuatan akta hibah tersebut masih dalam kewenangannya sebagai seorang notaris. Hanyasaja pembuatan akta hibah ini kurang tepat dilakukan terhadap tanah negara karena tanahnegara tidak boleh dialihkan, sehingga untuk pengalihan terhadap tanah kavling lebih tepatmenggunakan akta pemindahan hak dan kuasa.

---

Abstract Currently the land is a property for the people who have a high selling price because of itsfunction as a source of community life, so that every inch of land is maintained until the endof life. Development activities conducted by the government requires the land as a media anda very high population growth in Indonesia to make the high activity the land rights transfer.One example of the transfer the land rights is through a grantof gift. Which will be discussedin this thesis is about the making of a grant deed on the land plots by the Notary and whetherthe act of making a grant deed for the land plots are correct by a notary public and how theopinion of the judges at all levels of the grant deed. Basically this grant deed does not violateby Law Number 30 Year 2004 on the NotaryPosition, because of state land that has not beencertificated, authorized to make the deed is a Notary.Therefore, all acts and deeds in the grantdeed is still in authority as a notary.Just that making it less appropriate grant deed done to theland state because of the land state should not be diverted, so for the transfer of land plots ismore appropriate to use the deed transfer of the rights and power."

"Tanah adalah tempat pemukiman dari sebagian besar umat masyarakat disamping sebagai sumber kehidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha tani dan perkebunan dan pada akhirnya tanah juga dijadikan tempat persemayaman terakhir bagi seseorang yang meninggal dunia. Jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah banyak akan tetapi jumlah luas tanah yang tetap ada tidak bertambah. Luas tanah yang tersedia akhirnya tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah. Adapun cara manusia memperoleh kebutuhannya akan tanah yaitu dengan jual-beli, penukaran, hibah ataupun pemberian dengan wasiat. Yang akan dibicarakan dalam tesis ini ialah mengenai keabsahan akta hibah yang dibuat oleh notaris terhadap sertipkat Hak Guna Bangunan yang telah berakhir jangka waktunya dan apakah tindakan membuat akta hibah itu dikatakan lalai apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris? Menurut penulis, akta hibah bangunan dan pemindahan hak yang dibuat notaris sehubungan dengan berakhirnya sertipikat Hak Guna Bangunan adalah sah dan tetap berlaku karena tanah sudah menjadi tanah negara dan bagi penerima hibah nantinya akan mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut. Terhadap tanah yang haknya telah habis maka yang berwenang membuat aktanya ialah seorang notaris. Tidak ada kelalaian dalam pembuatan akta hibah tersebut karena semua tindakan dan perbuatannya masih dalam kewenangannya sebagai seorang notaris.

---

Land is where most people settle as a community as well as the source of life for those who make a living through agriculture and plantation and eventually also used as a last reside for a person who died. The population of Indonesia grew excessively, but the amount of available land that remains is not increased. The available land area eventually is not balance with the population growth. As for how people acquire their need for land is by sale, exchange, grant or gift by testament.

Case which will be discussed in this thesis is about the analysis of law against the validity of grant deed issued by notary on the right to claim expired period of availability property and whether the act of issuing a grant certificate is considered to be an omission when reviewed by Law Number 30 Year 2004 on the Notary Position?

According to the writer, the grant deed of the property and transfer of rights made in relevance of the right to claim expired property is valid and remains valid since the land has become State Property and for the grant recipients, applying for rights over the land is necessity. Against land which claiming rights have been expired, the competent authorities who have the right to issue a deed is a notary. There is no omission in issuing the grant deed since all acts and deeds are still in an authority as a notary."

"Tiap jenis perjanjian mempunyai persyaratan yang berbeda yang dapat melahirkan perjanjian tersebut. Perjanjian yang dicapai dengan kata sepakat yang disampaikan dengan sikap diam dapat menimbulkan akibat hukum pada masing-masing pihak. Akibat-akibat yang ditimbulkan ini beragam tergantung jenis perjanjian apa yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Skripsi ini membahas tentang putusan hukum di tingkat Kasasi Mahkamah Agung antara PT. Dwi Damai dengan PT. Philips Indonesia yang melakukan Perjanjian Distributor secara diam-diam. Penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui kedudukan perjanjian secara diam-diam dalam hukum Indonesia. Metode penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian distributor merupakan perjanjian konsensual yang dapat dilahirkan melalui perjanjian diam-diam. Dengan demikian PT. Dwi Damai dan PT. Philips Indonesia telah terikat oleh perjanjian distributor yang dilakukan secara diam-diam.

---

Each type of agreement has its requirements that create the agreement itself. The agreement that based on silent agreement could have many legal consequences toward the parties. This legal consequences appear based on the type of agreement the parties perform. This study discusses Indonesian High Court Decision between PT. Dwi Damai and PT. Philips Indonesia that perform Distributor Agreement by silent agreement. The purpose of this study is to discover silent agreement legal standing based on Indonesian law system. The study will employ normative-juridical method. The result of this study show that distributor agreement is a consensual agreement which can created by silent agreement. Therefore PT. Dwi Damai and PT. Philips Indonesia have been attached by distributor agreement made by silent agreement."

"ABSTRAKLatar belakang dari penelitian ini adalah adanya Pemutusan HubunganKerja (PHK) terhadap pekerja/buruh dengan alasan kesalahan berat yang diaturdalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Sementara itu di lain pihak ketentuanPHK terhadap pekerja/buruh dengan alasan kesalahan berat dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi RI.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, pertama kedudukanPKB dalam penyelesaian PHK, kedua keabsahan PHK yang dilakukan olehperusahaan dan/atau pengadilan berdasarkan kesalahan berat yang diatur dalamPKB sebelum kesalahan berat tersebut mendapatkan putusan final daripengadilan. Tujuan yang ketiga adalah untuk mengetahui kesalahan berat yangdiatur dalam PKB diluar kesalahan berat sebagaimana diatur dalam pasal 158Undang-Undang No.13 Tahun 2003 apakah dapat dijadikan dasar untukmelakukan PHK.Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif,dengan menekankan pada penggunaan data sekunder. Dari hasil penelitian dapatdisimpulkan bahwa pertama kedudukan PKB berada di bawah peraturanperundang-undangan. PKB merupakan suatu bentuk perjanjian, oleh karena ituterhadapnya berlaku syarat-syarat sahnya perjanjian seperti diatur dalam Pasal1320 KUHPerdata dan syarat-syarat khusus lainnya yang diatur dalam peraturanperundang-undangan di bidang perburuhan. Kedua, kesalahan berat hanya dapatdijadikan sebagai dasar hukum untuk melakukan PHK, apabila terhadapnya telahada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Terhadap PHK atasdasar kesalahan berat yang diatur dalam PKB, sebelum ada putusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap tentang kesalahan berat tersebut, maka PHKtersebut adalah tidak sah secara hukum. Ketiga, kesalahan berat yang diatur didalam PKB di luar kesalahan berat sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak dapat dijadikansebagai dasar hukum untuk PHK sebelum terhadapnya ada putusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan bahwa pekerja yangbersangkutan benar melakukan kesalahan berat.

---

Abstract The background of this research is the Termination of Employment to the workerwith seious mistakes set forth in Colective Labour Agreement/Perjanjian KerjaBersama (CLA/PKB). Meanwhile, on the other hand, the provisions laid off byreason of serious mistakes in the Act No.13 of 2003 on Employment has beenfound not to have binding legal force by the Constitutional Court (MahkamahKonstitusi Republik Indonesia).The purpose of this study was to determine, first position in the completion oflayoffs CLA/PKB, both the validity of layoffs by companies and / or trial based onthe serious mistakes set out in the CLA/PKB before serious mistakes are gettingthe final decision of the court. The third goal is to investigate major offenses setforth in the Agreement beyond the major offenses under Article 158 of Law No.13of 2003 if it can be used as the basis for layoffs.Writing this thesis using the method of juridical normative research, withemphasis on the use of secondary data. From the research results can beconcluded that the first position of CLA/PKB under the legislation. Then, becauseCLA/PKB is an agreement, then apply to it the terms of the agreement legitimateunder Article 1320 Civil Code are also other special conditions provided for inlegislation in the field of labor. Second, serious mistake can only be used as alegal basis to do layoffs, if there has been a court decision against him that havebeen legally binding. Against layoffs by the company and or the Court on thebasis of a major offense as set forth in the Agreement, before any court rulingwhich legally binding on the serious mistakes, then the layoff is not legally valid.Third, major offenses set forth in the Agreement beyond the major offenses asstipulated in article 158 of Law No. 13 Year 2003 on Labour can not serve aslegal basis for termination before any court ruling against a binding judgmentwhich ruled that the workers concerned is committing a major offense."